Penilaian prestasi kerja

1. Penilaian Prestasi Kerja
PNS
BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2011
1

2. DASAR KEBIJAKAN
UU No. 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah
dengan UU NO. 43 Tahun 1999
2

3. LATAR BELAKANG
Kelemahan sistem penilaian DP3
Orientasi pada Prestasi Kerja dan
Pengembangan Potensi PNS
Obyektifitas pembinaan PNS yang
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja
dan sistem karir
Keterkaitan penilaian prestasi kerja dengan
kinerja organisasi
3

4. DEFINISI
PRESTASI KERJA : hasil kerja yang dicapai oleh setiap
PNS pada satuan organisasi sesuai dengan SKP.
PENILAIAN PRESTASI KERJA (PPK) : proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap SKP dan prilaku kerja PNS.
SASARAN KERJA PEGAWAI : rencana kerja dan target
yang akan dicapai oleh seorang PNS.
PRILAKU KERJA : setiap tingkah laku, sikap atau tindakan
yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu
yang harus dilakukan sesuai dgn ketentuan peraturan
perundang-undangan
4

5. TUJUAN
untuk menjamin obyektifitas pembinaan
PNS yang dilakukan berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karir
yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja
5

6. PRINSIP
Objectif : sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
tanpa dipengauhi padangan/penilaian subyektifitas
pribadi dari pejabat penilai.
Terukur : dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan kepada
pejabat yang berwenang
Partisipatif : melibatkan secara aktif antara pejabat
penilai dengan PNS yang dinilai
Transparan : terbuka dan tidak bersifat rahasia
6

7. SISTEM PPK
PRESTAS
I = SKP + PK
KERJA
7

8. SASARAN KERJA
PEGAWAI
Setiap PNS wajib membuat SKP
SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus
dicapai
SKP ditetapkan oleh pejabat penilai
SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari
Dalam hal terjadi perpindahan pegawai, pegawai YBS tetap
menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan
SPMT/SPMJ.
PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin
8

9. SASARAN KERJA
PEGAWAI
PPK berlaku juga bagi CPNS
PPK bagi PNS yang sedang menjalankan TB (dalam
negeri), digunakan penilaian prestasi akademik yg
diberikan PT.
PPK bagi PNS yg sedang menjalankan TB (luar
negeri), digunakan penilaian prestasi akademik yg
diberikan PT ybs atau melalui Kepala Perwakilan RI di
negara ybs.
PP 46 Tahun 2011 akan berlaku pada 1 Januari 2014
9

10. ASPEK-ASPEK PPK
KUALITAS : Ukuran jumlah hasil kerja yg
dicapai
KUALITAS : Ukuran mutu setiap hasil kerja
yang dicapai
WAKTU : Ukuran lamanya proses setiap
hasil kerja yang dicapai
BIAYA : Besaran jumlah anggaran yang
digunakan setiap hasil kerja
10

11. METODE PPK
membandingkan antara target dalam SKP dan
realisasi kerja
Pencapaian realisasi SKP dapat melebihi 100% (over
target).
Dlm hal SKP tidak tercapai karena ketidakmampuan
YBS, maka penilaiannya didasarkan pada
pertimbangan kondisi penyebabnya
Tugas tambahan yang diberikan atasan dan
kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi menjadi
bagian dari penilaian capaian SKP.
11

12. ASPEK-ASPEK PRILAKU KERJA
Orientasi Pelayanan : memberikan pelayanan terbaik kepada yg
dilayani (masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau
instansi lain).
Integritas : kemampuan u/ bertindak sesuai dgn nilai, norma & etika dlm
org.
Komitmen : kemauan & kemampuan u/ menyelaraskan sikap & tindakan
PNS u/ wujudkan tujuan organisasi dgn mengutamakan kepentingan
dinas.
Disiplin : kesanggupan PNS u/ menaati kewajiban & menghindari
larangan
Kerjasama : Kemauan & kemampuan PNS u/ bekerjasama dgn rekan
sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dlm
penyelesaian tugas & tanggungjawabnya
Kepemimpinan : Kemampuan & kemauan PNS u/ memotivasi &
mepengaruhi bawahan atau orang lain yg terkait dgn tugasnya.
12

13. METODE PENILAIAN
PRILAKU KERJA
Pengamatan oleh Pejabat Penilai
Pejabat penilai dapat
mempertimbangkan masukan dari
pejabat penilai yang lain
Nilai prilaku kerja dapat diberikan
maksimal 100 (seratus)
13

14. TATA CARA PENILAIAN
PPK dilakukan dengan cara
menggabungkan penilaian SKP dengan
Prilaku Kerja
PPK dilakukan setiap akhir Desember
pada tahun berjalan dan paling lama
akhir bulan Januari tahun berikutnya.
14

15. BOBOT NILAI
NO UNSUR BOBOT
PPK dilakukan
Pejabat Penilai
1 SKP 60%
sekali dalam
setahun
2 PRILAKU KERJA 40%
15

16. NILAI PRESTASI KERJA
NO NILAI PREDIKAT
1 91 ke atas sangat baik
Nilai Prestasi
Kerja 2 76 - 90 baik
dinyatakan
dengan 3 61 - 75 cukup
angka
4 51 - 60 kurang
5 50 ke bawah buruk
16

17. PEJABAT PENILAI
Pejabat penilai wajib melakukan PPK
terhadap setiap PNS dilingkungan
kerjanya
pejabat penilai yang tidak
melaksanakan PPK dijatuhi hukuman
disiplin.
17

18. PELAKSANAAN
PENILAIAN
Hasil PPK diberikan secara langsung oleh pejabat penilai
kepada PNS yg dinilai
PNS yg dinilai & telah menerima hasil PPK wajib
menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai
paling lama 14 hari sejak tanggal diterimanya hasil PPK
PNS yg dinilai dan pejabat penilai tidak menandatangani hasil
PPK, PPK ditetapkan oleh atasan pejabat penilai.
Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil PPK paling lama 14
hari sejak tgl diterimanya PPK
Hasil PPK mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan
pejabat penilai.
18

19. KEBERATAN HASIL
PPK
Jika ada keberatan, PNS yg dinilai dapat mengajukan keberatan
disertai dgn alasannya kepada pejabat penilai secara hierarkhi
paling lama 14 hari sejak diterimanya hasil PPK
Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan tsb wajib
memeriksa dgn seksama hasil PPK yg disampaikan kepadanya
Terhdap keberatan tersebut, atasan pejabat penilai meminta
penjelasan kepada pejabat penilai dan PNS yang dinilai
Atas penjelasan tersebut, atasan pejabat penilai wajib
menetapkan hasil PPK & bersifat final,
Atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi
kerja PNS, apabila terdapat alasan-alasan yang cukup.
19

20. Terima Kasih
20