Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD Gunungkidul 2024

1. Rapat Koordinasi Kerjasama UGK dengan Pemkab Gunungkidul
Penyusunan RKPD Kab. Gunungkidul 2024
Universitas Gunung Kidul
Kondisi dan Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Ranwal RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Januari 2023

2. Sistematika Paparan
Penguatan Pencapaian SDGs
6
Sekelumit tentang RKPD
1 Kinerja Birokrasi
7
“Hutang” Kinerja Tahun 2024 dan
Prioritas Nasional Tahun 2024
2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
8
Kondisi Makro Ekonomi Daerah
3 Kondisi Stunting
9
Kondisi Kemiskinan
4 PengembanganSektor Pariwisata
10
Perkembangan Kondisi IPM
5 KemampuanKeuanganDaerah
11

3. Apakah RKPD?
• RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
• RKPD = Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah,
• RKPD ditetapkan dengan Perkada,
• RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat:
 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah,
 Prioritas Pembangunan Daerah, serta
 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,
yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
• RKPD menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta LKPj, LPPD,
dan ILPPD
Perencanaan
RPJMD
RKPD
KUA PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman Penysnan
RKA-SKPD
RKA-PD
APBD
Renstra
PD
Renja
PD
RKP
Permendagri
ttg Penyusu-
nan APBD
Pnjbaran APBD
Evaluasi RAPBD
& R Penjb APBD
R Pj. APBD
Pmbhasan RAPBD

4. Penyusunan RKPD untuk Mewujudkan Target Kinerja RPJMD
Disinergikan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi
20
Tahunan
5
Tahunan
1
Tahunan
5
Tahunan
Tiap
OPD
1
Tahunan
Tiap
OPD

5. “Kembali dari Masa Depan, Menyusun Rencana Aksi Pencapaiannya”
Posisi RKPD Tahun 2024
Tema Bangda 2022
“Percepatanpemulihan
ekonomi daerah untuk
meningkatkantaraf
hidup masyarakat
tahun 2022”
Tema Bangda 2023
“PeningkatanKondisiEkonomi Daerah
Dan LayananDasar MelaluiPenguatan
UMKM, Pembangunan SektorUnggulan,
Investasi,Pembangunan Infrastuktur, Dan
PeningkatanKualitasSDM”
Tema Bangda 2024
“. . . .”
Apa tema bangda 2024 yg
diusulkan akademisi UGK?
Tema RKP
2024
Tema RKP
DIY 2024
Tema POKPIR
DPRD 2024
Isu Strategis 2024
(Hasil Kajian UGK)

6. Indeks Daya Saing Daerah Gunung Kidul
4 Aspek  12 Pilar  23 Dimensi  78 Indikator  Kuesioner
No Aspek Nilai
1
Faktor Penguat /
Enabling Environment
2.8660
2
Sumber Daya Manusia /
Human Capital
2.4380
3 Faktor Pasar / Market 2.6040
4 Ekosistem Inovasi 1.6130
Skor/Nilai Indeks 2.3800
No Pilar Nilai
1 Kelembagaan 3.05
2 Infrastruktur 3.58
3
Perekonomian
Daerah
1.96
4 Kesehatan 2.37
5
Pendidikan dan
Keterampilan
2.50
6
Efisiensi Pasar
Produk
1.42
7 Ketenagakerjaan 3.00
8 Akses Keuangan 3.00
9 Ukuran Pasar 3.00
10 Dinamika Bisnis 1.00
11 Kapasitas Inovasi 1.59
12 Kesiapan Teknologi 2.25
No Dimensi Nilai
1 Tata Kelola Pemerintahan 3.60
2 Keamanan dan Ketertiban 2.50
3 Infrastruktur Transportasi 2.50
4
Infrastruktur Air Bersih
dan Kelistrikan
4.67
5 Keuangan Daerah 1.50
6 Stabilitas Ekonomi 2.43
7 Kesehatan 2.37
8 Pendidikan 3.00
9 Keterampilan 2.00
10 Kompetisi Dalam Negeri 0.25
11 Pajak dan Retribusi 3.00
12 Stabilitas Pasar 1.00
13 Ketenagakerjaan 4.33
14 Kapasitas tenaga kerja 1.67
15 Akses Keuangan 3.00
16 Ukuran Pasar 3.00
17 Regulasi 2.00
18 Kewirausahaan 0.00
19
Interaksi dan
Keberagaman
2.67
20
Penelitian dan
Pengembangan (R & D)
2.10
21 Komersialisasi 0.00
22 Telematika 4.50
23 Teknologi 0.00
Sumber: https://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id/
IDSD Gunungkidul = “SEDANG”
yaitu: 2,38 dalam rentang 1 – 2,5

7. Sistematika
RKPD

8. Target RPJMD (2020-2025) dan “Hutang” Kinerja untuk Tahun 2024
• Kegiatan OPD harus lebih tepat syarat
yaitu tepat waktu; tepat lokus
(lokasi); tepat fokus; tepat anggaran;
dan tepat bentuk,
• Mengurangi bottle-neck utk
optimalisasisektor pariwisatadan
BUMDes,
• Optimalisasisinergitasvertikaldan
horizontalserta pengendalian
kegiatan,
• Optimalisasikontribusikomunitas,
CSR, dan Pemberdayaan Masyarakat,
• OptimalisasikontribusiDIY khususnya
bidang pelayanandasar(Standar
Pelayanan Minimal)dan
penanggulangankemiskinan.

9. Isu Strategis Nasional
Pengurangan Resiko Bencana
6
Percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem
1 Pasokan energi dan pangan
7
Penanganan stunting
2 Peningkatan kualitas SDM
8
Pemulihan ekonomi pasca
pandemi covid-19
3 Reformasi birokrasi
9
Middle income trap
4 Pilpres dan pilkada serentak
tahun 2024
10
Percepatan pembangunan
infrastruktur
5 Perencanaan Pembangunan
JangkaPanjang 2025-2045
11

10. Arahan Gubernur DIY untuk RKPD 2024
Gubernur kembali mengingatkan kepada seluruh komponen dan stakeholder di DIY, agar
dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 untuk memperhatikan
ukuran-ukuran ketercapaian PANCA MULIA, yang meliputi:
1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan;
2. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan;
3. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram;
4. Kehidupan ekonomi yang layak;
5. Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), dan
6. “Good-governance” pada berbagai tingkatan.
Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/berita/detail/kickoff-penyusunan-rkpd-diy-2024

11. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Gunungkidul
PerekonomianGkidul tumbuh cepat pasca
pandemi Covid-19
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Gkidul 2017-2021
5,01 5,16
5,34
-0,69
5,22
5,26
6,20
6,59
-2,68
5,53
2017 2018 2019 2020 2021
Gkidul DIY
GKidul
DIY
Posisi PerekonomianDaerah
Gunungkiduldi DIY, 2021
Gunungkidul berada di kuadran 3; kontribusinya padaPDRB
DIY relatif rendah dan tumbuh lebih lambatdari DIY
Kontribusi < 20% Kontribusi > 20%
Kontribusi Rendah tapi
Tumbuh Cepat
Kulonprogo
Kontribusi Tinggi dan
Tumbuh Cepat
Kota Yogya
Bantul
Growth
>
5,53%
Kontribusi Rendah dan
Tumbuh Lambat
Gunungkidul
Kontribusi Tinggi tapi
Tumbuh Lambat
Sleman
Growth
<
5,53%

12. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektoral
Perekonomian Kabupaten Gunungkidul 2021
Sektor yang berkontribusi terbesar pada PDRB ADHK
adalah:
1. Pertanian,Kehutanandan Perikanan = 20,17%,
2. Informasi dan Komunikasi = 13,45%,
3. Konstruksi= 9,21%,
4. PerdaganganBesardan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor= 9,12%

13. Trend Kontribusi PKRT dan PKP
dalam Perekonomian Gunungkidul 2016-2021
• Perekonomian terutama
didorong oleh PKRT
(Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga) antara
69,42% – 71,47%
• Kontribusi PKP (Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah)
cenderung dalam kisaran
16,28% - 16,79%
• Konsumsi RT dan PKP yang
dibelanjakan di Gkidul, dan
untuk produk yang
dihasilkan oleh Gkidul, akan
memberikan dampak
pengganda bagi
perekonomian Gkidul.

14. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah
InfrastrukturYansar
• Akses perumahan dan
Permukiman Layak, Aman,
dan Terjangkau
• Pengelolaan Air Tanah dan
Air Baku Berkelanjutan,
• Penyediaan Akses Air
Minum dan Sanitasi Layak
dan Aman,
• Keselamatan dan Keamanan
Transportasi,
• Infrastruktur Ketahanan
Kebencanaan,
• Waduk Multiguna
(Modernisasi Irigasi).
Ekonomi
• Kawasan Industri
• Gunungkidul
sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus
Pariwisata
InfrastrukturEkonomi
Konektivitas
• Jalan Kabupaten
dan Jalan Desa
pendukung
konektivitas
pusat-pusat
pertumbuhan dan
DTW
• Mendorong Pusat
dan DIY untuk
Pengembangan
Aksesibilitas
(keluar dan
masuk) Wilayah
Gunungkidul
InfrastrukturPerkotaan
• Pengembangan Transportasi
Perkotaan
• Energi Berkelanjutan untuk
Perkotaan,
• Infrastruktur dan Ekosistem
TIK Perkotaan,
• Akases Air Minum dan
Sanitasi (Air Limbah
Domestik dan
Persampahan) Layak dan
Aman
• Akses Perumahan dan
Permukiman Layak, Aman
dan Terjangkau di Perkotaan
Pendanaan: Pusat | DIY | Gunungkidul | CSR |PPP | Komunitas | Stimulasi Partisipasi Masyarakat

15. Mendorong Sektor Pertanian: Model Korporasi Petani
dalam Pembangunan Sektor Pertanian dan Ketahan Pangan

16. Perkembangan Nilai Tukar Petani D.I.Yogyakarta
Sumber: BPS, BRS, No. 69/12/34/Th. XXIV, 1 Desember 2022
NilaiTukarPetani= salah satu indikator
untuk mengetahuikemampuan daya beli
petanidi pedesaan,
NTP juga menunjukkandayatukar(term
of trade) antaraproduk pertanianyang
dijualpetanidengan barang dan jasa
yang dibutuhkanpetanidalam
berproduksi ditambahkonsumsi rumah
tangga.
NTP<100 : Daya beli komoditas
pertanian (Petani) mengalami
penurunan.

17. Jenis Pengeluaran Penyumbang PDRB ADHK Gunungkidul
• Penyumbang utamadalam pembentukan
PDRB adalah pengeluaran rumah tangga,
PMTB, dan pengeluaran sektor pemerintah,
• Jika seluruh pengeluaran masyarakatdan ASN
Gkidul dibelanjakan di Gkidul untuk komoditas
yang dihasilkan Gkidul, maka dampak
penggandanyadapat meningkatkanintensitas
LPE,

18. Kondisi Kemiskinan di Gunungkidul 2017-2022
Jumlah PendudukMiskin (Ribu Jiwa)
di Daerah Istimewa Yogyakarta,2022
Jumlah Penduduk Miskin di Gkidul (127,61)masih
tinggi, tetapi lebih sedikit dibanding Bantul (138,66)
Persentase Pddk Miskin (P0) dan Garis Kemiskinan
di Kab. Gkidul 2017 - 2022
Garis kemiskinan dinaikkan, tetapi P0 menurun; dari
17,69%(2021)menjadi 15,86%(2022)
ribu jiwa

19. Tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)
di Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2017-2022
Tingkat Kedalaman Kemiskinan(P1) semakinmenurun. Artinya
Reratapengeluaranpendudukmiskin semakin mendekati GK
Tingkat Keparahan Kemiskinan(P2) semakin menurun. Artinya
ketimpanganpengeluaranpendudukmiskin semakin mengecil
• Perlu upayapercepatanrealisasi paradigma
“Desa Membangun dan Membangun Desa”,
untuk peningkatanKUALITAS PERTUMBUHAN
yaitu: Pro-Growth yang sekaligus Pro-Poor,
Pro-Jobs, Pro-Environment,
• Disinergikandengan komitmen nasional
untuk percepatanpencapaiantarget SDGs
Desa di Gkidul,
• Membangun Desa TanpaKelaparandan
Kemiskinan;Desa Peduli Kesehatan;Desa
Peduli Pendidikan;Desa Ramah Perempuan;
Desa Ekonomi Tumbuh Merata; Desa Peduli
Lingkungan;Desa Berjejaring; Desa Tanggap
Budaya.
• Penguatankinerja TKPKD dalamKORBINWAS
Taskin.

20. Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem
di Kab/Kota DIY, Tahun 2021-2022 (Survey BPS)
Sumber: Materi ForumTematik Disabilitas, Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan, Rabu, 15 Februari2023
Dalam Persentase Dalam ribu jiwa

21. Sumber: Materi ForumTematik Disabilitas, Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan, Rabu, 15 Februari2023

22. Fokus
Pengembangan
Kawasan
di
Kabupaten
Gunungkidul 7 Kapanewon di Gkidul
dlm Prioritas DIY untuk
Taskin:
1. Saptosari,
2. Tepus,
3. Gedangsari,
4. Ponjong,
5. Nglipar,
6. Playen,
7. Karangmojo
Zona Saptosari-Purwosari
Kawasan wilayah utara
Zona peg
Ponjong
Zona Girisubo

23. Persentase Penduduk Gunungkidul
Menurut Gol. Pengeluaran Perkapita dlm Sebulan (%), 2020
Sumber: BPS Gkidul, diolah

24. Proporsi Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2020
Proporsi BUKAN Makanan= 48,14
Proporsi Makanan =51,86
Sumber: BPS Gkidul, diolah

25. Penguatan Kinerja SDGs Desa untuk Pertumbuhan yang berkualitas di GKidul
Pro-Growth sekaligus Pro-Poor, Pro-Jobs, Pro-Environment
Penyempurnaan
Perlindungan
Sosial
Akses Maskin
pada Yansar
Pemberdayaan
Maskin
Klaster 1: Bansos Terpadu
Berbasis Keluarga
Klaster 2: Nangkis Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat
Klaster 3: Nangkis Berbasis
Pemberdayaan UMK
Komitmen pada
Pembangunan
Inklusif
Monitoring
dan
Evaluasi
(Knowledge
Management)
Optimalisasi
Potensi Kesos

26. Rasio Gini: Ketimpangan Pengeluaran Penduduk
• Di tahun 2021, ketimpanganpengeluaran
pendudukGkidul (rasio gini) ada dalam kategori
sedang (0,3 ≤ G ≤ 0,5) yaitu sebesar 0,323,
• Dari tahun 2018 hingga 2021, tingkat
ketimpanganmenurun sangat perlahan,
• Kegiatan OPD harus lebih sinergis dan tepat
syarat (tepat lokus, tepat waktu, tepat fokus,
tepat target group, tepat perencanaandan
penganggaran) untuk mendorong pola
pertumbuhanyang berkualitasyaitu pro-poor,
pro-job, pro-growth dan pro-environment,
• Rekomendasi dari TKPKD perlu dioptimalkan utk
meningkatkankualitaspertumbuhan.

27. Perkembangan Status Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Gunungkidul 2016-2022
• Statusperkembangan PembangunanManusia (IPM)
di Gkidul cenderung meningkat perlahan,
• Dihitung secara sederhana, reratakenaikan IPM
Gkidul sebesar 0,0076denganstandar deviasi 0,96
(tidak variatif)
• Di tahun 2016nilai IPM Gkidul sebesar 67,82dan di
tahun 2022naik menjadi 70,96= “Tinggi”
• Namun perkembangan IPM di Kab. Gkidul masih lebih
rendah dibanding kab/kota lain lingkup DIY
• Gap antaraIPM Kota Yogya dan Gkidul cukup tinggi;
artinya ketimpangan antardaerahdi DIY masih tinggi.
• Rerata kenaikan IPM lebih tinggi di Gkidul dibanding
kab/kota lain; namun tidak signifikan (0,0076di
Gkidul dan 0,0070di Kprogo).
Umumnya, setelah mencapai nilaitertentu, kenaikanIPM cenderung rendah;kecuali ada kejadianluar biasa di daerah
Sumber: BPS, diolah

28. Perbandingan Kondisi Komponen Pembentuk
IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta 2022
UHH
HLS
(Tahun)
RLS
(Tahun)
Pengeluaran
Perkapita
5 Gunungkidul 70,96 74,23 13,33 7,31 9.874
4 KulonProgo 75,46 75,28 14,38 9,17 10.511
DIY 80,64 75,08 15,65 9,75 14.482
3 Bantul 80,69 73,90 15,48 9,59 16.002
2 Sleman 84,31 75,00 16,76 10,94 16.683
1 Kota Yogyakarta 87,69 74,83 17,61 11,89 14.482
Komponen Pembentuk IPM
IPM
Kab/Kota
No Urut
IPM
Ketimpangan
AntarDaerah
Ketimpangankondisi Pembangunan Manusia di DIY masih tinggi, terutama di KabupatenGunungkidul.
Perlu upaya peningkatan sinergi vertikal dan horizontal termasuk dengan sektor swastadan masyarakat.
Sumber: BPS, diolah
Sumber: BPS, diolah
Kondisi IPM Tahun 2022 Kondisi Komponen IPM Tahun 2022

29. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
di Kab. Gunungkidul, 2020
• Statuspembangunangender di kabupatenGunungkidul
relatif rendah dibandingkab/kotalain di DIY
• Di tahun 2020, nilaiIPG Gkidul jauh di bawah angka 100,
yaitu 84,73. Artinya:di Kab. Gkidul, pembangunangender
relatif timpang,
Ketimpanganitu berarti nilaiIPM perempuan lebih
rendah dibandingnilaiIPM laki-laki(IPG < 100)
• Di tahun 2020, saat IPG rendah (IPM perempuan lebih
rendah), jumlah pendudukperempuan (377.838 jiwa)
justru lebih banyakdaripadajumlahpenduduklaki-laki
(369.323); Sex Ratio sebesar 97,75 (< 100)
• Selisih (gap) nilai IPG tertinggi (Kota Yogya) dan IPG
terendah (Kab Gkidul) juga cukup tinggi; artinya
ketimpanganpembangunangender antardaerahdi DIY
masih tinggi. L
P
IPM
IPM
IPG 



Perempuan
Pddk
laki
-
Laki
Pddk
Ratio
Sex
Sumber: BPS, diolah

30. Optimalisasi Reformasi Birokrasi
Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun 2024
No Pemerintah Daerah 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. DIY CC B A A A AA AA AA AA AA
2. Kota Yogyakarta C CC B B BB BB BB A A A
3. Kab. Bantul CC B B B BB A A A A A
4. Kab. Sleman C C B B BB A A A A A
5. Kab. Kulon Progo C C B B BB A A A A A
6. Kab. Gunungkidul CC CC CC CC B BB BB BB BB BB
Perkembangan NilaiSAKIP Kab GunungKidul,2012 - 2021
Sumber: https://www.BPKP.go.id/diy/konten/1858/lakip-pemerintah-daerah
• Kualitas penerapan SAKIP di Kab.
Gunungkidul sudah semakin lebih
baik,
• Namun dibanding dengan Kab/Kota
lain lingkup DIY, kinerja penerapan
SAKIP Kabupaten Gunungkidul masih
harus dioptimalkan.
• Target NILAI SAKIP pada akhir
RPJMD (2026) sebesar 83,50 = A.
Rekomendasi:
• Menurut Permenpan 88 tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, seluruh komponen SAKIP harus di-ada-kan, sesuai
standar per-UU-an, serta TELAH dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tiap OPD di tahun yang akan datang.
• Perlu optimalisasi peran tiap ASN di semua OPD sebagai AGEN PERUBAHAN dan KADER SAKIP

31. 74,07
2,08
TPAK
TPT
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gunungkidul 2022

32. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gunungkidul 2022
Sumber: BPS Gunungkidul, 2023, diolah
100
thn)
64
-
(15
Kerja
Usia
Pddk
Kerja
Angkatan
)
(
Kerja
Angk.
i
Partisipas
Tingkat 



TPAK 100
Kerja
Angk.
an
Penganggur
)
(
Terbuka
an
Penganggur
Tingkat 



TPT

33. No Puskesmas Desa
Jumlah Keluarga
Beresiko Stunting
Jumlah Anak Stunting
(Pendek dan Sangat Pendek)
1 GEDANGSARI I Ngalang 1.052 29
2 SAPTOSARI Krambil Sawit 974 29
3 TANJUNGSARI Kemadang 904 30
4 PONJONG I Sidorejo 1.075 34
5 TEPUS I Sidoharjo 986 35
6 KARANGMOJO I Karangmojo 988 36
7 SAPTOSARI Planjan 928 37
8 SAPTOSARI Kepek 993 37
9 WONOSARI II Kepek 1.256 40
10 PURWOSARI Giripurwo 1.197 45
11 GEDANGSARI I Hargo Mulyo 939 46
12 WONOSARI II Piyaman 1.134 46
13 SAPTOSARI Kanigoro 1.084 49
14 NGAWEN II Sambirejo 889 64
15 WONOSARI II Karang Tengah 1.105 64
16 TEPUS II Purwodadi 1.194 69
17 TEPUS II Tepus 1.481 75
18 SEMIN I Semin 1.316 80
19 WONOSARI II Wonosari 897 86
20 PALIYAN Karang Asem 962 87
21 GEDANGSARI II Tegalrejo 1.142 99
22 KARANGMOJO II Bejiharjo 1.688 106
24.184 1.223
Jumlah
Kondisi
Stunting
di
Gunungkidul
Tahun
2022
Stunting:
masalah
kurang
gizi
kronis
yang
berlangsung
lama
pada
balita
Sumber:
https://www.youtube.com/live/B8vmC78hJqo?feature=share&t=5187

34. Peningkatan Kinerja Sinergitas Vertikal dan Horizontal
untuk PenangananStunting di Gkidul

35. Pariwisata Kab. Gkidul: Potensi Penarik Daya Beli
untuk Peningkatan Multiplier Effect dalam Pengembangan Wilayah
Jumlah Kunjungan
Wisnu Wisman
Pantai 103 60
Gua 112 13
3 Hutan
9 Bukit
Sungai 32 4
Air Terjun 16 4
Gunung / Pegunungan 41 8
Benda Cagar Budaya 435 -
Bangunan Cagar Budaya 45 -
Situs Cagar Budaya 129 -
Struktur Cagar Budaya 19 -
Perkampungan 1 1
19 Desa Budaya -
18 Rintisan Desa
Budaya
-
Upacara Tradisional 114 Upcr. Adat
12 Jenis, 808 Klmpk -
11 Jenis, 303 Klmpk -
Kolam Renang dan
Wahana Permainan Air
10 10
Flying Fox 7 7
Embung 3 4
Kesenian
Hutan dan Bukit 34
No
Jenis
DTW
Potensi DTW Jumlah
Telah
Dikembangkan
Kehidupan Adat dan
Tradisi Masyarakat
1
2
3 Buatan
Budaya
Alam
• DTW yang unik serta diketahui dan diminati banyak wisatawan
merupakan potensi untuk menarik daya beli pendorong
dinamisasi perekonomian,
• Manfaatpariwisata: PAD, PADesa, penerimaan bagi pengelola,
penerimaan bagi komunitas, pasar bagi UKM, intensitas
multiplier effect, berkembangnya kemitraan (forward and
backward linkages) intra dan inter sektoral,
• Jumlah kunjungan Wisnu dan Wisman 2021= 1.937.635jiwa
dng LOS (Lengthof Stay) yang masih = 0,91 (< 1 hari)
• Inovasi kebijakan perlu semakin disinergikan untuk
pengembangan 3A: Aksesibilitas (Accessibility),Amenitas atau
kenyamanan (Amenities) dan pengembanganfasilitas
pendukung (Ancillary Services),
• Perlu komitmen PemerintahPusat dan DIY terkait peningkatan
aksesibilitas ke DTW
• Dalam situasi sekarang,apakah hasil promosi DTW justru
timbulkan dampak lingkungan(mis: kemacetan, kenaikan
carbon footprint)?
Sumber: LAKIP Dispar Gkidul, 2021

36. Empat Pilar Utama Pembangunan Pariwisata
PILAR 1
KeunikanWisata
• Pengurutan spasial
tiap DTW utk
peningkatan keunikan
pengalaman wisata,
• Atraksi,
• Aksesibilitas dari, ke
dan di dalam tiap DTW,
• Infrastruktur dan
fasilitas lingkungan
tiap DTW,
• Sadar Wisata,
• Investasi pengem-
bangan tiap DTW.
PILAR 3
Industri Pariwisata
• Penataan usaha
kepariwisataan dan
usaha penunjang
kepariwisataan,
• Linkages (forward dan
backward) sektor
kepariwisataan,
• Pengembangan
kualitas industri
pariwisata,
• Diversifikasi produk
kepariwisataan.
PILAR 2
Promosi DTW
• Peningkatan cakupan
pasar tiap DTW,
• Integrasi Sistem
Informasi
Kepariwisatan,
• Citra masyarakat dan
lingkungan sekitar
DTW,
• Kemitraan dan
sinergisasi promosi
tiap DTW.
PILAR 4
Kelembagaandan SDM
• Koordinasi dan sinergi
antarstakeholders;
vertikal dan horizontal,
• Optimalisasi kuantitas
dan kualitas SDM,
• Standarisasi kualitas
pendidikan
kepariwisataan.
Sumber: Modifikasi dari C. Morar, “Tourism Development Based on European and National Funding Programs in the Bihor County’s Disadvantaged Mining Areas”

37. Indeks Demokrasi DIY
Sumber: BPS, diolah
Kondisi pembangunan kesatuan bangsa dan politik (proksi IDI DIY) di DIY sudah
semakin lebih baik. Nilai IDI di tahun 2020 = 81,59 jauh di atas rerata IDI Inonesia

38. Bagaimana Kapasitas Fiskal Daerah dan Sumber Pendapatan
Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2022?
Sumber: LRA Kab. Gunungkidul 2022, unaudited
Proporsi dan Nilaitiap Jenis Pendapatan
dari Total Pendapatan Daerah (%), 2022
Kategori KapasitasFiskal Daerah
Kab. Gunungkidul
Kat:
Rendah
Kat:
Sedang
Kat:
Rendah
Sumber: RPJMD dan Permenkeu 193/PMK.07/2022 tentang Peta
Kapasitas Fiskal Daerah
Rp. 1.474.380.919.383
Rp. 195.178.981.798
Rp. 189.640.744.871,67
Rp. 77.002.244.359,50
Rp. 30.236.710.833,65
Rp. 16.569.133.085,04
Rp. 5.599.601.000
Kapasitas FiskalDaerah (KFD) : kemampuan keuangan daerah yg dicerminkan dari SELISIH antara [pendapatandaerahdanpenerimaanpembiayaan]
DIKURANGI [pendapatanyg penggunaannyasudahditentukan+ BelanjaWajib Mengikat +pengeluaranpembiayaan]

39. Kapasitas Fiskal Kabupaten Gunungkidul 2022
Kapasitas Fiskal Daerah Gunungkidul juga masih dalam kategori RENDAH (tahun 2020)
1. Rekomendasi Sisi Pendapatan Daerah
• Kebijakan inovatif utk intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tanpa menambah
beban bagi masyarakat;
• CSR (Corporate Social Responsibility);
• Optimalisasi kinerja BUMD;
• Optimalisasi potensi kesejahteraan sosial seperti ZIS (Zakat, Infak, Sodaqoh) dan Peran
Komunitas.
• Pemanfaatan aset-aset Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus untuk mengungkit
dinamika perekonomian.
2. Rekomendasi Sisi Belanja Daerah
• Menghidupkan kepedulian penghematan (cost awareness);
• Penajaman Prioritas Daerah (pilihan kebijakan utk mengatasi akar masalah yang hanya dapat
diatasi oleh Pemda yang sekaligus berdampak pengganda bagi perekonomian);
• Bentuk kegiatan yang berorientasi Pemberdayaan Masyarakat utk mengurangi
ketergantungan masyarakat;
• Optimalisasi peran Pusat dan DIY dalam mendukung prioritas pembangunan Gunungkidul;
KapasitasFiskal Daerah (KFD) : kemampuan keuangan daerah yg dicerminkan dari SELISIHantara [pendapatan daerah+ penerimaan
pembiayaan]DIKURANGI[pendapatan yg penggunaannya sudah ditentukan+ Belanja Wajib Mengikat+ pengeluaranpembiayaan]

40. Nilai PAD Kab. GKidul, 2016-2021
(Milyar Rupiah
Sumber: BKAD, Laporan RealisasiAnggaran Gkidul, beberapa tahun
• Jenis penerimaan yang dominan
menyumbang PAD adalah: “Lain-lain PAD
yang Sah”
• Rerata kontribusi “Lain-lain PAD yang Sah”
dalam rentang 2016-2021 adalah 59,98
• Nilai Pajak Daerah (PD) tetap naik walau
ada Covid-19. Karna PD tetap harus dibayar
oleh wajib PD, walaupun tidak ada layanan
dari pemerintah akibat adanya Covid-19.
• Nilai PD selalu naik dan besaran proyeksinya
di 2024 tidak boleh sama seperti tahun
2023; minimal tunggakan PD harus dibayar
oleh wajib PD di tahun 2024.
• Nilai Retribusi Daerah turun drastis di masa
covid-19 (2019-2020) karna Retribusi
TERGANTUNG pada adanya masyarakat yg
menggunakan layanan retribusi ybs.

41. Pola Perubahan Jenis PAD Gkidul 2019-2020

42. Alokasi Belanja Daerah Gunungkidul 2022
Total Belanja Daerah = Rp 2.006.451.520.614
Sumber: LRA Kab. Gunungkidul 2022, unaudited

43. Rerata Tingkat Realisasi Jenis Belanja Daerah
• Rerata tingkat realisasi belanja Daerah
masih dibawah 100% (77,46%).
• Tingkat realisasi yang kurang dari 100%
dapat dipandang sebagaiadanya
penghematan Belanja Daerah.
• Di sisi lain, adanyasisa lebih itu
menunjukkan masih belum optimalnya
perencanaan pembangunan.
• Value for Money: jika dari awal selisih lebih
itu dimanfaatkan oleh program lain, maka
cakupan jenis dan kualitas pelayanan
publik dapat di tingkatkan.
Sumber: LRA Kab. Gunungkidul 2021 dan 2022, unaudited

44. Rerata Tingkat Realisasi Jenis Belanja Daerah, 2021-2022
Sumber: LRA Kab. Gunungkidul 2021 dan 2022, unaudited

45. Perkembangan Dana Insentif Daerah (DID) Gunungkidul
Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/
• DID adalahPenerimaan Daerah
Berbasis PenghargaanKinerja
(MilyarRupiah)
• AdanyaDID membuat Perlombaan
Kinerja sebagai sumber pendanaan
pembangunan
• Pemkab Gkidul perlu
mengoptimalkan inovasi dan
peningkatan kinerja untuk
meningkatkankapasitasfiskal
daerah.