Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Pemberdayaan masyarakat untuk memberi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan masyarakat. 2. Program Pamsimas bertujuan mengurangi masyarakat tanpa akses air minum dan sanitasi berkelanjutan. 3. Prinsip Musrenbang desa meliputi empowerment, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN
(EMPOWERMENT)
MEMBERI KEKUASAAN ATAU MENDELEGASIKAN
TO GIVE POWER WEWENANG KEPADA MASYARAKAT AGAR
OR AUTHORITY TO MEMILIKI KEMANDIRIAN DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN UNTUK MEMBANGUN DIRI
DAN LINGKUNGANNYA
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT MELALUI
TO GIVE ABILITY
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR
OR ENABLE TO
KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT MENCAPAI
TINGKAT KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HARUS DILAKUKAN MELALUI
3 (TIGA) ASPEK POKOK:
MENCIPTAKAN SUASANA
YANG MEMUNGKINKAN
BERKEMBANGNYA POTENSI/
DAYA YANG DIMILIKI
MASYARAKAT
HARUS DIMULAI
MEMPERKUAT POTENSI/ DARI SETIAP
DAYA YANG DIMILIKI RUMAH TANGGA
MASYARAKAT
MELINDUNGI MASYARAKAT
MELALUI PEMIHAKAN
KEPADA MASYARAKAT
YANG LEMAH

3. PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS)
TUJUAN :
UNTUK MENCAPAI TARGET MILENIUM DEVERLOPMENT GOALS (MDGs),
YAITU MENGURANGI SEPARUH DARI JUMLAH MASYARAKAT YANG
BELUM MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM DAN SANITASI YANG
BERKELANJUTAN PADA TAHUN 2015
SASARAN :
KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN DIPERDESAAN DAN PINGGIRAN KOTA
(PERI-URBAN) YANG MEMILIKI PROBLEM PENYAKIT TERKAIT DENGAN
AIR DAN BELUM MENDAPAT AKSES TERHADAP AIR MINUM DAN
SANITASI. PROGRAM INI MENCAKUP 15 PROPINSI, 110 KABUPATEN,
DAN 5000 DESA

4. DASAR HUKUM MUSRENBANG
 UU No. 25 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 PP 72, 73 TAHUN 2005 TENTANG DESA/KELURAHAN
 SURAT EDARAN BERSAMA MENEG PERENC. PEMB. NAS./KEPALA BAPPENAS
DAN MENDAGRI NO. 1181/M.PPN/02/2006 DAN 050/244/SJ TANGGAL 14 FEB 2006
PERIHAL PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2006
 SURAT MENDAGRI NO. 414.2/2435/SJ TANGGAL 21 SEPTEMBER 2005
PERIHAL PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MENGAMANATKAN PERLUNYA MENYELENGGARAKAN FORUM MUSRENBANG
SECARA BERJENJANG MULAI DARI TINGKAT DESA/KEL, KEC, KAB/KOTA
HINGGA TINGKAT PROVINSI.
OLEH SEBAB ITU MUSRENBANG DIDESA DAN KEL ADALAH “ALAT” SEKALIGUS
“TUJUAN “ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
“ALAT” MERUPAKAN METODE & TEKNIK PENGIKUTSERTAAN MASY. DALAM
MUSRENBANG SKALA LINGKUNGAN MAUPUN KAWASAN.
“TUJUAN” MERUPAKAN PERWUJUDAN NYATA PERAN SERTA MASY DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA/KEL.

5. PRINSIP MUSRENBANG DESA DAN
KELURAHAN
•EMPOWERMENT : Kemandirian dalam arti luas
•TRANPARANCY : Keterbukaan setiap proses
•ACCOUNTABILIT
•SUSTAINABILITY
•PARTISIPATORY
•ASPIRASI

6. TAHAPAN PAMSIMAS
• SOSIALISASI TINGKAT DESA/KELURAHAN
• PENYAMPAIAN MINAT
• MEMBENTUK TIM KERJA MASYARAKAT (TKM)
• RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) I, II
• PELATIHAN
• COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS)
• TKM BPD
• PASCA KONSTRUKSI

7. BAGAN ALUR MASYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA/KEL
(MUSRENBANG DESA/KEL)
PENGGALIAN INFORMASI
dari Profil desa/kelurahan
REMBUG MUSRENBANG
MUSRENBANG
•Potensi DUSUN / KECAMATAN
DESA/KEL
•Masalah Metode KAMPUNG
•Kebutuhan Perenc.
Partisipatif
INPUT
USULAN OUTPUT
•Daftar
DUSUN / KAMPUNG / •RKP- Desa/Kel
Prioritas
RW/ RT •Daftar Nama
Masalah
Wakil Desa/Kel
•Peta Potensi
Hadir pada
(Profil Desa/
Musrenbang
Kelurahan
Kec.
•RPJMD/Kel

8. PROSES PEMILIHAN LOKASI
1. INDEKS KEMISKINAN
2. TERBATASNYA AKSES TERHADAP
AIR MINUM
4. TERBATASNYA AKSES TERHADAP SANITASI RANGKING DESA
5. PRAVALENSI PENYAKIT DIARE YANG TINGGI
6. BELUM MENDAPAT PROYEK SEJENIS
DALAM WAKTU 2 TAHUN TERAKHIR
SOSIALISASI KABUPATEN
SOSIALISASI DESA/KELURAHAN
MUSYAWARAH DESA
PERNYATAAN MINAT
BERKALI-KALI BAHKAN
PENYAMPAIAN MINAT DIDUSUN (1 BLN)
• RANGKING DAN LOKASISESUAI TARGET DESA
PENETAPAN DESA SK. TKK. • DALAM PERTEMUAN MENGUNDANG PEMERINTAH
DESA
• PENGUMUMAN DI KANTOR DPMU

9. TUGAS PROPINSI
• MENYEDIAKAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMBINAAN DARI PROPINSI
• MENETAPKAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI
• MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN FASILITASI
• MELAKUKAN PENGAWASAN
• PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKALA PROPINSI
• MELAKUKAN PENELITIAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
• PENGHARGAAN
TUGAS KABUPATEN / KOTA
• MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI (LEADING
SECTOR)
• FASILITASI DAN PEMBINAAN :
- PENYIAPAN PEDOMAN
- PENYIAPAN PETUNJUK
- PELATIHAN
• IDENTIFIKASI
• PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN ( BERDASARKAN
SURAT EDARAN MENDAGRI No. 900/2677/SJ.YAITU PERMENDAGRI
No. 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI
No. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH )
• MONITORING DAN EVALUASI