Kajian RM-Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

1. Samarinda
19 Oktober 2017
Kajian Aktualisasi
Revolusi Mental
Dalam Pelayanan Publik
PKP2A III LAN

2. Latar Belakang
 Berbagai permasalahan serius masih
dihadapi Indonesia yang sudah
merdeka 72 tahun.
▪ Kemiskinan
▪ Penyalahgunaan narkotika
▪ Korupsi
▪ Daya saing rendah
 Upaya perbaikan birokrasi telah dilakukan
antara lain:
▪ Reformasi Birokrasi  Perpes No. 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
▪ Revolusi Mental  Instruksi Presiden No. 12
Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM)

3. Penduduk Miskin Indonesia, 2002-2016
38,40
37,30
36,10
35,10
39,30
37,17
34,96
32,53
31,02
30,12 29,25
28,17 28,28 28,59 28,01
18,20 17,42 16,66 15,97
17,75
16,58
15,42
14,15 13,33 12,49 11,96 11,36 11,25 11,22 10,86
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Penduduk Miskin (Juta) PersentaseSumber: BPS (2016 : 25)

4. Penyalahgunaan Narkotika
Sumber: Press Release BNN, 22 Desember 2016.
2017
?
2016
807 kasus
1.238 tersangka
(1.217 WNI & 21
WNA)
2015
638 kasus

5. Perkara Korupsi di KPK
Tahapan 2012 2013 2014 2015
Penyelidikan 77 81 80 87
Penyidikan 72 (48 tahun
berjalan + 24 carry
over)
102 (70 tahun
berjalan + 32 carry
over)
95 (58 tahun
berjalan + 37 carry
over)
106 (57 tahun
berjalan + 49 carry
over)
Penuntutan 63 (36 tahun
berjalan + 27 carry
over)
73 (41 tahun
berjalan + 32 carry
over)
77 (45 tahun
berjalan + 32 carry
over)
95 (62 tahun
berjalan + 33 carry
over)
Proses Penanganan Perkara KPK, 2012-2015
Sumber: KPK (2016:55)
2012 2013 2014 2015
Jumlah Supervisi Lanjut Supervisi Lanjut Supervisi Lanjut Supervisi Lanjut
128 113 133 115 95 90 148 82
Perkara yang Disupervisi KPK dan yang Lanjut ke Tahap Berikutnya,
2012-2015
Sumber: KPK (2016:58)

6. Daya Saing Negara
Negara Peringkat Skor
Singapore 2 5,72
Malaysia 25 6,16
Thailand 34 4,64
INDONESIA 41 4,52
Phillipines 57 4,36
Brunei Darussalam 58 4,35
Vietnam 60 4,31
Cambodia 89 3,98
Lao PDR 93 3,93
Perbandingan Daya Saing Negara-Negara ASEAN, 2016-2017
Sumber: WEF (2016)

7. Gerakan Indonesia Melayani
Gerakan Indonesia Bersih
Gerakan Indonesia Tertib
Gerakan Indonesia Mandiri
Gerakan Indonesia Bersatu
5 Program GNRM
(Inpres 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental)

8. Permasalahan dan Tujuan
Tujuan
Mengeksplorasi langkah-langkah yang dilakukan oleh
organisasi pemerintah dalam mengoperasionalkan
pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai revolusi mental
didaerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi
implementasinya.
Permasalahan
Bagaimanakah implementasi nilai-nilai revolusi mental di
lingkungan organisasi pemerintah (sektor publik) yang terkait
langsung dengan pelayanan publik?

9. Metode
 Teknik Analisa data  Menurut Miles dan Hubermen ada tiga macam kegiatan dalam
analisis data kualitatif, yaitu:
1. Reduksi Data
2. Model Data
3. Penaikan dan Verikasi Kesimpulan
Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk memperoleh gambaran kualitas
pelaksanaan pelayanan publik di daerah lokus dan implementasi nilai-nilai revolusi mental dalam
pelayanan publik secara kontekstual. Hal ini mengingat bahwa gerakan revolusi mental mulai
diwacanakan sejak 2014 dan secara legal formal Inpres pelaksanaan gerakan tersebut baru terbit
tahun 2016
Pengumpulan data:
1.Penelusuran data kepustakaan
2.Observasi
3.Interview

10. Fokus & Lokus
Kota
2015 2016
Peringkat Nilai Zona Peringkat Nilai Zona
Pontianak 1 87,32 Hijau 1 98,36 Hijau
Yogyakarta
(Pembanding)
3 81,03 Hijau 12 85,46 Hijau
Samarinda 40 33,86 Merah 24 76,52 Kuning
Sumber: Ombudsman (2015; 2016)
Perwujudan nilai-nilai revolusi mental di unit-unit penyelenggara pelayanan
publik untuk mendukung Program Gerakan Indonesia Melayani, yang
merupakan salah satu dari lima program GNRM.

12. Revolusi Mental...(2)
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental
Menurut Joko Widodo
(Kompas, 10 Mei 2014),
reformasi sejak 1998 hanya
sebatas perombakan
institusional, belum menyentuh
paradigma, mindset, atau
budaya politik dalam rangka
pembangunan bangsa
(nation building), maka perlu
melakukan revolusi mental
Dalam melaksanakan revolusi
mental, bisa menggunakan
konsep Trisakti Bung Karno:
berdaulat secara politik,
mandiri secara ekonomi, dan
berkepribadian secara sosial-
budaya.
Dari mana memulai? Dari
masing-masing diri sendiri,
lingkungan keluarga, dan
lingkungan tempat tinggal
serta meluas ke lingkungan
kota dan negara.

13. Revolusi Mental... (3)
1Suatu nilai yang mencerminkan kesamaan antara hati dan
tindakan (Eko B Supriyanto dalam Huslina, 2015)
Integritas
2Merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang
sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal positif bagi
peningkatan kualitas kehidupan, sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya
(Tubagus Achmad Darodjat, 2015)
Etos Kerja
3Paham yang dinamis, lebih dinamis dari “Kekeluargaan“ (Yudi Latief, 2016)
Gotong Royong
Nilai-Nilai Revolusi Mental

14. Revolusi Mental ... (4)
Stark dan Glock (dalam Clayton dan Glagdden, 1974) 5 dimensi dari komitmen religius:
 Dimensi kepercayaan  keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran imannya.
Tanpa keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran iman, tentu seseorang tidak
akan menjadi bagian dari komunitas orang beriman.
 Dimensi praktis terdiri dari dua aspek yaitu ritual dan devosional  Ritual diuraikan
sebagai suatu ibadah yang formal. Devotional adalah ibadah yang dilakukan secara
pribadi dan informal, seperti misalnya berdoa, berpuasa.
 Dimensi pengalaman  mengalami kehadiran dan karya Tuhan dalam kehidupannya.
Pengalaman keagamaan ini (religious experience) bisa menjadi awal dari keimanan
seseorang, tetapi juga bisa terjadi setelah seseorang mengimani suatu agama tertentu.
 Dimensi pengetahuan  pengetahuan tentang elemen-elemen pokok dalam iman
keyakinannya, atau yang sering kita kenal dengan dogma, doktrin atau ajaran gereja.
 Dimensi etis  mencakup perilaku, tutur kata, sikap dan orientasi hidupnya.

15. Studi Empiris dan Studi Pustaka
Beberapa hasil penelitian atau tulisan tentang revolusi mental dari beberapa jurnal
Indonesia antara lain ditulis oleh Indriyanto (2014), Muhlizi (2014), Maragustam (2015),
Kristiawan (2015), Nainggolan (2015), Noor (2016), Kadarmanto (2016), Anugrah dan
Prasetya (2015), Sudarmawan dan Prasetia (2015). Sedangkan dalam jurnal berbahasa
Inggris terdapat tulisan yang berkaitan dengan revolusi mental ditulis oleh Wijiastuti
(2016). Berbagai tulisan tersebut mengaitkan revolusi mental dengan berbagai aspek
yaitu pendidikan, adat budaya, serta hukum.
Maragustam (2015) dan Kadarmanto (2016) mengaitkan revolusi mental dengan
pendidikan agama, masing-masing pendidikan agama Islam dan Kristen. Pada
dasarnya, pendidikan agama telah mengajarkan nilai-nilai yang membentuk sikap dan
perilaku masyarakat penganutnya. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam berbagai
pedoman dan praktek yang dimiliki masing-masing agama, misalnya Alqur’an, Sunah
dan Hadis (untuk pendidikan Islam) dan kitab Injil (untuk pendidikan Kristen), dan Glock
dan Stark (1965) religion and society in tension.

16. Kerangka Kebijakan Revolusi Mental
01
02
03
04
05
06
07
UU 28/ 1999
UU 31/ 1999
PP 71/ 2000
UU 20/ 2001
UU 30/ 2002
UU 46/ 2009
INPRES 12/ 2016
Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

17. Kerangka Pikir
Revolusi
Mental
Integritas
Gotong
royong
Etos
Kerja
Prasyarat Optimalisasi
Aktualisasi Revolusi Mental
di Lingkungan Birokrasi
Inpres 12/2016
Studi Empiris Studi Pustaka
Fenomena
Revolusi
Mental di
Daerah
Fenomena
Revolusi
Mental di
Daerah

18. Pembahasan... (1)
No
Nilai-Nilai
Harapan
Kota Pontianak Kota Samarinda Kota Jogjakarta
1 Integritas
• (Meniadakan
kendaraan dinas)
• (Pengembangan
budaya kerja)
• (Memasang plang
komitmen WBK dan
WBBM)
• (Memasang spanduk
dan banner integritas)
• (Jilbab bagi muslimah)
• (CCTV)
• (Komitmen pelayanan di luar
jam kerja (semangat pagi)
• (Pertemuan rutin membahas
kinerja instansi)
• (Pelatihan soft-skill)
• (Bermain teater)
• (Mendorong pemimpin
menjadi contoh/ tauladan
bagi aparaturnya)
(kedisiplinan masuk kerja
dengan dicontohkan oleh
pimpinan)
• (SATRIYA)
• (Menanamkan nilai ibadah
dalam bekerja)
• (Transparansi birokrasi)
• (Adil dalam memberikan
pelayanan)
• (Dispensasi/ keringanan
persyaratan pelayanan
secara objektif)
• (Pelayanan di luar jam
kerja)
• (Telah ditetapkan Tata
Tertib Pegawai Instansi)
• (Penandatanganan pakta
integritas)

19. Pembahasan... (2)
No
Nilai-Nilai
Harapan
Kota Pontianak Kota Samarinda Kota Jogjakarta
2
Etos Kerja
• (Pelatihan pegawai)
• (Menuntaskan pelayanan)
• (Efisiensi/pemangkasan waktu
pelayanan)
• (Implementasi e-government
untuk mempercepat dan
mempermudah pelayanan
public)
• (Menghentikan kebiasaan
merokok aparatur)
• (Menciptakan lingkungan
pelayanan yang bersih)
• (Mendapatkan penghargaan
predikat kepatuhan)
• (Melayani dengan cepat,
ramah, pasti dan akuntabel)
• (Mendorong Inovasi)
• (Mengacu SKP)
• (Menyelesaikan pekerjaan
sebelum deadline yang
ditetapkan)
• (Mendahulukan pelayanan
kepada masyarakat saat
sedang jam istirahat)
• (Pegawai diharuskan mengisi
log-book)
• (Pemasangan spanduk dan
banner pelayanan serta target
kinerja aparatur)
• (Berkoordinasi dengan
Ombudsman)
• (Minim maladministrasi)
• (Pelayanan jemput bola)
• (Sosialisasi dengan
banner komitmen
pelayanan)
• (Motto pelayanan)
• (Mengadakan In House
Training 2 bulan sekali)
• (Penuntasan pengaduan
public)
• (Patungan outbond
instansi secara mandiri)

20. Pembahasan...(3)
No
Nilai-Nilai
Harapan
Kota Pontianak Kota Samarinda Kota Jogjakarta
3
Gotong
Royong • (Menyediakan
sarana pengaduan)
• (Mengadakan forum
pertemuan rutin
dengan pimpinan
SKPD)
• (Kunjungan ke panti jompo)
• (Jumat Makan Bersama)
• (Saling membantu pekerjaan)
• (Pengajian)
• (Mengundang masyarakat
dalam pertemuan
membahas standar
pelayanan instansi)
• (Melibatkan publik dalam
penilaian survey kepuasan
pelayanan)
• (Membuat grup whatsapp
untuk ajang silaturahmi
warga dan penyampaian
keluhan)
• (Segoro Amarto)
• (Manajemen football)
• (Kanal partisipasi
masyarakat tersedia
melimpah)
• (Evaluasi bersama
terhadap kepuasan
masyarakat)
• (Komunikasi, musyawarah,
dan koordinasi efektif
kepada public)
• (Memberikan kemudahan
untuk masyarakat dalam
menggunakan aula
kelurahan/kecamatan)

21. Prasyarat
utama
dalam
optimalisasi
revolusi
mental di
lingkungan
birokrasi

22. Penutup
Rekomendasi
 Diperlukan panduan teknis yang applicable, mampu diimplementasikan dengan mudah, serta dalam
penilaian, monitoring, dan pengawasannya dapat dilaksanakan dengan optimal.
 Masyarakat perlu menunjukkan respon positifnya dalam menunjang birokrasi yang secara umum dapat
dicirikan pada masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, berkontribusi nyata dan aktif dalam
kegiatan pemerintah, serta kritis dalam menilai kinerja pemerintah  Publik Melakukan Revolusi Mental
 Diperlukan pemenuhan atas dua prasyarat utama, yaitu penguatan pengenalan akan jati diri aparatur
serta menciptakan keadaan/ lingkungan positif yang dibingkai dengan nilai-nilai agama/ religiusitas
meliputi, lingkungan kerja yang produktif; organisasi yang harmonis dengan publik; apresiasi terhadap
pencapaian kinerja aparatur; simbolisasi situasi positif; serta menyelaraskan kebijakan dengan lokal
wisdom.
 Diperlukan kajian observasi yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui level atau tingkat realisasi
atau aktualisasi revolusi mental pada masing-masing pemerintah daerah tersebut apakah telah secara
nyata diaktualisasikan dalam bentuk aksi oleh seluruh aparaturnya, atau masih belum diaktualisasikan
secara nyata.
Kesimpulan
Revolusi mental di daerah masih belum banyak dimengerti secara jelas oleh sebagian besar aparatur,
tetapi tidak disadari telah banyak kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dan mengarah ke nilai-nilai
revolusi mental. Belum adanya kesatuan pemahaman akan revolusi mental tersebut membuat daerah
masih menjalankan dengan cara dan persepsi sendiri-sendiri.

23. TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT