Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan

2. DASAR PEMBENTUKAN SATGAS
SABER PUNGLI
1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR;
2. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :
180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN
LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH;
3. KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR
700/1/Kpts/Per-UU/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN BOGOR.

3. •1977, Inpres 9/1977 ttg Operasi Penertiban (OPSTIB)
•1971, UU No.3/1971 ttg Pemberantasan Tipikor
•1998, TAP MPR No.XI Penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas KKN
•1999, UU No.31/1999 ttg Pemberantasan Tipikor
•2001, UU No.20/2001 Amandemen UU 31/1999
•2004, Perpres No.5/2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi
•2011, Inpres 9/2011 dan Inpres 17/2011 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
•2016, Inpres 10/2016 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
UPAYA PEMERINTAH MEMBERANTAS PUNGLI

5. SASARAN SABER PUNGLI
• Pelayanan Publik
• Ekspor dan Impor
• Penegakan Hukum
• Perijinan
• Kepegawaian
• Pendidikan
• Pengadaan Barang dan Jasa
• Kegiatan Pungli lainnya yang meresahkan masyarakat

6. PERPRES NO. 87 TAHUN 2016
• PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 UNTUK
MEMBENTUK SATGAS PUNGLI YANG MEMPUNYAI TUGAS
MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN SESUAI DENGAN PASAL 4 YAITU
MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN, PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI,
MENGKOORDINASIKAN DAN MERENCANAKAN SERTA
MELAKSANAKAN OPERASI PEMBERANTASAN PUNGLI,
MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN, MEMBERIKAN
REKOMENDASI UNTUK MEMBERIKAN SANGSI KEPADA
PELAKU PUNGLI DAN MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN
PEMBERANTASAN PUNGSI.
• SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR JUGA
MEMPUNYAI FUNGSI INTELEJEN, PENCEGAHAN,
PENINDAKAN DAN YUSTISI.

7. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :180/3935/SJ
TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR TERBITNYA INMENDAGRI :
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH PASAL 286 AYAT (2).
2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) KHUSUSNYA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
INSTRUKSI MENDAGRI TERSEBUT YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN, PERLU DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAPUS PUNGLI, KHUSUSNYA PADA AREA :
1. PERIZINAN, DENGAN FOKUS :
a. PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
b. PERIZINAN LAINNYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN);
c. REKOMENDASI TIDAK SENGKETA TANAH;
d. PENERBITAN IZIN USAHA (IUMK, TDP, DAN SIUP MIKRO)

8. 2. DANA DESA, DENGAN FOKUS :
a. PEMOTONGAN DANA DESA (PENERIMAAN SEJUMLAH
UANG DARI DANA DESA);
b.PENGAMBILAN BUNGA BANK PADA PENEMPATAN DANA
DESA.
3. PELAYANAN PUBLIK, DENGAN FOKUS :
a. PELAYANAN BERAS MISKIN;
b.PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA (CAMAT SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH MERUPAKAN PENGGUNA ANGGARAN,
BEBERAPA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUDAH
LANGSUNG DIKELOLA OLEH CAMAT).

9. SECARA KESELURUHAN INSTRUKSI MENDAGRI TERSEBUT DITUJUKAN KEPADA
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DI SELURUH INDONESIA, UNTUK :
 KESATU :
MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KHUSUSNYA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMILIKI RESIKO
TERJADINYA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI).
 KEDUA :
MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA MASIF DAN BERKESINAMBUNGAN KEPADA
MASYARAKAT, ANTARA LAIN DENGAN CARA MEMASANG SPANDUK “BEBAS
PUNGLI” PADA SELURUH UNIT KERJA YANG MELAKUKAN PELAYANAN.
 KETIGA :
MEMERINTAHKAN INSPEKTUR PROVINSI DAN INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA
UNTUK SEGERA MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAPUS PUNGLI.
 KEEMPAT :
MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT
DAERAH YANG TERBUKTI MELAKUKAN PUNGLI.
 KELIMA :
MEMERINTAHKAN INSPEKTUR PROVINSI DAN INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA
UNTUK MELAPORKAN HASIL PENGAWASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIKTUM
KETIGA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI CQ. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PALING LAMA TANGGAL 5 SETIAP BULANNYA,
MELALUI APLIKASI PELAPORAN “SABER PUNGLI” PADA WWW.KEMENDAGRI.GO.ID

10. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI KAB. BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)

11. TUGAS UNIT SATGAS SABER PUNGLI
KABUPATEN BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
TUGAS :
BERTUGAS DAN BERTANGGUNGJAWAB
MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, DAN
EFISIEN DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, SESUAI
KEWENANGAN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

12. FUNGSI UNIT SATGAS SABER PUNGLI
KABUPATEN BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
FUNGSI :
1. MELAKUKAN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR;
2. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI PIHAK
TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI;
3. MELAKUKAN PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PELAKSANAAN OPERASI
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
4. MELAKSANAKAN OPERASI TANGKAP TANGAN ;
5. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEDALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA
PELAKU PUNGUTAN LIAR DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN ; DAN
6. MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN
BOGOR.

14. CALL CENTER
CALL CENTER 193 / 0821-1213-1323
SMS 1193
0856-8880-881 / 0821-1213-1323
EMAIL : lapor@saberpungli.id
Web : saberpungli.id

15. TINDAK LANJUT INSPEKTORAT DAN POKJA
PENCEGAHAN SABER PUNGLI
• MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PADA SKPD YANG MEMILIKI RESIKO
TERJADINYA PUNGLI;
• SOSIALISASI SECARA MASIF DAN BERKESINAMBUNGAN
KEPADA MASYARAKAT OLEH SELURUH UNIT KERJA
YANG MELAKUKAN PELAYANAN;
• DILAKUKAN PENGENDALIAN PADA MASING MASING
SKPD, KECAMATAN SAMPAI DENGAN PEMERINTAHAN
DESA SERTA MELAPORKAN JIKA TERDAPAT PEGAWAI
YANG MASIH MELAKUKAN PUNGLI UNTUK
SELANJUTNYA DIPROSES DAN DIKENAKAN SANKSI.

16. chuck0864@yahoo.com
1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan
Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat,
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor 700/77/Kpts/Per-UU/2017 tentang Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun
2017.

17. chuck0864@yahoo.com
merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan mempunyai tugas membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh
Perangkat Daerah

18. chuck0864@yahoo.com
1. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah dan Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektorat mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

19. chuck0864@yahoo.com
chuck0864@yahoo.com
APIP melakukan pengawasan intern melalui Audit yang
meliputi Audit kinerja; dan Audit dengan tujuan tertentu.
1. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan
keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan,
efisiensi, dan efektivitas.
2. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang
tidak termasuk dalam audit kinerja.

20. chuck0864@yahoo.com
chuck0864@yahoo.com
1. Pengaduan masyarakat.
2. Pelimpahan dari Satgas Saber Pungli.
3. Penanganan melalui audit dengan tujuan tertentu.
4. Tujuan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti
yang cukup adanya pungli dan memberikan
rekomendasi.
5. Apabila PNS yang terlibat, maka rekomendasi
berupa pengembalian dan pengenaan sanksi
disiplin sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin
PNS.
6. Pelimpahan kepada APH.

21. chuck0864@yahoo.com

23. 23
CHUDRIYANTO, SE, Ak, MM (ICUK)
Jl. Soka No. 58 RT. 02 RW. 04 Nanggewer Mekar, Cibinong – Bogor,
HP. 0811220617, email : chuck0864@yahoo.com.
BIODATA:
RIWAYAT PENDIDIKAN : - STAN JAKARTA,
- UNPAD BANDUNG,
- UIKA BOGOR.
RIWAYAT PEKERJAAN SEBELUMNYA
1. Fungsional Auditor BPKP, 1986-2006.
2. Fungsional Auditor Bawasda Kab. Bogor, 2008-2009.
3. Inspektur Pembantu II Inspektorat Kab. Bogor, 2009-2012.
4. Sekretaris Bappeda Kab. Bogor, 2013-2014.
5. Sekretaris Inspektorat Kab. Bogor, 2014-2016.
PEKERJAAN SAAT INI
1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kab. Bogor,
2. Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Kab. Bogor,