SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
Descargar para leer sin conexión
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat;
3. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
6. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
7. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
8. Penghulu dan Penyuluh Agama;
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan;
11. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah; dan
12. Umat Beragama di Seluruh Indonesia.
SURAT EDARAN
NOMOR SE. 04 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN
DI TEMPAT IBADAH PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI, PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN
PAPUA, SERTA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 5M
A. Pendahuluan
1. Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami
peningkatan dengan munculnya varian Omicron yang lebih
menular serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/
keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat
ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat, perlu diatur pelaksanaan kegiatan peribadatan/
keagamaan di tempat ibadah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : IAZxD0
- 2 -
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka
1, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan
Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali,
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah
Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan
Papua, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.
B. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan
panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh
Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan
penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah (Masjid/Mushalla,
Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang
difungsikan sebagai tempat ibadah) pada masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona
Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.
C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan
peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di
tempat ibadah pada masa:
1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
dan
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
D. Dasar Hukum
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : IAZxD0
- 3 -
2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada
Kementerian Agama.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah
Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan
Papua.
E. Ketentuan
1. Tempat Ibadah
a. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota di wilayah
Jawa dan Bali:
1) dengan kriteria Level 3 (tiga), dapat mengadakan
kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif
selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas
dan paling banyak 50 (lima puluh) orang jemaah dengan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2) dengan kriteria Level 2 (dua), dapat mengadakan
kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif
selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah
paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari
kapasitas dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang
jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat; dan
3) dengan kriteria Level 1 (satu), dapat mengadakan
kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif
selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah
paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari
kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat.
b. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota di wilayah
Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
dan Papua:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : IAZxD0
- 4 -
1) dengan kriteria Level 3 (tiga), dapat mengadakan kegiatan
peribadatan/ keagamaan berjamaah/kolektif selama
masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan
paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;
2) dengan kriteria Level 2 (dua), dapat mengadakan
kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/ kolektif
selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah
paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari
kapasitas dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang
dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih
ketat; dan
3) dengan kriteria Level 1 (satu), dapat mengadakan
kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah/ kolektif
selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah
paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari
kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat.
2. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah
a. Pengurus dan pengelola tempat ibadah wajib:
1) menyediakan petugas untuk menginformasikan serta
mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap
jamaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh
(thermogun);
3) menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir;
4) menyediakan cadangan masker medis;
5) melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti
pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
6) mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter
dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman,
atau kursi;
7) tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal, infak,
kantong kolekte, atau dana punia ke jemaah;
8) memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah
pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan
mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
9) melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan
peribadatan/keagamaan secara rutin;
10) memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang
baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila
menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan
secara berkala;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : IAZxD0
- 5 -
11) melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan paling
lama 1 (satu) jam; dan
12) memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau
tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
a) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita,
pedanda, atau rohaniwan memakai masker dan
pelindung wajah (faceshield) dengan baik dan benar;
b) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita,
pedanda, atau rohaniwan menyampaikan khutbah
dengan durasi paling lama 15 (lima belas) menit;
dan
c) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita,
pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah
untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi
protokol kesehatan.
b. Pengurus dan Pengelola tempat ibadah menyiapkan,
menyosialisasikan, dan mensimulasikan penggunaan aplikasi
PeduliLindungi.
3. Jemaah
Jemaah:
a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan
menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat
celcius);
e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
f. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-
masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);
g. menghindari kontak fisik atau bersalaman;
h. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan
i. yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu
hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.
4. Sosialisasi, Pemantauan, Koordinasi, dan Pelaporan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Madrasah/Kepala
Satuan Pendidikan Keagamaan, Kepala Kantor Urusan Agama
kecamatan, Penghulu, dan Penyuluh Agama, serta pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : IAZxD0
- 6 -
a. melanjutkan secara intensif sosialisasi Instruksi Menteri
Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin
Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian
Agama;
b. melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Surat
Edaran ini;
c. dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja,
Pimpinan Pemerintahan, Satuan Tugas Penanganan Corona
Virus Disease 2019, dan aparat keamanan; dan
d. melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c kepada Pimpinan Satuan Kerja atau Unit Kerja
secara berjenjang.
F. Penutup
Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
^
YAQUT CHOLIL QOUMAS
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/
Token : IAZxD0

Más contenido relacionado

Similar a Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 04 Tahun 2022

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020SUARADEWAN
 
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Rafael Ryandika
 
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 CIkumparan
 
Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...
Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...
Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...merdekacom
 
persiapan ops timbang2022.pptx
persiapan ops timbang2022.pptxpersiapan ops timbang2022.pptx
persiapan ops timbang2022.pptxAulia TAn
 
Materi Analisa Situasi Kota Surabaya.pptx
Materi Analisa Situasi Kota Surabaya.pptxMateri Analisa Situasi Kota Surabaya.pptx
Materi Analisa Situasi Kota Surabaya.pptxssuser29445a
 
1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintah1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintahBidangpemdes5
 
Ingub no. 33_tahun_2021
Ingub no. 33_tahun_2021Ingub no. 33_tahun_2021
Ingub no. 33_tahun_2021CIkumparan
 
03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.ppt
03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.ppt03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.ppt
03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.pptAdityaSeptiansyah1
 
Raper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptx
Raper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptxRaper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptx
Raper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptxlansiagropet
 
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021redaksiGencilNews
 
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021CIkumparan
 
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021CIkumparan
 
Proposal halal bihalal himagri
Proposal halal bihalal himagriProposal halal bihalal himagri
Proposal halal bihalal himagriMbahMutt
 
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021CIkumparan
 
PPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
PPKM Mikro Nomor 5 ADWILPPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
PPKM Mikro Nomor 5 ADWILCIkumparan
 

Similar a Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 04 Tahun 2022 (20)

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
 
Se no. 15/2020
Se no. 15/2020Se no. 15/2020
Se no. 15/2020
 
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020
 
SE. No 16-1625236936
SE. No 16-1625236936SE. No 16-1625236936
SE. No 16-1625236936
 
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
Salinan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
 
Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...
Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...
Salinan inmendagri no 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan cov...
 
persiapan ops timbang2022.pptx
persiapan ops timbang2022.pptxpersiapan ops timbang2022.pptx
persiapan ops timbang2022.pptx
 
Materi Analisa Situasi Kota Surabaya.pptx
Materi Analisa Situasi Kota Surabaya.pptxMateri Analisa Situasi Kota Surabaya.pptx
Materi Analisa Situasi Kota Surabaya.pptx
 
PAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptxPAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptx
 
1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintah1 kebijakan pemerintah
1 kebijakan pemerintah
 
Ingub no. 33_tahun_2021
Ingub no. 33_tahun_2021Ingub no. 33_tahun_2021
Ingub no. 33_tahun_2021
 
03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.ppt
03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.ppt03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.ppt
03. PAPARAN JUKNIS SMARTREN_fix.ppt
 
Raper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptx
Raper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptxRaper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptx
Raper HLUN_25 Mei 2022_ed.pptx
 
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
 
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
 
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
 
Proposal halal bihalal himagri
Proposal halal bihalal himagriProposal halal bihalal himagri
Proposal halal bihalal himagri
 
Bahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iiiBahan pembinaan pokja iii
Bahan pembinaan pokja iii
 
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
 
PPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
PPKM Mikro Nomor 5 ADWILPPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
PPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
 

Más de RepublikaDigital

Surat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya Wedakarna
Surat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya WedakarnaSurat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya Wedakarna
Surat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya WedakarnaRepublikaDigital
 
Keterangan Kementerian Luar Negeri Saudi
Keterangan Kementerian Luar Negeri SaudiKeterangan Kementerian Luar Negeri Saudi
Keterangan Kementerian Luar Negeri SaudiRepublikaDigital
 
Putusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika Selatan
Putusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika SelatanPutusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika Selatan
Putusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika SelatanRepublikaDigital
 
Putusan Pendahuluan Mahkamah Internasional
Putusan Pendahuluan Mahkamah InternasionalPutusan Pendahuluan Mahkamah Internasional
Putusan Pendahuluan Mahkamah InternasionalRepublikaDigital
 
Surat Pengunduran Diri Craig Mokhiber
Surat Pengunduran Diri Craig MokhiberSurat Pengunduran Diri Craig Mokhiber
Surat Pengunduran Diri Craig MokhiberRepublikaDigital
 
Laporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata Myanmar
Laporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata MyanmarLaporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata Myanmar
Laporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata MyanmarRepublikaDigital
 
UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951
UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951
UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951RepublikaDigital
 
Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021
Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021
Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021RepublikaDigital
 
Buku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdf
Buku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdfBuku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdf
Buku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdfRepublikaDigital
 
Paparan Potensi Kerisi Lemhannas
Paparan Potensi Kerisi LemhannasPaparan Potensi Kerisi Lemhannas
Paparan Potensi Kerisi LemhannasRepublikaDigital
 
Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022
Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022
Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022RepublikaDigital
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RIPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RIRepublikaDigital
 
Surat Edaran Vaksin Meningitis
Surat Edaran Vaksin MeningitisSurat Edaran Vaksin Meningitis
Surat Edaran Vaksin MeningitisRepublikaDigital
 
The Muslim 500 2023 edition.pdf
The Muslim 500 2023 edition.pdfThe Muslim 500 2023 edition.pdf
The Muslim 500 2023 edition.pdfRepublikaDigital
 
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPFKesimpulan dan Rekomendasi TGIPF
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPFRepublikaDigital
 
Masterplan Eksyar_Preview.pdf
Masterplan Eksyar_Preview.pdfMasterplan Eksyar_Preview.pdf
Masterplan Eksyar_Preview.pdfRepublikaDigital
 

Más de RepublikaDigital (20)

Surat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya Wedakarna
Surat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya WedakarnaSurat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya Wedakarna
Surat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024 tentang aduan Arya Wedakarna
 
Keterangan Kementerian Luar Negeri Saudi
Keterangan Kementerian Luar Negeri SaudiKeterangan Kementerian Luar Negeri Saudi
Keterangan Kementerian Luar Negeri Saudi
 
Putusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika Selatan
Putusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika SelatanPutusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika Selatan
Putusan Pendahuluan ICJ atas gugatan Afrika Selatan
 
Putusan Pendahuluan Mahkamah Internasional
Putusan Pendahuluan Mahkamah InternasionalPutusan Pendahuluan Mahkamah Internasional
Putusan Pendahuluan Mahkamah Internasional
 
Surat Pengunduran Diri Craig Mokhiber
Surat Pengunduran Diri Craig MokhiberSurat Pengunduran Diri Craig Mokhiber
Surat Pengunduran Diri Craig Mokhiber
 
Nama-nama Korban di Gaza
Nama-nama Korban di GazaNama-nama Korban di Gaza
Nama-nama Korban di Gaza
 
Laporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata Myanmar
Laporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata MyanmarLaporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata Myanmar
Laporan Dewan HAM PBB Tentang Belanja Senjata Myanmar
 
UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951
UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951
UU Darurat Nomor 51 Tahun 1951
 
Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021
Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021
Risalah Rapat Komisi I DPR dan Menkominfo pada 1 Februari 2021
 
Buku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdf
Buku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdfBuku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdf
Buku-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekonomi-Pesantren-Berbasis-EBT.pdf
 
Paparan Potensi Kerisi Lemhannas
Paparan Potensi Kerisi LemhannasPaparan Potensi Kerisi Lemhannas
Paparan Potensi Kerisi Lemhannas
 
Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022
Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022
Dokumen DNI soal Laporan Penampakan UFO pada 2022
 
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RIPernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Parlemen DPR RI
 
Surat Edaran Vaksin Meningitis
Surat Edaran Vaksin MeningitisSurat Edaran Vaksin Meningitis
Surat Edaran Vaksin Meningitis
 
The Muslim 500 2023 edition.pdf
The Muslim 500 2023 edition.pdfThe Muslim 500 2023 edition.pdf
The Muslim 500 2023 edition.pdf
 
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPFKesimpulan dan Rekomendasi TGIPF
Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF
 
SURAT MAJELIS DPP PPP.pdf
SURAT MAJELIS DPP PPP.pdfSURAT MAJELIS DPP PPP.pdf
SURAT MAJELIS DPP PPP.pdf
 
BPS Agustus 2022.pdf
BPS Agustus 2022.pdfBPS Agustus 2022.pdf
BPS Agustus 2022.pdf
 
BPS Juli.pdf
BPS Juli.pdfBPS Juli.pdf
BPS Juli.pdf
 
Masterplan Eksyar_Preview.pdf
Masterplan Eksyar_Preview.pdfMasterplan Eksyar_Preview.pdf
Masterplan Eksyar_Preview.pdf
 

Último

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Último (12)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 04 Tahun 2022

  • 1. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat; 3. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; 5. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; 6. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan; 7. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan; 8. Penghulu dan Penyuluh Agama; 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama; 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; 11. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah; dan 12. Umat Beragama di Seluruh Indonesia. SURAT EDARAN NOMOR SE. 04 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN DI TEMPAT IBADAH PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI, PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA, SERTA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 5M A. Pendahuluan 1. Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian Omicron yang lebih menular serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/ keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, perlu diatur pelaksanaan kegiatan peribadatan/ keagamaan di tempat ibadah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : IAZxD0
  • 2. - 2 - 2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M. B. Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/Litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M. C. Ruang Lingkup Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa: 1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; dan 2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. D. Dasar Hukum 1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : IAZxD0
  • 3. - 3 - 2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama. 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. E. Ketentuan 1. Tempat Ibadah a. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali: 1) dengan kriteria Level 3 (tiga), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan paling banyak 50 (lima puluh) orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; 2) dengan kriteria Level 2 (dua), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan 3) dengan kriteria Level 1 (satu), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. b. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : IAZxD0
  • 4. - 4 - 1) dengan kriteria Level 3 (tiga), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; 2) dengan kriteria Level 2 (dua), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/ kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan 3) dengan kriteria Level 1 (satu), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah/ kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah a. Pengurus dan pengelola tempat ibadah wajib: 1) menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M; 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jamaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun); 3) menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir; 4) menyediakan cadangan masker medis; 5) melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan; 6) mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi; 7) tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal, infak, kantong kolekte, atau dana punia ke jemaah; 8) memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah; 9) melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin; 10) memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : IAZxD0
  • 5. - 5 - 11) melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan paling lama 1 (satu) jam; dan 12) memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan: a) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (faceshield) dengan baik dan benar; b) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan menyampaikan khutbah dengan durasi paling lama 15 (lima belas) menit; dan c) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. b. Pengurus dan Pengelola tempat ibadah menyiapkan, menyosialisasikan, dan mensimulasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. 3. Jemaah Jemaah: a. menggunakan masker dengan baik dan benar; b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter; d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius); e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri; f. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing- masing (sajadah, mukena, dan sebagainya); g. menghindari kontak fisik atau bersalaman; h. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan i. yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah. 4. Sosialisasi, Pemantauan, Koordinasi, dan Pelaporan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu, dan Penyuluh Agama, serta pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : IAZxD0
  • 6. - 6 - a. melanjutkan secara intensif sosialisasi Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama; b. melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini; c. dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja, Pimpinan Pemerintahan, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan aparat keamanan; dan d. melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pimpinan Satuan Kerja atau Unit Kerja secara berjenjang. F. Penutup Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2022 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ^ YAQUT CHOLIL QOUMAS Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ Token : IAZxD0