Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022 yang mencakup program-program pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Wonoyoso untuk tahun berjalan. Rencana ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.

1. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
PERATURAN DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
TAHUN 2022
DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

2. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TENTANG:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOYOSO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Desa Wonoyoso Tahun 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

3. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

4. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
pengembangan dan penerapan Teknologi tepat guna
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017
tentang tata Cara Kerja sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 130 Tahun 2018 kefiatan Pembangunan sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

5. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2020 Tentang Protokol Normal baru Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021(Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2019 Nomor 7);
31. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020
tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan
Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
tahun 2020 Nomor 85);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
dan
KEPALA DESA WONOYOSO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA WONOYOSO TAHUN 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

6. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya
disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan
desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi
permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil
musyawarah).

7. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum
musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan
masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan
lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi
Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi
yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan
terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,
pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa
yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam,
sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta
perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan
sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

8. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso Tahun 2022 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I :
: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika
b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi – Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa
c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
RKP Desa Tahun 2021
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM
Desa.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana
alam, krisis politik, krisis ekonomi dan
atau kerusahan sosial yang
berkepanjangan
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah
d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
A. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran
2022
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2023
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan
masing-masing Bidang/Sektor
e. BAB V : PENUTUP
f. BAB VI : LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa
Tahun 2022
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala

9. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Kecamatan dan Kabupaten 2023
3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa
Tahun 2022
4. Prioritas skala kemiskinan;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi
Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes
RKP Desa Tahun 2022
(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 merupakan landasan
dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Tahun 2022.
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh
pelaksana kegiatan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya
(RAB) serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan
Kepada Kepala Desa.
Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.
Pasal 6
RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa
Tahun Anggaran 2022.
Pasal 8
(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

10. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Ditetapkan di : Wonoyoso
Pada tangga : 28 September 2021
KEPALA DESA WONOYOSO
IMAM MASKURI
Diundangkan di Desa Wonoyoso
pada tanggal 28 September 2021
SEKRETARIS DESA WONOYOSO
INDRA SUPRIYATNO
LEMBARAN DESA WONOYOSO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 08
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
– usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam
sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah
LAMPIRAN I : PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

11. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan
partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah
ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang
didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta
sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian
hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,
keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan
pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
yakni ” Membangun bersama untuk Menuju Desa Wonoyoso Yang
Maju, Aman, Damai dan Bermartabat. “
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan
perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/
bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi
pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa
tahun anggaran bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan
disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang
Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa
ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran
Desa oleh Sekretaris Desa.
B. DASAR HUKUM.
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

12. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

13. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa;
14 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;
19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan
penerapan Teknologi tepat guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Desa;
20 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang tata
Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
130 Tahun 2018 kefiatan Pembangunan sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang
Protokol Normal baru Desa;
27 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun

14. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor
64);
28 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
29 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
30 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 7);
31 Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
32 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. TUJUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif
adalah sebagai berikut :
a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun;
b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d) Menetapkan kerangka pendanaan;
e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap;
f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan
di desa; dan
g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )
2. MANFAAT
a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

15. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
dan
f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa
dan antar Desa.
D. PROSES PENYUSUNAN
Proses Penyusunan RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022 dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut :
1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
2. Lokakarya Desa untuk melakukan analisis evaluasi RKP Desa
Tahun 2021, evaluasi program prioritas dalam RPJMD/RKPD
Tahun 2020 - 2025, analisis keadaan darurat dan kerawanan
sosial, serta analisis pagu anggaran.
3. Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus
2021;
4. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan
Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2022
E. SISTEMATIKA
Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso Tahun 2022 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
D. Proses Penyusunan
E. Sistematika
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi – Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP
Desa Tahun 2021
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan
sosial yang berkepanjangan
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah

16. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
BAB IV
BAB V
BAB VI
:
:
:
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :
A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan
Skala Desa Tahun Anggaran 2022
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan
Daerah Tahun Anggaran 2023
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-
masing Bidang/Sektor
PENUTUP
LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun
2022;
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan
dan Kabupaten;
3. Matrik program prioritas Skala Kemiskinan;
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun
2021;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa
Tahun 2022
BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. VISI DAN MISI
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen
RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan
berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi
Kepala Desa.
Visi – Misi Kepala Desa Wonoyoso disamping merupakan Visi-Misi
Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama
masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan
pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya
dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai
tingkat Desa.
Adapun Visi Kepala Desa Wonoyoso, sebagai berikut :
” Membangun bersama untuk Menuju Desa Wonoyoso Yang Maju,
Aman, Damai dan Bermartabat. “
Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi
sebagai berikut:
1. Melakukan Reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa, guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

17. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan
bertanggungjawab sesuai peraturan perundang – undangan yang
berlaku ;
4. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat untuk mencapai
taraf kehidupan yang lebih baik dan layak, sehingga menjadi desa
yang maju dan mandiri; dan
5. Mengupayakan Peningkatan Fasilitasi Pembinaan Dan
Pemberdayaan Masyarakat.
B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
1.Data Kemiskinan
Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Wonoyoso sejumlah:
395
Kepala RTM Laki-laki : 367 dan Kepala RTM Perempuan : 28
2.Profil Desa
Secara umum kondisi Desa Wonoyoso baik secara demografi
maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Luas Wilayah : 128 H.
b. Jumlah Penduduk : 3194 orang
1. Laki-laki : 1.583 orang
2. Perempuan : 1.611 orang
c. Tingkat Pendidikan : 3194 orang
1.Tidak /belum tamat SD : 246 orang
2.Tamat SD/Sederajat : 976 orang
3.SLTP/Sederajat : 1.020 orang
4.SLTA/Sederajat : 916 orang
5.Diploma I/III : 5 orang
6.Diploma IV/Strata 1 : 31 orang
d. Tingkat Pekerjaan : 3194 orang
1. Belum/tidak bekerja : 343 orang
2. Bidan : 2 orang
3. Buruh harian lepas : 816 orang
4. Buruh tani : 369 orang
5. Guru Non PNS : 24 orang
6. Karyawan BUMN : 3 orang
7. Karyawan swasta : 459 orang
8. Pedagang : 287 orang
9. PNS : 16 orang
10. Pelajar/mahasiswa : 273 orang
11. Pensiunan : 10 orang
12. Perangkat desa : 12 orang
13. Perawat : 2 orang
14. Petani : 348 orang
15. Sopir : 13 orang
16. TNI /POLRI : 3 orang

18. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
17. Tukang jahit : 129 orang
18. Wiraswasta : 87 orang
e. Fasilitas infrastruktur dasar :
1. Pos PAUD : 1 Lembaga
2. TK/RA : 2 Lembaga
3. SD/MI : 2 Lembaga
4. MTs : 0 Lembaga
5. MA : 0 Lembaga
6. Polindes : 0 unit
7. Posyandu desa : 4 unit/Pokbang
8. Jalan Poros desa : 5800 Meter
9. Gapoktan : 1 Kelompok
f. Kondisi tanah :
1. Sawah : Produktif
2. Irigasi : setengah teknis
g. Luas tanah : 128 ha
1. Tanah basah : 82 ha
2. Tanah kering : 46 ha
C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber
APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD,
Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi,
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah.
D. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang
menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber
APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD,
Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi,
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Wonoyoso Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 1.345.231.900 ,- ( Satu milyar Tiga Ratus Empat Puluh
Lima Juta Dua ratus tiga puluh satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah ),
yang berasal dari:
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 52.650.000

19. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
2. Dana Desa bersumber APBN Rp. 829.785.000
3. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Rp. 23.704.900
4. ADD Rp. 375.092.000
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 55.000.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp. 5.000.000,-
7. Bantuan Program DAPAT Rp. 25.000.000,-
JUMLAH Rp. 1.366.231.900
E. KEBIJAKAN BELANJA DESA
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa
yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 559.079.400
2. Pelaksanaan pembangunan Desa Sebesar Rp 3.048.650.000
3. Pembinaan Kemasyarakatan Sebesar Rp 56.000.000
4. Pemberdayaan Masyarakatan Rp 533.614.700
5. Bidang Tak Terduga Rp. 116.887.800
JUMLAH Rp 4.314.226.900
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian
dalam RKP Desa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa Wonoyoso belum
dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem
baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan
APBDesa tahun sebelumnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman
BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Dinamika Peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah
dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid 19 ( Corona
) mengharuskan kita untuk menduplikasi kebijakan tersebut menjadi
kebijakan strategis desa. Perencanaan Pembangunan skala lokal desa
ditahun 20201 terkoreksi sehingga beberapa rencana kegiatan yang sudah
disepakati terpaksa ditunda pelaksanaannya ditahun 2022 ini.

20. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa
harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya
manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap
anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga
disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan
teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan
perdamaian, serta kearifan lokal.
Dalam RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Wonoyoso
dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4
aspek, sebagai berikut :
A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui
analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat
dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2021 dengan implementasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut
diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:
Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
1. Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana dan Penanganan
Keadaan Mendesak desa yang cukup besar memaksa penundaan
rencana kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2021.
2. Situasi Pandemi yang belum sepenuhnya tertangani, juga menjadi
pertimbangan pengalokasian rencana kegiatan Penanggulangan
Bencana dan Penanganan Keadaan Mendesak Desa.
B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 5 Tahun 2019 tentang
RPJM Desa Wonoyoso tahun 2020-2025 prioritas masalah yang harus
diselesaikan meliputi 4 ( empat ) bidang masalah pokok yang secara
rinci permasalahan tersebut adalah :
1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa :
1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa;
2. Penyediaan Operasional dan tunjangan BPD;
3. Penyediaan insentif RT/RW;
4. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
5. Pemeliharaan sarpras/gedung kantor;
6. Fasilitasi Musdes regular;
7. Fasilitasi Musdes non regular;
8. Kegiatan penyusunan profil Desa;
9. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil,Statistik dan Kearsipan;
10. Kegiatan penyusunan RKP 2023;

21. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
11. Kegiatan penyusunan APBDes,Perubahan dan LPJ
APBDEs;
12. Penyusunan Laporan Kepala Desa;
13. Pembaruan pendataan SDGs Desa;
14. Pengembangan SID.
b. Bidang pelaksanaan pembangunan :
1. Percepatan Pembangunan Infra Struktur Wilayah; Sarana Dana
Prasarana Jalan Desa ( Gang ) Dan Saluran Sanitasinya
2. Pembangunan talud saluran pembuangan dan juga batas Desa;
3. Pembangunan sarana Ibadah;
4. Pembangunan Kios Desa’
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan :
1. Program Penguatan kapasitas tenaga Keamanan Desa/linmas;
2. Pengadaan operasional KPMD;
3. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; Revitalisasi Kegiatan
Kepemudaan;
4. Fasilitasi Ruang Kegiatan Kepemudaan Dan Olah Raga
5. Program melestarikan adat istiadat dan mengembangkan
gotong – royong masyarakat desa;
6. Pelatihan tanggap Bencana.
d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa :
1. Peningkatan produksi tanaman pangan;
2. Pemeliharaan saluran irigasi;
3. Penyertaan modal BUMDES/BUMDESMA;
4. Pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif.
e. Bidang Penanggulangan bencana
1. Penanggulangan bencana
2. PPKM
3. Keadaan mendesak
C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga
memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari
evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun
berikutnya.
Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan
Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
a) Bantuan Pembangunan jalan usaha tani
b) Bantuan peningkatan mutu jalan Desa;
c) Bantuan Bronjong sungai;
d) Lampu penerangan jalan umum desa.

22. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
2. Bidang Ekonomi:
a) Pembangunan Sarana Prasarana Budidaya Pertanian ( Jaringan
Irigasi, Alsintan, Sarpras Produksi dan Penganan Paska Panen ).
b) Rintisan Diversifikasi Usaha Pertanian, melalui Pengadaan
Bibit/Indukan Ternak
3. Bidang Sosial Budaya:
a) Permohonan bantuan perbaikan sarana ibadah.
b) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Perdesaan ( PAMSIMAS )
D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai
permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh
bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi
akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan
analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh
masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya
diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi:
1. Longsornya tebing sepanjang sungai Jatinegara,
2. Kurang Tercukupinya Air Baku Irigasi Pertanian Padi.
3. Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
BAB IV
RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Wonoyoso yang
tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada
berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah
di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan
efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama
upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan
hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,
pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan
pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif
menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Wonoyoso
secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1.1
PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
1.1.1 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
1.1.2 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa

23. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
1.1.4 Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
1.1.5 Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
1.1.6 Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
1.1.7 Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW
1.2
SUB BIDANG PENYEDIAAN SARANA PRASARANA
PEMERINTAHAN DESA
1.2.1 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
1.3
SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
PENCATATANSIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN
1.3.1 Kegiatan Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran profil
Desa
1.3.2 Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Partisipatif
1.4
SUB BIDANG PENYELENGGARAAN TATAPRAJA
PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN
1.4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
(Reguler)
1.4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
(Musdus,rembug desa non reguler)
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (
RPJMDesa/RKPDesa dll )
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa
Perubahan)
1.4.5 Kegiatan penyusunan Profil Desa
1.4.6 Pembaruan data SDGs Desa
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan:
2.1 SUB BIDANG PENDIDIKAN
2.1.1 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah
Non formal Milik Desa
2.1.2 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana
Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPQ,
2.1.3 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2.2 SUB BIDANG KESEHATAN
2.2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu ( PMT, Kelas Bumil,
Lansia, Insentif )
2.2.2 Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana
Prasarana Posyandu,Polindes,PKD
2.2.3 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Endemik
2.2.4 Penyelenggaraan Desa siaga
2.2.5 Penyelenggaraan Promosi kesehatan/gerakan hidup Bersih
2.3 SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

24. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
2.3.1 Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa ( rabat beton).
2.3.2 Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
2.1.3 Pembangunan/Peningkatan Talud saluran Drainase
2.4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni
2.4.2 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik
Desa
c) Bidang Pembinaan kemasyarakatan:
3.1
SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.1.1 Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga keamanan Desa
3.2 SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN
3.2.1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan
Keagamaan (HUTRI,Hari Raya Keagamaan,dll)
3.3 SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.3.1 Pengiriman Kontingen Pemuda/Olah Raga Sebagai Wakil
Desa
3.3.2 Pengadaan sarpras olah raga
3.4. SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT
3.4.1 Pembinaan KPMD
3.4.2
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
4.1 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
4.1.1 Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier
4.1.2 Peningkatan produksi tanaman pangan
4.1.3 Peningkatan produksi peternakan
4.1.4 Budidaya tanaman bawang merah
4.2 SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
4.2.1 Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
Produktif
4.2.2 Penyertaan modal BUMDes/BUMDesma
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa :
5.1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
5.1.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana
5.1.2 PPKM
5.2 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK
5.2.1 Penanganan Keadaan Mendesak
2. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan:

25. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
a. Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Partisipatif
b. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
c. Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni
B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA
(KECAMATAN/KABUPATEN)
Prioritas program pembangunan skala Supra
Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan
pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa
Wonoyoso tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan.Hal ini
disebabkan ;
1. Pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan
kewenangan desa.
2. Kedua,secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena
jumlahnya terlalu besar dan
3. Ketiga, secara sumberdaya di desa tidak tersedia secara
mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan
tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi
Peserta Desa Wonoyoso yang dipilih secara partisipatif pada forum
Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:
1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
a) Bantuan Pembangunan JIAT
b) Bantuan Pembangunan rabat beton jalan ;
c) Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa ( Jides )
d) Bantuan Sarana Ibadah;
e) Bantuan Bronjong sungai
f) Pengadaan lampu penerangan jalan Desa
2. Bidang Ekonomi:
a. Pembangunan Sarana Prasarana Budidaya Pertanian ( Jaringan
Irigasi, Alsintan, Sarpras Produksi dan Penganan Paska Panen ).
b. Rintisan Diversifikasi Usaha Pertanian, melalui Pengadaan
Bibit/Indukan Ternak
c. Pembangunan jalan usaha tani
3. Bidang Sosial Budaya
a.Pembangunan sarana ibadah
C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA
Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program &
kegiatan pembangunan desa ditetapkan sebesar Rp. 1.368.710.200,-
dengan perincian sbb :
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 57.650.000
2. Dana Desa bersumber APBN Rp. 829.785.000
3. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Rp. 23.704.900
4. ADD Rp. 375.092.000

26. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 55.000.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp. 5.000.000
7. Bantuan Program DAPAT Rp. 25.000.000
JUMLAH Rp.1.366.231.900
Penetapan perkiraan Belanja RKP Desa Tahun 2022 ini dilakukan
melalui kesepakatan saat pelaksanaan Musrenbang Desa RKPDesa,
dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
Perkiraan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan
untuk :
a. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 564.079.400,-
1.1
PENYELENGGARAAN BELANJA SILTAP,
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
PEMERINTAHAN DESA
1.1.1 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa
36.000.000
1.1.2 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat Desa
270.000.000
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan
Perangkat Desa
18.720.000
1.1.4 Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah
Desa
57.667.000
1.1.5 Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD 22.755.000
1.1.6 Kegiatan Tunjangan kinerja BPD 2.632.500
1.1.7 Kegiatan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa
6.600.000
1.1.8 Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW 6.000.000
1.2
SUB BIDANG PENYEDIAAN SARANA
PRASARANA PEMERINTAHAN DESA
1.2.1 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah
Desa
23.304.900
1.2.2 Pemeliharaan gedung/sarpras kantor 50.000.000
1.3
SUB BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN, PENCATATANSIPIL,
STATISTIK DAN KEARSIPAN
1.3.1 Kegiatan Penyusunan Pendataan dan
Pemutakhiran profil Desa
6.000.000
1.3.2 Kegiatan pengembangan SID 5.000.000
1.3.3 Pembaharuan data SDGs Desa 5.000.000
1.4
SUB BIDANG PENYELENGGARAAN
TATAPRAJA PEMERINTAHAN,
PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN
1.4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah 10.000.000

27. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Perencanaan Desa (Reguler)
1.4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Lainnya (Musdus,rembug desa non reguler)
6.000.000
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (
RPJMDesa/RKPDesa dll )
8.000.000
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
(APBDesa/APBDesa Perubahan)
10.000.000
1.4.5 Penyusunan laporan Kepala Desa 5.000.000
1.5 SUB BIDANG PERTANAHAN
1.5.1 Pengolahan administrasi PBB 5.000.000
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 3.048.650.000,-
2.1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 25.650.000
2.1.1 Kegiatan Penyelenggaraan
PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non formal
Milik Desa
8.000.000
2.1.2 Kegiatan
Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan
Sarana Prasarana/Alat Peraga
PAUD/TK/TPQ,
10.000.000
2.1.3 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa
Miskin/Berprestasi
7.650.000
2.2 SUB BIDANG KESEHATAN 48.000.000
2.2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu ( PMT,
Kelas Bumil, Lansia, Insentif )
25.000.000
2.2.2 Kegiatan
Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana
Prasarana Posyandu,Polindes,PKD
4.000.000
2.2.3 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular dan
Endemik
8.000.000
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga 5.000.000
Gerakan promosi kesehatan/gerakan hidup
bersih
6.000.000
2.3
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
2.790.000.000
2.3.1 Peningkatan mutu jalan Desa/ Rabat beton
Dk.Penunggalan
350.000.000
2.3.2 Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha
Tani
200.000.000
2.1.3 Pembangunan/Peningkatan
TaludDk.Penunggalan
90.000.000
Pemeliharaan irigasi tersier 150.000.000
Pemeliharaan rumah ibadah 50.000.000
Bronjong sungai Jatinegara 1.000.000.000
Rehab kantor Balai Desa 800.000.000

28. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Pengerasan jalan lingkungan/gang 150.000.000
2.4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 30.000.000
2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni
30.000.000
2.5 SUB BIDANG PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
155.000.000
Penyelenggaraan informasi Publik Desa 5.000.000
Pembangunan sarpras energy alternative
tingkat Desa ( LPJU )
150.000.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 56.000.000,-
3.1
SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.000.000
3.1.1 Penguatan kapasitas tenaga Linmas 5.000.000
3.2
SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN
KEAGAMAAN
22.000.000
3.2.1 Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
(HUTRI,Hari Raya Keagamaan,dll)
22.0000.000
3.3
SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
14.000.000
3.3.1 Kegiatan pengadaan sarpras olah raga 14.000.000
3.4. SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT 5.000.000
3.4.1 Pembinaan dan Operasional KPMD 5.000.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 533.614.700
4.1 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN 465.000.000
4.1.1 Peningkatan produksi tanaman pangan (
alsintan)
200.000.000
4.1.2 Peningkatan produksi peternakan 110.000.000
4.1.3 Pemeliharaan sal.irigasi tersier 130.000.000
4.1.4 Budidaya tanaman bawang merah 25.000.000
4.2 SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN
MODAL
48.614.700
4.2.1 Penyertaan modal BUMDes/BUMDesma 48.614.700
4.3 SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI 20.000.000
4.3.1 Pembentukan/fasilitasi/pendampingan
kelompok usaha ekonomi
20.000.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa : Rp. 116.887.800

29. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
5.1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 116.887.800
5.1.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana 40.000.000
5.1.2 PPKM 66.382.800
5.2 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK 10.505.000
5.2.1 Penanganan Keadaan Mendesak 10.505.000
Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja sebagai mana tersebut diatas, diharapkan visi-misi desa
terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.
Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun
2022 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.
BABV
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerja sama
membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara
partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring
evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.
Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan
mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi
masyarakat tidak memadai.
Proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan
kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APBDesa diharapkan
dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKPD Desa ini yang
telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.
Ditetapkan di : Wonoyoso
padatanggal : 28September 2021
KepalaDesa
IMAM MASKURI
LAMPIRAN:
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2022
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2021
4. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

30. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan
Penyepakatan Perdes RKPDesa Tahun 2022
LAMPIRAN : PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL :28SEPTEMBER 2021
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO
TAHUN 2022
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
Menimbang a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan
programnya harus disusun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka

31. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan
disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5539)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014

32. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
Memperhatikan 1
.
Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan
Desa Wonoyoso Tanggal 28 September 2021
2
.
Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan
Desa Wonoyoso tanggal 7 September 2021
MEMUTUSKAN
KESATU Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso telah membahas
Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
KEDUA Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso menyepakati
Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022
menjadi Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022
dengan rincian sebagai berikut :
KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
Tentang Pedoman Teknis Peratura di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
Tentang Pedoma Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10.Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan
Keputusan Musyawarah Desa;
11.Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Desa (RPJM Desa) Kuwarasan Tahun 2020-2025
12.Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2021 ( Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2020
Nomor 9);

33. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada tanggal
: Wonoyoso
: 28 September 2020
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SUKINA.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 SUKINA KETUA 1 ……………
2 RANTI WAKIL KETUA 2 ……………….
3 WIDI ASTUTI SEKRETARIS 3 …………….
4 TURIMAN ANGGOTA 4 ……………….
5 SYAMSINAH
ANGGOTA
5 …………….
6 DHANI AHMAD R
ANGGOTA
6 ……………….
7
ENDANG
SUPRIYATMI
ANGGOTA
7 …………….

34. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WONOYOSO
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2022 MENJADI PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan Bulan September
tahun Dua Ribu Dua Puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini
1. IMAM MASKURI Kepala Desa Wonoyoso dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Wonoyoso selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. SUKINA Ketua BPD Desa Wonoyoso dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoyoso
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana
Kerja pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten
Kebumen Tahun 2022 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Rencana Kerja pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada
Berita Acara ini selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK PERTAMA
IMAM MASKURI
PIHAK KEDUA
SUKINA

35. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
DAFTAR HADIR RAPAT
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERDES RKP DESA
TAHUN 2022
NO
N A M A JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 SUKINA Ketua RT 01/04 1 ………..
2 RANTI Wakil Ketua RT 03/03 2 ………..
3 WIDI ASTUTI S.Pd Sekretaris RT 04/02 3. ……….
4 TURIMAN Anggota RT 04/03 4 …………
5 SYAMSINAH Anggota RT 04/01 5 ………..
6 DHANI AHMAD RIFAI S.Pd.I Anggota RT 02/01 6 ………..
7 ENDANG SUPRIYATMI Anggota RT 03/02 7 ………..
8 IMAM MASKURI Kepala Desa RT 05/02 8 ………..
9 INDRA SUPRIYATNO Sek Des RT 05 / 02 9 ………..
10 SALIM PK Bid I RT 01 / 01 10 ……….
11 PURWATI S.Pd PK Bid II RT 03 / 04 11 ……….
12 SLAMET R PK Bid III & IV RT 01 / 04 12 ……….
13 SETIYO BUDHI ERIYANTO PK OP Pemdes RT 02 / 01 13 ……….
14 JAETUN Bendahara RT 05 / 03 14 ………..
15 ELI SUSANTO KAUR PRENC RT 04 / 01 15 ……….
16 WASIMAN KADUS I RT 01 / 01
17 TUKINO KADUS II RT 04 / 02
18 SAMIRAN KADUS III RT 02 / 03
19 ARIS SETIYO KADUS IV RT 01 / 04
Wonoyoso, September 2021
Ketua BPD,
SUKINA

36. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
WONOYOSO NOMOR 8 TAHUN 2021 RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2022.
Pada Hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan Bulan September
Tahun Dua Ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Wonoyoso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua,
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda karang taruna serta
Organisasi Wanita dalam Rangka membahas Rancangan Peraturan Desa
Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok
pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut
A. Menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022
menjadi Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
B. Menyepakati dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wonoyoso
Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2022
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan
berikut ;
 Bidang I : …………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………….
 Bidang II : …………………………………………………………………….
: ………………...………………………………………………….
: ………………...………………………………………………….
 Bidang III: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
 Bidang IV: ……………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………

37. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
: ………………………………………………………………………
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETUA BPD
DESA WONOYOSO
SUKINA

38. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
DAFTAR HADIR RAPAT
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RANCANGAN PERDES RKP DESA
MENJADI PERDES RKP DESA TAHUN 2021
NO
N A M A JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 SUKINA Ketua RT 01/04 1 ………..
2 RANTI Wakil Ketua RT 03/03 2 ………..
3 WIDI ASTUTI S.Pd Sekretaris RT 04/02 3. ……….
4 TURIMAN Anggota RT 04/03 4 …………
5 SYAMSINAH Anggota RT 04/01 5 ………..
6 DHANI AHMAD RIFAI Anggota RT 02/01 6 ………..
7 ENDANG SUPRIYATMI Anggota RT 03/02 7 ………..
8 IMAM MASKURI Kepala Desa RT 05/02 8 ………..
9 INDRA SUPRIYATNO Sek Des RT 05/02 9 ………..
10 SALIM PK Bid I RT 01/01 10 ……….
11 PURWATI S.Pd PK Bid II RT 03/04 11 ……….
12 SLAMET R PK Bid III & IV RT 01/04 12 ……….
13 SETIYO BUDHI
ERIYANTO PK OP emdes RT 02/01 13 ……….
14 JAETUN Bendahara RT 05/03 14 ………..
15 ELI SUSANTO KAUR PERENC RT 04/01 15 ……….
16 WASIMAN KADUS I RT 01/01 16………..
17 TUKINO KADUS II RT 04/02 17……….
18 SAMIRAN KADUS III RT 02/03 18……….
19 ARIS SETIYO KADUS IV RT 01/04 19……….
20 ASIH SETIAWATI KETUA RT RT 01/01 20……….
21 ATMOWIRYONO KETUA RT RT 03/01 21……….
22 WARISMAN KETUA RT RT 01/02 22……….
23 AHMAD HUSAENI KETUA RT RT 04/02 23……….

39. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
24 SUPARDI KETUA RT RT 01/03 24……….
25 MOCH. MARSUM KETUA RT RT 04/03 25……….
26 MARYONO KETUA RT RT 02/04 26……….
27 PARYANTO KETUA RT RT 03/04 27……….
28 HADI SUMARNO KETUA RW RT 01/01 28……….
29 SAMIARTO KETUA RW RT 01/04 29……….
30 BUDIYO LAD RT 02/02 30……….
31 AHMAD SOMADI LAD RT 02/02 31……….
32 RISNO DR TOKOH MASY RT 01/02 32……….
33 MISRAN TOKOH AGAMA RT 05/03 33……….
34 SUGIYO AHMAD N TOKOH AGAMA RT 01/04 34……….
35 SARTIN S.Pd LKMD RT 04/02 35……….
36 KASIMIN LKMD RT 03/04 36……….
37 WIDARWATI PKK RT 05/03 37……….
38 YUNI KARWATI PKK RT 05/03 38……….
39 SARTINI PKK RT 04/01 39……….
40 SUPARMI PKK RT 01/04 40……….
41 SANTAWI BUMDES RT 03/03 41……….
42 SANTOSO BUMDES RT 04/02 42……….
43 HARTONO KPMD RT 01/04 43……….
44 SULISTYAWATI KPMD RT 01/03 44……….
45 ERNI FITRIASIH KPMD RT 03/02 45……….
46 KARYONO KPMD RT 04/01 46……….
47 TEGUH WIDADI
KARANG
TARUNA RT 05/03 47……….
48 IIN ERIANDANI
KARANG
TARUNA RT 02/03 48……….
49 IMAM PRASOJO
KARANG
TARUNA RT 01/01 49……….
50 CANDRA HERNAWAN
KARANG
TARUNA RT 01/01 50……….

40. RKP Desa Wonoyoso Tahun 2022
51 PARMAN KETUA RT RT 02/01
52 SALIYO HM KETUA RT RT 04/01
53 AGUS ARIS SETIYONO KETUA RT RT 02/02
54 MURYONO KETUA RT RT 03/02
55 MOH. SAMSUDIN KETUA RT RT 05/02
56 SAIDAR KETUA RT RT 02/02
57 PARSUDIN ARPAN A KETUA RT RT 03/03
58 SUGIMAN KETUA RT RT 05/03
59 MUNTARIF KETUA RT RT 01/04
60 SISYANTO RASIM KETUA RW RT 03/03
Wonoyoso, September 2021
Ketua BPD,
SUKINA