Dokumen ini membahas perjuangan masyarakat adat di Sulawesi, khususnya Masyarakat Adat Toro dan Da'a, untuk merebut kembali tanah adat mereka yang secara sepihak dirampas oleh pemerintah melalui penggunaan kawasan taman nasional dan perusahaan-perusahaan. Upaya yang dilakukan antara lain pemetaan partisipatif, pengawasan kawasan, dan pendudukan kembali lahan adat.

1. KABAR
JKPP8
Edisi Maret 2001
SULAWESI - 2
MELAWAN PENAKLUKAN RUANG? - ^
Perjuangan Masyarakat Adat atas Ruangnya
MENEMBUS BATAS, MERENDA ASA - 7
PENGUKURAN WILAYAH DAN PEMETAAN - 1 0
LAUT JUGA DIPETAKAN - 1 3
TOT PEMETAAN PARTISIPATIF REGIO SULAWESI - 1 6

2. SULAWESI
Sulawesi adalah salah satu pulau di nusantara yang dari asal usulnya memang tersendiri, lerpisah dari
Paparan Sunda (Sumatera, Jawa, Kalimantan) di sebe'ah barat yang menyatu dengan daratan Asia
dan Paparan Sahul (Papua) di sebelah timur yang menyatu dengan daratan Australia. Laut-laut dalam
yang mengelilingi Sulawesi adalah bukti kesendirian Sulawesi di masa lalu. Tidaklah mengherankan
apabila banyak flora dan fauna Sulawesi yang berbeda dengan Indonesia bagian barat dan Indonesia
bagian timur.
Alam Sulawesi sangatlah kaya. Potensi tambang, balk di darat maupun di laut, luar biasa besar.
Sumberdaya laut Sulawesi tidak kalah kayanya dengan sumberdaya laut Maluku. Potensi tani Sulawesi
akan menjadi sumber penghidupan yang luar biasa di masa mendatang. Sumberdaya hutan Sulawesi,
meskipun pemanfaatannya harus selalu dikritisi, menjadi pelengkap kekayaan alam Sulawesi. Sayangnya
berbagai kekayaan alam itu tidak benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Malahan
seringkali atas nama pemanfaatan. kekayaan alam, rakyat Sulawesi harus tersingkir dari kampung
halamannya.
Sulawesi adalah pulau dengan penduduk yang multietnik. Pada masa penjajahan Belanda berbagai
masyarakat adat ini mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Belanda. Hubungan berbagai
masyarakat adat ini dengan Pemerintah Belanda pada beberapa tempat di Sulawesi adalah hubungan
yang sejajar; bukan sebagaimana hubungan antara penjajah dan yang terjajah. Sayangnya hubungan
yang sangat positif ini menjadi kabur, bahkan menjadi hubungan yang kurang seimbang lagi pada
masa setelah kemerdekaan dan lebih-lebih lagi pada masa Orde Baru. Masyarakat adat menjadi
bulan-bulanan penindasan, pelecehan, penghilangan hak, perampasan tanah, dan berbagai hal lain
yang semakin menghilangkan eksistensi masyarakat adat. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem hukum
yang fasis benar-benar telah menjadi rujukan utama penyelenggara negara ini. MendudukkSn sebenar-
benarnya posisi masyarakat adat di dalam kehidupan bernegara adalah tugas mulia yang harus
dilaksanakan oleh penyelenggara negara ini di masa mendatang. Semua pihak, khususnya di Sulawesi,
harus bekerja keras agar keberadaan masyarakat adat di Sulawesi tidak semakin terpuruk. Penghilangan
eksistensi masyarakat adat sama saja dengan menghilangkan elemen-elemen pembentuk negara ini.
Kabar JKPP 8 berjudul Sulawesi. Seluruh isi dari Kabar JKPP edisi ini khusus berisi berbagai kegiatan
JKPP dan dinamika Isu keruangan di Sulawesi. Selamat membaca.
Salam,
Ganden
itkan oleh: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif,
irumBXI No.11 Komp. Bogor Baru, Bogof 16152 INDONESIA TelpAax. +62 251 327230
iggung Jawab : Restu Achmaliadi, Redaksi: Andimizwar, Restu Achmaliadi, Utami Nurul
:i, Disain Cover dan Tata Letak : Widodo.

3. MELAWAN
PENAKLUKAN
RUANG?
P E R i U A N G A N M A S Y A R A K A T A D A T A T A S T A N A H N Y A
Menembus Batas. Ini bukan bunyt ikian rokok yang
ditayangkan di televisi, tetapi, seperti itu penggambaran
Masyarakat Adat Ngata (baca: desa) Toro, Kecamatan
Kulawi, Kabupaten Donggala, yang melakukan reklaiming
(pendudukan kembali) seluas 22.950 Ha pada Kawasan
Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).
Dari hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan Masyarakat
Adat Toro dan Yayasan Tanah Merdeka (YTM), diketahui
bahwa 80 persen wilayah adat Ngata Toro berada dalam
wilayah TNLL. Celakanya lagi, SK Menteri Kehutanan No.
593/kpts-ll 1993 tanggal 5 Oktober 1993, tentang
penetapan tapal batas TNLL dibuat tanpa melalui
musyawarah dengan masyarakat. Akibatnya, TNLL seluas
229.000 Ha itu, telah mwrampas wilayah Masyarakat Adat
Toro.
Tidak cukup dengan pencaplokan wilayah adat, tuduhan
perusak hutan, peladang berpindah, masyarakat terasing,
dan masyarakat primitif, acapkali dialamatkan kepada
penduduk Toro. Hal ini, menurut Silas, secara tidak iangsung
mempercepat penghancuran pengetahuan, sistem budaya
dan pola interaksi kehidupannya dengan sumberdaya alam.
Padahal, kata Silas, berdasarkan sejarah dan budaya lokal,
masyarakat adat telah terbukti dapat menjaga
keseimbangan lingkungan dan kelestarian hutan. "Tidak
benar kalau kami mau merusak warisan nenek moyang kami
sendiri, ini suatu penilaian yang keliru", serunya.
Warga Toro yang banyak terlibat dalam proses pemetaan
partisipatif ini menilai bahwa UUD 1945 pasal 33, yang di
dalamnya termaktub perihal 'Hak Menguasai Negara', telah
dijadikan legitimasi untuk memojokkan masyarakat adat.
Tujuannya, menurut Silas, untuk memuluskan jalan
penguasaan monopoli sumberdaya alam secara sepihak
dalam wilayah Masyarakat Adat Toro.
Tentang proses reklaiming, tokoh pemuda Toro ini
mengakui, banyak mengalami hambatan. Tetapi, lanjutnya.
berkat partisipasi Masyarakat Adat Toro, peta kawasan adat
yang dibuat telah membuahkan hasil. "Kami (masyarakat
adat;red) sangat menghargainya. Dan, kami akan selalu
menjaganya sampai kapanpun', tandas Silas.
Reklaiming kawasan seluas 22.950 Ha adalah potensi besar
untuk mengembangkan sebuah ngata yang berpenduduk
1859 jiwa/416 KK. Namun. pada saat bersamaan,
persoalan lain akan segera muncul. Bagalmana masyarakat
mengawasi kawasannya dari penebangan liar (illegal
loging)? Dan, apa jaminannya?
Camat Kecamatan Kulawi. Livingstone Sango, meragukan
kemampuan Lembaga Adat Ngata Toro yang berada dalam
kawasan pemerintahannya. Menurutnya, masyarakat adat
tidak punya sumberdaya yang cukup untuk melakukan
pengawasan pada kawasan tersebut. Bekas pejabat
Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) ini juga kuatir, jika
desa-desa sekitar TNLL membentuk masyarakat adat.
Sehlngga, kata Living, TNLL akan habis dijadikan kebun.
Bertalian dengan itu, CH. Towaha, ketua lembaga Adat
Ngata Toro, mengatakan lembaga adat telah membentuk
kelompok yang akan melakukan penjagaan secara
bergiliran. Selain itu, kata Towaha, hukum adat akan
diberlakukan kepada siapapun yang melanggar ketentuan
adat. "Kita sudah bertekad menjaga kesepakatan, dan
mengumumkan kepada penduduk Ngata Toro tentang
kesepakatan itu berikut dendanya", ujarnya.
Sesepuh adat Ngata Toro ini, mengatakan pihaknya telah
mengadakan pertemuan dengan beberapa desa yang
berbatasan Iangsung dengan kawasan reklaiming. "Ini
untuk menegaskan batas wilayah kami, agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak dlinginkan dikemudian hari, bila kami
mendapatkan warga desa lain nrtengambil kayu atau hewan
di kawasan kami", jelas Towaha.
P E M O D A L V5 M A S Y A R A K A T A D A T
'Indoku Dunia Ummaku Langi" (tanahku adalah ibuku,
langit adalah bapakku) adalah falsafah hidup Orang Da'a
atas tanahnya. Falsafah ini kemudian menjadi semangat
Masyarakat Adat Da'a untuk merebut kembali tanah
mereka.
Dalam sejarah lisan Orang Da'a, tanah adalah subyek yang
memiliki status dan pengakuan. Tanah bagi mereka, adalah
bagian dari kehidupan yang sangat erat kaitannya dengan
kehidupan manusia. Orang Da'a percaya, tanah bagian
dari asal mula diciptakannya manusia. Hal tersebut terlihat
dalam sebuah ugkapan bahasa lokal "Ulunggatoka pinandu.

4. KABAR
JKPPg
pinandu, tanah nilemo ngari tanah mpinandu". Pinandu
adalah segenggam tanah yang kemudian menjadi manusia.
Dan, pinandu adalah nenek moyang pertama bagi Orang
Da'a.
Dalam Masyarakat Adat Da'a dikenal tanah ntoii, yaitu
satu wilayah adat yang statusnya berbeda dalam sistem
kepemilikan tanah adat. Secara geografis, letaktanah ntoli,
berbeda dengan posisi areal perladangan Orang Da'a.
Begitu pula nilai-nilai historisnya.
Tanah ntoli, adalah sumber kehidupan yang dikuasai
lembaga adat. Kawasan ini dapat dimiliki oleh semua Or-
ang Da'a yang ada di sepanjang pegunungan Gawalise.
Tanah ntoli, areal yang terbentang datar diperuntukkan
sebagai perkampungan sekaligus berladang. Kawasan ini
telah dihuni oleh lima generasi dalam sejarah kehdupan
Orang Da'a. Oleh karena itu. tanah ntoli, akan dan selalu
diperjuangkan Orang Da'a dengan segala
resikonya.
Seperti halnya Masyarakat Adat Toro,
Orang Da'a yang bermukim di wilayah
pegunungan Kamalisi, Kabupaten
Donggala, juga mengalami perampasan
kawasan adat. Pelakunya kali ini adalah
perusahaan yang didalangi pejabat
daerah.
mendatangi DPRD Donggala untuk menggugat keberadaan
PT. Sapta Unggul, salah satu perusahaan UD. Madju.
Sejak itu, diskusi-diskusi kampung mulai digelar di beberapa
desa. Sebut saja, Malino, Dombu, Mi'l, Saluira, Mbuvu,
Salurari, Lumbu Lama dan beberapa kampung yang berada
di kawasan Kamalisi.
Hasil dari diskusi tersebut, beberapa kontak mulai
terbangun, bersamaan dengan hadirnya sikap untuk
merebut kembali tanah adat Suku Da'a. Diskusi kampung
membedah pula beberapa konflik pada kawasan tersebut.
Konfliktersebut di antaranya; konflik transmigrasi swakarsa
mandiri di Kativelu, perampasan tanah adat oleh kepala
desa di wilayah adat Salulari dan rencana agro wisata di
Dombu.
Babak baru dimulai. Sekitar 32 kampung yang ada di
wilayah Kamalisi, sepakat untuk memusatkan pertemuan
antar kampung di Dombu. Berbagai
macam persoalan yang terjadi pada
beberapa desa, mulai mengalir pada
pertemuan tersebut. Dari pertemuan
itu, lahir rekomendasi arah
perjuangan: Rebut tanah adat!.
Masyarakat Adat (AAA)
kerapkali dipaksa
bersepakat.
Berbagai kebijakan telah
memposisikannya sebagai
objek.
Pengusiran masyarakat lokal ini mulai
terjadi sejak tahun 1970-an. Kepala Desa
Mbuvu, Lidu Laburingga digunakan oleh
perusahaan UD. Maju untuk mengusir
secara masal masyarakat yang mendiami
kawasan tersebut. Tuduhan-tuduhan
klasik seperti pengacau, PKI, dan
sebagainya, tidak membuat masyarakat
meninggalkan kawasan itu. Akhirnya,
kepala desa menjual tanah kepada orang
dari luar dan perusahaan dengan harga yang sangat murah.
Satu tujuan: singkirkan masyarakat lokal!.
Tahun 1982, masyarakat lokal mengadukan ke DPRD
Donggala. Namun kembali masyarakat lokal dituduh
sebagai pengacau. Tidak selesai di situ, penangkapan dan
penganiayaan masyarakat juga dilakukan. Malah beberapa
orang terpaksa 'menginap gratis' di dalam sel tahanan.
Praktek adu domba antara masyarakat lokal dengan
pendatang dilakoni kepala desa. Akibatnya. seorang warga
pendatang bernama Kamaruddin terbunuh.
Akhirnya, hari kemenangan menjelang. Sebulan setelah
Soeharto tumbang, Masyarakat Adat Da'a kembali
Wilayah adat dirompos,
masyarakat direlokasi.
Sebuah potret pengelolaan
ruang yang suram.
Masyarakat adat harus
bangkit.
Rebut ruong dori song
penakluk.
Tanggal 14 Juli 1997, Masyarakat
Adat Da'a berkutnpul di pasar Mbuvu
dengan atribut adatnya. Didampingi
Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) dan
Front Pembela Rakyat Tertindas (FPRT),
sekitar 200 massa mendatangi DPRD
Donggala dengan 2 tuntutan;
Pembatalan atas relokasi pemukiman
masyarakat dan kembalikan tanah
adat yang dirampas PT. Sapta Unggul.
DPRD saat itu berjanji untuk bertemu
masyarakat di wilayah sengketa.
Namun, saat hari yang dijanjikan tiba,
tak satu pun anggota DPRD yang tampak batang
hidungnya. Wakil rakyat pambohong! Begitu kesimpulan
Masyarakat Adat Da'a.
Selang dua bulan lamanya, akhirnya Masyarakat Adat Da'a
memilih merebut kembali lahan yang dikuasai anak
perusahaan UD. Madju. Dari pertemuan di bantaya (baca:
rumah pertemuan adat) yang dihadiri tokoh-tokoh adat
Da'a. ditetapkan 7 September 1997 sebagai hari
pendudukan. Pertemuan tersebut, membicarakan siapa
yang berhak mendapat bagian.
Bulat darah di pembuluh, bulat kata di mufakat, semua
Masyarakat Adat Da'a yang ada di Kosoloa, tanpa kecuali
4

5. KABAR
JKPPg
dibebaskan untuk mendapatkan tanah tersebut. Keesokan
harinya, (7/9) masyarakat adat mulai membersihkan lahan
dan membangun sou (pondok) yang akan dihuni.
P E M E T A A N U N T U K A D V O K A S I
Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) adalah ORNOPyang selama
ini mendampingi Masyarakat Adat Da'a. YPR juga telah
melakukan pemetaan partisipatif pada wilayah tersebut.
Menurut Direktur YPR, Ridha Saleh, ada beberapa
keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan
pemetaan tersebut. Di antaranya, kata Edank — begitu
dia dipanggil — : pengakuan masyarakat adat atas
sumberdaya agraria, perlindungan masyarakat adat atas
pengetahuan asli dalam pengelolaan sumberdaya alam,
dan peningkatan kemampuan masyarakat adat dalam tawar
menawar dengan pihak luar untuk pengelolaan sumberdaya
agraria.
Proses pemetaan itu diawali asistensi teknis. Pada tahap ini
masyarakat belajar tentang teori dan teknis, cara
memfasilitasi proses kegiatan. Pada proses ini juga
mendiskusikan persoalan masyarakat yang berkaitan
dengan maksud dan tujuan pemetaan. Selain itu, teknik
penggunaan alat perlengkapan pendukung, juga
dibicarakan dalam proses ini.
Proses selanjutnya adalah pertemuan kampung. Materi
dalam pertemuan itu adalah untuk mengeksplorasi sejarah
kepemilikan atas tanah adat dan sistem penguasaan
sumberdaya alam. Menggambar sketsa mental wilayah
adat, bukti-bukti peninggalan yang masih ada dan informasi
sejarah di dalam wilayah adat juga dibahas. Pertemuan itu
juga bermaksud untuk mensosialisasikan kegiatan dan
rencana kerja pemetaan partisipatif.
Survei dan eksplorasi lapangan dilakukan setelah melalui
dua proses di atas. Survei lapangan mulai dilaksanakan sejak
pagi, dan berakhir pada sore hari. Survei dilaksanakan
selama dua hari. Tujuannya, untuk menentukan posisi
koordinat dan mendapatkan keterangan-keterangan
tentang tempat-tempat bersejarah.
Setelah proses ini selesai, dilanjutkan dengan proses
penydesaian gambar. Untuk itu, sebelumnya peserta telah
dibekali praktek membuat dan menggambar peta. Proses
penyempurnaan peta ditunjuk beberapa tim.
Penyempurnaan ini dilakukan di kantor YPR.
"Pertimbangannya hanya karena fasilitas yang tersedia",
kilah Edank.
Rencana tindak lanjut segera dibahas setelah peta ini selesai.
Rencana itu diantaranya: mengatur pemanfaatan
Foto: Yayasan Kelola
sumberdaya alam yang ada di tanah ntoli; menunjuk or-
ang dan membagi tugas yang berkaitan dengan
pemukiman; melaksanakan pertemuan t>erkala di bantaya
tentang perjuangan Masyarakat Adat Da'a; membuat
perencanaan bersama dan memfungsikan kembali lembaga
adat yang telah dibentuk.
Seperti lagu klasik saja, perampasan tanah adat sepertinya
tak kunjung berakhir. Pelakunya kali ini adalah pengusaha
bernama Abdul Muis. Izin pemanfaatan kayu (IPK) berkedok
izin pemanfaatan lahan (IPL), di wilayah masyarakat adat
Anoi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, telah
membuat gusar Masyarakat Adat Anoi. Aksi blokir pun
segera digelar.
Dari hasil dialog Masyarakat Adat Anoi dengan Dinas
kehutanan Sulteng (2-11-2000), diketahui, perusahaan
tersebut memanfaatkan izin IPL untuk pengolahan kayu.
Sementara IPK-nya belum diterbitkan.
Remaja Palu Pencinta Alam (Remappala) setelah melakukan
investigasi menemukan keganjilan dalam IPL tersebut.
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Donggala ternyata
mengetahui aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Kismar,
aktivis Remappala, dirinya menemukan tandatangan Kepala
Dinas Kehutanan pada peta izin pembukaan perkebunan
tersebut. Menurutnya, 90 % areal IPLtersebut masuk dalam
wilayah adat Orang Anoi.
Kasus IPL ini kemudian membentuk sikap Masyarakat Adat
Anoi untuk melakukan pemetaan wilayah adat. Dalam
pertemuan kampung (29/10/00) di Anoi (Solibu Salu
Tambu) yang diikuti 16 orang dari 5 Solibo (baca: keluarga
dekat yang mendiami wilayah tertentu) bersepakat
melakukan pemetaan wilayah adat. Remappala
5

6. memfasilitasi pelatihan pemetaan dengan jumlah peserta
15 orang (dua wanita) yang mewakili lima Solibo.
Proses pemetaan partisipatif ini berlangsung selama tiga
bulan. Pemetaan pertisipatif tersebut menghasilkan dua
peta: yaitu peta referensi tanah adat orang Anoi dan peta
pemanfaatan tanah adat.
Selanjutnya, peta tersebut disahkan oleh 5 ketua Solibo
dan 7 orang anggota tim survei pemetaan masyarakat.
Menurut Amran, selama proses pemetaan berlangsung,
beberapa Solibo yang sebelumnya punya konflik, akhirnya
dapat bersatu dan bekerjasama. "ini adalah keuntungan
Iangsung dari pemetaan tersebut", kata direktur Remappala
ini.
T E 6 A K K A N H U K U M A D A T
Perjuangan pengakuan kedaulatan masyarakat adat di
Sulawesi Tengah nampaknya masih panjang. Salah satu
Penyebabnya: masih berlakunya SK Gubernur Sulteng No.
592.2/33/1993, yang tidak mengakui keberadaan tanah
adat di Sulawesi Tengah.
Lahamuddin Yoto, Aktivis YTM, dalam satu wawancara,
menilainya sebagai upaya pengambilalihan hak-hak rakyat
(MAty4/11/99), Lebih jauh, Toaka — panggilan akrab
Lahamuddin — mengatakan, kasus-kasus pencaplokan
tanah rakyat oleh pemerintah yang belakangan menjadi
milik perorangan, adalah akibat ditinggalkannya hukum
adat, Sementara, lanjut Toaka, hukum tertulisyang dibuat
pemerintah selama ini justru selalu mengalahkan pihak
rakyat yang lemah.
Hal senada juga diungkapkan Dr. Zainudin AN, MA.
Menurutnya, hukum adat di daerah sulteng masih kuat
kedudukannya. Namun, kata dia, hukum tertulis telah
banyak mencabik-cabik hukum yang sebenarnya berlaku
di masyarakat.
Karena itu, lanjut staf pengajar Fisip Universitas Tadulako
(Untad), untuk memantapkan kembalinya hukum adat
secara balk, terlebih dahulu disepakati dewan adat sebagai
pengawas pelaksanaan hukum adat.
Sementara itu, Drs. Muhammad Marzuki menilai SK
Gubernur tersebut harus dicabut. Alasannya, SK tersebut
telah melemahkan posisi masyarakat adat dalam
pengelolaan sumberdaya alamnya sendiri. Dosen
Antropologi Untad ini menilai, hadirnya SK tersebut
menyebabkan intervensi pemerintah sangat besar dalam
eksploitasi sumberdaya alam di wilayah adat.
Tak salah memang. Beberapa konflik keruangan yang terjadi
di berbagai daerah selalu mengancam keberadaan
komunitas lokal. Lantas apa yang harus dilakukan? Menurut
Rusman Medjang, community mapping (pemetaan
partisipatif) adalah salah satu upaya pemberdayaan
masyarakat adat dalam menghadapi tantangan yang
mereka hadapi. Sebab, lanjut Koordinator Program YTMI
(Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia) Makasar, selama ini
masyarakat adat sering dirampas lokasi sumberdaya
alamnya. "Pemodal yang mengeksploitasi sumberdaya alam
tidak pernah memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan
cenderung merugikan masyarakat", kata Rusman.
Hal senada dikatakan Mahir Takaka. Aktivis Yayasan Bumi
Sawerigading (YBS) Palopo, Sulawesi Selatan ini mangakui,
peta wilayah adat memberikan rasa percaya diri kepada
masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya
dari intervensi pihak luar yang hanya mengeksploitasi
sumberdaya alam lokal.
Rusman mengaku, YTMI telah memfasilitasi pemetaan
partisipatif di beberapa tempat. Salah satunya Desa Bulo-
Bulo, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan.
Wilayah seluas 3.807,225 Ha yang sebelumnya diklaim
sebagai tanah negara, kini menjadi milik masyarakat.
Pemetaann partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat
Desa Bulo-Bulo dengan didukung oleh YTMI itu
menghasilkan tiga macam peta tema. Peta Referensi: peta
Desa Bulo-Bulo yang menjelaskan secara detail tentang
proses dan posisi-posisi koordinat dari Desa Bulo-Bulo. Peta
tata guna lahan: menggambarkan tentang pertanian dan
hutan yang menjadi wilayah kelola Masyarakat Adat To
Bentong selama ini. Peta aliran sungai dan tempat
bersejarah: menjelaskan bahwa kebanyakan aliran sungai
dan tempat bersejarah ini adalah daerah perbatasan
dengan Kabupaten Bone dan Pangkep.
Disinggung tentang tanggapan pemerintah lokal, Mahir
Takaka, salah satu fasilitator pemetaaan di Desa Bulo-Bulo,
mengatakan, selalu berusaha menghadirkan Kepala Desa
atau Camat pada acara pembukaan pelatihan pemetaan.
"Supaya pemerintah lokal mengetahuinya lebih awal", jelas
Mahir.
Menurut Mahir, dari pihak pemerintah, Camat biasanya
diminta untuk menyetujui peta yang dibuat masyarakat.
Tapi, kata dia, yang menandatangainya (peta;red)
tergantung kesepakatan masyarakat. "Bisa saja lembaga
adat, tokoh pemuda dan kepala desa", ujar Mahir.
la.mizwar]<f
6

7. KABAR
JKPPg
AAENEAABUS BATAS,
MERENDA ASA
Ragi di bawah matahari Ngata (desa) Toro yang cerah. seekor
kerbau tumbang. Darah segar mengalir membasahi tanah
Toro, pertanda suka cita. Prosesi penyembelihan kerbau,
diiringi tatxihan gendang dan aiunan musik bambu yang
mengawali upacara adat.
Pemandangan di setiap sudut kampung yang berpenduduk
1859jiwV416 KK menyiratkan kegembiraan. Umbul-umbul
dipancang. musik kh^s mengalun lamat-lamat, dan
penduduk laki-lalang dengan busana yang bertieda dari hari
biasa.
Aktivitas pertanian pada sepanjang jalan kampung, nyaris
tak teriihat. Selasa 18 Juli 2000, menjadi hari bers^rah
bagi masyarakat Ngata Toro. Kegembiran penduduk tak
dapat disembunyikan, setidaknya terlihat dari antusias
penduduk mengikuti prosesi upacara adat.
Boya (baca rumah adat) berukuran 12 kali 8 meter, tempat
penandatanganan prasasti dan Piagam
kerjasama Kesepakatan Konservasi
Sumberdaya Alam antara Masyarakat Adat
Toro, dipadati undangan dan tamu.
Sejumlah tokoh adat, kepala ngata,
pemuka agama setempat, pemerintah,
aktivis organisasi ran pemerintah (ORNOP)
dan masyarakatAllgata Toro. hadir siang itu.
Dalam sambutannya. ketua lembaga musyawarah NgataToto
ini menyesali tirxlakan pemerintah yang tanpa musyawarah
menetapkan tapal batas TNLL Akibatnya, Masyarakat Adat
Ngata Toro diposisikan sebagai penonton yang merana dalam
sistem pengelolaan sumberdaya alam di negerinya sendiri.
Sambutan dari pihak pemerintah diwakili pegawai kantor
camat Kecamatan Kulawi. Dalam sambutannya, pemerintah
kecamatan berharap penduduk Ngata Toro bisa menjaga
kesempatan yang telah diberikan TNLL
Banjarlaban YUlianto. MM. Kepala Balai TNLL membacakan
pernyataan Kesepakatan Konservasi Sumberdaya Alam.
Akhimya. prasasti kesepakatan dari batu ditandatangani oleh
Banjar. Kemudian dilanjutkan dengan santap siang bersama,
menjadi babak pamungkas.
R E K L A I M I N G S E B U A H T A N T A N G A N
Reklaming Ngata Toro dalam kawasan TNLL menurut Drs.
living Stone adalah sebuah tantangan bagi masyarakat Ngata
Toro. Camat Kulawi ini. meragukan kemampuan masyarakat
dan kekuatan Hukum Adat Ngata Toro untuk menjaga
kelestarian TNU.yang telah diklaim sebelumnya. 'Khan sudah
ada pencurian kayu yang ditahan di Toro,
itu khan salah satu dampak. Mungkin
hari ini 20 kubik. besok mungkin 200
kubik.* ujarnya.
"Senyum masyarakat
adat Toro, bokol semakin
iebar.
Wilayah yang dulunya
diklaim milik negara
telah kembali.
CH. Towaha, Ketua Dewan AdatNgata Toro
memberi sambutan dalam bahasa Kulawi,
sekaligus membuka acara tersebut. Disusul
Silas Lahigi, ketua Lembaga Musyawarah
Ngab Toro. Pada kesempatan itu. aktivis
Yayasan Tanah Merdeka (YTM) ini mengungkapkan bahwa
hadimya Taman Nasional Lore Undu fTNLL). yang sebehjmnya
dikenal sebagai Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, dalam
praktek di lapangan tidak mengakomodir kepentlngan
masyarakat adat sekitar kawasan.
Hal tersebut, kata Silas, telah mematikan segala kearifan,
pengetahuan dan sistem pengek>laan sumberdaya alam di
wilayah adat Ngata Toro. Padahal berdasarican kesejarahan
dan budaya k)kal Masyarakat Adat Ngata Toro terbukti dapat
menjaga keseimbangan lingkungan.
Suatu prestosi.
Sanggupkon mereka
menjaganya?"
Keraguan Living dibantah oleh CH.
Towaha. Menurut Ketua Lemt)aga Adat
Ngata Toro. pencurian kayu tersebut
dilakukan oleh oknum penyuluh
pertanian dan seorang anggota Kapokek
Kulawi. "Kita sudah bertekad menjaga
kesepakatan dan mengumumkan
kepada penduduk Ngata Toro tentang
kesepakatan itu dan denda adat yang
kita berlakukan', jelasnya.
Disinggung tentang kayu curian yang kini ditahan lembaga
adat, Towaha mengatakan akan memberikan gifu (baca :
denda adat) kepada siapapun pelakunya. 'Gifu ini
dilaksanakan supaya mereka mau menghargai hukum adat
yang kami junjung di wilayah ini". katanya.
Living Stone, mantan pejabat di PMD (Pembangunan
Masyarakat Desa) Donggala, mengaku senang dengan
adanya reklaiming. Sebab, tambahnya, lahan garapan
pertanian masyarakat semakin bertambah. 'Itu khan bisa
menambah penghasilan masyarakat,' ujarnya.
7

8. L O K A S I L E M B A G A P E L A K S A N A C A T A T A N
)' 8MJ '( 3 M =MJ RISI D TI M
)/ 8MJ '( EM OIP
BI T 9 TLM : MT BI T D TI M
EM OI
HE EI IP MYLMSI H "
T EI R O I UJI I TT
BI T D TI M EM OIP
(, I AA 6 S UM I 3LI 7PI LI
(, AA I M M1 LMT BM OMT TII
D UJMYLI I BM Y LI I
I 3LI =IS Y I
=IUX O =IS Y I =MKIUI I
I I =MX TI I EITI L =IJ XI M
DI O PM EITI L D TI M F IYI
=MT TI HI I I
T DI MXP .( =TMIS S
I IL D TI M F IYI
(. I AA IOI O BMUM II BIY XI N
(. 8MJ AA =IUX O 4 TIT =MKIUI I
= I LI O =IJ 9 Y I
=IUX O 4 TIT =MK = I LI O
=IJ XI M 9 Y I D TI M F IYI
=MT TI HI I I BM MY I 2 0 YO
T DI MXP .( =TMIS S I XM I 2
I IL D TI M F IYI /(, (, PI
)' 6MK 0/ CMO IT MM O = TI
). 6MK 0/
'0 AK 00 DMU IY DMPIY LI BMY MU I
(( AK 00 I IYISI 3LI E OMI
') AK AA CMO IT MM O =BB DM
', AK AA D TI M
)/ 00 SISIY I 6 IT O =MJ RISI
=I YM M TMUM I IYISI
6 L T
) 3 O 00 BMY MU I 63 3 6M I
'( DMX 00 3T I I IYISI 3LI
I IYI"
) IY AA CMO IT MM O DM D TI M
), IY AA 6IUXIS B 9A PL I L
DMS IY SI BMY IPII
BIT D TI M EM OIP
C UIP 3LI D S 4 J OOS 6
I J I 6M I MUJI I
=MKIUI I F I I =IJ XI M B
D TI M EM OIP
5 YI T I : MT T EI R O DI
-( BIT D TI M EM OIP
BIT 9 TLM : MT BIT D TI M
EM OIP
EI I E YIRI
5IXYI : MT D Y IS =MKIUI I
PI D TI M DMTI I
HE EI IP MYLMSI H "
T EI R O I UJI I TT
BIT D TI M EM OIP
E T SI HI I I
T =IY )( 3UXI I
B D TI M EM OIP
CMUIXXITI H
T TI IYUI (/ 3 4M
4IYI BI T D TI M EM OIP
HE EI IP MYLMSI H "
T EI R O I UJI I TTT 4
BI T D TI M EM OIP
=BB
T 5 IY U 4T S4G TT = UX
4 O Y 4IY 4 O Y I I 4IYI
H4D HI I I 4 U DI MY OIL O
T 6Y CI TI O 0) 3 BIT X
BIT X D TI M DMTI I
ILI
3
D
Q
Z
LU
(, T 00 EAE BB I =MX TI I E OMI =MK F I I =IJ B =MX TI I
)0 T 00 E OMI D TI M EM OIP
( I 0/ CMO IT EYI O D TI M
) I 0/
BIT D TI M EM OIP
'( 3XY AA EYI O BM OMUJI OI D MU BIT D TI M EM OIP
)( I AA N YUI =M LIY D TI M EM OOIYI
E T SI HI I I
T =IY )( 3UXI I
B D TI M EM OIP
HE EI IP MYLMSI H "
T EI R O I UJI I TT
BIT D TI M EM OIP
HE EI IP MYLMSI H "
T EI R O I UJI I TT
BIT D TI M EM OIP
BM MY I 2 /
YI O
BM MY I 2 (,
YI O
BM MY I 2 ,
YI O
'- IY '(
(- IY '(
EAE BB D TI M : MT CM S T D T I :I I LL
0' =M LIY D TI M DMTI I
D T P H BM MY I 2 (
T E :IY = UX : SUIP 4T S YI O
3 BI IY 4IY =M LIY

9. T A N G G A L N A M A K E G I A T A N L O K A S I L E M B A G A P E L A K S A N A C A T A T A N
2 Y .. MUM IIV IY I N 5M I
. 2 Y .. ITW WTK
( 2 Y .. MUM IIV IY I N 5M I
2 Y .. =I WPI
BM .- MUM IIV IY I N CWU LIV
( K .- AIYIVOO VI
:IV MUM IIV IY I N 4MYMT0IVO
. 7MJ
5M I ITW WTH MKIUI IV BIJJIVO
IJ I MV < ^ B TI^M BMTI IV
5M I =I WPI <IUJ I BMTI IV
MVLIY B TI^M CMVOOIYI
CWU 5M I <WY MK B O
3 YWUIY IJ 5WVOOITI LIV
AIYIVOOWVI 5M I WUJM M MK
B O 3 YWUIY IJ 5WVOOITI
5M I =IV Y VO MKIUI IV =IT T
IJ I MV < ^ D IYI B TI^M
BMTI IV
C=9 I I IV C UJ P =IVL Y < I M I
9VLWVM I :T :I W ), PI
IVIS SSIVO 9E =ISI IY
B T P < I M I
:T =C 8IY WVW WU 8 SUIP 3TWS (( PI
2 ( I IY 3IY MVLIY B T YI
6 MYOYMMV 9VLWVM I
:T B VOI BI W
I T B TI^M CMVOIP
3B I I IV 3 U BI^MY OIL VO < I M I 1
:T 5Y AI TIVO W . 2 ITW W ) ) PI
B TI^M BMTI IV
O
O
CS
00
Z
D
Z
<
- BM
:IV
, : V
, : T
7MJ
2 Y
( : V
: T
: V
: V
: V
: V
: T
- : T
9 : T ..
: T ..
MUM IIV IY I N 5M I
CIVLI WVW
MUM IIV IY I N 3 VOW
=IV MPIVOM
MUM IIV IY I N
MU S UIV =I 2LI 3IRW L
A 3I 5ISI
MUM IIV IY I N
=I IYISI IV I 3 I
MUM IIV IY I N
=I IYISI 5M I 3 TW J TW
MUM IIV IY I N L
BWYW^ISW
MK M I I SIJ =WYW^IT
B TI^M CMVOIP
= VIPI I B TI^M D IYI
MK DVI VI IJ I MV W W
B TI^M CMVOIP
5M I 3 I MKIUI IV W IJ VIV
IJ I MV 3WTIIVO =WVOWVLW^
B TI^M D IYI
MK MY^ RIVIV VO IJ I MV
3IYY B TI^M BMTI IV
IJ < ^ D IYI B TI^M BMTI IV
MUM IIV IY I N L 5M I MKIUI IV <IUI IJ I MV < ^
BIVO IVL VO B TI^M BMTI IV
MUM IIV IY I N 5M I
<ITWVOOWUJ
MUM IIV IY I N
=I IYISI 2LI =IVOITII
. K MUM IIV IY I N F TI IP
( :IV 2LI YIVO 2VW
B L MJ RISIV CI I A IVO
B TI^M CMVOIP / MVOITIUIV
I 5IVI < VL LIV I
9 4
MKIUI IV <I VMI MVLIY B TI^M
CMVOOIYI
5WVOOITI B TI^M CMVOIP
MKIUI IV B VL M 5WVOOITI
B TI^M CMVOIP
IT B TI^M CMVOIP
BIPIJI =WYW^IT I I IV < I M I 1
:T W B LIY W W ( WTWVWLITM -)) PI
W W B TI^M CMVOIP
MTWTI I I IV < I M I 1
:T BIV W :W M P W , TMIS < VS ( ,( PI
999 =IVILW B TI^M D IYI
CWTWSI I I IV < I M I 1
:T IY V W 2U IVI - PI
W W B TI^M CMVOIP
MTWTI I I IV
:T BIV W :W M P W , TMIS < VS
999 =IVILW B TI^M D IYI
C=9 I I IV C UJ P =IVL Y ( - , PI
9VLWVM I :T :I W
IVIS SSIVO 9E =ISI IY
3B I I IV 3 U BI^MY OIL VO < I M I 1
:T 5Y AI TIVO W . 2 ITW W , PI
ITW W B TI^M BMTI IV
3B I I IV 3 U BI^MY OIL VO < I M I 1
:T 5Y AI TIVO W . 2 ITW W ,, PI
ITW W B TI^M BMTI IV
B T P < I M I 1
:T =C 8IY WVW WU 8 SUIP 3TWS . PI
2 ( I IY 3IY MVLIY
6 MYOYMMV 9VLWVM I
:T B VOI BI W
I T B TI^M CMVOIP
AMUI ITI
:T = TI^IYUIV W - 2 3M < I M I 1
3IYI I T B TI^M CMVOIP , ( ( PI
C= CIVIP =MYLMSI
:T CIVR VO =IV UJI I W TTT 3
IT B TI^M CMVOIP

10. Camat yang sudah tiga tahun bertugas di Kulawi, juga
mengaku kecewa karena tkJak dilibatkan sejak awal. "Saya
tidak habis pikir kenapa kepala balai (BTNLl;red)) tidak
menghormati Pemda kabupaten. Harusnya dia minta dulu
sama bupati, karena ini wilayah administratif bupati khan',
kata living setengah bertanya.
Kita khawatir, tambah Living, kalau desa sekitar Lindu
membentuk masyarakat adat. lahi minta bagian dari sana
(taman nasional;red). 'Kalau masyarakat lokal mungkin bisa
dijamin, tapi kalau masyarakat luar datang, nanti taman
nasional bukan tercemar lagi tapi akan habis jadi kebun.
Berarti bantuan kita akan berhenti, karena ini khan aset
dunia*. imbuhnya.
TNLL KONTRAVERSI
Pengingkaran kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya
telah mengakibatkan ketimpangan dalam pengelolaan
sumberdaya alam. Parahnya lagi, tuduhan perusak hutan.
peladang berpindah, masyarakat terasing, dan masyarakat
primitif, kerap kali dialamatkan kepada penduduk Toro. Hal
ini menurut Silas secara tidak Iangsung mempercepat
penghancuran pengetahuan, sistem budaya dan pola
interaksi kehidupannya dengan sumberdaya alam.
Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Adat Ngata Toro ini,
stigma buruk pemerintah kepada masyarakat adat ngata
tidak sesuai kenyataan. Malah, tambah Silas, Berdasarkan
sejarah dan budaya lokal, masyarakat telah terbukti dapat
menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian hutan.
Tidak benar kalau kami mau merusakwarisan nenek moyang
kami sendiri. Ini suatu penilaian yang keliru,' ujarnya.
UUD 45 pasal 33, di mana konsep 'Hak Menguasai Negara'
termaktub di dalamnya, ternyata telah dijadikan legitimasi
untuk memojokkan masyarakat adat. Tujuannya adalah
memuluskan jalan penguasaan monopoli sumberdaya alam
secara sepihak dalam wilayah Masyarakat Adat Ngata Toro.
Dijelaskan pula, hadirnya TNU dalam praktek di lapangan
tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat sekitar
kawasan.
Disinggung tentang proses reklaiming, tokoh pemuda Toro
ini mengakui, tidak banyak mengalami hambatan. 'Semua
kesulitan bisa diatasi berkat bantuan ORNOP pendamping,
dan partisipasi Masyarakat Adat Ngata Toro*, jelasnya.
SEJARAH TORO DAN KEUNIKANNVA
Saat memasuki kawasan ini. hawa sejuk akan segera
menyergap kulit. Selain karena dikelilingi gunung. juga
mengalir beberapa sungai besar, seperti: Sungai Sopa, Sungai
Biro, Sungai PangerrxM. Sungai Alumiu, Sungai Leangko,
Sungai Porx), Sungai Bola dan Sungai Kedundu.
Pemukiman penduduknya berada di lembah yang dikelilingi
gunung. Jalur transportaslnya terbatas pada satu pintu
masuk yang menghubungkannya dengan desa-desa lain. Di
sebelah utara berbatasan dengan Ngata Mataue dan lindu
(nama batas alam Bulu Taweki). Sebelah timur berbatasan
dengan Kaduwa dan Katu Pada bagian selatan berbatasan
dengan Oo Parese Lawua. Sementara di sebelah barat
berttatasan dengan Sungku dan Winatu.
Ta (orang) Toro yang belakangan ini disebut 'Masyarakat
Adat Toro* menurut fakta sejarah. secara turun-temurun.
dari generasi ke gerferasi telah mendiami wilayah adatnya
sejak ratusan tahun lampau. Hal ini membuktikan bahwa
sebelum tertientuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) Masyarakat Adat Toro telah ada.
Dalam dokumen pemetaan partisipatif yang dibuat
Masyarakat Adat Toro dan YTM, diketahui, pergerakan
pertumbuhan masyarakat adat Toro dimulai dari Malino
(artinya diam;red) sebuah desa sekitar 36 km sebelah timur
ngata Toro; sekarang berbatasan dengan Desa Katu
Kecamatan Lore Utara. Pola kehidupan mereka waktu itu
adalah berladang, bersawah. berburu dan mendulangemas
{nangemo)
Pada dokumen tersebut, sekitar 500 tahun lalu, terjadi
perpindahan penduduk dari Malino keToro. Perpindahan ini
terjadi secara paksa dan melalui proses yang lama. Awalnya
terdesak dalam perang dan terancam punah oleh serangan
musuh dari suku Toala atau Orartg Bunian atau yang disebut
Tau Leru. Penyerangan Orang Bunian terfiadap orang Malino
berawal dari sebuah gasing emas yang dimiliki oleh anak
kepala suku Toala (Orang Bunian).
Gasing emas itu diambil oleh Orang Malino lalu anak itu
dibunuh. Akibat tindakan itu pihak Orang Bunian menyerang
penduduk Orang Malino secara tiba-tiba pada waktu malam.
Akibatnya, banyak kortian di pihak Orang Malino. Merasa
terdesak dan terancam, akhimya Orang Malino memutuskan
untuk meninggalkan Ngata Malino. Jumlah KKyang sempat
keluar dari Ngata Malino sebanyak 7 KK di bawah pimpinan
Mpone. Mpone adalah pimpinan Orang Malino yang
menyimpan dan membawa gasing Emas yang diambil dari
anak Orang Bunian tersebut.
8

11. KABAR
JKPPg
Sejak itulah Orang Malino mendiami wilayah Toro sampai
sekarang. Mulanya mereka membuat pemukiman di kaki
gunung bagian utara Ngata Toro, namanya Baloli. Disebut
Baloli, karena tempat itu tumbuh banyak pohon baloli yang
buahnya dapat dimakan. Tempat ini juga disebut Halu Koi
Wilayah perburuan yang mereka beli itu berupa dataran
yang cukup luas sangat cocok untuk menjadi persawahan.
Orang Malino menyadari bahwa mereka merupakan sisa
manusia yang luput dari ancaman kepunahan akibat perang
di Malino dengan orang Bunian (Tau Leru), maka wilayah
yang baru mereka tempati itu diberi nama "Toro". Toro
artinya "sisa". Dengan pemberian nama Toro tersebut Or-
ang Malino menyebut diri Orang Toro (Toi Toro) dari sinilah
asal usul penduduk Toro yang sekarang disebut Masyarakat
Adat Toro.
Pendudukan Malino oleh Tau Leru ternyata tidak dilakukan
setelah penyerbuan, terbukti sekarang bahwa ngata tersebut
telah menjadi hutan lebat di dalam TNLL. Dengan demikian,
berdasarkan kesejarahan pening-galan leluhur dan sumber
kehidupan, wilayah Toro dan Malino merupakan wilayah
yang menyatu tidak terpisahkan dengan pemukiman
komunitas lain. Kedua wilayah tersebut berarti berada dalam
penguasaan orang Toro. Malino adalah wilayah adat yang
pertama. Toro adalah wilayah adat yang kedua.
S E B U A H K E B E R A G A M A N
Selain peduduk asli yang sudah bertahun-tahun mendiami
wilayah Toro, sebagian kecil kaum migran datang adalah
etnik Rampi yang datang dari Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Etnik Rampi
masuk wilayah Ngata Toro karena pergolakan Dl dan Til pada
tahun 1952 - 1953. Tahun 1965 Orang Winatu (Tope
Winatu) sebelah Barat Wgafa Toro datang juga di Ngata Toro
untuk menetap. Orang Winatu adalah etnik Kulawi yang
menggunakan Bahasa "Uma".
Etnik lain yang menambah ragamnya penduduk Ngata Toro
datang dari Minahasa, Toraja Bugis, Mori, Pamona, Bada
dan Pekurehua (Napu) Kabupaten Poso, dan Kaili Kabupaten
Donggala. Etnik-etnik tersebut merupakan kelompok
minoritas. Keragaman etnik yang ada, bagi warga Ngata
Toro bukan halangan untuk hidup rukun. Dari persentase
penduduk, 80 persen beragama kristen, sisanya 20 perSen
beragama Islam.
Palihi, seorang warga muslim dari suku Kaili tidak pernah
merasa terancam komposisi tersebut. Malah menurut dia,
kerusuhan yang terjadi Poso tidak menimbulkan gejolak di
daerahnya. "Kami semua seperti saudara, jadi kami tidak
mau saling celaka", kata Palihi yang sehari-hari mengolah
sawah.
Bahasa yang umum digunakan sehari-hari adalah "Moma".
Mata pencaharian utama bercocok tanam padi sawah, kopi,
kakao, palawija, perikanan air tawar dan ternak. Secara
ekologis Ngata Toro memiliki berbagai sumberdaya alam yang
cukup banyak dan sangat bernilai ekonomi. Sumberdaya
alam yang ada di wilayah adat Ngata Toro terdiri atas:
berbagai jenis kayu, rotan, gaharu, emas, permata, damar,
obat-obatan, binatang langka (anoa dan babi rusa), berbagai
jenis burung (alo, maleo dan walet), pandan hutan, bambu,
melinjo, anggrek hutan, pandila dan tuu, enau, sumber air
panas.
Dari sudut budaya, Masyarakat Adat Toro memiliki ragam
budaya yang unikdan menarik. Dalam bidang seni dan tari,
Orang Toro memiliki Kego, Inolu, Meaju, Mokalompe, Mohao
dan Motuda. Untuk jenis musik terdapat musik bambu,
paree, kakula dan puu.
Sumberdaya alam Toro dalam skala kecil digunakan untuk
industri rumah tangga seperti ketrampilan anyaman yang
terbuat dari bahan baku rotan, bambu, pandan hutan,
pandila dan tuu.
Orang Toro dapat membuat sendok dari bahan tempurung
dan bambu atau kayu. Untuk kebutuhan pakaian waktu itu,
Orang Toro menenun kulit kayu (nunu). Pada masa kini
tenunan kulit kayu kembali dikembangkan karena permintaan
pasar.
Toro, sebuah titik kecil dalam bentangan peta Indonesia.
Babad baru, peradaban baru telah dimulai. Sejarah bergerak
maju, mampukah mereka mempertahankan dan
memperkaya yang mereka miliki? Hanya waktu yang bisa
menjawab ? [a.mizwarH'
9

12. PENGUKURAN
WILAYAH DAN
PEMETAAN
Pengukuran wilayah dan pemetaan merupakan dua kegiatan
yang erat hubungannya. Dalam kegiatan pengukuran
wilayah atau yang lebih dikenal dengan survey, adalah
kegiatan pengukuran : jarak, arah, lereng dan perbedaan
tinggi serta pengukuran untuk pemetaan, pembuatan
profil dan terances serta pembuatan garis lengkung.
Sedangkan pemetaan adalah proyeksi peta, pembuatan
dan pembacaan peta termasuk peta kontur dan
penghitungan luas.
Pengukuran kadaster dilakukan untuk memperoleh gambar
batas dari dua buah persil, mengetahui luas persil dll.
Pengukuran topografi dilakukan untuk memperoleh
gambar topografis suatu areal atau pesil, mengetahui posisi.
benda-benda alam atau buatan yang terdapat pada
permukaan bumi. .
P E N G U K U R A N J A R A K
Jarak. Dalam pengukuran wilayah yang disebut dengan
jarak adalah panjang garis horizontal.
Gar/5 Datar adalah garis yang dipergunakan untuk
pengukuran jarak atau sebagai patokan untuk menentukan
besarnya lereng.
Pengukuran jarak dapat dilakukan dengan:
1. "Pacing" atau langkah kaki
2. Galah ukur
3. Pita Ukur (fiber, baja dan invar)
4. Rantai Ukur
5. Pengukur jarak optik dengan bantuan rambu
Metode Pengukuran Jarak. Pengukuran Iangsung adalah
pengukuran horizontal sehlngga jarak dapat Iangsung
diketahui. (Gambar 2)
Pengukuran tidak Iangsung adalah pengukuran jarak antara
titik-titik melalui pengukuran panjang lereng dan besarnya
sudut lereng (kemiringan). Lihat Gambar 1 dan Gambar 3.
P E N G U K U R A N J A R A K V E R T I K A L
Tinggi adalah perbedaan vertikal antara dua titik atau jarak
dari bidang referensi yang telah ditetapkan ke suatu titik
tertentu sepanjang garis vertikal. •
Geoid adalah bidang referensi, berasal dari garis yang ditarik
dari permukaan air laut rata-rata ke arah daratan.
Elevasi adalah jarak yang diukur dari permukaan geoid ke
titik tertentu sepanjang garis vertikal yang melalui titik
tersebut.
Cara-cara pengukuran :
1. Barometris
2. Pengukuran sudut vertikal
a. Clinometer
b. Abney level
3. Menyipat datar (teropong tangan dan alat optik/
teodolit)
Gambar 1. Jarak dauf
dengan pengukuran
A dan B
B-
P
dua titik yang akan diukur jarak dalamya
titik proyeksi B
jarak A ke B dengan pengukuran Iangsung
sudut lereng BAB' dengan pengiiuan Iangsung
t:f = J:S = 100
J(m) = lOOxS(cm)
Gambar 2. f
jarak datar A:
teropong dan r
Jarak antara benang silang atas ian bawah pada
teropong
Panjang fokus teropong
Beda panjang koiom yang terbaca pada rambu
1 0

13. f
KABAR
JKPPg
Pada Gambar 1 dapat pula dihitung tinggi antara dua titik
yaitu :
BB' = p sin a
Pada gambar 3, dengan menggunakan tabel yang telah
ada dapat diketahui tinggi t.
P E N G U K U R A N S U D U T
Pengukuran sudut adalah mengukur suatu sudut yang
terbentuk antara suatu titik dan dua titik lainnya.
Kemiringan adalah sudut yang dibentuk oleh suatu garis
dengan bidang horizontal, biasanya disebut dengan sudut
lereng dan dinyatakan dalam ukuran sudut atau dalam
persen (%) dengan |}ersamaan :
p = 100Scosa.l = pc(Ka. maka
J (cm) = too S cos' a atau J (meter) - S cos' a
Gambar 4. Pengukuran tinggi
titik B dengan satu rambu
TB (dpO = TA + At
At = Beda tinggi antara trtik A dan B
Tinggi Alat = 1.30 m
T1 = Rembacaan pada rambu
TA = Titik yang tdah diketahui tingginya dpi
TB = Tinggi titik 6 dpi
Kemiringan = tg (sudut lereng) x 100 %
Arah merupakan sudut yang dibentuk antara dua garis
yang berpotongan, dengan salah satu garis merupakan
patokan. Pada pengukuran garis pertama disebut
pandangan belakang dan garis lainnya merupakan
pandangan muka. Jadi sudut arah adalah sudut yang
dibentuk oleh garis pandangan belakang dan pandangan
muka dihitung searah jarum jam. Lihat Gambar 7.
Arah Garis adalah sudut horizontal yang dibentuk oleh
garis tersebut dengan garis patokan. Arah garis disebut
Azimuth jika garis patokan sama dengan meridian bumi
dan tetap disebut arah seandainya garis patokan ditentukan
sendiri.
T,^ " Titik yang telah dikeuhui tingginya dari permukaan laut
t, = pembacaan mistar belakang
t2 = pembacaan mistar muka
Tgb = tinggi garis bidik
TB = Tinggi titik B dari permukaan laut
Gambar S Letak
alat dibelakang
dua rambu
TB = TA + (-t)
t2 = Pembacaan pada rambu B
tt = Pembacaan pada rambu A
't = Perbedaan tinggi titik A dan B (tanda - menunjukkan
arah menurun)
TB = Tinggi titik B dpi
TA = Tinggi trtik A dpi
1 1

14. KABAR
JKPP g
A
c
/
V / AB = pandangan belakang
V' 6C = pandangan muka
ABC = a = sudut arah
Gambar 7. Sudut arah
u U 45° /
U60°
B ,
^ T
SBO' / SIO"
B '
s T
Gambar 9. True bearing
^ ^ ^ ^ B
J
A . . ^ - ^ ' ' ^ B A = OLAB+ 180°
ttBA
Gambar 8. Arah garis
Azimuth adalah sudut arah yang dibentuk oleh garis me-
ridian bumi dengan garis bidik yang merhotong garis me-
ridian pada titik tempat membidik. Dua jeni$'azimuth:
1. Tare Bearing yaitu sudut lancip yang dibentuk oleh
garis meridian bumi dengan garis bkiik. Pengukurannya
dihitung dari meridian Utara dan Selatan kearah Barat
atau Timur.
2. Azimuth yaitu sudut antara sebuah garis dengan garis
Utara-Selatan bumi yang dinyatakan dalam besaran
sudut 0° - 360° atau 0» - 400^ dengan arah pengukuran
ke kanan (ke Timur) atau ke kiri (ke Barat) sesuai dengan
jenis alat kompas yang dipergunakan.
Deklinasi adalah sudut penyimpangan dari arah jarum
magnit terhadap Utara-Selatan bumi yang sesungguhnya
karena pengaruh medan magnit bumi.
Local Attraction adalah keadaan gaya tarik setempat karena
pengaruh lokal, biasanya terjadi di daerah pegunungan
karena pengaruh bahan tambang dan deposit mineral.
Alat pengukur sudut arah :
1. Kompas (kompas tangan/saku, kompas Silva, kompas
Staff, kompas Brunton)
2. Cermin segitiga
3. Prisma
4. Lingkaran datar
Sosrodarsono, S. 1983. Pengukuran Topografi dan Teknik
Pemetaan. Pradnya Paramita, Jakarta.
Suparman, D.S. 1979. Dasar-dasar Pengukuran Wilayah
dan Pemetaan Hutan Bagian I. Fakultas kehutanan IPB,
Bogor. (utami) •
1 2

15. KABAR
JKPPg
LAUT JUGA DIPETAKAN
Seperti halnya di daratan, konflik keruangan di wilayah laut
tidak kalah peliknya dan seringkali masyarakat selalu pada
pihak yang lemah. Konflik ini terjadi karena ketidak-jelasan
wilayah kelola negara dengan wilayah kelola rakyat. Yang
ada selama ini hanya klaim-klaim sepihak dari keduanya.
Sekali lagi, Pemetaan partisipatif sebagai langkah cerdas.
Menurut Ita Teteregoh, Proses pemetaan laut tetap
berpegang pada prinsip-prinsip gerakan pemetaan
partisipatif. Dalam arti, tetap mengutamakan keterlibatan
masyarakat dalam keseluruhan proses. "Masyarakat
diharapkan mampu mengikuti proses tersebut dengan
memberikan kontribusi dalam pemetaan kampung
mereka", ujar staf bidang pemetaan dan GIS Yayasan Kelola
Manado.
Tujuan pemetaan laut? Enci — begitu Ita dipanggil —
mengaharapkan masyarakat lokal bisa memanfaatkan
sumberdaya laut mereka secara berkelanjutan.
Selain itu, kata Enci, masyarakat bisa mendokumentaslkan
wilayah adat mereka, khususnya di laut. Enci
mencontohkan Liwua. Masyarakat Sawang Kecamatan Siau
Timur, menjaga suatu lokasi yang sebelumnya tidak memiliki
karang yang bagus. Namun, dengan pemahaman yang
diberikan, akhirnya ada suatu lokasi yang dijaga bersama
demi keberlanjutan kehidupan organisme laut di tempat
itu (i/Wua;red).
Contoh lainnya adalah di kampung Alungbanua Pulau
Bunaken. Masyarakat Alungbanua sejak tahun 1994, sudah
memiliki Kesepakatan menentukan suatu lokasi sebagai
"lokasi tabungan". Lokasi di wilayah pesisir Alungbanua
ini dilindungi untuk tidak dimanfaatkan sekarang, tetapi
untuk anak cucu mereka.
Masih menurut Enci, masyarakat Alungbanua, secara
bersama menyusun perencanaan kampung, termasuk pola
pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dia
mencontohkan, pemanfaatan bakau, pemanfaatan wilayah
tangkapan, ataupun lokasi nyare sebagai tempat aktivitas
masyarakat (manengkel) pada saat air surut.
"Kami telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemetaan
partisipatif", kata Enci. Wilayah itu antara lain: Kampung
Alungbanua Pulau Bunaken, Kampung Tiwoho, Kampung
Arakan, Kampung Bango, Pulau Mantehage, Kampung
Kakorotan Kec. Nanusa Sangihe Talaud, Kampung Sawang
Kec. Siau Timur Sangihe Talaud, Kampung Talise Kec.
Likupang (diminta untuk memfasilitasi), Kampung Blongko
Kec. Tenga (diminta untuk memfasilitasi), Kampung Buyat
Kec. Bolaang Mongondow, Kampung Bulalo Kecamatan
Kwandang Kab. Gorontaio, Kampung Boalemo dan
Kecamatan Kwandang. Namun, Enci tidak merinci secara
jelas luas wilayah tersebut.
Apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjaga
daerah laut yang telah dipetakan? "Masyarakat berusaha
untuk tetap pada kesepakatan yang telah dibuat bersama
pada saat kegiatan pemetaan kampung", kilah Enci.
Alasannya, ancaman itu bisa datang dari pihak luar seperti
pemerintah, pemodal kampung tetangga.
Enci mangaku, sempat menemui beberapa kendala dalam
proses pemetaan di beberapa wilayah. Kendala itu seperti
masyarakat tidak siap, dan kurangnya sosialisasi, dan
beberapa lokasi yang masyarakatnya sulit memahami
materi atau teknis pemetaan. Selain itu, kata Enci, ada di
antara masyarakat kampung yang sudah "tercerabut"
(melihat sebagai proyek) dan menjadi provokator di
kampung. "Tapi itu adalah pengalaman yang berharga",
katanya.
Enci juga menemukan beberapa pengalaman lucu dalam
pemetaan di beberapa kampung. Ita mencontohkan, or-
ang kampung yang sangat bangga bisa menggunakan
Global Positon System (GPS).
Peran pemerintah, terlihat dalam beberapa kegiatan
pemetaan yang difasllitasi Yayasan Kelola. Misalnya Bupati
Gorontaio yang menghimbau setiap Camat membuat
permohonan pemetaan kampung ke Yayasan Kelola.
Tetapi, kata Enci, ada beberapa kepentingan
terhadap pemetaan tersebut. Ada lokasi yang ingin
menjadikan peta itu sebagai alat untuk advokasi kebijakan
atas HPH yang ada di lokasi masyarakat. Tetapi, ada juga
yang hanya ingin mengetahui luas kampung mereka.
"Secara non formal, kegiatan pemetaan partisipatif di
daerah Gorontaio diakomodir oleh pihak pemerintah,
sebagai bagian dari penataan ruang kampung masyarakat",
jelas Enci. Lainnya, di daerah Sangihe Talaud, khususnya
wilayah Kakorotan. Pemerintah mengakui, dengan adanya
peta lokasi adat di sana, masyarakat akan lebih menjaga
dan tetap mempertahankan adat istidat yang sedari dulu
ada di kampung mereka.
Menurut Enci, secara umum, kegiatan pemetaan
partisipatif di Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontaio, masih
perlu untuk sosialisasi. "Walupun daerahnya sudah
dipetakan, sosialisasi itu tetap penting untuk semua pihak",
kata gadis dengan nama lengkap Ita Teteregoh ini.
13

16. TOT PEAAETAAN PARTISIPATIF
REGIO SULAWESI
Sejak tahun 1996 JKPP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas metodoiogi pemetaan
partisipatif untuk tingkat dasar Berbagai kegiatan magang dan berbagai kegiatan regional training telah
diselenggarakan. Beberapa kegiatan regional training pun telah telah dilakukan di region Sulawesi. Pada saat ini
seluruh anggota JKPP di region Sulawesi telah memiliki fasilitator-fasilitator pemetaan partisipatif yang secara
terus-menerus bekerja bersama masyarakat menyelenggarakan pemetaan partisipatif. Para fasilitator pemetaan
partisipatif itu tentunya memerlukan wahana refleksi, penyegaran dan peningkatan kapasitas. Untuk tujuan ini
Training of Trainers (TOT) Pemetaan Partisipatif Region Sulawesi yang diselenggarakan di Kendari pada tanggal 10
- 19 Maret 2001. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Yayasan Suluh dan JKPR
Tujuan TOT Pemetaan Partisipatif adalah meningkatkan kekayaan perspektif, meningkatkan kekayaan teknis dan
metodoiogi pemetaan partisipatif, dan meningkatkan kemampuan fasilitasi dan desain pelatihan pemetaan
partisipatif. Peserta TOT Pemetaan Partisipatif Region Sulawesi diikuti oleh seluruh anggota JKPP di Sulawesi.
Forum Petaupan Katouan (FPK) Sulut, Yayasan Kelola (Sulut), Yayasan Tanah Merdeka (Sulteng), Yayasan Evergreen
Indonesia (Sulteng), Yayasan Remappala (Sulteng), Yayasan Toloka (Sulteng), Yayasan Bumi Sawerigading (Sulsel),
Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia (Sulsel), dan Yayasan Suluh (Sultra) mengirimkan anggotanya untuk mengikuti
kegiatan ini.
Materi-materi dan diskusi-diskusi sangat padat mewarnai TOT Pemetaan Partisipatif. Berbagai materi pengkayaan
perspektif sangat tajam mewarnai kegiatan ini; Negara, globalisasi, kebijakan sumberdaya alam, praktek-praktek
pemanfaatan sumberedaya alam. Materi-materi pengkayaan metodoiogi pemetaan partisipatif juga tidak kalah
menariknya; peningkatan kapasitas teknis, diskusi tentang capaian pemetaan partisipatif di Sulawesi, dsb. Sesi-
sesi terakhir adalah bagaimana meningkatkan kapasitas fasilitasi proses pemetaan dan juga teknik menyusun
kurikulum pemetaan partisipatif. Selama di Kendari para peserta kegiatan ini sempat mengunjungi Masyarakat
Adat Moronene yang tinggal di dalam Taman Nasional Rawa Aopa Watumohay (TNRAW). Masyarakat Adat
Moronene pada saat ini sedang berjuang agar keberadaannya di dalam TNRAW mendapatkan pengakuan.
Pemetaan Partisipatif sudah cukup kuat menjadi wacana berbagai pihak. Akan tetapi itu semua belum memadai
dan masih memerlukan percepatan di masa mendatang. Pemetaan partisipatif adalah salah satu solusi untuk
mengidentifikasi berbagai teritori masyarakat adat menuju perjuangan panjang tegaknya kedaulatan masyarakat
adat. Para peserta TOT Pemetaan Partisipatif Region Sulawesi akan menjadi pelatih-pelatih pemetaan partisipatif
yang diharapkan akan mempercepat gerakan pemetaan partisipatif di region Sulawesi, (ganden).•
Produk komunikasi ini dimungkinkan karena bantuan yang diberikan kepada BSP-Kemala oleh USAID Global
Bureau, sesuai dengan Grant Number DHR-5554-A-00-8044-00. Pendapat di dalamnya adalah milik penulis
dan tidak mencerminkan pandangan-pandangan USAID.