sosialisasi

1. Pengantar
Sosialisasi Billing Perbendaharaan
Jakarta, Desember 2021

2. Outline
2
Mekanisme pembayaran penerimaan negara
Mekanisme penyetoran penerimaan negara dari wajib pajak/bayar/setor sampai dengan dana masuk
ke Rekening Kas Umum Negara
Sistem penerimaan negara secara elektronik
Regulasi, kerja sama dan sinergi antar lembaga, serta digitalisasi penerimaan negara secara elektronik
Ditjen Perbendaharaan selaku biller penerimaan negara lainnya
Definisi dan tugas biller, kode billing dan lingkup penerimaan negara lainnya
Peran Kanwil dan KPPN
Peranan Kanwil dan KPPN dalam implementasi DJPb selaku Biller penerimaan negara lainnya
Timeline Implementasi Billing Perbendaharaan
Tahapan implementasi Billing Perbendaharaan
1
2
3
4
5

3. 3
MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA
Bank Indonesia
Sub Rekening
Kas Umum Negara
(Sub RKUN
Penerimaan)
MPN G3
SPAN
Potongan
SPM/
SP2D
Kode
Billing
Bendahara
Penerimaan
Setoran
Langsung
APBN
APBD
Setoran
Masyarkat/
Privat
Belanja
Pemerintah
Potongan
SPM/
SP2D
• Pajak
• Hibah
• Pembiayaan
Kas potongan SPM/SP2D
tidak berpindah dari RKUN
Pelimpahan kas
dari Rekening
Penerimaan
• Pajak
• Bea dan Cukai
• PNBP
• Pembiayaan
• Penerimaan negara
lainnya
SPM LS
Potongan SPM/SP2D
Penerimaan negara dipotong dari jumlah bruto
belanja Pemerintah melalui mekanisme SPM/SP2D
Potongan SPM/SP2D Pemda dan Pungutan Pajak Bendahara Pemda
Potongan SPM/SP2D Pemda dan pungutan pajak oleh bendahara Pemda yang disetorkan
melalui Kanal Bayar Collecting Agent (Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya)
Pungutan Pajak oleh Satker
Satuan Kerja wajib memungut pajak atas belanja
Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam APBN
dan APBD (porsi Pajak Pusat) dan disetorkan
ke kas negara melalui Kanal Bayar Collecting Agent
Peraturan Menteri
Keuangan nomor
225/PMK.05/2020
tentang Sistem
Penerimaan Negara
secara Elektronik

4. 4
REGULASI MPN G3 SAAT INI
Peraturan sebelumnya:
1. PMK 32/PMK.05/2014
2. PMK 115/PMK.05/2017
3. PMK 212/PMK.05/2018
1.
Pengaturan Baru (PMK 225/2020):
1. Penerimaan dari luar negeri tidak terbatas pada Bank Persepsi Valas, namun juga dibuka
untuk LPL Valas (setelah LPL IDR 2 tahun)
2. Pelimpahan Kas Negara min. 2x setiap hari kerja (09.00 dan 16.30).
3. Penambahan Biller baru selain DJA, DJP, DJBC: yaitu DJPb dan DJPPR.
4. Batasan waktu: Izin Prinsip (30 HK), SIT (60 HK), dan UAT (30 HK).
5. Kejelasan pengaturan kerja sama Collecting Agent dgn pihak lain.
6. Collecting Agent dilarang mengenakan biaya kepada wajib pajak.
7. Penyelesaian gangguan sistem/jaringan tidak bersifat kahar/Force Majeuer dengan SOP
Link Gangguan Sistem Penerimaan Negara.
8. Pengaturan Keadaan Kahar melalui Businees Continuity Plan (BCP).
2.
PMK 225/PMK.05/2020
tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik
KMK 616/KMK.05/2020
tentang Besaran Tarif Imbalan Jasa Pelayanan Bank Perspsi, Bank Persepsi
Valuta Asing, Pos Persepsi, Lembaga Persepsi Lainnya, dan Lembaga Persepsi
Lainnya Valuta Asing sebagai Collecting Agent dalam Pelaksanaan Sistem
Penerimaan Negara Secara Elektronik
No Nominal
Tarif IJP
Transaksi
IDR
Trx Valas
(USD)
1. 1 - 100.000 Rp 2.000
Rp 5.000
2. 100.001 - 1.000.000 Rp 3.000
3. 1.000.001 - 100.000.000 Rp 4.000
4.
100.000.001 -
1.000.000.000
Rp 5.000
5. > 1.000.000.000 Rp 6.000
Peraturan sebelumnya:
1. KMK 63/PMK.05/2010: Rp 5.000 per NTPN ke Bank/Pos Persepsi
2. KMK 206/PMK.05/2019: Rp 2.000 per NTPN kepada Lembaga
Persepsi Lainnya (LPL)
Ditetapkan 30 Desember 2020 berlaku sejak 1 Januari 2021

5. KERJA SAMA DAN SINERGI ANTAR LEMBAGA
5
Penyedia layanan setoran Penerimaan Negara  Collecting Agent (Agen Penerimaan)
Mitra Kementerian Keuangan dalam Sistem Penerimaan Negara
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
Berdasarkan PMK nomor
225/PMK.05/2020 tentang Sistem
Penerimaan Negara secara Elektronik
Biller: unit eselon I Kemenkeu yang
tugas dan kewenangan untuk
menerbitkan dan mengelola Kode Billing.
Biller terdiri atas: DJA, DJP, DJBC, DJPb,
dan DJPPR (pasal 24 PMK 225/2020)

6. 6
Sistem settlement dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bertugas:
• Menerbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
berdasarkan informasi pembayaran dari Collecting Agent (Bank/Pos Persepsi & LPL)
• Menjembatani aliran data Kode Billing dan NTPN antara Biller dan Collecting Agent
• Terdiri dari: Bank Persepsi, Pos Persepsi, Lembaga Persepsi Lainnya (IDR/Valas: USD)
• Menyediakan berbagai pilihan Kanal Bayar MPN G3 elektronik (Teller dan Non Teller)
• Menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN)  bukti telah diterima di Kas Negara.
*) Laku Pandai: Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif wajib pajak/wajib bayar/wajib setor
yang belum memperoleh layanan bank, termasuk setoran penerimaan negara karena lokasi yang jauh dari Collecting Agent.
**) Layanan Penerimaan Negara Terintegrasi Belanja Pemda (SP2D Online) Aplikasi belanja Pemda (penerbitan SP2D) yang
terintegrasi dengan kewajiban pajak penerbitan kode billing dan pembayaran pajak secara terotomasi dan realtime.
Penerbit kode billing  Unit eselon I Kementerian Keuangan sesuai dgn tugas fungsi
• DJA untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• DJP untuk penerimaan Pajak Dalam Negeri selain Cukai
• DJBC untuk penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai
• DJPB untuk PFK, Pengembalian Belanja, Setoran Sisa UP/TUP, dan Lainnya
(jasa bank, pajak rokok, hasil penjualan aset eks. bank dalam likuidasi, dll)
• DJPPR untuk penerimaan Pembiayaan (SBN Ritel online) dan Hibah
Biller
DJPb
Biller
DJPPR
KERJA SAMA DAN SINERGI ANTAR LEMBAGA
Biller
Collecting Agent
Settlement

7. 7
DJPB Kementerian Keuangan melalui Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb membayar Imbalan Jasa
Pelayanan (IJP) kepada Collecting Agent (Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya)
secara progresif proporsional nominal setiap bulan berdasarkan KMK 616/KMK.05/2020
DIGITALISASI SISTEM PENERIMAAN NEGARA ELEKTRONIK
Dompet Elektronik (e-wallet), Bank Transfer,
Virtual Account, Direct Debit, Kartu Kredit
54 Bank Umum, 27 BPD. 1 Pos Persepsi
9 Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)
Rekonsiliasi

8. 8
03
04
02
Tugas Biller
Menyediakan & mengelola sarana perekaman
data penerimaan
 Menyampaikan billing ke sistem setelmen.
Melakukan rekonsiliasi
01
Definisi Biller
merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan
yang diberi tugas dan kewenangan untuk
menerbitkan dan mengelola kode billing.
Jenis penerimaan yang dikelola oleh
DJPb selaku Biller
Penunjukkan Ditjen Perbendaharaan
sebagai Biller
Penerimaan Negara Lainnya
a. Dana PFK
b. Pengembalian Belanja
c. Setoran sisa UP/TUP dan
d. Penerimaan lainnya
adalah kode identifikasi yang diterbitkan
oleh Portal Biller atas jenis pembayaran
atau setoran yang dilakukan oleh Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor
Kode Billing
Biller menerbitkan Kode Billing melalui
Portal Biller atau Portal Penerimaan
Negara.
Penerbitan Kode Billing
Pasal 24 ayat (3) PMK No. 225/PMK.05/2020
Pasal 2 ayat (2) PMK No. 225/PMK.05/2020
Ditjen Perbendaharaan
menyediakan dan mengelola
sarana perekaman data
transaksi Penerimaan Negara
A
B
Pasal 23 ayat (4) PMK
No. 225/PMK.05/2020
PENUNJUKKAN DJPB SEBAGAI BILLER PENERIMAAN NEGARA LAINNYA

9. Timeline Menuju Implementasi Billing Perbendaharaan
9
Nov 2021
Pemberitahuan
Penyampaian buku
manual dan video
tutorial Billing DJPb
28-31 Des 2021
Sosialisasi
Sosialisasi kepada
Kanwil dan KPPN
3-7 Jan 2022
Sosialisasi ke user
Sosialisasi dari Kanwil
dan KPPN ke
pengguna (satker,
pemda)
3-14 Jan 2022
Migrasi user
KPPN mendampingi
dan memantau
pelaksanaan migrasi
user Simponi
17 Jan 2022
Live
Billing DJPb bisa
membuat kode billing
dan pembuatan kode
billing di Simponi ditutup
DJPb selaku Biller, melakukan penatausahaan Kode Billing menggunakan Portal Biller yang dikelola oleh DJA, paling lama
sampai dengan bulan Desember 2021
(PMK 225/PMK.05/2020 Pasal 68 ayat 3)
Dit. PKN membuat ND ke Kanwil dan
KPPN yang berisi:
1. Implementasi billing DJPb pada Jan
2022
2. Menyampaikan buku manual billing
DJPb dan video tutorial
3. Kanwil/KPPN melakukan sosialisasi
kepada satker/pemda sesuai
dengan kewenangannya
Sosialisasi dilaksanakan oleh
Dit. PKN dengan melibatkan
SITP:
1. Materi meliputi: SSO secara
umum dan dan
penggunaan billing DJPb
2. Dilaksanakan 2 tahap,
masing-masing ½ hari
Kanwil dan KPPN melakukan
sosialisasi kepada user billing
DJPb dengan tujuan peserta
sosialisasi dapat melakukan
migrasi dan membuat kode
billing
KPPN memastikan user telah
melakukan migrasi user dari
user Simponi ke user Billing
DJPb
Billing DJPb live untuk pembuatan
kode billing:
1. Simponi tidak bisa lagi membuat
kode billing penerimaan negara
lainnya
2. Merupakan Cut off kode billing
penerimaan negara lainnya
Launching

10. Peran Kanwil dan KPPN
1. Melakukan sosialisasi kepada user/pengguna Billing
Perbendaharaan
• Sosialisasi diberikan kepada user/pengguna Sistem Billing Perbendaharaan yaitu:
• Bendahara Satuan kerja
• Pemerintah Daerah
• Satuan kerja penerima hibah langsung
• Bendahara Penerimaan KPKNL
• Pihak lain yang ditentukan
2. Melakukan pendampingan migrasi user
• Pendampingan dilakukan untuk memastikan migrasi user Simponi sebagai penyetor
penerimaan Negara lainnya ke billing Perbendaharaan berjalan lancar
3. Melakukan pendampingan pembuatan kode billing
10

11. 11