Kerjasama dengan Bagian Organisasi Prov. Kaltim Tahun 2016

2. Ya /
Tdk
Motivasi
Proporsi
Pembangunan
Kaidah
Penentuan
Berapa?
Unsur
TP?
Jangka
Pendek
Kekuatan
APBD
Jumlah
PNS
“Dapat”
TPP
Mind Map Kebutuhan TPP
Permendagri
No. 59/2007

3. Negara
Rasio PNS & Jumlah
Penduduk
LuasWilayah (Km2)
Indonesia 1,9% 1.990.250
China 2,7% 9.598.077
Thailand 1,9% 514.000
Malaysia 3,7% 329.750
Singapura 2,5% 697
Filipina 2,9% 300.000
Brunei Darussalam 11,4% 5.770
KalimantanTimur 2,07% (1:48) 129.066
“Pemerintah Berat Di Ongkos”  Idealnya jumlah rata-rata pegawai di daerah
jika dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 2,1% (Kemendagri, 2010) //
1,5% (Menpan-RB,2016)
(Diolah dari berbagai sumber, 2014)

4. PEMDA Total APBD Jumlah PNS Ratio APBD : PNS
Prov. Kaltim Rp 7.680.946.727.108 12.463 Rp 616.299.986
Kabupaten Malinau Rp 2.310.720.733.235 3.492 Rp 661.718.423
Kota Tarakan Rp 1.156.422.000.000 4.012 Rp 288.240.777
Kabupaten Kukar Rp 4.968.195.000.000 16.575 Rp 299.740.271
Kabupaten Paser Rp 1.086.453.754.777 5.662 Rp 191.885.156
Kota Samarinda Rp 2.236.246.000.000 9.951 Rp 224.725.756
PERBANDINGAN RATIO APBD TERHADAP
PNS DI BERBAGAI DAERAH

5. METODE-METODE EVALUASI JABATAN
1. Metode Non-Kuantitatif :
a. Metode Penentuan Peringkat (Ranking Method)
b. Metode Klasifikasi (Grade/Classification Method)
2. Metode Kuantitatif :
a. Metode Perbandingan Faktor (Factor Comparison
Method)
b. Metode Sistem angka (Point System Method)
Sumber : Hani Handoko, 2009
Pemerintahan
Swasta

6. Tambahan Penghasilan Minimum (konstan)
Beban Kerja
Tempat Bertugas
Kondisi Kerja
Kelangkaan Profesi
Prestasi Kerja
Pertimbangan Objektif Lainnya

7. Memacu kinerja pegawai
Mengendalikan biaya
yang dikeluarkan
Memiliki keunggulan
lebih dibandingkan
daerah lain
Menjamin keadilan
Meningkatkan
kesejahteraan pegawai
Mendapatkan pegawai
yang berkualitas

8. ➢DPRD menemukan sistem TPP ini telah
meningkatkan anggaran belanja tidak
langsung. Pos belanja pegawai,
meningkat sebesar 0,45 triliun
(1,6 triliun  2,05 T pada APBD 2010)
➢Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov
Jabar meminta kebijakan tunjangan
tambahan penghasilan (TPP) dikaji
ulang karena tidak mencerminkan
asas keadilan
➢Pergub No. 119/2009 tentang
pemberian insentif berbasis
kinerja(IBK) ditinjau ulang
PEMPROV
JAWA
BARAT
Sumber : Pikiran Rakyat, 2010

9. Banjarmasin Post (2010)
“Meningkatkan tunjangan PNS daerah berarti menyedot belanja
pembangunan pada APBD, padahal alokasi itu bisa saja bermanfaat
bagi peningkatan kesejahteraan tidak sekadar membayar gaji
pegawai”
“Penyaluran TPP tersendat karena keuangan kas daerah tidak
mencukupi.... Penyaluran TPP membuat kinerja PNS tersendat”
(Pemkot Medan, 2014)

10. Beban Kerja PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-
tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
Tempat
Bertugas
PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil
Kondisi Kerja PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi
Kelangkaan
Profesi
PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan
khusus dan langka
Prestasi Kerja PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ atau
inovasi
Pertimbangan
Objektif lainnya
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai
(Kompensasi Inflasi/ Tambahan Uang Makan)

11. Pemberian kompensasi kepada pegawai
harus mempunyai dasar yang rasional,
namun demikian faktor emosional dan
perikemanusiaan tidak boleh diabaikan
Kompensasi yang tinggi menuntut
prestasi, kompetensi, dan kualitas yang
tinggi (Performance based pay)
Banyaknya pegawai yang tidak
optimal (underutilized)
Setiap orang ingin mendapatkan
penghargaan apabila ia dinilai
melaksanakan tugas dengan baik
Setiap orang ingin mendapatkan
perlakuan yang obyektif dan penilaian
atas dasar prestasi kerjanya

12. 1
2
3
Pembagian Berdasarkan Unsur TP
Indeks Insentif Jabatan
Factor Evaluation System
❖ Merupakan model pembagian TPP yang didasarkan pada unsur-unsur
Tambahan Penghasilan yaitu: Beban Kerja; Tempat Bertugas; Kondisi Kerja;
Kelangkaan Profesi; Prestasi Kerja; dan Pertimbangan Objektif lainnya
❖ Proporsi besaran TPP ditentukan secara langsung/ subjektif
✓ Merupakan model yang dikembangkan oleh PKP2A III LAN melalui analisis non-
kuantitatif
✓ Besaran APBD dapat dikontrol secara akurat & Besaran TPP didistribusikan
secara proporsional pada unsur-unsur TP
✓ Berdasarkan % Alokasi TPP Terhadap APBD (naik Turunnya APBD akan
mempengaruhi naik Turunnya Insentif)
▪ Merupakan model pembagian TPP yang didasarkan pada hasil Evaluasi
jabatan
▪ Besaran TPP bergantung pada Nilai dan Kelas Jabatan

13. Model
• Regulasi
Unsur TP
• PP 58/ 2005
• Permendagri
59/ 2007
IIJ
• PP 58/ 2005
• Permendagri
59/ 2007
• PP 46/ 2011
• Permendagri
13/ 2006
FES
• Permenpan-
RB 34/ 2011
• Permenpan-
RB 39/ 2013
• Perka BKN
21/ 2011
1 2 3

14. Model
• Landasan
Utama
Unsur TP
• Unsur-Unsur
Tambahan
Penghasilan
• Beban Kerja;
Kondisi Kerja;
Prestasi Kerja;
Tempat
Bertugas
IIJ
• Jumlah APBD
yang
dialokasikan
• Jumlah PNSD
• Unsur-Unsur
TP
FES
• Evaluasi
Jabatan
• Nilai dan
Kelas Jabatan
1 2 3

15. Model
• Metode
• Waktu
Analisis
Unsur TP
• Metode Non-
Kuantitatif
• Ranking
Method
• Cepat
(Argumentasi
Kurang Kuat)
IIJ
• Metode
Gabungan
• Classification
Method
• Cepat
(Sistematis &
Proporsional)
FES
• Metode
Kuantitatif
• Metode
Perbandingan
Faktor
• Lama (Lebih
Lengkap dan
Komprehensif)
1 2 3

16. Model
• Beban APBD
• Daerah Yang
Menerapkan
Unsur TP
• Menambah
Beban
• Kupang
IIJ
• Tidak
Menambah
Beban Baru
• (Nilai Baku “1”)
• Paser; PPU;
Bontang
FES
• Kemungkinan
Bertambah
ataupun
Tetap
• Samarinda
1 2 3

17. Pemkab
Kupang

18. BATASAN NILAI KELAS JABATAN
190-240 1
245-300 2
305-370 3
375-450 4
455-650 5
655-850 6
855-1100 7
1105-1350 8
1355-1600 9
1605-1850 10
1855-2100 11
2105-2350 12
2355-2750 13
2755-3150 14
3155-3600 15
3605-4050 16
4055-ke atas 17
Indeks Harga Jabatan X
Melakukan Evaluasi Seluruh
Jabatan untuk memperoleh
Nilai dan Kelas Jabatan

19. Pemkot Samarinda
X
X

20. Struktur Indeks Insentif Jabatan (IIJ)
Indeks Insentif
Jabatan
03
0201
Penyebaran TPP
dan unsur TP relatif
proporsional
Besaran biaya TPP
yang keluar dapat
dikendalikan
(nilai baku 1)
Bermula dari Akhir
(% alokasi TPP)
Penentuan
Pengurangan TPP
dapat dilakukan
Sistem Floating
(APBD dan ∑PNS)
Sudah digunakan di Kab.
Paser, Kab. PPU, Kota
Bontang, Kab. Malinau
APBD
&
∑ PNS

21. Tambahan Penghasilan Bukan Hak
Tambahan Penghasilan merupakan penghasilan tidak
tetap
Insentif Organisasional  Kepada semua PNS based
on performance (merit system)
Tambahan penghasilan melekat pada jabatan

22. No Tingkatan Jabatan
Jumlah
Pegawai
Ratio Insentif Total
Pegawai
Indeks Insentif
Jabatan
Besaran Insentif Per
Jabatan
Jumlah Alokasi
Insentif (3 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 II a 1 0,0009 0,0009 8.963.243 8.963.243
2 II b 27 0,0182 0,0007 6.713.211 181.256.701
3 III a 52 0,0300 0,0006 5.745.669 298.774.783
4 III b 78 0,0370 0,0005 4.724.217 368.488.898
5 IV a 388 0,1410 0,0004 3.619.179 1.404.241.478
6 IV b 87 0,0230 0,0003 2.632.881 229.060.667
7 Fungsional Angka Kredit
Golongan IV 853 0,1700 0,0002 1.984.827 1.693.057.101
Golongan III 1.200 0,2000 0,0002 1.659.860 1.991.831.884
Golongan II dan I 491 0,0660 0,0001 1.338.706 657.304.522
8 Fungsional Umum
Golongan IV 7 0,0012 0,0002 1.707.284 11.950.991
Golongan III 874 0,1380 0,0002 1.572.499 1.374.364.000
Golongan II dan I 1.458 0,1770 0,0001 1.209.034 1.762.771.217
5.516 1,00 9.959.159.419
Total Insentif Setahun 119.509.913.025 Total APBD 2009 1.086.453.754.777
% Dalam APBD 11%
Total Insentif Per Bulan 9.959.159.419
Proyeksi Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Paser
Total
KOMPONEN PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN

23. 5,8%

24. Kategori BerdasarkanPP18/2016 % EselonII a eselonIII a
SKPDKategori A 100% 8.963.243Rp 5.745.669Rp
SKPDKategori B 90% 8.066.919Rp 5.171.102Rp
SKPDKategori C 80% 7.170.594Rp 4.596.535Rp
Contoh:

25. 40 % 60 %
Perka BKN No.1/ 2013, Terkait Prestasi Kerja (45%)
Pencapaian
Kerja
Perilaku
Kerja
PRESENSI SKP BULANAN (Log Book)
Tidak Masuk 5% Perhari
Pulang Sebelum Waktunya 2%
Terlambat 2%
Sakit Tanpa Keterangan 2% Perhari
Lengkap 91-100 %
Cukup Lengkap 81-90 %
Kurang Lengkap < 80 %

26. Beban
Kerja
Tempat
Bertugas
Kondisi
Kerja
Keamanan & Keselamatan 60 %
Hukum & Administratif 40 %
Akses Sulit 100 %
Akses Sedang 70 %
Akses Mudah 40 %
SKPD Kategori A 100 %
SKPD Kategori B 90 %
SKPD Kategori C 80 %
PP 18/2016
Zonasi

27. SKENARIO PENINGKATAN TPP
Aturan khusus untuk
P3D  implikasi pos
anggaran baru
Mengeluarkan PNS yang bekerja pada
SKPD yang memberikan Tunjangan Jasa
Pelayanan, Upah Pungut, atau BLUD 
TPP dibayarkan selisihnya/ memilih
Meningkatkan % Alokasi TPP
dengan Ketentuan tidak
menerima honor
01
02
03

28. Contoh Penerapan Tunkin di LAN

29. Semoga
Bermanfaat
Terima
Kasih…
Bidang Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara
-- PKP2A III LAN --