Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat membahas pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pengelolaan. Program PAMSIMAS merupakan implementasi dari kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi.

1. Kebijakan Nasional AMPL Berbasis
Masyarakat dalam Konteks PAMSIMAS
Direktorat Permukiman dan Perumahan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Outline Presentasi
 Pendahuluan
◦ Kondisi layanan AMPL di Indonesia
◦ Agenda internasional pembangunan air minum dan sanitasi
 Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat
◦ Latar belakang penyusunan Kebijakan AMPL BM
◦ Pembelajaran pembangunan AMPL di Indonesia
◦ Mengapa Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat
◦ Pendekatan pembangunan AMPL BM
◦ Definisi Berbasis Masyarakat
◦ Peran pemerintah dalam pembangunan AMPL BM
◦ Prinsip Kebijakan Pembangunan AMPL BM
 Kebijakan Nasional AMPL BM, PAMSIMAS dan Pokja AMPL
 Keterkaitan antara Kebijakan Nasional AMPL BM dan
PAMSIMAS
 Peran dan Arti Penting Pokja AMPL dalam pembangunan AMPL
di daerah

3. PENDAHULUAN

4. Kondisi Layanan AMPL di Indonesia (Air
Minum)
Proporsi rumah tangga menurut sumber air yang digunakan
Tahun 2007 (%)
No Sumber Air Perkotaan Perdesaan Nasional
1 Perpipaan 27.91 7.28 16.18
II Non perpipaan 65.97 64.77 65.3
terlindungi*
a. Air kemasan 14.45 1.65 7.18
b. Pompa 23.41 13.22 17.62
c. Sumur terlindungi 24.3 34.46 30.07
d. Mata air terlindungi 2.53 11.9 7.86
e. Air hujan 1.28 3.54 2.57
TOTAL (I+II) 93.88 72.05 81.48
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2007 BPS dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di
Indonesia, BAPPENAS
*) termasuk dalam kategori sumber air aman (non perpipaan) menurut Susenas

6. Kondisi Layanan AMPL di Indonesia (Air Limbah
dan Drainase)
Cakupan pelayanan sanitasi dasar menurut tempat penampungan
akhir tinja tahun 2007 (%)
No Jenis tempat Perkotaan Perdesaan Nasional
pembuangan air besar
1 Tangki septic 71.06 32.47 49.13
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2007 BPS dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di
Indonesia, BAPPENAS
Proporsi rumah tangga menurut keadaan selokan di sekitar rumah
Tahun 2007 (%)
Keadaan selokan Perkotaan Perdesaan Nasional
Lancar 66.09 42.76 52.83
Mengalir lambat 12.37 9.30 10.63
Tergenang 3.69 3.98 3.86
Tidak ada got/selokan 17.84 43.96 32.68
Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman
di Indonesia, BAPPENAS

8. Kondisi Layanan AMPL di Indonesia
(Persampahan)
Proporsi rumah tangga menurut cara pembuangan sampah
Tahun 2007 (%)
No Sumber Air Perkotaan Perdesaan Nasional
1 Diangkut petugas 44.62 2.41 20.63
2 Ditimbun 13.80 27.28 21.46
3 Dibuat kompos - - -
4 Dibakar 48.94 79.36 66.23
5 Dibuang ke 8.28 13.67 11.34
kali/selokan
6 Dibuang sembarangan 3.85 15.87 10.68
7 Lainnya 6.09 12.61 9.80
Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman
di Indonesia, BAPPENAS

9. Agenda Internasional Pembangunan
Air Minum dan Sanitasi
 Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan
Millennium)
◦ Tujuan 7 Target 10 yaitu menurunkan proporsi penduduk
tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan
berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar
separuhnya pada 2015
Status Indonesia dalam upaya pencapaian MDGs 2015
Indikator Target Pencapaian*
Proporsi populasi dengan akses 67% 52.1%
terhadap sumber air minum aman**
Proporsi populasi dengan akses 65.5% 69.3%
terhadap sarana sanitasi dasar
Sumber: Laporan Perkembangan Pencapaian MDGs Indonesia 2007
*) Pencapaian menurut perhitungan MDGs
*) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan

10. Agenda Internasional Pembangunan
Air Minum dan Sanitasi
 Tahun Sanitasi International 2008
◦ Pencanangan tahun 2008 sebagai tahun sanitasi
internasional bertujuan membantu mempercepat
kemajuan pengembangan sanitasi dengan memberi
perhatian khusus
Agenda nasional terkait Tahun Sanitasi Internasional 2008
•Hari Air Dunia – Tema Nasional “Sanitasi Lestarikan Air dan
Lingkungan” 22 Maret 2008
•Perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia 15 Oktober 2008
•Rembug sanitasi nasional 23 Oktober 2008
•Perayaan Hari Toilet Sedunia – Pelaksanaan sayembara desain toilet
sehat

11. Latar Belakang Pembangunan AMPL BM
Pembelajaran dari program-program yang gagal
 Sifatnya Top Down
 Masyarakat tidak dilibatkan atau hanya sekedar
diberitahu
 Proyek sepenuhnya dibiayai pemerintah
 Pengelolaan tidak melibatkan masyarakat
 Teknologi memimpin, masyarakat mengikuti
 Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) hanya sebagai
aksesoris  tidak berhasil merubah perilaku.
 Perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli, kemudian
dijelaskan kepada masyarakat / Pemda

13. Latar Belakang Pembangunan AMPL BM
Pembelajaran dari program-program yang berhasil
 Merespon pada keinginan masyarakat
 Masyarakat dilibatkan sejak rencana, pemilihan sistem,
pembangunan, dan pengelolaan (termasuk penentuan tarif)
 Kaum perempuan aktif terlibat
 Masyarakat berkontribusi pada sebagian / seluruh tahapan
pembangunan.
 Masyarakat secara aktif ikut mengelola
 Masyarakat menentukan, teknologi mendukung/
mengamankan pilihan masyarakat.
 PHBS sebagai prasyarat.
 Perencanaan dilakukan oleh Masyarakat dan Pemda,
difasilitasi oleh tenga ahli.

14. KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN AMPL
BERBASIS MASYARAKAT

15. Latar Belakang Pembangunan AMPL BM
Mengapa pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat?
 Ketidakmampuan pemerintah karena
◦ fokus pada fasilitas daripada pelayanan
◦ masyarakat terbiasa gratis
◦ kurang dukungan politis
 Desentralisasi/otonomi
◦ peran pemerintah dari penyedia  fasilitator,
koordinator, dan pendukung

16. Latar Belakang Pembangunan AMPL BM
Implikasi pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat bagi
Pemerintah
Positif:
 Beban  tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta
penagihan iuran berkurang
 Kualitas perencanaan  membaik
 Kemampuan pelayanan  membaik
 Ketersediaan dana pembangunan sistem baru  lebih
banyak
Negatif
 Psikologis  kehilangan kekuasaan, status
 Butuh waktu yang lebih banyak
 Standarisasi pendekatan lebih sulit
 Dukungan pelayanan lebih kompleks

17. Pendekatan Pembangunan AMPL BM
Definisi Berbasis Masyarakat
 Berbasis masyarakat  masyarakat sebagai
pengambil keputusan pada semua aspek penting
dalam perencanaan dan pembangunan sistem
AMPL dan tanggungjawab pengelolaan dan
pemeliharaan sistem AMPL.
 Karakteristik
◦ Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi,
bentuk layanan, organisasi, mekanisme
pendanaan dan bentuk pengaturan.
◦ Masyarakat bertanggungjawab 
pemeliharaan, pengaturan, mengatur
organisasi pengelola, dan mendanai

18. Pendekatan Pembangunan AMPL BM
Peran Pemerintah
 Peran  tempat bertanya, bimbingan teknis,
keuangan, menyediakan regulasi, dll
 Kapasitas  kemampuan berkomunikasi, fleksibel,
mendorong dan memotivasi masyarakat
 Kebutuhan  peningkatan kapasitas (pelatihan)
 Paradigma  lebih pada proses dan bukan target,
lebih pada keberlanjutan dan bukan membangun
fasilitas, pendekatan terpadu melibatkan semua pihak
berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).

19. Pendekatan Pembangunan AMPL BM
Peran Pemerintah
Fungsi Skala
Nas Prop Kab Masy
Kebijakan
Peraturan
Koordinasi Departemen dan donor
Strategi dan Petunjuk
Pemantauan
Dukungan dana
Peningkatan kapasitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengelolaan

20. Prinsip Kebijakan Nasional AMPL BM
 Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi
 Pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam
pendekatan tanggap kebutuhan
 Pembangunan berwawasan lingkungan
 Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat
 Keberpihakan pada masyarakat miskin
 Peran perempuan dalam pengambilan keputusan
 Akuntabilitas proses pembangunan
 Peran pemerintah sebagai fasilitator
 Peran aktif masyarakat
 Pelayanan optimal dan tepat sasaran
 Penerapan prinsip pemulihan biaya

21. (1) AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL
DAN BENDA EKONOMI
Juragan
air??
GOAL

22. (2) PILIHAN YANG
DIINFORMASIKAN
SEBAGAI PENDEKATAN
TANGGAP
KEBUTUHAN

23. (3) PEMBANGUNAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN
Upaya Peningkatan
PEMBANGUNAN
BERWAWASAN Upaya Pelestarian
Kualitas Hidup
Lingkungan
masyarakat LINGKUNGAN

24. (4) PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT
√ Kesadaran akan
perilaku hidup
bersih dan sehat
yang tinggi
Kesadaran akan
perilaku hidup
bersih dan sehat
yang rendah

25. (4) KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT
MISKIN
Ketika air dan sanitasi tidak tersedia
maka masyarakat miskin yang paling
menderita 
Memenuhi kebutuhan masyarakat
miskin terhadap air minum dan
sanitasi menjadi pintu masuk
peanggulangan kemiskinan

26. (6) PERAN PEREMPUAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

27. (7) AKUNTABILITAS
PROSES
PEMBANGUNAN

28. (8) PERAN PEMERINTAH SEBAGAI
FASILITATOR
Memberikan bimbingan teknis dan
non teknis yang terus menerus yang
sifatnya memberikan dorongan dan
memberdayakan masyarakat

29. (9) PERAN AKTIF MASYARAKAT
Pelibatan masyarakat secara aktif
dalam pembangunan sarana dan
prasarana
Melalui mekanisme perwakilan
yang demokratis serta
mencerminkan dan
merepresentasikan keinginan
dan kebutuhan mayoritas
masyarakat

30. (10) PELAYANAN
OPTIMAL DAN
TEPAT SASARAN

31. (11) PENERAPAN PRINSIP PEMULIHAN
BIAYA
TUJUAN:
Masyarakat dapat
memperkirakan
kemampuan
pembiayaan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana agar
pembangunan dapat
berkelanjutan

32. KEBIJAKAN NASIONAL
AMPL BM, PAMSIMAS
DAN POKJA AMPL

33. Keterkaitan PAMSIMAS dengan
Kebijakan Nasional AMPL BM
Tujuan:
 Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran
kota yang dapat mengakses perbaikan pelayanan serta
fasilitas air minum dan sanitasi
 Meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat
dalam rangka pencapaian target MDGs sektor air minum
dan sanitasi
Upaya yang ditempuh:
Pengarusutamaan dan perluasan pendekatan berbasis
masyarakat
Program PAMSIMAS merupakan implementasi dari
kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat

34. Peran dan Arti Penting Pokja AMPL
dalam pembangunan AMPL di daerah
 Perlunya pelibatan dan koordinasi yang lebih baik dari
seluruh stakeholder terkait untuk menjawab tantangan
pembangunan AMPL  diwadahi dalam Kelompok Kerja
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan [Pokja AMPL]
 Pokja AMPL dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Sekretariat,
dimana ketiga tim tersebut mempunyai fungsi yang berbeda
tapi merupakan satu kesatuan dalam organisasi Pokja.
 Anggota Pokja terdiri dari pemangku kepentingan daerah
yang peduli AMPL (Pemda, Organisasi Non pemerintah,
Swasta, Masyarakat, Perguruan tinggi, dll).

35. Peran dan Tugas Pokok Pokja dalam
Program PAMSIMAS
 Motor penggerak koordinasi program PAMSIMAS antar
sektor pemangku kepentingan (Pemda, Swasta, Masy.)
 Pendorong terjadinya operasionalisasi kebijakan AMPL BM
di daerah. (Daerah, Kecamatan, Desa/Kel.).
 Katalisator antara pihak pusat dan pengambil kebijakan di
daerah.
Tugas Pokok Pokja AMPL dalam program PAMSIMAS:
 Mengkoordinasikan operasionalisasi dan memfasilitasi
implementasi program PAMSIMAS.
 Mengupayakan peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi
pembangunan AMPL, khususnya Program PAMSIMAS.
 Menyiapkan penyusunan rencana strategis AMPL
 Menyusun rencana kerja Pokja AMPL terkait PAMSIMAS.

36. TERIMA KASIH