Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peran sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional, termasuk melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas kelembagaan, dan pengembangan ekosistem rantai nilai halal.
1. 1DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
UPAYA MENDORONG INDONESIA
MENJADI CENTER OF EXCELLENCE
EKONOMI SYARIAH GLOBAL
DESEMBER 2020
Sebagai Materi Webinar Ekonomi Syariah Outlook 2020
REPUBLIKA
KEPALA DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
BANK INDONESIA
M. ANWAR BASHORI
2. 2DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Strategi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan
Syariah di Indonesia
Implementasi Program Pengembangan Ekonomi dan
Keuangan Syariah di Indonesia
1
2
3
Closing & Key Messages4
OUTLINE
5. 5DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Cakupan Dimensi Kesesuaian Prinsip Syariah
(Konsep Indikator PDB Syariah)
Konsep Indikator PDB Syariah
1. Mengetahui kontribusi sektor ekonomi dan keuangan
syariah terhadap perekonomian nasional.
2. Mengetahui kinerja dan dampak program pengembangan
ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian
nasional.
3. Mengevaluasi tahap dan evolusi pengembangan sektor
ekonomi dan keuangan syariah nasional.
KONSEP CAKUPAN DIMENSI PDB SYARIAH
Konsep I → Hanya memperhitungkan aspek kehalalan pada dimensi produk.
Konsep II → Memperhitungkan aspek kehalalan pada dimensi produk dan
dimensi sumber pembiayaan.
Konsep III → Memperhitungkan aspek kehalalan pada dimensi produk, dimensi
sumber pembiayaan, dan dimensi business conduct.
Dimensi Produk
HaramBersertifikat
Halal
Belum bersertifikat Halal
namun tidak mengandung zat
Haram = Halal & Mubah
Mencakup:
1. Produk akhir
2. Proses produksi
3. Bahan baku
Dimensi Sumber Pembiayaan
100% Riba0% Riba
Dimensi Business Conduct
Tidak sesuai
prinsip syariah
Sesuai prinsip
syariah
URGENSI
DIMENSI KRITERIA KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH
Al-Ashlu fi Al-Syai’ Al Ibâhah :
“Asal dari segala sesuatu adalah boleh (ibahah)”
6. 6DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Visi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di
Beberapa Negara
Key Success Factors:
1. Dukungan penuh Pemerintah.
2. Dicanangkan sebagai program nasional.
3. Badan khusus untuk koordinasi lintas otoritas.
4. Fokus memanfaatkan keunggulan kompetitif
suatu negara.
5. Strategi nasional mencakup reformasi struktural
pemerintah, maupun paradigma masyarakat.
Brazil: Pemasok daging unggas
halal terbesar ke Timur Tengah
Jepang: Industri Halal sebagai
kontributor kunci
Thailand: Visi menjadi
Dapur Halal Dunia
Malaysia: Visi menjadi Pusat
Industri Halal dan Keuangan
Syariah Global
Tiongkok: Ekspor baju muslim tertinggi
ke Timur Tengah ($28 milyar)
Korea: Visi menjadi Destinasi
Utama Pariwisata Halal
UAE: Dubai sebagai
Ibu Kota Ekonomi
Syariah
Arab Saudi:
Pusat Islam Dunia
Inggris: London sebagai
Pusat Keuangan Syariah
di Barat
Australia: Pemasok daging sapi
halal terbesar ke Timur Tengah
Ekonomi dan Keuangan Syariah telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru….
Indonesia: Visi menjadi Pusat Ekonomi
dan Keuangan Syariah Dunia
7. 7DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Positioning Indonesia diantara OIC Member Countries
Beberapa indikator makroekonomi menunjukkan Indonesia sebagai leader di dalam ekonomi dan keuangan
syariah diantara negara-negara OIC…
“Indonesia menjadi negara dengan GDP terbesar diantara OIC
Member Countries lainnya dengan share sebesar 14,8%.”
Sumber: SESRIC, 2019
“Indonesia juga menjadi negara paling kompetitif dalam
menarik FDI diantara OIC Member Countries lainnya.”
Sumber: SESRIC, 2019
Inward FDI Flows (USD Billion)
8. 8DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Posisi Indonesia dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah Global*
Peringkat Eksyar Global per Sektor SGIE 2020/2021
*Sumber: State of the Global Islamic EconomyReport, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
“Indonesia continues to rise in overall rankings. Scoring
strongly on awareness across sectors has allowed the
country to rank within the top 10 of all sectors”
2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021
Dalam 3 tahun terakhir, posisi Indonesia terus meningkat. Pada 2020 ini, untuk pertama kalinya Indonesia masuk Top 10 di seluruh
sektor industri halal didorong oleh meningkatnya investasi LN yang diterima market player dari Indonesia.
9. 9DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global
Posisi Indonesia dalam perekonomian syariah global, khususnya di pasar keuangan syariah, semakin
diperhitungkan
Jumlah Transaksi Investasi Ekonomi Syariah
Sumber: State of the Global Islamic Economy Report, 2020/2021
Sumber: Islamic Finance Country Index
Skor Islamic Finance Index (IFCI) 2019
Skor Islamic Finance Development Report (IFDR) 2019
“Indonesia naik
menjadi peringkat 4
dari sebelumnya
peringkat 10 di Tahun
2018”
“Indonesia naik
menjadi peringkat 1
dari sebelumnya
peringkat 6 di Tahun
2018”
Sumber: Islamic Finance Development Report
10. 10DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Strategi dan Pengembangan
Ekonomi & Keuangan Syariah
di Indonesia
2
11. 11DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Evolusi Kebiajkan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Agust
2016
Nov 2017Jun 2017Nov 2016 Feb 2018 Mei 2019
MAKSI
Peluncuran
Masterplan
Arsitektur
Keuangan Syariah
Indonesia,
kolaborasi :
Bappenas, BI, OJK,
Kemenkeu
Blueprint Eksyar BI
Blueprint
Pengembangan
Ekonomi dan
Keuangan Syariah BI
disetujui Dewan
Gubernur BI
Fokus Ekonomi Syariah
Rapat Pleno ke-1
Dewan Pengarah KNKS
5 feb 2018 di Istana
Negara, mulai
masuknya Ekonomi
Syariah
Usulan Strategi Nasional
BI menyampaikan
usulan Strategi
Nasional Ekonomi &
Keuangan Syariah pada
Rapat Eselon I KNKS
Perpres KNKS
Perpres No. 91/2016
tentang Komite
Nasional Keuangan
Syariah
ditandatangani
Presiden
MEKSI
Masterplan Ekonomi
Syariah KNKS
diluncurkan dengan
masukan kerangka
strategi Blueprint
Eksyar BI
Feb 2020
Perpres KNEK
Perpres No. 28/2020
tentang Komite
Nasional Ekonomi
dan Keuangan
Syariah
ditandatangani
Presiden
12. 12DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
BLUEPRINT Pengembangan Eksyar Bank Indonesia
sebagai Dasar Perumusan MEKSI
Blueprint Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan
Keuangan Syariah Bank Indonesiadisahkan olehRDG
tanggal 6 Juni 2017
Membangun Pondasi Implementasi NasionalPenguatan Program
2016 - 2018 2019 - 2022 2023 - 2025
Menjadidasarperumusan Masterplan
Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) oleh
KNKS yang diluncurkan oleh Presiden RI
pada 14 Mei 2019
PDG KebijakanPengembangan
Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia
No. 20/8/PDG/2018
13. 13DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Keterkaitan Antar Pilar Blueprint Pengembangan
Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pilar 1 - Pemberdayaan Ekonomi Syariah melalui pengembangan Halal Value Chain didukung oleh Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan
Syariah untuk mendorong pembiayaan syariah baik melalui keuangan komersial maupun sosial syariah, dan melalui integrasi keduanya
(termasuk melalui Keuangan Mikro Syariah). Pengembangan Pilar 1 dan Pilar 2 tersebut didukung oleh Pilar 3 – Penguatan Riset & Edukasi
untuk meningkatkan literasi melalui edukasi dan sosialisasi EKSyar.
Keuangan Sosial
Syariah
Integrasi Keuangan
Komersial & Sosial
Halal Value Chain
Pembiayaan
Ekonomi Syariah
• Penciptaan high quality-local
product
• Perbaikan struktur Neraca
Pembayaran Indonesia
• Pertumbuhan yang inklusif
• Kestabilan makroekonomi
• Mencakup 4 Sektor utama:
Integrated farming, industri halal
(food & fashion), pariwisata halal,
dan renewable enrgy.
Keuangan
Komersial Syariah
Pilar 1
Pilar 2
Peningkatan
Literasi EKSyar
Pilar 3
14. 14DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah
sebagai Bagian dari Kebijakan Ekonomi Nasional
15. 15DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Proses Mainstreaming Ekonomi Syariah di Indonesia Menjadi
Kelembagaan Formal (KNKS - KNEKS)*)
PERLUASAN ANGGOTA
ANGGOTA KNKS
(2016)
ANGGOTA KNEKS
(2020)
SEKRETARIATKEMENTERIAN
PERDAGANGAN
KEMENTERIAN
AGAMA
KEMENTERIAN
AGAMA
PRESIDEN RI
WAPRES RI
KEMENKEU KNEKS
KETUA
WAKIL KETUA/KETUA HARIAN
SEKRETARIS
MANAJEMEN
EKESEKUTIF
*) Termasuk usulan Unit Syariah di K/L ; a.l
Bappenas, Kemeneg BUMN, Kemenperin,
Kemendag, Kemenhub, KemenkopUMKM
*) Perpres No.28 Tahun 2020, KNEKS ( Februari, 2020)
16. 16DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Implementasi Program
Pengembangan Ekonomi dan
Keuangan Syariah di Indonesia
3
17. 17DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PENINGKATAN PANGSA
AKTIVITAS USAHA SYARIAH
PESANTREN
USAHA
MENENGAH/
BESAR
USAHA
MIKRO/KECIL
KELOMPOK
MASY LAINNYA
TERMASUK
MASY DESA
PERTANIAN
TERINTEGRASI
HALAL FOOD
FESYEN
MUSLIM
PARIWISATA
RAMAH
MUSLIM
ENERGI BARU
TERBARUKAN
PELAKU USAHA SEKTOR
DYNAMIC HALAL
VALUE CHAIN
DSN MUI, DMI,
MES, IAEI, IHLC,
PT, ASOSIASI
SEKTORAL
LAINNYA
Holding Bisnis
Pesantren (Pusat
dan Daerah)
Lembaga Amil
dan Nazhir
Wilayah & Pusat
Asosiasi
Importir/Investor,
dll
ASOSIASI
PESANTREN
OTORITAS
SEKTOR SOSIAL
INTERNATIONAL
INITIATIVE
PELAKU USAHA
KELEMBAGAAN
DIGITAL
ECOSYSTEM
KAWASAN
EK/IND SYARIAH
SUMBER
PEMBIAYAAN
LOGISTIK,
WAREHOUSING,
TRANSPORTASI
INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG
LPH-HALAL
CENTER-RPH
MARKET PLACE
(ONLINE-
OFFLINE)
STANDAR &
PEDOMAN
SDI
Pemberdayaan Ekonomi Syariah
18. 18DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada penguatan industri halal semata namun diperlukan
pengembangan yang lebih holistik yaitu pengembangan ekosistem melalui penguatan ekosistem Halal Value Chain.
INPUT CONSUMERPRODUCTION PROCESSING & DISTRIBUTION MARKETING
Pergudangan
Pembiayaan
Kawasan
Transportasi
Regulasi/Standardisasi
Kelembagaan
Riset dan Edukasi
Sumber Daya Insani
Pelaku Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, Korporasi
Pondok Pesantren, Masyarakat
Desa, Ormas, Masjid, Kel.
Komunitas Lainnya
Pertanian Terintegrasi
Makanan
Halal
Wisata
Ramah
Muslim
Modest
Fashion
Renewable
Energy
PELAKU
PRODUCT BY
SECTOR
PASAR GLOBAL
PASAR DOMESTIC
INFLASI NERACA PEMBAYARAN
DAMPAK
Digitalisasi
OFFLINE
ONLINE
Ekosistem Halal Value Chain
19. 19DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH19
HALAL VALUE CHAIN
PIKAT
Program Pengolahan Industri
Kelapa Terpadu
INFRATANI
Program Penguatan Sektor
Pertanian Terintegrasi Berbasis
Society dan IT
JUARA EKSPOR
Program Jaringan Usaha
Berorientasi Ekspor
KELEMBAGAAN
INFRASTRUKTUR
PRISMA
Program
Pemberdayaan
Insan Masjid
KERJASAMA
KELEMBAGAAN
HEBITREN, MES
KUPAS TALAS
Program PenguatanKapasitasdan
Kualitas Produksi Pelaku Usaha
Syariah
HEBITREN
Holding Ekonomi dan Bisnis
Pesantren
SMART
Program SustainableMuslim-
Friendly and Attractive Tourism
HALKIT
Program Penguatan
Halal Kitchen
Pertanian Terintegrasi | Makanan | Fesyen
Wisata Halal | Energi Baru dan Terbarukan
KESTRI
Program Kawasan Ekonomi
Syariah Terintegrasi
SKALA
Program Sertifikasi
Makanan Halal
SHARIA GLOBAL PLAYER
FORUM
(ISEF, Promosi LN)
SHARIA DOMESTIC PLAYER
FORUM (Fesyar, Promosi
DN)
IKRA
Program Industri Kreatif Syariah
Indonesia
DASYARMAS
Pemberdayaan
Ekonomi Syariah
Berbasis Ormas
DESA BERDIKARI
Program Desa Berdaya,
Kreatif, Religius, dan
Inspiratif
“Membangunperekonomiannasionalyanginklusifdalamtatanangaya hidupyanglebihberkeadilandanberkelanjutan"
Program Pengembangan
Ekosistem Halal Value Chain
20. 20DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PENINGKATAN PANGSA
PEMBIAYAAN SYARIAH
KEUANGAN
KOMERSIAL
KEUANGAN
SOSIAL
PENGEMBANGAN
INSTRUMEN
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR &
KELEMBAGAAN
PERLUASAN BASIS
INVESTOR
PENGUATAN
REGULASI
• Instrumen
OMO
• Instrumen
pasar uang
• Instrumen
pasar forex
• Instrumen
pasar sukuk
• Islamic market
ethic
• Islamic
benchmark
rate
• Settlement
system
• Repo contracts
• Treasury
certification
• Custodian
• Investor
domestik
• Bank, Non
Bank
• Individual
• Govt, Quasy
Govt
• Investor asing
via IIFM
• Bank, Non
bank
• Regulasi
trading SBS di
pasar sekunder
• Regulasi
trading SBS
baru
• Regulasi
instrument
syariah BI
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR &
KELEMBAGAAN
• Sistem informasi
zakat dan wakaf
• GCG Amil dan
Nadzir (ZCP dan
WCP)
PERLUASAN
MUZAKKI DAN WAKIF
Penguatan
sosialisasi
PENGUATAN
REGULASI
• Kerangka aturan
sektor zakat
• Kerangka aturan
sektor wakaf
INTEGRASI KEUANGAN
KOMERSIAL & SOSIAL
PENGEMBANGAN
INSTRUMEN
• Sukuk wakaf (BUMN)
• Sukuk wakaf korporasi
• Sukuk & SBS tabarru
Strategi Pilar 2 – Pendalaman Pasar
Keuangan Syariah
21. 21DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Bauran Kebijakan Moneter dan
Makroprudensial Syariah Bank Indonesia
1. OMS & PUAS
(FLiSBI, PaSBI, SiPA)
2. Sukuk sbg
instrumen moneter
syariah
3. GWM Syairah
averaging (Rp & Va)
1. FTV Syariah
5. PLJP Syariah
▪ Membangun kerangka baru
bauran kebijakan moneter dan
makroprudensial syariah di Bank
Indonesia.
▪ Memperkuat lembaga keuangan
syariah dalam transmisi kebijakan
BI dan pembiayaan ekonomi.
▪ Mendorong pendalaman pasar
keuangan syariah.
Kebijakan MakroprudensialKebijakan Moneter
3. RIM Syariah
2. CCB Syariah
OMS : Operasi Moneter Syariah
SukBI : Sukuk bank Indonesia
GWM: Giro Wajib Minimum
FTV : Financing to Value
CCB : Countercyclical Buffer
RIM : Rasio Intermediasi Makroprudensial
PLM : Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PLJP: Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek
4. PLM Syariah
22. 22DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Struktur Instrumen OMS
SF Syariah OPTS
FASBIS REPO SBSN/SUkBI/SBIS RR SBSN SBIS JUAL/BELI SBSN
REPO
SBSN/SukBI
1 BULAN
6, 9 & 12
BULAN
OVERNIGHT
JUALAH
QARD & RAHN /
AL-BAI’ AL WA’D
AL-BAI’ AL –
WA’D
JUALAH AL-BAI’
AL-BAI’ AL –
WA’D
WINDOW WINDOW AUCTION AUCTION
AUCTION /
BILATERALAUCTION
TD VALAS
SYARIAH
ON, 1 DAN
2 MGGU
JUALAH
AUCTION
SUKBI
1&2 minggu, 1&3 bln
MUSYARAKAH
MUNTAHIYAHBIT-TAMLIK
AUCTION
2009 2008 2011 2008 20122008/2018 20142018
1&2 minggu,
1 bln
SF Syariah OPTS
FASBIS
REPO
SBIS/SBSN/SukBI
RR SBSN SBIS JUAL/BELI SBSN
REPO
SBSN/SukBI
1 BULAN 6, 9 & 12
BULAN
OVERNIGHT
JUALAH
QARD & RAHN /
AL-BAI’ AL WA’D
AL-BAI’ AL –
WA’D
JUALAH AL-BAI’
AL-BAI’ AL –
WA’D
WINDOW WINDOW AUCTION AUCTION
AUCTION /
BILATERAL
AUCTION
TD VALAS
SYARIAH
ON, 1 & 2
MINGGU
JUALAH
AUCTION
SUKBI
1 &2 MINGGU
1 & 3 BULAN
MUSYARAKAH
MUNTAHIYAH BIT-TAMLIK
AUCTION
2009 2008 2011 2008 20122008/2018 20142018
1 &2 MINGGU
1 & 3 BULAN
PaSBI
WAKALAH BI AL-
ISTITSMAR
AUCTION
2020
1 HARI SD 1
TAHUN
FLiSBI
QARD & RAHN
WINDOW
2020
OVERNIGHTOVERNIGHT
Saat Ini
23. 23DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Struktur Instrumen PUAS
Baru
Saat Ini
SIMA SiKA Repo Syariah SiPA (3 Tipe)
Mudharabah Murabahah Al Ba’i Ma’al Wa’d bi al-Syira Wakalah bi al-Istitsmar
Overnight sd 1 tahun Overnight sd 1 tahun Overnight sd 1 tahun Overnight sd 1 tahun
2000 2012 2015 2020
Sertifikat Investasi
Mudharabah Antarbank
(SIMA) adalah sertifikat
yang diterbitkan oleh BUS
atau UUS yang digunakan
sebagai sarana investasi
jaangka pendek di PUAS
dengan akad Mudharabah.
Sertifikat Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah
Antarbank (SiKA) adalah
sertifikat yang diterbitkan oleh
BUS dan UUS sebagai bukti
pembelian atas kepemilikan
komoditi yang dijual oleh peserta
komersial dengan pembayaran
tangguh atau angsuran
berdasarkan akad Murabahah.
Repurchase Agreement (Repo)
Syariah adalah transaksi penjualan
surat berharga syariah oleh BUS, UUS,
atau BUK kepada BUS, UUS, atau BUK
lainnya yang dilakukan berdasarkan
prinsip syariah dengan janji
pembelian kembali pada waktu yang
diperjanjikan.
Sertifikat Pengelolaan Dana
Berdasarkan Prinsip Syariah
Antarbank (SiPA) adalah
sertifikat yang diterbitkan oleh
BUS atau UUS sebagai
pernyataan penerimaan
pengelolaan dana di PUAS
dengan akad wakalah bi al-
istitsmar.
24. 24DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Rencana Penggabungan Usaha 3 BUS
…sudah sepantasnya
Indonesia memiliki bank
syariah besar dan kelak
menjadi pusat ekonomi dan
keuangan syariah di dunia…
Erick Thohir
“…fenomena industri keuangan syariah
di Indonesia layaknya raksasa yang
tertidur. Punya kekuatan yang besar,
namun sayangnya 'power' yang ada
belum bisa dimanfaatkan.
Pemerintah memiliki concern besar
untuk membangkitkan raksasa ini.
Salah satunya, dengan membangun
satu bank syariah terbesar di
Indonesia”.Joko Widodo
MENTERI BUMN PRESIDEN RI
25. 25DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Peran BI dalam Penggabungan 3 Bank Umum Syariah
Pemberian Izin
Penggabungan Usaha
POJK NOMOR 41/POJK.03/2019
TENTANG PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK
UMUM
✓ Perizinan Pengalihan Kegiatan APMK
✓ Perubahan Status Peserta BI-RTGS, BI-SSSS,
SKNBI dan SWIFT CODE
✓ Perizinan/perubahan Status Peserta OMS Rupiah
dan Valas
✓ Penutupan Rekening Giro Rupiah dan Valas di BI
✓ Sandi pelaporan
✓ Izin sebagai Badan Berizin Pembawaan Uang
Kertas Asing
27. 27DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 27
The 7th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)
AGENDA
WEBINAR (NATIONAL & INTERNATIONAL)/
WORKSHOP / TALKSHOW/BUSINESS
COACHING/BUSINESS MEETING-
MATCHING/FGD/ TABLIG AKBAR
209
PESERTA /
PENGUNJUNG
Jumlah peserta FESYAR-ISEF
Zoom I Youtube I IG
431.685
165Desainer
THE 7TH INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL
“MUTUAL EMPOWERMENTIN ACCELERATINGSHARIA ECONOMIC GROWTH
THROUGH PROMOTING HALAL INDUSTRIESFOR GLOBAL PROSPERITY”
KEY TAKE AWAY
Platform Virtual ISEF
Penguatan Global Branding, di tengah sebagian besar
Event Syariah Global ditunda ke 201
INTERNATIONAL BRANDING
INTERNATIONAL SHOWCASE
ISEF telah menjadi outlet silaturahmi antar pemangku kepentingan (antar
anggota KNEKS, asosiasi dan pelaku usaha (pesantren, UMKM, koperasi
domestik & internasional), dalam mengakselerasi implementasi MEKSI
STRATEGIC INTEGRATOR
PENINGKATAN LITERASI DAN
AWARENESS MASYARAKAT
Peningkatan partisipasi publik terhadap kegiatan ISEF dan
penyediaan informasi melalui media sosial ISEF
TRANSAKSI
FESYAR – ISEF
Pembiayaan Perbankan, Transkasi B to B,
Transaksi B to C, Wakaf Produktif
5,03 T
JUMLAH EXHIBITOR
777
KOMPETISI
2.409
MODEST FASHION SHOW
SUSTAINABLE FASHION-SUSTAINABLE
LIFESTYLE
Virtual I International Branding I 39 K
FESYAR – ISEF
Jumlah BOOTH Virtual ISEF – FESYAR
Akan berlangsung sd Desember 2020
8 Jenis Kompetisi
Brand Eksyar I Isyefpreneur I Hijrahpreneur I
Video Eksyar I Tik Tok I Photoshoot I Maskot
ISEF I Artikel
Peserta
Pelaku Usaha
Peserta
Kegiatan
Pusat referensi pengembangan eksyar – Business Model (Agriculture, Healthy
& Organic Food, Sustainable Fashion), Kawasan Industri, Digital Platform,
Financial Instrument (Sukuk-Waqf), Riset (Jurnal-Laporan Perekonomian
Syariah-Indeks Literasi-Platform Virtual ISEF)
123,7 K
VISITOR
PLATFORM ISEF
Periode : 1 Agustus-30 Oktober
Diakses Pengunjung dari :
92 Negara-5 Benua I 276 Kabupaten/Kota
28. 28DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Key Messages
Kebijakan mainstreaming ekonomi syariah nasional harus dilakukan
secara komprehensif sebagai top down policy dan menjadi bagian dari
kebijakan nasional.
Naiknya posisi Indonesia & mulai terajutnya ekosistem HVC akan
memberikan prospek usaha bagi ekonomi syariah dan lembaga keuangan
syariah untuk saling bermitra.
Indonesia sedang ‘berproses menuju centre of excellence Ekonomi dan
Keuangan Syariah Global’
