1. PRESS RELEASE
Refleksi Akhir Tahun 2011
Perumahan merupakan hak dasar bagi warga negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam
UUD 1945 Pasal 28 H dengan esensi adanya hak untuk bertempat tinggal. Penjelasan dan
penegasan lebih lanjut juga dijabarkan dalam Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999, dimana
adanya hak dasar yaitu sebagai hak asasi manusia untuk bertempat tinggal.
Dalam mewujudkan hak dasar akan perumahan, maka secara deskriptif dijabarkan dalam UU
Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2025 yang mengarahkan pada pembangunan
perumahan dan permukiman jangka panjang. Beberapa rincian dalam RPJPN dirinci kembali
dalam RPJMN 2010-2014.
Sebagaimana tahapan dalam periode pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN
2010-2014, maka disusunlah Renstra Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014 yang memuat
berbagai arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan melalui misi,
tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan anggaran. Dengan Renstra
tersebut maka untuk memberikan garis-garis kebijakan disusun road map skenario
operasionalisasi pembangunan perumahan dan permukiman 2005-2025.
Road map tersebut memberikan suatu skema pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman tentang bagaimana memposisikan Kementerian Perumahan Rakyat dalam
memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh runah yang layak huni dan terjangkau. Program
maupun kegiatan dalam road map tersebut dipandang dalam 2 sisi kebijakan :
1. Kebijakan yang memfasilitasi pasar primer yaitu mengelaborasi pemenuhan kebutuhan
akan rumah dari sisi permintaan dan sisi pasokan;
2. Kebijakan yang memfasilitasi pasar sekunder yaitu kebijakan yang mendorong
tersedianya dana murah jangka panjang melalui pembiayaan/sekuritisasi pasar modal
untuk pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Skenario yang dikembangkan memiliki spesifikasi yang berbeda, dari sisi fasilitasi pasar
primer, kebijakan-kebijakan kementerian berupa Dekonsentrasi, DAK, PSU, perkuatan
perumahan swadaya, tabungan perumahan nasional, fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan. Dari sisi pasar sekunder, mendorong penanaman modal kedalam sekuritisasi aset
1

2. KPR sebagai percepatan aliran modal untuk pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman.
Upaya-upaya Kementerian Perumahan Rakyat sesuai target RPJMN 2010-2014 sangat besar, hal
tersebut dapat dilihat perkembangan anggaran dalam DIPA BA 091 untuk 2010 dan 2011 naik
yang sangat signifikan dari Rp. 964, 51 Milyar tahun 2010 menjadi Rp. 3,31 Triliun pada Tahun
2011. Sedangkan BA 999 Tahun 2010 sebesar Rp, 2,68 Triliun dan Tahun 2011 sebesar Rp.
3,571 Triliun, mengingat BA 999 merupakan alokasi pembiayaan, maka terjadi akumulasi dana
bergulir sebesar Rp. 6,011 Triliun pada Tahun 2011. Jadi jumlah anggaran BA 091 dan BA 999
pada tahun 2011 sebesar Rp. 10,02 Triliun.
Kemampuan penyerapan anggaran pada tahun 2011 untuk BA 091 mencapai Rp. 2,27 Triliun
atau 68,42 % dari pagu, dan BA 999 sebesar Rp. 6,01 Triliun atau 100% dari pagu, sehingga
total penyerapan anggaran BA 091 dan BA 999 sebesar Rp. 8,89 Triliun atau 88,72% terhadap
pagu. Penyerapan tersebut belum optimal, mengingat sebesar dana dari APBN-P baru disahkan
pada tanggal 17 oktober 2011 untuk kegiatan program pro rakyat klaster IV pembangunan rumah
sangat murah yang menggunakan skema swadaya masyarakat tidak mencukupi waktunya untuk
dilaksanakan, selain itu dana penanganan rumag MBR di NTT tidak sepenuhnya bisa
dilaksanakan di tahun 2011, dan diusulkan untuk tahun jamak.
Untuk kinerja koordinasi pelaksanaan pembangunan telah dihasilkan perundang-undangan
maupun peraturan menteri dalam pengaturan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
Perundang-Undangan :
1. Telah disahkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Telah disahkan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Penyusunan UU Tabungan Perumahan;
4. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 80/1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan
Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri.
Sedangkan dari Peraturan Menteri selama tahun 2011 sebanyak 18 Peraturan Menteri, terkait
dengan kegiatan pengaturan kegiatan Dekonsentrasi, pengaturan tentang auditor Inspektorat,
pengaturan tentang DAK, pengaturan tentang kredit konstruksi FLPP, pengaturan tentang
pedoman bantuan stimulan perumahan swadaya dan pengaturan tentang bantuan subsdi
perumahan melalui KPRS Mikro.
Dari pencapaian kinerja akuntabilitas, Kementerian Perumahan Rakyat selama 5 tahun berturut
turut (2006-2010) mendapatkan opini laporan keuangan dari BPK berupa Wajar Tanpa
Perkecualian (WTP). Sedangkan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun
2010 memperoleh peringkat CC (grade 14 dari 79 kementerian/lembaga).
Memasuki akhir Desember 2011, beberapa hal yang signifikan telah dicapai terkait dengan misi
dan target dalam Renstra Kemenpera 2010-2014 adalah :
(i) Lanjutan pembangunan rusunawa 49 TB;
(ii) Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 97.973 unit
rumah;
2

3. (iii) Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh sebesar 111,7 Ha.;
(iv) Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebesar 750 unit;
(v) Pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perumahan dan
permukiman sebanyak 2 Peraturan (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan UU No. 20 tentang Rumah Susun);
(vi) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 16.403 unit rumah;
(vii) Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 36.738;
(viii) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU perumahan swadaya sebanyak 35.658 unit
rumah;
(ix) Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi sebanyak 5.737 bidang;
(x) Penanganan Rumah bagi warga Bari di perbatasan NTT-Timor Leste berupa rumah
khusus sebanyak 2.070 unit rumah, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
swadaya sebanyak 4.050 unit rumah, fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas
perumahan swadaya sebanyak 1.000 unit rumah;
(xi) Pembayaran tunggakan subsidi (skim lama bantuan pembiayaan) sebanyak 270.770 unit
rumah
(xii) Bantuan subsidi perumahan melalui FLPP sebanyak 99.699 unit rumah;
(xiii) Program DAK Bidang Perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 15.650 unit rumah;
(xiv) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui
program Dekonsentrasi lingkup Kemenpera;
(xv) Penyelesaian dan penyerahan dokumen reformasi birokrasi kepada Kemenpan–RB.
Melanjutkan pencapaian tahun 2011, direncanakan akan dilakukan beberapa kegiatan penting
sepanjang tahun 2012 diantaranya :
(i) Lanjutan pembangunan rusunawa 110 TB;
(ii) Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 152.675 unit
rumah;
(iii) Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh sebesar 150 Ha.;
(iv) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 20.000 unit rumah;
(v) Fasilitasi dan stimulasi Peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 40.000 unit
rumah ;
(vi) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU perumahan swadaya sebanyak 50.000 unit
rumah
(vii) Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebesar 1.057 unit rumah;
(viii) Penanganan Rumah bagi warga Bari di perbatasan NTT-Timor Leste sebanyak 29.992 unit
rumah;
(ix) Bantuan subsidi perumahan melalui FLPP sebanyak 123.790 unit rumah;
(x) Program DAK Bidang Perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 30.500 unit rumah;
(xi) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya melalui
program Dekonsentrasi lingkup Kemenpera.
Jakarta, 28 Desember 2011
Capaian Kinerja Selengkapnya Terlampir (Bahan Tayangan)
3