kelompok 10

1. Disusun
Oleh
1. Claudya Cindy Owen
2. Nafilata Primadia
3. Ayu Sahara
4. Puja Putri Abdullah
5. Qonitati
6. Vikky Devi Faunty
7. Uchi Hidayat

2. Good governance sering diterjemahkan
sebagai tata pemerintahan yang baik atau
disebut juga dengan istilah civil society.

3. Good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat tidak puas dengan
kinerja pemerintah yng selama ini dipercaya sebagai
penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya
melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi
pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai
upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi
yang sesungguhnya.

4. Prinsip-prinsip Good Governance:
 Partisipasi Masyarakat
 Tegaknya Supremasi Hukum
 Transparansi
 Peduli pada Stakeholder
 Berorientasi pada Konsensus
 Kesetaraan
 Efektifitas dan EfisiensiProses-proses
pemerintahan dan lembaga-lembaga
 Akuntabilitas
 Visi Strategis

5.  Diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme
bertujuan mencerdaskan umat melalui
perbedaan konstruktif dan dinamis, dan
merupakan sumber dan motivator
 Tingginya sikap toleransi, baik terhadap
saudara sesama agama maupun terhadap
umat agama lain. Secara sederhana, toleransi
dapat diartikan sebagai sikap suka
mendengar dan menghargai pendapat dan
pendirian orang lain
 Tegaknya prinsip demokrasi.

6. keterkaitan antara konsep good-governance (tata-pemerintahan yang baik)
dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas
logikanya publik dengan sebaik-baiknya. Argumentasi lain yang
membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya
dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus dilihat
secara jernih karena di negara-negara berkembang kesadaran para birokrat
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih
sangat rendah.

7. 3 (tiga) hal yang perlu dilaksanakan pemerintah
guna terarahnya Pembangunan yaitu:
1. Pemerintah sebagai Leading Sector membuat
Kebijakan-kebijakan dengan tegas
2. Pemerintah sebagai sumber dana dalam
hubungannya dengan pembiayaan-pembiayaan
di ruang lingkup kesehatan yang sangat
kompleks. diharapkan meningkatkan cakupan
asuransi dan jaminan kesehatan khususnya
bagi masyarakat menengah kebawah.
3. Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat

8. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam
pelaksanaannya, yaitu:
 transparansi;
 kemandirian;
 akuntabilitas;
 pertanggungjawaban
 kewajaran.
Penerapan prinsip terasebut diharapkan dapat
diimplentasikan dalam berbagai sektor dengan
penerapan pola interaksi dan kolaborasi antara
pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang
disebut kemitraan.

9.  Dengan penerapan good governance atau
kepemerintahan yang baik dalam organisasi
kepemerintahan yang dilaksanakan sesuai
dengan apa yang seharusnya, maka secara
otomatis akan memudahkan pelaksanaan
kegiatan disegala bidang, tak terkecuali juga
akan membantu penerapan good corporate
governance di sektor swasta.

10. Dalam rangka menghadapi perubahan yang
begitu cepat, maka beberapa hal yang
penting dilakukan adalah :
 Memelihara kesadaran yang tinggi akan
urgensi
 Penyusunan pranata organisasi
 Perubahan Struktur Organisasi

11. Sebelum GG Sesudah GG
Struktur bersifat :
1. Birokratik,
2. Multilevel
3. Disorganisasi dengan manajemen
4. Kebijakan, program, dan prosedur
ruwet
Struktur bersifat :
1. Nonbirokratik, sedikit aturan
2. Lebih sedikit level
3. Manajemen berfungsi baik
4. Kebijakan, program dan prosedur
sederhana, tidak menimbulkan
ketergantungan
Sistem :
1. Tergantung pada beberapa sistem
informasi kinerja
2. Distribusi informasi terbatas pada
eksekutif
3. Pelatihan manajemen hanya pada
karyawan senior
Sistem :
1. Tergantung pada sistem informasi
kinerja
2. Distribusi informasi luas,
3. Memberikan pelatihan kepada karyawan
yang membutuhkan
Budaya Organisasi :
1. Orientasi ke dalam
2. Tersentralisasi
3. Lambat dalam pengambilan keputusan
4. Realistis-idiologi
5. Kurang berani mengambil keputusan
Budaya Organisasi :
1. Orientasi ke luar
2. Memberdayakan sumber daya
3. Pengambilan keputusan cepat
4. Terbuka dan berintegrasi
5. Berani mengambil risiko

12. mengapa ada
perubahan yang
berhasil dan ada yang
gagal?
Terlalu cepat puas
Team work yang gagal
Merumuskan visi, misi, dan program
dengan kurang tepat
Gagal menciptakan harapan sukses
kepada seluruh anggota organisasi
Menganggap perubahan sudah selesai dan
hanya sekali memerlukan perubahan, dan
Tidak bisa mengubah symbol, nilai, sikap
dan norma organisasi dari yang lama
menjadi budaya yang baru dalam
organisasi.

13. Untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan, ada beberapa hal
yang diperlukan, yaitu :
Memberdayakan setiap anggota organisasi sesuai dengan
kompetensi minat, dan bakat.
Menetapkan strategi, pentingnya, dan tahapan perubahan
Mengembangkan semangat kerja sama tim yang tinggi
Mengembangkan strategi komunikasi untuk menyampaikan visi,
misi, program perubahan, sehingga anggota dapat termotivasi, dan

14. Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan
salah salu instrumen yang merefleksikan keinginan
Pemerintah unluk melaksanakan tata pemerintahan yang
baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini
dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum,
transparansi dan penciptaan partisipasi.
Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurang-
kurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu :
1. Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan;
3 Personil;
4. Keuangan;
5. Perwakilan;
6. Pelayanan Publik dari
7. Pengawasan.

15.  Ketujuh elemen di atas merupakan elemen dasar yang
akan ditata dari dikembangkan serta direvitalisasi dalam
koridor UU No. 32 Tahun 2004. Namun disamping
penataan terhadap tujuan elemen dasar diatas, terdapat
juga hal-hal yang bersifat kondisional yang akan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari grand strategi yang
merupakan kebutuhan nyata dalam rangka penataan
otonomi daerah di Indonesia secara keseluruhan yaitu
penataan Otonomi Khusus NAD, dari Papua, penataan
daerah dari wilayah perbatasan , serta pemberdayaan
masyarakat.
 Meskipun dalam pencapaian Good Governance rakyat
sangat berperan, dalam pembentukan peraturan rakyat
mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, namun
peran negara sebagai organisasi yang bertujuan
mensejahterakan rakyat tetap menjadi prioritas. Untuk
menghindari kesenjangan didalam masyarakat pemerinah
mempunyai peran yang sangat penting.