Dokumen tersebut membahas tentang hak, hak istimewa, masalah dan perlindungan dalam etika korporasi. Terdapat implementasi dan tantangan penerapan etika korporasi di Bank Rakyat Indonesia. Kode etik digunakan sebagai pedoman perilaku untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan menjaga reputasi bank.

1. Nama : Ria Safitri
NIM : 55118110092
Mata Kuliah : Bussiness Ethics and Good
Governance
Dosen Pembimmbing : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM
Tugas Minggu ke-9
CORPORATE ETHICS RIGHTS, PRIVILEGES ,
PROBLEMS, AND PROTECTIONS
A. Corporate Ethics
Etika bisnis secara ilmiah diakui bahwa perkembangannya
masih awal, sehingga masih memiliki berbagai kelemahan dibanyak
sisi. Banyak hal perlu dikerjakan, diperbaiki dan Etika bisnis perlu
terbuka terhadap upaya perbaikan dan terhadap kritik yang
membangun. Hal tersebut perlu dilakukan karena etika bisnis
merupakan cerminan perilaku moral masyarakat luas yang
mewarnai perilaku bisnis, sementara itu pelaku bisnis adalah orang
perorang yang memiliki perilaku selalu berubah dari waktu kewaktu.
Demikian pula norma norma etika bisnis akan selalu bergeser dari
waktu ke waktu, sehingga tindakan bisnis yang dianggap baik hari
ini belum tentu tetap sama diwaktu yang akan datang
Sejak disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan
dengan bermoral, maka banyak perusahaan maupun organisasi
menyusun kode etik organisasi atau korporasi (Corporate Code of
Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of Ethical
Conduct). Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai
dan anggota organisasi untuk berperilaku yang bermoral dengan
menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral seharusnya
diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih
spesifik atau perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang
(permitted and prohibited behavior).

2. Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut:
1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir,
mendiskusikan visi, misi mereka dan tanggung jawab yang
penting sebagai kelompok dan individu terhadap perusahaan,
pihak-pihak lain dalam perusahaan, dan
terhadap stakeholders lainnya.
2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk
menghasilkan diskusi yang positif bagi penyempurnaan dan
kemungkinan untuk modifikasi.
3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri,
menanamkan perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam
tindakan mereka, serta menanamkan pentingnya
mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan posisi
mereka dalam organisasi.
4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka
meragukan tindakan atau perintah yang harus dilakukannya.
5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa
perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip moral, dan
memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan
perusahaan.
Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan
atau korporasi yang diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
· suap, hadiah, dan komisi;
· entertainment;
· penyalahgunaan informasi;
· konflik kepentingan;
· kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
· utang/pinjaman; dan
· perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.

3. 2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
· kompetisi yang adil dan terbuka;
· pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;
· prosedur lelang dan tender;
· praktik suap dan KKN; dan
· prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
· perkembangan yang berkelanjutan;
· jujur dan transparan dalam informasi;
· prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan
· insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
· pelayanan;
· produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
· keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan
instruksi; dan
· kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
· jaminan keamanan dan kesehatan;
· kesempatan kerja yang sama;
· kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
· komunikasi;
· pengembangan dan remunerasi; dan
· kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat
terlarang.
6) Tanggung jawab sosial
· kebijakan lingkungan;
· partisipasi dalam komunitas;
· kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
· kegiatan politik; dan
· pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi
bagi yang dikenakan sanksi.

4. B. Hak/ Right
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu
atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki
klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau
jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara
tertentu kepadanya. ‘15 7 Business Ethics & GG Pusat Bahan Ajar
dan eLearning Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
http://www.mercubuana.ac.id Hak juga berasal dari sistem standar
moral yang tidak bergantung pada sistem hokum tertentu. Hak
untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika,
namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang
dimiliki oleh semua manusia.
Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan
bertujuan agar memungkinkan Individu untuk memilih dengan
bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka dan melindungi
pilihan-pilihan mereka. Hak Negatif dan Positif Sejumlah hak yang
disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak
yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam
kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur
dalam aktivitasaktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak
tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini berarti
semua orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut
campur dalam urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.
Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban
negative, namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak
selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif pada si
pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk
dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-
kepentingannya. Contohnya, jika saya punya hak untuk
memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti
orang lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya
tidak bisa memperoleh penghasilan yang layak, maka harus ada
pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib memberikan

5. pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Teori Hak merupakan
suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan
kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang
sama. Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini
adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk
mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
C. Hak Istimewa
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan
pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak
yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat Anda lihat
dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”),
yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang
berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang
berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak
Jaminan Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan dalam
Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh
undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan
oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang
didahulukan. Hak privilege inibersifat accesoir dan tidak dapat
berdiri sendiri.
Lebih lanjut J. Satrio (ibid, hal. 28-29) mengatakan bahwa
para pihak tidak dapat memperjanjikan suatu privilege, artinya
memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari perjanjian yang
mereka tutup mengandung privilege; semua privilege adanya
ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang
tidak diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran
terhadap perikatan-perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara
tegas di dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak tagihan
yang diistimewakan.
Menurut J. Satrio (ibid, hal. 29-30) privilege harus dituntut,
harus dimajukan, artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan

6. tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa
(konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia
dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan
kepadanya menurut undang-undang dan dengan demikian
mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar.
Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan
fidusia, ia bukan merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang
diistimewakan pada asasnya tidak mempunyai hak-hak yang lebih
dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri
benda-benda atas mana ia mempunyai hak yang didahulukan untuk
mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang mengikuti
bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (droit de
suite). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda
tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam
mengambil pelunasannya. Mengenai apa saja yang termasuk ke
dalam hak privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal
1149 KUHPer.
D. Problems and Protections
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau
dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.1
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-

7. hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
hak-hak tersebut
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan Pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan taua badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian
menyelenggaraka kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan
bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat
konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif
pemakaian barang dan / atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi; Menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

8. Implementasi Corporate Ethics Rights, Privileges,
problems and Protection dan kendalanya di Bank
Rakyat Indonesia.
Kode Etik menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional
yang diharapkan dilakukan oleh setiap insan Bank dalam
melaksanakan tugasnya dan praktek-praktek pengelolaan
perusahaan yang baik. Ini merupakan standar perilaku yang wajar,
patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam
melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan
pemangku kepentingan (stakeholders).
Tujuan Penerapan Kode Etik Bank:
1. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondusif sehingga
dapat mendorong peningkatan kinerja bank.
2. Membina hubungan baik dengan komunitas setempat dimana
bank menjadi bagian di dalamnya sehingga dapat menunjang
kesuksesan bank dalam jangka panjang.
3. Menjaga reputasi bank.
4. Memberikan pedoman etika bagi insan Bank dalam
melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung
jawabnya.
5. Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan bagi
semua insan Bank.
Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan
berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan
ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Kode Etik
Bank dijabarkan dalam 9 (sembilan) elemen yaitu sebagai berikut:
1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank.

9. a. Semua insan Bank harus tunduk pada peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan
bank.
b. Semua insan Bank tidak diperkenankan untuk melakukan
praktik pelanggaran atas hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.
a. Etika terhadap Nasabah
b. Etika terhadap Mitra Kerja
c. Etika terhadap Pesaing (Competitor)
d. Etika terhadap Regulator
e. Etika terhadap Pemegang Saham
f. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup Bank
berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat setempat
(local wisdom) dan memberikan manfaat serta mendukung
pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan
operasional nya.
4. Bank berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat
setempat (local wisdom) dan memberikan manfaat serta
mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank
menjalankan operasional nya.
5. Hubungan Perusahaan dengan Insan Bank
a. Etika Perusahaan terhadap Pekerja
b. Prilaku Etis terhadap Sesama Pekerja
6. Kerahasiaan Informasi Bank
a. Perlidungan Informasi Nasabah
b. Pengguna Informasi Internal Bank
7. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank

10. 8. Bank berkomitmen untuk menghasilkan laporan Bank yang
tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
manajemen, pemegang saham, nasabah dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya.
9. Benturan Kepentingan Bank berkomitmen untuk memiliki dan
menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang
mengikat insan Bank dalam rangka mencegah adanya tindak
pidana korupsi dan praktik kolusi serta nepotisme di lingkungan
Bank.
Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik bahwa berlaku
bagi Direktur Komisaris dan Seluruh Karyawan
Dengan berlakunya kebijakan Kode Etik BRI, maka
1. Seluruh Insan BRI wajib mengetahui, memahami dan
melaksanakan Kode Etik BRI.
2. Seluruh insan Bank wajib secara tertulis untuk menyatakan
kepatuhannya atas Kode Etik BRI. Surat Pernyataan Kepatuhan
Kode Etik BRI yang ditandatangani merupakan syarat kelanjutan
hubungan kerja dengan Bank.
Upaya Penegakan Kode Etik Perusahaan
Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Dewan Komisaris,
Direksi dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk
menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem
perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:
1. Penerapan Kode Etik berlaku bagi seluruh insan BRI di seluruh
jenjang organisasi. Penerapan Kode Etik secara terus menerus
dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan
komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya
Perusahaan.

11. 2. Seluruh insan BRI diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan
kepatuhan terhadap Kode Etik BRI.
3. Setiap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi akan di berikan sanksi
sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku.
4. Sosialisasi Kode Etik kepada Pekerja BRI.
Referensi:
1. Beauchamp, Tom L and Bowie, Norman E, Ethical Theory and
Business, 1997, Prentice hall, New Yersey, USA
2. http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/119021101513848730
2619Novembe r2013.pdf
3. https://rezwan-rizki.blogspot.com/2013/11/etika-profesi-dan-
kode-etik-korpor si.html
4. Monang Situmorang, MM. SE, Bahan Ajaran Etika Bisnis dan
Profesi, Universitas Pakuan
5. Diposting oleh Unknown di 07.03
6. Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
7. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51584b636a
944/hak-privilege-dan-hak-retensi
8. Philipus M. Hadjon. Loc Cit. hlm. 25
9. https://bri.co.id/ketentuan-umum-kode-etik-perusahaan