Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
3. ISUE STRATEGIS KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (2)
KEWENANGAN MENGATUR
• KEMENDAGRI
• KEMENKEU
• KEMENDES, PDTT
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Ps 106 PP.
43/2014)
Tata cara
pengalokasian,
Penyaluran,
Penggunaan,
Pemantauan dan
Evaluasi DD
(PP. 60/2014)
Prioritas
Penggunaan
Dana Desa (Ps.
21 PP. 60/2014)
4. ISUE STRATEGIS KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (3)
KEDUDUKAN KEUANGAN DESA
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Desa
?
UU . 17/2003
UU. 1/2004
UU. 6/2014
Hak Asal Usul
Lokal Berskala Desa
Penugasan
Lain-lain Penugasan
5. Definisi Keuangan Desa
113/2014
• Keuangan Desa adalah
semua hak dan
kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan
uang serta segala
sesuatu berupa uang
dan barang yang
berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa
20/2018
• Keuangan Desa adalah
semua hak dan
kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan
uang serta segala
sesuatu berupa uang
dan barang yang
berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa
Tidak Berubah
6. Azas Pengelolaan Keuangan Desa
113/2014
• Keuangan desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
• Pengelolaan keuangan desa,
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.
20/2018
• Keuangan Desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
• APB Desa merupakan dasar
pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31
Desember
7. Pengelola Keuangan Desa
113/2014 20/2018
Kepala Desa
PKPKD
SekDes
Koord PTPKD
KaSie Bendahara
PTPKD
Kepala Desa
PKPKD
SekDes
Koord PPKD
KaUr Keu
Bendahara
KaUr
Pel Keg Angg
PPKD
KaSie
Pel Keg Angg
Tata usaha dan umum
Perencanaan
Pemerintahan
Kesejahteraan
Pelayanan
8. Kepala Desa
113/2014
• Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik desa yang dipisahkan
• Kepala Desa dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD
• PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa,
terdiri dari:
• Sekretaris Desa;
• Kepala Seksi; dan
• Bendahara.
20/2018
• Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan
milik Desa yang dipisahkan.
• Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa, kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa
selaku PPKD.
• Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada
PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
• PPKD terdiri atas:
• Sekretaris Desa;
• Kaur dan Kasi; dan
• Kaur keuangan.
9. Sekretaris Desa
113/2014
• Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa.
• Sekretaris Desa selaku koordinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan
desa mempunyai tugas:
• menyusun dan melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan APBDesa;
• menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBDesa;
• melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
• menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa; dan
• melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
20/2018
• Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.
• Sekretaris Desa mempunyai tugas:
• mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB
Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubahan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang
APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa;
• mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB
Desa;
• mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan
tugas PPKD; dan
• mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
• Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:
• melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
• melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
• melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.
10. Kaur Keuangan dan Bendaharawan
113/2014
• Bendahara di jabat oleh staf pada
Urusan Keuangan.
• Bendahara mempunyai tugas:
menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan
pengeluaran pendapatan desa
dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.
20/2018
• Kaur keuangan melaksanakan fungsi
kebendaharaan.
• Kaur keuangan mempunyai tugas:
• menyusun RAK Desa; dan
• melakukan penatausahaan yang meliputi
menerima menyimpan, menyetorkan/
membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APB Desa.
• Kaur Keuangan dalam melaksanakan
fungsi kebendaharaan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak
pemerintah Desa.
11. Pelaksana
113/2014
• Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana
kegiatan sesuai dengan bidangnya.
• Kepala Seksi mempunyai tugas:
• menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya;
• melaksanakan kegiatan dan/atau bersama
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
ditetapkan di dalam APBDesa;
• melakukan tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;
• mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
• melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada Kepala Desa; dan
• Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
20/2018
• Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan
anggaran
• Kaur dan Kasi mempunyai tugas:
• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
• melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
• mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
• Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
• menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam
bidang tugasnya; dan
• menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
• Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-
masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
13. Pendapatan Desa
• Pendapatan Asli Desa
• Transfer
• Dana Desa;
• bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
• Alokasi Dana Desa (ADD);
• bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
• bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
• Pendapatan Lain-Lain.
14. Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha
Hasil Aset
Swadaya,
partisipasi dan
Gotong royong
Lain-lain pendapatan
asli desa
113/2014 20/2018
Hasil Usaha
Hasil Aset
Swadaya,
partisipasi dan
Gotong royong
Lain-lain pendapatan
asli desa
tanah kas desa
hasil Bumdesantara lain
hasil aset lainnya sesuai dengan
kewenangan berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan lokal berskala
Desa.
tambatan perahu
pasar desa
tempat pemandian umum
jaringan irigasi
antara lain
tenaga, barang yang dinilai dengan uang
antara lain
hasil pungutan Desa
antara lain
antara lain
antara lain
penerimaan yang berasal dari
sumbangan masyarakat Desa
antara lain
antara lain
15. Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan Lain-
lain
113/2014 20/2018
Pendapatan Lain-
lain
• penerimaan dari hasil kerja sama Desa
• penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa;
• penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak
ketiga;
• koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada
tahun anggaran berjalan;
• bunga bank.
Hibah dan Sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak mengikat
antara lain
lain-lain pendapatan Desa yang
sah
16. Belanja Desa
113/2014
• Belanja desa, meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh
desa.
• Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas
kelompok:
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• Pelaksanaan Pembangunan Desa;
• Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
• Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
• Belanja Tak Terduga.
20/2018
• Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Desa.
• Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
• penyelenggaraan pemerintahan Desa;
• pelaksanaan pembangunan Desa;
• pembinaan kemasyarakatan Desa;
• pemberdayaan masyarakat Desa; dan
• penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa
• Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa
yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
17. BIDANG
Sub Bidang:
• penyelenggaraan belanja
penghasilan tetap,
tunjangan dan
operasional
pemerintahan Desa;
• sarana dan prasarana
pemerintahan Desa;
• administrasi
kependudukan,
pencatatan sipil, statistik,
dan kearsipan;
• tata praja pemerintahan,
perencanaan, keuangan,
dan pelaporan;
• pertanahan
Sub Bidang:
• pendidikan;
• kesehatan;
• pekerjaan umum dan
penataan ruang;
• kawasan permukiman;
• kehutanan dan
lingkungan hidup;
• perhubungan,
komunikasi dan
informatika;
• energi dan sumber daya
mineral; dan
• pariwisata;
Sub Bidang:
• ketentraman, ketertiban,
dan pelindungan
masyarakat;
• kebudayaan dan
kegamaan;
• kepemudaan dan olah
raga
• kelembagaan
masyarakat
Sub Bidang:
• kelautan dan perikanan;
• pertanian dan
peternakan;
• peningkatan kapasitas
aparatur Desa;
• pemberdayaan
perempuan,
perlindungan anak dan
keluarga;
• koperasi, usaha mikro
kecil dan menengah;
• dukungan penanaman
modal
• perdagangan dan
perindustrian
Sub Bidang:
• penanggulanga
n bencana;
• keadaan
darurat;
• keadaan
mendesak.
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DESA
PEMBINAAN
KEMASYARAKAT
AN DESA;
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA
PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN
MENDESAK DESA
18. BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA
KETENTRAMAN, KETERTIBAN,
DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT
KEBUDAYAAN DAN
KEGAMAAN
KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
Pembinaan Group Kesenian dan
Kebudayaan Tingkat Desa
Pengiriman Kontingen Group Kesenian
dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar
keagamaan, dll) tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
Milik Desa **
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kebudayaan/
Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
lain-lain kegiatan sub bidang
Kebudayaan dan Keagamaan*
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan
Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan pelatihan
kepemudaan (Kepemudaan,
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan,
dll) tingkat Desa
Penyelenggaraan Festival/Lomba
Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa**
Pembinaan Karang Taruna/Klub
Kepemudaan/Klub Olah raga
lain-lain kegiatan sub bidang
Kepemudaan dan Olah Raga*
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan
Desa (pembangunan pos, pengawasan
pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
(Satlinmas desa
Koordinasi Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
(dengan masyarakat/instansi pemerintah
daerah, dll) Skala Lokal Desa
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana
Skala Lokal Desa
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana
Skala Lokal Desa
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan
Masyarakat Miskin
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada
Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan
Masyarakat
lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat*
Pembinaan Lembaga
Adat
Pembinaan LKMD/LPM/
LPMD
Pembinaan PKK
Pelatihan Pembinaan
Lembaga
Kemasyarakatan
lain-lain kegiatan sub
bidang Kelembagaan
Masyarakat*
BIDANG
SUB
BIDANG
KEGIATAN
19. Kode Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
X X XX
Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
1 Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2 Pelaksanaan pembangunan Desa;
3 Pembinaan kemasyarakatan Desa;
4 Pemberdayaan masyarakat Desa;
5 Penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak Desa
Sesuai dengan
masing-masing
Sub bidang
01 …….;
02 ……;
……………
90
91
….
99
Kegiatan yang dimulai
dengan kode 9 adalah
kegiatan lain-lain yang
menjadi kewenangan
Kota/Kabupaten
Sesuai dengan
masing-masing
rincian bidang
1 …….
2 ……
……………
20. Jenis Belanja Desa
113/2014
• Belanja Pegawai;
• Belanja Barang dan Jasa; dan
• Belanja Modal.
20/2018
• Belanja pegawai;
• Belanja barang/jasa;
• Belanja modal; dan
• Belanja tak terduga.
21. BELANJA
Pengeluaran bagi kepala
Desa dan perangkat Desa,
serta tunjangan BPD, terdiri
dari:
• Penghasilan tetap,
• Tunjangan,
• Penerimaan lain, dan
• pembayaran jaminan
social (sesuai dengan
ketentuan peraturan
perUUan dan
kemampuan APB Desa)
pengeluaran bagi
pengadaan barang/jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas)
• operasional pemerintah
Desa;
• pemeliharaan sarana
prasarana Desa
• kegiatan sosialisasi/rapat-
rapat/pelatihan/bimbingan
teknis;
• operasional BPD;
• insentif Rukun Tetangga/
Rukun Warga; dan
• pemberian barang pada
masyarakat/kelompok
masyarakat.
Pengeluaran pengadaan barang dan/
atau bangunan yang nilai manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menambah aset.
• Belanja Modal Pengadaan Tanah
• Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan
Alat Berat
• Belanja Modal Kendaraan
• Belanja Modal Gedung, Bangunan
dan Taman
• Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
• Belanja Modal Jembatan
• Belanja Modal Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase/Air Limbah/
Persampahan
• Belanja Modal Jaringan/Instalasi
• Belanja Modal lainnya
Belanja untuk kegiatan
pada sub bidang
penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan
keadaan mendesak yang
berskala lokal Desa.
kriteria:
• bukan merupakan
kegiatan normal dari
aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat
diprediksikan
sebelumnya;
• tidak diharapkan terjadi
berulang; dan
• berada di luar kendali
pemerintah Desa.
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG DAN
JASA
BELANJA
MODAL
BELANJA TAK
TERDUGA
22. Pembiayaan Desa
113/2014
• Pembiayaan Desa terdiri atas
kelompok:
• Penerimaan Pembiayaan; dan
• Pengeluaran Pembiayaan.
• Penerimaan Pembiayaan, mencakup:
• Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)
tahun sebelumnya;
• Pencairan Dana Cadangan; dan
• Hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan.
• Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
• Pembentukan Dana Cadangan; dan
• Penyertaan Modal Desa.
20/2018
• Pembiayaan Desa terdiri atas
kelompok:
• penerimaan pembiayaan; dan
• pengeluaran pembiayaan.
• Penerimaan pembiayaan, mencakup
• SiLPA tahun sebelumnya;
• pencairan dana cadangan; dan
• hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan.
• Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari
• pembentukan dana cadangan; dan
• penyertaan modal.
23. Kode Klasifikasi Utama, Sub, dan Obyek
X X XX
Utama
Sub/Jenis
Obyek
4 Pendapatan
5 Belanja
6 Pembiayaan
Sesuai dengan
masing-masing
obyek
01 …….;
02 ……;
……………
Sesuai dengan
masing-masing
rincian
1 …….
2 ……
3 …….
25. Pengelolaan Keuangan Desa
• Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
• perencanaan;
• pelaksanaan;
• penatausahaan;
• pelaporan; dan
• pertanggungjawaban
• Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas.
• Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening kas Desa.
• Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
27. Perencanaan
• Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan
pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa.
• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan
RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur
dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
• Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat:
• sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP
Desa;
• prinsip penyusunan APB Desa;
• kebijakan penyusunan APB Desa;
• teknis penyusunan APB Desa; dan
• hal-hal khusus lainnya.
• Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan
Peraturan Desa tentangAPB Desa.
30. - 57 -
C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN DESA… (Nama Desa)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ….
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;
Mengingat : 1. .....;
2. …..;
3. ……dan seterusnya;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA … (Nama Desa)
D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa
KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN KEPALA DESA… (Nama Desa)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN …………………
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA… (Nama Desa),
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama
Desa) Tahun Anggaran ......;
Mengingat : 1. ......;
2. .…..;
3. ……dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....
Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa Rp………………
b. Transfer Rp………………
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp………………
Jumlah Pendapatan Rp………………
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp…...............
b. Bidang Pembangunan Rp…...............
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp…...............
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp…...............
31. 3 4 5
a b c a b
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 2 Transfer
4 3 Pendapatan lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga, dll)
1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Sanggar Belajar
2 1 05 5 3 Belanja Modal
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 Keadaan Darurat
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga
dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
SELISIH PEMBIAYAAN
…………………,……………………
Kepala Desa, ……………….
(………………………………..)
1 2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA…………..
TAHUN ANGGARAN………….
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN
Rp.
SUMBER
DANA
Rancangan
APB Desa
32. Perubahan Anggaran
Perubahan PerDes
• Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa
apabila terjadi:
• penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun anggaran berjalan;
• sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun
berkenaan;
• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja; dan
• keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
• Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
biasa.
• Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa
mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani
RKP Desa.
Perubahan PerKaDes
• Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa ditetapkan.
• Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
• penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;
• keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran
antar objek belanja;
• kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran
berjalan.
• Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada
Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa.
33. DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
Jumlah
(Rp)
Sumber Jumlah
(Rp)
Sumber
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
3 4 5 6 7 9
a b c a b c d
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
1 1 01 Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala Desa
1 1 01 5 1 1 … <Rincian Obyek Belanja>
1 3 Administrasi
Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Statistik dan
Kearsipan1 3 01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu Keluarga, dll)
1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium
<Rincian Obyek Belanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan
Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi
/ Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/
Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar
2 1 05 5 3 Belanja Modal
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
1 1 05 5 3 4 … <Rincian Obyek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan
Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga
……….., ……………………………….
Kaur/Kasi……………………………
Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,
(………………………………………..)
(……………………………………….) Disetujui oleh:
Kepala Desa,
(………………………………………)
1 2 8
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN …………………………………………….
KODE REKENING URAIAN SEMULA MENJADI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) JUMLAH
(Rp)ANGGARAN ANGGARAN
35. Rekening Kas Desa
113/2014
• Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam
rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa.
• Khusus bagi desa yang belum memiliki
pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
• Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas
Desa pada jumlah tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
desa
• Pengaturan jumlah uang dalam kas desa
ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.
20/2018
• Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk
Bupati/ Wali Kota.
• Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur
Keuangan.
• Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah
terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan
spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur
Keuangan.
• Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada
Bupati/Wali Kota.
• Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekening kas Desa
kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
• Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada
jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah Desa.
• Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam
Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan
Keuangan Desa.
36. DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana
Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des
• Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai
tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
ditetapkan.
• DPA terdiri atas:
• Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
• Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan
kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
• Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan
• Prosedur:
• Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
• Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
• Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
37. Prosedur Penyusunan DPA dan RAK Desa
DPA RAK Desa
Kepala
Desa
Sekretaris
Desa
KaSie/
KaUr
DPA
3 hari
15 hari
6 hari
PerKaDes
APBDesa
PerDes
APBDesa
1
DPA
2
Verifikasi
3
DPA
OK
4
5
Kepala
Desa
KaUr
Keuangan
Sekretaris
Desa
RAK Desa
DPA
OK
1
RKA Desa 2
3
Verifikasi
RKA Desa
OK
4
5
38. Format
DPA
DESA :
KABUPATEN :
PROVINSI :
Jumlah
(Rp)
Sumber Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
3 4 5 7
a b c a b c d
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
1 1 01 Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala Desa
1 1 01 5 1 1 … <Rincian Obyek Belanja>
1 3 Administrasi
Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Statistik dan
Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu Keluarga, dll)
1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium
<Rincian Obyek Belanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan
Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi
/Peningkatan Sarana
Prasarana
Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Sanggar
Belajar2 1 05 5 3 Belanja Modal
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
1 1 05 5 3 4 … <Rincian Obyek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan
Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga
dst
Diverifikasi oleh: Kaur/Kasi………………………
Sekretaris Desa,
(…………………………………..)
(……………………………………….) Disetujui oleh:
Kepala Desa,
(……………………………………………………………)
61 2
KODE REKENING URAIAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN*
TAHUN ANGGARAN …………………………………………….
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)
JUMLAH (Rp)
ANGGARAN
39. Rencana Kerja Kegiatan Desa
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
Bidang Sub Bidang Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah Per Bidang 1
Jumlah Per Bidang 2
Jumlah Per Bidang 3
Jumlah Per Bidang 4
Sekretaris Desa,
(..........................)
2
5
Bidang
Penanggulangan
Bencana,
Keadaan
Darurat, dan
Mendesak Desa
RENCANA KERJA KEGIATAN DESA*
Pembinaan
Kemasyarakatan
3
4
Pemberdayaan
Masyarakat
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
Tim yang
melaksanaka
n kegiatan
Kepala Desa,
A-RTMPerempuanlaki-laki
Sasaran
Pembangunan
Desa
(..........................)
TAHUN : …………….
No
Bidang/Sub Bidang/Kegiatan
Lokasi Volume Biaya (Rp)
Jumlah
Waktu Pelaksanaan
Mulai SelesaiDurasi
Satuan
Pelaksana
Kegiatan
Anggaran
40. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Bidang : ................................
Sub Bidang : …………………………
Kegiatan : ................................
Waktu Pelaksanaan : ………………………….
Rincian Pendanaan :
NO. URAIAN VOLUME HARGA
SATUAN
(Rp.)
JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.)
Disetujui
Kepala Desa Kaur/Kasi…………………
(…………………………….) (………………………….)
……………………, ……………………………..20….
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA……………………… KECAMATAN………………….
TAHUN ANGGARAN…………………………
41. RAK Desa
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
Contoh
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
3 4 6
a b c a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 … <Obyek Pendapatan>
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketiga
4 3 1 …. <Obyek Pendapatan>
dst…
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan
Desa
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa
1 1 01 5 1 1 … <Rincian Obyek Belanja>
1 3 Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu Keluarga, dll)
1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium
<Rincian Obyek Belanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan
Desa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 1 Pembentukan Dana
Cadangan
6 2 2 1 Pembentukan Dana
Cadangan
dst
SELISIH PEMBIAYAAN
Jumlah Total Penerimaan
Jumlah Total Pengeluaran
Selisih Penerimaan dan
Pengeluaran
……….., ……………………………………………….
Kaur Keuangan,
Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,
(………………………………………………………..)
(……………………………………….) Disetujui oleh:
Kepala Desa,
(……………………………………………………………)
RENCANA ANGGARAN KAS DESA
TAHUN ANGGARAN …………………………………………….
1 2
KODE REKENING URAIAN
5
PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) JUMLA
H (Rp)
ANGGARAN
(Rp)
42. Realisasi Penerimaan (pasal 65)
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
• disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
• disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan
• disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
ketiga.
43. Realisasi Pengeluaran
• Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala
Desa.
• Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau
penyedia barang/jasa.
• Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola.
• Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan
material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat.
• Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik
sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang
dianggap mampu.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/
jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/
Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa di Desa.
45. Realisasi Pertanggungjawaban Pengeluaran Swakelola
PerKaDes
APBDesa
PerDes
APBDesa
DPA
OK
KaSie/
KaUr
Sekretaris
Desa
Pertanggung
jawaban
Kepala
Desa
Pertanggung
jawaban
Verifikasi
Pertanggung
jawaban
OK
KaUr
Keuangan
Bila terdapat sisa kas, dikembalikan ke KaUr
Keuangan
Catat dalam BKU, Buku
Pembantu Panjar dan
Pajak
Catat dalam Buku
Pembantu
Kegiatan
7 (tujuh) hari
Setelah selesai
kegiatan
46. Realisasi Pengeluaran Penyedia Barang
PerKaDes
APBDesa
PerDes
APBDesa
DPA
OK
KaSie/
KaUr
Sekretaris
Desa
Penerimaan
Barang
Tagihan
Pernyataan
Tanggung
Jawab Belanja
SPP
Kepala
Desa
Penerimaan
BarangTagihan
Pernyataan
Tanggung
Jawab Belanja SPP
Verifikasi
Penerimaan
Barang
Tagihan
Pernyataan
Tanggung
Jawab Belanja SPP
OK
KaUr
Keuangan
Catat dalam BKU, Buku
Pembantu Panjar dan
Pajak
Catat dalam Buku
Pembantu
Kegiatan
Penerimaan
Barang
TagihanPenyedia
Barang
47. SPP
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................
Bidang : ……………………………….
Sub Bidang : ……………………………….
Kegiatan : ……………………………….
Waktu Pelaksanaan : ……………………………….
PAGU
ANGGARAN
PENCAIRAN
S.D. YG
LALU
PERMINTAA
N
SEKARANG
JUMLAH
SAMPAI SAAT
INI
SISA DANA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH
(…………………………………….)
................., …………. 20….
No URAIAN
Kepala Desa,
Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan,
(……………………………………)
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa,
(……………………………………)
Kaur/ Kasi………………….
(…………………………………….)
Disetujui untuk dibayarkan
48. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
DESA : ………………………..
KECAMATAN : ………………………..
KABUPATEN : ………………………..
PROVINSI
Volume Satuan Anggara
n
(Rp)
Volume Satuan Anggaran
(Rp)
Capaia
n (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c a b c d
Jumlah
………….,……………………….
Kaur/Kasi
ttd
(…………………………)
Realisasi Sampai Saat ini
Dana
Desa
(Rp)
Alokasi
Dana
Desa
(Rp)
Lain-
Lain
(Rp)
Bentu
k Lain
1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Bulan : …………………………………….Tahun : …………………
OUTPUT SUMBER DANA
URAIAN
RencanaKODE
REKENING
2
49. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
1 2 3 4
JUMLAH (Rp.)
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kegiatan : ..................................
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................
Bidang : ................................
Sub Bidang : …………………………
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
....................., ..................................
Kaur/Kasi……………………………………..
(……………………………………………..)
50. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
DESA : ………………………..
KECAMATAN : ………………………..
KABUPATEN : ………………………..
PROVINSI
Volume Satuan Anggaran
(Rp)
Volume Satuan Anggaran
(Rp)
Capaian
(%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c a b c d
Jumlah
LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Bulan : …………………………………….Tahun : …………………
ttd
(…………………………)
Lain-
Lain
(Rp)
Bentuk
Lain
1 2
………….,……………………….
Kaur/Kasi
KODE
REKENING
URAIAN OUTPUT SUMBER DANA
Rencana Realisasi Dana
Desa
(Rp)
Alokasi
Dana
Desa (Rp)
Tidak diperlukan
51. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan
DESA : ……………………………..
KECAMATAN : ……………………………..
KABUPATEN : ……………………………..
PROVINSI : ……………………………..
Volume
kegiata
n
Jumlah
Anggaran
Waktu
Penyelesaian
Jumlah
(Rp)
SumberJumlah (Rp) % % Rp. hari Jan Feb Mar Jumlah
a b c a b c d
……….., …………………………………….
Diverifikasi oleh: Kaur/Kasi……………………
Sekretaris Desa,
(………………………………..)
(……………………………….)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*
TAHUN ANGGARAN …………………………………………….
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN
Anggaran Penarikan Anggaran (Rp)
1 2
Disetujui oleh:
Kepala Desa,
(…………………………………………)
Diperlukan?
52. Buku Pembantu Kegiatan
Penerimaan
dari Kas
Desa(Rp) Belanja
Barang
dan Jasa
Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pindahan
Jumlah dari
halaman
sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan
(…………………………………………..)
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA……………….. KECAMATAN…………………..
TAHUN ANGGARAN……………………………………
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
…………………..,…………………………
Kaur/Kasi…………………………………
No. Tanggal Uraian Saldo Kas
(Rp.)
Pengeluaran (Rp) Pengembalian
ke Kas Desa
(Rp)
Nomor
Bukti
54. Penatausahaan
113/2014
• Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
• Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan
setiap penerimaan dan pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib.
20/2018
• Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur
Keuangan sebagai pelaksana fungsi
kebendaharaan.
• Penatausahaan dilakukan dengan mencatat
setiap penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas umum.
• Pencatatan pada buku kas umum ditutup
setiap akhir bulan.
• Kaur Keuangan wajib membuat buku
pembantu kas umum yang terdiri atas:
• buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan
dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
• buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan
potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
• buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian
dan pertanggungjawaban uang panjar
55. Buku Kas Umum
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
1 2 4 5 6 7 8 9
a b c a b c d
Rp. Rp. Rp. Rp.
……….., ………………………….
Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,
(…………………………………..)
(……………………………….)
1 2
URAIANTGL
BUKU KAS UMUM
DESA ……………………
TAHUN ANGGARAN .......................
PENERIMAAN
(Rp)
PENGELUARA
N
(Rp)
NOMOR
BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN
KUMULATIF
(Rp)
SALDO
(Rp)
KODE REKENING
(………………………………………………)
Disetujui oleh:
Kepala Desa,
Kaur Keuangan
NO
JUMLAH
3
56. Buku Pembantu Bank
BULAN
BANK CABANG
NO. REKENING
SETORAN BUNGA
BANK
PENARIKAN PAJAK BIAYA ADM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
……….., ………………………….
(…………………………………..)
Kaur Keuangan
BUKU PEMBANTU BANK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN .........
SALDO
(Rp)
No. TANGGAL
TRANSAKSI
URAIAN
TRANSAKSI
BUKTI
TRANSAK
SI
PEMASUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rp)
57. Buku Pembantu Pajak
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN
(Rp)
PENYETORAN
(Rp)
SALDO
(Rp)
1 2 3 4 5
JUMLAH
……….., ………………………….
(…………………………………..)
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ........
Kaur Keuangan
58. Buku Pembantu Panjar
1 2 3 4 5 6 7 8
……….., ………………………….
Kaur Keuangan
(…………………………………..)
Saldo
(Rp)
BUKU PEMBANTU PANJAR
DESA……………….. KECAMATAN…………………..
TAHUN ANGGARAN……………………………………
No. Tanggal Nomor
Bukti
Uraian Penerima Pemberian
(Rp)
Pertanggung-
jawaban Panjar
61. Pelaporan
Pasal 37 - 113/2014
• Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota
berupa:
• laporan semester pertama; dan
• laporan semester akhir tahun.
• Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi
APBDesa.
• Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan.
• Laporan semester akhir tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.
Pasal 68 dan 69 - 20/2018
• Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB
Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui
camat.
• Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
• laporan pelaksanaan APB Desa; dan
• laporan realisasi kegiatan.
• Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
• Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu
kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
62. Alur Pelaporan
KaDes
Laporan
Realisasi
APBDes Sem I
Akhir Juli
Laporan
Realisasi
APBDes Sem II
Akhir Januari
Th Berikutnya
KaDes
Bupati/
Walikota
Laporan
Realisasi
APBDes Sem I
Laporan
Realisasi
Kegiatan Sem I
Minggu ke 2 Juli
KaUr
KaSie
Camat
Laporan
Kegiatan
7 hari setelah
Akhir Kegiatan
Bupati/
Walikota
Dirjen
Bina
Pemdes
Konsoli
dasi
Lap.Konsolidasi
Pelaksanaan
APBDes Sem IMinggu ke 2 Agustus
1 bulan
113/2014 20/2018
63. 3 4 5 6
a b c a b c d
6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
dst
SELISIH PEMBIAYAAN
(………………………………..)
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN
(Rp)
SUMBER
DANA
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
1 2
…………………,……………………… 20…..
Kepala Desa, ……………….
Bentuk laporan Semester I
Pelaksanaan
APBDes
Contoh
3 4 5 6
a b c a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 … <Obyek Pendapatan>
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa
4 3 1 …. <Obyek Pendapatan>
dst…
JUMLAH PENDAPATAN
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA…………..
TAHUN ANGGARAN………….
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN
(Rp)
SUMBER
DANA
SEMESTER PERTAMA
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
1 2
3 4 5 6
a b c a b c d
5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Desa
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa
1 1 01 5 1 1 … <Rincian Obyek Belanja>
1 3 Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)
1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium
<Rincian Obyek Belanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin
gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar
2 1 05 5 3 Belanja Modal
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
1 1 05 5 3 4 … <Rincian Obyek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga
dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
KODE REKENING URAIAN
ANGGARAN
(Rp)
SUMBER
DANA
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
1 2
64. Bentuk Laporan Semester I – Laporan Kegiatan
DESA : ………………………..
KECAMATAN : ………………………..
KABUPATEN : ………………………..
PROVINSI
Volume Satuan Anggaran
(Rp)
Volume Satuan Anggaran
(Rp)
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c
Jumlah
KODE
REKENING
URAIAN
1
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
TAHUN ANGGARAN …………………………………………….
SUMBER DANAOUTPUT
ttd
(…………………………)
RENCANA REALISASI Dana
Desa
(Rp)
Alokasi
Dana
Desa (Rp)
Lain-
Lain
(Rp)
Bentuk
Lain
………….,……………………….
Kepala Desa
66. Pertanggungjawaban
113/2014
Pasal 38
• Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
• Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
• format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
• format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan; dan
• format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke desa.
20/2018
Pasal 70
• Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui
camat setiap akhir tahun anggaran.
• Laporan pertanggungjawaban disampaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
• Peraturan Desa disertai dengan:
• laporan keuangan, terdiri atas:
• laporan realisasi APB Desa; dan
• catatan atas laporan keuangan.
• laporan realisasi kegiatan; dan
• daftar program sektoral, program daerah dan
program lainnya yang masuk ke Desa.
67. 113/2014
Pasal 39
• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 40
• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.
• Media informasi antara lain papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi lainnya.
Pasal 41
• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada
Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain.
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan
20/2018
Pasal 71
• Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran.
• Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi
realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat
minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
Pasal 72
• Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui
media informasi.
• Informasi paling sedikit memuat:
• laporan realisasi APB Desa;
• laporan realisasi kegiatan;
• kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
• sisa anggaran; dan
• alamat pengaduan.
Pertanggungjawaban (Lanjutan)
68. Alur Pertanggungjawaban
KaDes
KaDes
Bupati/
Walikota
KaUr
KaSie
Camat
Laporan
Kegiatan
7 hari setelah
Akhir Kegiatan
Bupati/
Walikota
Dirjen
Bina
Pemdes
Konsoli
dasi
Lap.Konsolidasi
Pelaksanaan
APBDes Sem I Minggu ke 2 April
Tahun Berikutnya
2 Minggu
113/2014 20/2018
Media
Informasi
Laporan
Keuangan
Laporan
Realisasi
Kegiatan
3 bulan setelah Thn Anggaran
Lap Program
Pem/Pemda
masuk ke desa
Perdes
Akhir Tahun Anggaran
Laporan
Kekayaan
Milik Desa
Lap Program
Pem/Pemda
masuk ke desa
Laporan
Realisasi
Pelak APBDes
Perdes
69. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban
• laporan keuangan, terdiri atas:
• laporan realisasi APB Desa; dan
• catatan atas laporan keuangan.
• laporan realisasi kegiatan; dan
• daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke
Desa.
70. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – Laporan
Realisasi APB Desa
LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1
Ref Anggaran Realisasi
(Lebih)
/
kurang
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa C.2 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pendapatan Transfer
Dana Desa C.3 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Alokasi Dana Desa C.5 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pendapatan Lain lain C.8 xxx.xxx xxx.xxx xxx
JUMLAH PENDAPATAN x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
C.13 dan
C15
xxx.xxx xxx.xxx xxx
JUMLAH BELANJA C.14 x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT) XX.XXX XX.XXX XX
PEMBIAYAAN C.15
Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
PEMBIAYAAN NETTO XX.XXX XX.XXX XX
SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
71. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – Catatan
Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Tahun Anggaran 20x1
A. Informasi Umum
1. Kepala Desa : XXXXX
2. Sekretaris Desa : YYYYY
3. Bendahara Desa : ZZZZZ
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA tahun anggaran 20x1 XXX
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XXX
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (XXX)
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX
Saldo Kas per 31 Desember 20x1 X.XXX
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan
Keputusan Bupati No. ……………………. Tanggal …………………, saat ini kepengurusan
Pemerintahan Desa ABC terdiri dari:
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga
perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada
saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di …………………………., Desa ABC, Kecamatan KLM,
2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha xxx.xxx xxx.xxx xxx
b. Hasil Aset xxx.xxx xxx.xxx xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong xxx.xxx xxx.xxx xxx
d. Lain-lain PADes yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
3. Dana Desa
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx
……… xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx
……… xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana
Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah
sebagai beikut:
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
72. 6. Bantuan Keuangan Propinsi
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
……………… xxx.xxx xxx.xxx xxx
……………… xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
……………… xxx.xxx xxx.xxx xxx
……………… xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan
pihak ketiga xxx.xxx xxx.xxx xxx
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga xxx.xxx xxx.xxx xxx
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di
kas Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bunga bank xxx.xxx xxx.xxx xxx
Lain-lain pendapatan yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ……….. adalah sebagai
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ……….. adalah
73. 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Belanja Pegawai xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
……………. xxx.xxx xxx.xxx xxx
……………. xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan
keadaan darurat sebagai berikut
74. 14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Operasional Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Jasa Sewa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jaringan/Instalasi xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut
75. Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencana xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Keadaan Darurat xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Keadaan Mendesak. xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Pemerintahan Desa
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
76. 16. Pembiayaan
Anggaran Realisasi
(Lebih)/
kurang
Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya xxx.xxx xxx.xxx xxx
2. Pencairan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx
2. Penyertaan Modal Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
77. 17. Aset Desa
20x0 20x1
Penambahan
/
(Penguranga
Tanah xxx.xxx xxx.xxx xxx
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx xxx
Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase xxx.xxx xxx.xxx xxx
Jaringan/Instalasi xxx.xxx xxx.xxx xxx
Aset Tetap lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ….
18. Penyertaan Modal Desa
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,
20x0 20x1
Penambahan
/
(Penguranga
BUMDes XXX xxx.xxx xxx.xxx xxx
BUMDes YYY xxx.xxx xxx.xxx xxx
………. xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
19. dst
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,
78. Lampiran
Aset Desa
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx
Contoh
Bukti Kepemilikan
Jenis Nomor Tanggal
I Tanah
1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m
2
HGB 230/20142 Juli 2014 2014 50.000.000 Baik
2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m
2
…….. …….. …….. 1998 Rusak Ringan
Nilai perolehan
belum
diketahui
3 ……………………………………………….
II Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
1 Komputer, PC 2014 5.000.000 Baik
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
III Kendaraan
1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS123YUBPKB 1231212 4 Des 2014 2014 10.000.000 Baik
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
IV Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Kantor, Luas 200 m
2
IMB 432 2 Juli 2014 2014 75.000.000 Baik
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
V Jalan
1 Jalan Desa Lokasi di ………….., 800m 2014 50.000.000 Baik
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
VI Jembatan
1 Jembatan XYZ Lokasi di ………….., 50m 2014 40.000.000 Baik
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
VII Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase
1 Embung XYZ, Lokasi di ………….. 2014 40.000.000 Baik
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
VIII Jaringan/Instalasi
1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di …………. 2014 120.000.000 Baik
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
IX Aset Tetap lainnya
1 Sapi 3 ekor 2014 30.000.000
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
X Konstruksi dalam Pengerjaan
1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi Konstruksi 2014 65.000.000
2 ……………………………………………….
3 ……………………………………………….
Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx 485.000.000
*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)
Kondisi
Aset
KeteranganNo. Kode Aset Tetap
Tahun
Perolehan
Nilai Perolehan
Klas Aset dan Nama/Identitas Aset
Tetap
79. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – Laporan
Realisasi Kegiatan
DESA : ………………………..
KECAMATAN : ………………………..
KABUPATEN : ………………………..
PROVINSI
Volume Satuan Anggaran
(Rp)
Volume Satuan Anggaran
(Rp)
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c
Jumlah
KODE
REKENING
URAIAN
1
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
TAHUN ANGGARAN …………………………………………….
SUMBER DANAOUTPUT
ttd
(…………………………)
RENCANA REALISASI Dana
Desa
(Rp)
Alokasi
Dana
Desa (Rp)
Lain-
Lain
(Rp)
Bentuk
Lain
………….,……………………….
Kepala Desa
80. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban – daftar program
sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.
PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA
Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kegiatan
No. Program
: …………………………
: …………………………
: …………………………
: …………………………
…………………,………………………………………….
Kepala Desa
(………………………………………..)
Anggaran
82. Pembinaan dan Pengawasan
113/2014
• Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi
pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana
Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari
Kabupaten/Kota kepada Desa.
• Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa.
20/2018
• Menteri melakukan pembinaan dan
pengawasan yang dikoordinasikan oleh
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
dan Inspektur Jenderal Kementerian
Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan
fungsi.
• Pemerintah Daerah Provinsi melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap
pemberian dan penyaluran Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kabupaten/
kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
• Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan
dan pengawasan yang dikoordinasikan
dengan APIP kabupaten/kota.
84. Lain-Lain
• Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Ketentuan Peralihan
• Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku
sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
• Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku
untuk APB Desa tahun anggaran 2019.
• Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan
sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu)
tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
85. Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa, Muatan substansi yang perlu
ditindaklanjuti selain dari pengaturan atas Permendagri 20/2018 adalah:
1. Pengaturan mengenai kegiatan dalam Bidang 5:
a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial;
c. kriteria keadaan darurat;
d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
e. kriteria keadaan mendesak;
f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
g. tata cara penggunaan anggaran dalam .
2. Tata cara penyertaan modal
a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
86. Lanjutan:
3. Pedoman penyusunan APB Desa
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa
dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
4. Kriteria keadaan luar biasa
5. Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan oleh Kaur Keuangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa
87. Peraturan Bupati/Wali Kota yang berhubungan dengan Peraturan
mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
1. Kewenangan Desa
2. Pengadaan Barang/jasa di Desa
3. Standar Harga di Desa
4. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa (DD)
5. Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk
Pengaturan mengenai Siltap dan Tunjangan.
6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
7. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
8. Tata Cara Penyusunan APBDesa
9. Pengelolaan Aset Desa