2. Landasan hukum Pembangunan Bangunan Gedung Negara
1. UU NO. 28-2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
2. PP NO. 36-2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU 28-2002
3. PERMEN PUPR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG,
PENGKAJI TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN
4. PERMEN PUPR NO 02 THN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU
5. PERMEN PU NO : 25 THN 2007 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
6. PERMEN PUPR NO 19 THN 2018 TENTANG PENYELENGGARA IMB GEDUNG DAN SLF-BG
MELALUI LAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
7. PERMEN PUPR 22 THN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
8. PERMEN PU NO. 26 THN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
9. PERMEN PUPR NO 14 THN 2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN
GEDUNG
10. PERMEN PUPR NO 05 THN 2016 TENTANG IMB BANGUNAN GEDUNG
3. PENGERTIAN GEDUNG NEGARA
1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan
dinas yg menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dgn
sumber pembiayaan yg berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau
perolehan lainnya yg sah.
2. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan
mendirikan Bangunan Gedung Negara yg diselenggarakan melalui
tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan
pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan
bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yg sudah
ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
4. PCM/RPP
Pre Construction Meeting/PCM adalah juga disebut Rapat Pra
Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan
Konstruksi atau rapat yg dlakukan oleh para pihak yg
diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh ) hari
kerja setelah SPMK dikeluarkan/ditanda tangani oleh PPK, yg
bertujuan untuk :
1. PPK menguji kesiapan penyedia/kontraktor/konsultn konstruksi
dlm memulai pekerjaan sesuai kontrak
2. PPK menguji kebenaran organisasi yg ditawarkan
3. PPK menguji metode pelaksanaan, RMPK, RKK, RMLL, dll
4. Menguji kesiapan kontraktor/konsultn konstruksi terhadap
penguasaan pekerjaan sesuai kontrak dan dokumen lainnya.
5. PCM/RPP
Pre Construction Meeting/PCM adalah juga disebut Rapat Pra Pelaksanaan
Kontrak Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan Konstruksi atau rapat yg
dlakukan oleh para pihak yg diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu
7 (tujuh ) hari kerja setelah SPMK dikeluarkan/ditanda tangani oleh PPK, yg
bertujuan untuk, ……..lanjutan……. :
5. Penyamaan Persepsi terhadap seluruh ketentuan dok kontrak dan renc
Kendali Waktu,Mutu, Bahan, Alat, Tenaga Kerja Konstruksi dan Prosedur
Kerja.
6. Konfirmasi dari Penyedia terhadap desain dan Spec Untuk Kontraktor/KAK
Untuk Jasa Konsultan kepada PPK atau Kepada Konsultan Perencana.
7. Pembahsan Form2 Kendali Kerja Untuk Pekerjaan Konstruksi Yang
Disiapkan Oleh Kontraktor.
8. Capain dan kualitas PCM tergantung kemampuan PPK menerbitkan Surat
Undangan dan Isinya/Lampirannya
6. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Paling lambat 7 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan
sblm pelaksanaan pekerjaan harus sudah menyelenggarakan
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) yg dihadiri oleh :
1. Pengguna Jasa (PPK), bersama dgn
2. Penyedia,
3. Unsur Perancangan/Konsultan Perencana, dan
4. Unsur Pengawasan/Konsultan Pengawas/Konsultan MK ,
5. Unsur P3-K (sesuai Kebutuhan PPK unt proy skala besar)
7. Hal-hal yg dibahas dan disepakati dlm RPPK
Beberapa hal yg dibahas dan disepakati dalam Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak (PCM), meliputi:
a. Penerapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi):
1. RKK (Rencana Keselamatan konstruksi);
2. RMPK (Rencana Mutu Pekerjan Konstruksi); masih
menggunakan pedoman lama yaitu Permen PU No : 4/2009
tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM)
3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(RKPPL) (apabila ada); dan
4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada).
b. ……Rencana Kerja…..
8. Penerapan SMKK (Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi) :
Pengguna Jasa dapat mengacu pd hasil dokumen pek jasa
Konsultansi Konstruksi Perancangan dan/atau berkonsultasi
dgn Ahli K3 Konstruksi, menetapkan :
uraian pekerjaan,
identifikasi bahaya, dan
penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada
Pekerjaan Konstruksi.
• Dlm melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan
penerapan SMKK, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh Ahli K3
Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
9. b.…………lanjutan …Rencana Kerja;
c.Organisasi Kerja;
d.Tata Cara Pengaturan Pelaksn Pekerjaan
termasuk permohonan persetujuan memulai
pekerjaan;
e.Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, yg diikuti
uraian tentang metode kerja yg
memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
Hal-hal yg dibahas dan disepakati dlm RPPK
10. Pengum
Penetpn
Pemen
Lelang
max 6 hr krja
SPPBJ
max 14 hr krj
Tanda tgn
kontrak + dok
TMK
7hr kal
max
Maks 30 hr
kal tmt
SPMK, hrs
mobilisasi
STPP
100 %
Masa Pemel
Jaminan Pemel
5% x NK.
Jaminan Pelaks
5% x NK
Masa Berlaku Jaminan Pelaksn min
14 hari
kalendr
6 bln pek
permanen
3 bln pek semi
permanen
STAP
Max 14 hr
kalender
Jangka Wkt Pelaksn Pek
Jangka Waktu Kontrak
RPP / PCM
1. RMK *)
2. RKK
3. Orgns Kerja
4. Pengaturan Pelaksn
5. Jadwal pelaksn
6. Jadwal Pengad Mat, Mob . Alat + Personil
7. MC-0
*) Prog RMK
1. Renc Pelaks Pek (Method Statement);
2. Renc Pemeriks dan Uji/ITP;
3. Pengendalian Subpeny dan Pemasok.
SPMK
BA-STL
MC-0%
Kontraktr
boleh
masuk lap
MC-0, SCM,CCO, Review,Amand, dll
Rencana Mutu Kontrak (RMK)
Penjadwalan Kegiatan/ Schedulling
Maintenc/
Warranty
Persiapan & Pengorganisasian
SPPBJ
STPP
STAP
maks 10 th-konstr
Risiko , Klaim dan/atau Sengketa/Dispute
PENGENDALIAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
Persiapan awal
Bayar prestasi kerja
11. PPK as
PjPK
Tim Pendukung BU
sbg pengawas pek Kontraktor
Urusan
Tata
Usaha
Urusan
Keuangan
Direksi
Lapangan
(Tim Pengws Lap)
Panitia Peneliti
Pelaksn Kontr (P3-K)
PPHP
PA/KPA
Contoh Praktek : Organisasi
Kontrak Konstr
Konstr Non-K & MYC NON MYC
Tenaga Ahli/Tim Ahli
atau PPTK unt APBD
Sub Kontr
Salah satu faktor Kualitas Tim
tergantung bunyi SK yg
dibuat, tetapi tidak terikat
dng hub struktural
P 16/2018 Psl 11, PPK tetapkan
Tim Pendukang & Tim Ahli/ T. Ahli
12. Organisasi Penyedia/Kontraktor
Project Manager
DEPUTY PROJECT MANAGER
PERSONEL MANAGERIAL :
Untuk pekerjn kualifikasi usaha menengah dan besar
personel manajerial yg disyaratkan meliputi jabatan:
1. Manajer Pelaksanaan/Proyek,
2. Manajer Teknik 1 orang unt tiap bidang, sesuai
kebutuhan.
3. Manajer Keuangan, dan
4. Ahli K3 Konstruksi;
13. Ketentuan tentang Personel manajerial:
1. Personel manajerial sbgmn dimaksud di atas:
a.Hanya mensyaratkan 1 (satu) orang unt masing2
jabatan,
b.Untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, maka Manajer
Teknik yg disyaratkan dapat lebih dari 1 (satu) orang,
disesuaikan dgn kebutuhan. misal Ahli Geotek, Ahli
Struktur, Ahli Mekanikal, Ahli Geodesi, dll;
2. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja
(SKA/SKTK) untuk setiap personel yg disyaratkan,
dengan ketentuan :
14. b. Kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli
K3 Konstruksi, dan
c. Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan
SKTK;
5. Untuk pekerjaan yg memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi
kecil, sedang, dan besar diatur dgn ketentuan sbb: :
a. risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas
Keselamatan Konstruksi;
b. risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3
Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3
Konstruksi;
c. risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan Ahli Madya K3
Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3
Konstruksi.
Personel manajerial:
Ketentuan tentang Personel manajerial:
15. STRATEGI RENCANA KERJA PELAKSNAAN
1. Penerapan Rencana Kerja Pelaksanaan Pekerjaan,
2. Perencanaan Pengerahan dan Pemanfaatan
Sumberdaya :
a.Tenaga Konstruksi;
b.Bahan Konstruksi; supply changes manag
(SCM) /manajemen rantai pasok
c.Peralatan Konstruksi, Manual dan Mekanis atau
Elektrik
16. STRATEGI RENCANA KERJA PELAKSNAAN
3. Perencanaan Waktu dan Pengendalian Pelaksanaan
Kerja, bisa dipiilih menggunakan metode :
a. Barchart & curve S (BCCS)
b. Net Work Planning (NWP)
c. Vector Diagram (VIDI)
d. Lines Of Balance (LOB)
e. Critical Path Mehode (CPM)
f. Presedent Diagram Method (PDM)
g. Micro Soft Project (MS Pro)
17. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh
Pengguna Jasa.
2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RKK secara konsisten.
3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.
5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
6. Persetujuan Pengguna Jasa terhadap pelaksanaan RKK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
18. BA RPP/PCM
Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3-K).
19. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK):
1. Penyedia wajib untuk presentasikan dan serahkan RMPK sbg
penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan
pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas
dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
2. RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Renc Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test
Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok
3. Penyedia wajib terapkan dan kendalikan pelaksanaan RMPK
secara konsisten unt mencapai mutu yg dipersyaratkan pada
pelaksn pek konstruksi.
20. 4. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan
pekerjaan.
5. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
persetujuan Pengguna Jasa.
6. Persetujuan Pengguna Jasa terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK):
21. Manaj Kerja Panitia Peneliti Pelaksn Kontrak (P3-K)
P3K, Ditetapkan Oleh PA dan Bertugas Membantu PPK dalam dan
bertanggung Jawab kpd PA, dalam hal melegalitas proses :
1. Proses Perpanj. Waktu atau Prcepatan Waktu (Re Scheduling)
2. Menyusun atau Menguji Draft Justifikasi/Justifikasi Teknis Untuk
Keperluan Mendasar dlm Prosess Perubahan Kontrak terkait :
a. Perpanjangan Waktu, krn adanya peristiwa kompensasi
b. Perubahan Kontrak, akibat :
1) Perubahan Desain
2) Adanya Item Pekerjaan Baru
3) Perubahan Spec
4) Penambahn Nilai Kontrak
P 16/2018 Pasal 54 (1) dan Perlem LKPP
Pasal 7.13.1 SSUK PASAL 34 & 35
22. Mobilisasi
Mobilisasi adalah serangkaian kegiatan penyedia pekerjaan konstruksi dlm
persiapan pelaksn pekerjaan berupa mendatangkan sumberdaya untuk
keperluan kegiatan pekerjaan sesuai dgn program kegiatan yg
direnanakan, yg meliputi :
1. Mendatangkan bahan/material konstruksi baik berupa material
fabrikasi atupun material alam
2. Mendatangkan peralatan kerja/alat kerja berupa alat mekanis/elekris
atau alat kerja manual, baik yg statis mapun dinamis
3. Mendatangkan tenaga kerja konstruksi berupa :
a. Tenaga Ahli ber SKA
b. Tenaga terampil ber SKT/ tukang/pekerja konstruksi biasa non
terampil/operator alat berat atau alat kerja khusus unt pek
konstruksi, atau lab technician
c. Tenaga Ahli Khusus /SKA Khusus, yg direkrut oleh Penyedia
4. Mempersiapkan fasilitas, spt : kantor, rumah, gedung lab, bengkel,
gudang, dll.
23. • Dalam melakukan Mobilisasi peralatan dan kendaraan yg
digunakan hrs mematuhi peraturan perundangan, terkait beban
dan dimensi kendaraan, dan kekuatan daya dukung serta klas
jalan/jembatan, terutama untuk proyek berskala besar yg
menggunakan alat berat atau bahan fabrikasi konstruksi berat,
misal proyek pelabuhan, lapangan terbang, jalan toll dgn banyak
jembatan bentang Panjang, gedung bertingkat yang high rise
building.
• Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dgn kebutuhan dgn memperhatikan data-
data sbgmn tercantum dlm surat penawaran, dgn menerapkan
Protokol Kesehatan dan Bebas Narkoba/Aids
Mobilisasi
24. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
• Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dgn Penyedia melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja
Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
• Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dlm pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dlm adendum
Kontrak.
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketent psl 67 dan
68 dan unt Personil Manajerial sesuai lamp A SSKK
25. SSUK 67 Ketentuan Tenaga Kerja Konstruksi
Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yg bekerja pada
pekerjaan ini wajib memiliki Sertifikat Kompetensi
Kerja.
Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel
Manajerial yg bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini, dan belum memiliki sertifikat
kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya syarat sertifikat
kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
26. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
• Personel Manajerial yg ditempatkan dan diperkerjakan
harus sesuai dgn yg tercantum dlm Lampiran A SSKK.
• Peralatan Utama yg ditempatkan dan digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yg laik dan harus
sesuai dgn yg tercantum dalam Lampiran A SSKK.
• Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna
Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan
untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
27. Persetujuan Tertulis Pengawas Pekerjaan
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan
berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana
Kerja dan metode kerja, dlm bentuk reuest of work + shop
drawing ;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
28. Tindakan Penyedia Yg Wajib Mendapat Ijin Dari
Pengguna/PPK
56.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis Pengguna Jasa sebelum
melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK
29. 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan
tindakan-tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan
rencana kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d
dituangkan dalam SSKK
Tindakan Penyedia Yg Wajib Mendapat Ijin Dari Pengawas
30. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU
PERALATAN PENYEDIA
Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yg bekerja pada pekerjaan ini
wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja, sesuai Permen PUPR
dan Perlem LPJK Jika Tenaga Ahli Harus ber-SKA dan Jika
Tenaga Terampil/Operator Hrs ber-SKT
Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT), maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja
sepanjang Masa Pelaksanaan.
31. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
• Personel Manajerial yg ditempatkan dan diperkerjakan harus
sesuai dengan yg tercantum dalam Lampiran A SSKK.
• Peralatan Utama yg ditempatkan dan digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yg laik dan harus
sesuai dengan yg tercantum dalam Lampiran A SSKK.
• Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya.
• Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial
dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.
32. Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
Penyedia dlm pelaksanan pekerjaan pembangunan bangunan
Gedung Negara memiliki kewajiban tanggung jawab sbb :
1. Membentuk organisasi penyedia jasa pelaksanaan
pekerjaan konstruksi disesuaikan dgn lingkup dan
kompleksitaspek, a.l :
a. Penanggung Jawab kegiatan.
b. Penanggung Jawab di lapangan.
c. Tenaga Ahli Arsitektur, Struktur, Mekanikal Dan Elektrikal.
d. Tenaga Ahli Estimasi Biaya.
e. Tenaga Ahli K3.
f. Tenaga Ahli Lainnya.
g. Pelaksana Lapangan.
33. 2.Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah perusahaan yg
memenuhi persyaratan yg ditetapkan unt melakukan tugas
pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan Gedung;
3.Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berfungsi membantu
pengelola kegiatan untuk melakukan tugas pelaksanaan
konstruksi fisik;
4.Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi mulai bertugas sejak
waktu yg ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan serah
terima akhir pekerjaan Pelaksanaan;
5.Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada
PPK/Pengguna Jasa;.
Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
34. 6.Pengadaan Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus
berdasarkan ketentuan yg tercantum dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya.
7.Biaya Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dibebankan pada
komponen biaya pelaksanaan konstruksi yang ditetapkan.
8.Kegiatan konstruksi fisik, terdiri atas:
a.Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk
pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun
segi kebenarannya.
b.Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu
pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan
tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
35. c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan
pedoman pelaksanaan.
d. Menyusun gambar pelakn (shop drawing) untuk
pekerjaan2 yg memerlukannya.
e. Melaksanakan pekerjn konstruksi fisik di lapangan sesuai
dgn dokumen pelaksn.
f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik,
melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan
mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan,
laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-
menyurat.
Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
36. g. Membuat gambar yg sesuai dengan pelaksanaan
di lapangan (as built drawings) yang selesai
sebelum serah terima pertama, setelah disetujui
oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau
penyedia jasa pengawasan konstruksi dan
diketahui oleh penyedia jasa perencanaan
konstruksi.
h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yg
terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
37. i. Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE,
maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun
Value Engineering Change Proposal (VECP) dalam rangka
pemberian alternatif penawaran yg disertakan pada surat
penawaran.
j. Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
secara inhouse, bagi yg memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja
sama dgn pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan
metodologi yg sesuai dgn standar pelaksanaan studi VE yg lazim
berlaku.
k. Dlm hal terjadi penghematan karena penggunaan VECP dlm
rangka pemberian alternatif penawaran tsb, pengaturan biaya
hasil penghematan (H) adalah sebagai berikut :
Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
38. i. Dalam hal terjadi penghematan karena penggunaan VECP
dalam rangka pemberian alternatif penawaran tersebut,
pengaturan biaya hasil penghematan (H) adalah sebagai
berikut :
i. 60 % (enam puluh per seratus) dari H digunakan untuk
meningkatkan mutu dan/atau menambah kegiatan
pekerjaan konstruksi fisik atau disetor ke Kas Negara.
ii. 25 % (dua puluh lima per seratus) dari H untuk tambahan
biaya jasa pelaksanaan konstruksi dan pelaksana VE.
iii. 10 % (sepuluh per seratus) dari H untuk tambahan biaya
jasa penyedia jasa perencanaan konstruksi.
Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
39. Dalam hal terjadi penghematan karena penggunaan VECP
dalam rangka pemberian alternatif penawaran tersebut,
pengaturan biaya hasil penghematan (H) adalah sebagai
berikut :
iv. 5 % (lima per seratus) dari H untuk tambahan jasa penyedia
jasa manajemen konstruksi untuk kegiatan yg menggunakan
jasa penyedia jasa Manajemen Konstruksi, sedangkan untuk
kegiatan yg menggunakan penyedia jasa Pengawasan
Konstruksi, biaya penghematan ini ditambahkan untuk
meningkatkan mutu dan atau menambah kegiatan pekerjaan
konstruksi fisik, atau disetor ke Kas Negara.
Kewajiban khusus penyedia dlm pelaksanaan pek
pembangunan bangunan Gedung negara
41. DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
1) No
2) Nama Personel Manajerial**)
3) Jabatan dalam Pekerjaan ini*)
4) Tingkat Pendidikan/Ijazah**)
5) Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)
6) Sertifikat Kompetensi Kerja*)
Keterangan
*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak
berdasarkan dokumen penawaran
42. DAFTAR PERALATAN UTAMA
1) No
2) Nama Peralatan Utama*)
3) Merk dan Tipe**)
4) Kapasitas**)
5) Jumlah**)
6) Kondisi**)
7) Status Kepemilikan**)
8) Keterangan
9) Dst
10)Catatan:
*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak
berdasarkan dokumen penawaran
43. Kesimpulan :
Agenda kegiatan PCM/RPP memegang peran
penting dalam menjamin tahapan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai prosedur ke-
engineering-an yang berbasis keilmuan dan
kejujuran intelektual sehingga pek konstruksi
berhasil mencapai tepat mutu, tepat waktu, tepat
volume, tepat fungsi, dan tepat biaya
