Materi PELATIHAN ADVOKASI NASIONAL PPMI 2012 @ Pondok Pemuda, Ambarbinangun, Yogyakarta, 6-8 April 2012 by Hendrayana [LBH Pers]

1. ADVOKASI KEBEBASAN PERS
Oleh :
HE NDRAYA NA
L E MBAG A BA NTUA N HUKUM PE RS
J l. Kalibata Timur IV No. 10, Kalibata Pancoran, J aks el
Webs ite : www.lbhpers .org
PE L ATIHA N A DVOKA S I NA S IONA L
PE RHIMPUNA N PE RS MA HA S IS WA INDONE S IA
Balai Pemuda (Youth Hostel) Jogja , 6-8 April 2012

2. Pengertian Advokasi
 Kegiatan sistematis serta terorganisir untuk
mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya
perubahan prilaku dan kebijakan publik secara
bertahap maju
 Secara umum Advokasi dari kebahasaan berarti
Membela

3. Kenapa Pers Perlu di Advokasi ?
 Pers sebagai wujud kedaulatan rakyat & sebagai pilar
demokrasi keempat
 Pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
 Pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
 Pers memperjuangakan keadilan dan kebenaran

4. BENTUK ADVOKASI
 Advokasi Non Litigasi (luar pengadilan)
 Advokasi Litigasi (Pengadilan)

5. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pers
NON LITIGASI
UU Pers No. 40/1999, mengatur penyelesaian
sengketa pers di luar pengadilan :
 Hak Jawab
 Hak Koreksi
 Pengaduan ke organisasi profesi
 Pengaduan ke Dewan Pers

6. LITIGASI
Pedampingan dan pembelaan hukum mulai :
- Penyidikan di kepolisian;
- Penuntutan di Kejaksaan
- Pemeriksaan di Pengadilan :
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
& Mahkamah Agung

7. Advokasi Pers Mahasiswa
 Pendidikan dan pelatihan hukum media
 Pelatihan kode etik jurnalistik
 Pers Realese terhadap kasus presma
 Pendampingan dan pembelaan hukum

8. Hambatan Advokasi Pers
 Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
kebebasan pers
 Masih minimnya pemahaman penegak hukum terhadap
penyelesaian sengketa pers
 Penguasa yang alergi terhadap kebebasan pers/ anti kritik.
 Profesionalisme wartawan
 Kesejahteraan wartawan
 Banyak aturan yang represif

9. Perlukah pengaturan Pers Mahasiswa?
 UU Pers belum mengatur pers mahasiswa
 Dewan Pers bisa mengeluarkan surat keputusan/
surat edaran untuk perlindungan dan jaminan bagi
pers mahasiswa