Surat edaran tersebut memberikan relaksasi terhadap persyaratan sertifikat kompetensi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti perpanjangan otomatis STR dan SIP yang sudah habis masa berlakunya, pengakuan STR dan SIP bagi tenaga kesehatan baru, serta pengakuan STR dan SIP bagi lulusan baru yang ditugaskan untuk penanganan Covid-19. Relaksasi ini dimaksudkan untuk memenuhi ke
1. PENGATURAN PENGGANTI SIP
PADA PERMENKES
2052/MENKES/PER/X/2011 DAN
REGULASI LAINNYA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kemenkes
13 Juni 2021
2. NAMA : SUNDOYO, S.H., M.K.M., M.Hum
TTL : Pati, 8 April 1965
NPWP : 07.041.876.9-407.000
PANGKAT/GOL. : Pembina Utama Muda/ IV c
JABATAN : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal,
Kementerian Kesehatan RI
PENDIDIKAN :
S1 Ilmu Hukum, Universitas Ibnu Kaldum
S2 Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia
S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada
CURICULUM VITAE
Kementerian Kesehatan RI
Jl. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9
Jakarta Selatan
Jl. Pemuda Kranji No. 56
Kota Bekasi
sundoyo_sh@yahoo.com
0811 - 1831048
3. Perpres No 82 Th 2018
tentang Jaminan
Kesehatan
2018
2013
Permenkes Nomor
71 Tahun 2013
tentang Pelayanan
Kesehatan Pada
Jaminan
Kesehatan
Nasional
2011
Permenkes No HK.
2052/Menkes/Per/X/2011
tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2009
UU Nomor 36
Tahun 2009
tentang
Kesehatan
2004
UU Nomor 29
Tahun 2004
tentang Praktik
Kedokteran
Regulasi
01
02
04
03
05
5. HUKUM
DISIPLIN
ETIK
Kesanggupan untuk memenuhi
standar operasional prosedur,
standar pelayanan, serta
standar lainnya dalam
memberikan pelayanan
kesehatan
Kesanggupan untuk memenuhi
kode etik profesi
Kesanggupan untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-
undangan
TIGA PILAR DALAM PELAYANAN KESEHATAN
6. Melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Program
Profesi Dokter (UKMPPD) secara exit exam
yang dibuktikan dengan sertifkat profesi
Sertifikasi
Setiap dokter/dokter gigi yg
berpraktik hrs memiliki STR yang
diterbitkan oleh KKI, berlaku
selama 5 tahun dan dpt
diregistrasi ulang
Registrasi
Setiap dokter/dokter gigi yg
berpraktik hrs memiliki SIP, berlaku
selama STR msh berlaku dan dpt
diperpanjang selama memenuhi
persyaratan
Perizinan
Surat Izin Praktik:
1. Diberikan paling banyak untuk 3
tempat praktik.
2. Dapat berada dalam
kabupaten/kota yang sama atau
berbeda di provinsi yang sama
atau provinsi lain.
SERTIFIKASI, REGISTRASI, PERIZINAN DOKTER
7. SURAT IZIN PRAKTIK
SIP bagi dokter peserta program internsip
berupa SIP Internsip dengan kewenangan
yang sama dengan dokter
02
SIP bagi peserta PPDS/PPDGS berupa SIP
dokter atau SIP dokter gigi dengan
kewenangan sesuai kompetensi yang
ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS)
03
SIP bagi peserta program dokter dg kewenangan
tambahan yg memperoleh penugasan khusus di
fasyankes tertentu berupa SIP dokter dengan
kewenangan sebagaimana tercantum dalam surat
keterangan kompetensi yg dikeluarkan oleh Kolegium.
04
SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa
SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis,
dan SIP dokter gigi spesialis.
01
8. Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian
dalam hal:
a. diminta oleh suatu fasyankes untuk pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau
tidak berjadwal tetap;
b. Untuk melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
c. Untuk tugas kenegaraan;
d. Untuk melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
e. Untuk memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan
pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil;
tidak memerlukan SIP di tempat tersebut, namun institusi penyelenggara (huruf a-d) harus diberitahukan kepada Kadinkes
Kabupaten/Kota setempat
KEBERLAKUAN SURAT IZIN PRAKTIK
SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi sebagai staf pendidik yg melakukan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi pada RS
pendidikan, berlaku juga untuk proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di RS pendidikan lainnya dan RS atau
fasyankes lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya
Dalam rangka melaksanakan program pemerataan pelayanan kesehatan:
a. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi yg melakukan praktik kedokteran pada suatu fasyankes pemerintah berlaku juga bagi
fasyankes pemerintah dalam wilayah binaannya yg tidak memiliki dokter/dokter gigi.
b. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi spesialisasi tertentu yg melakukan praktik kedokteran pada suatu fasyankes berlaku juga
bagi fasyankes pemerintah di daerah lain yg belum memiliki pelayanan spesialisasi yg sama
Pemberian pelayanan harus diberitahukan kepada Kadinkes Kabupaten/kota setempat
9. Surat Tugas
1. Diberikan untuk pemenuhan kebutuhan
pelayanan kesehatan
2. Diberikan oleh Kadinkes Provinsi atas
nama Menteri kepada dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis tertentu yg tlh memiliki
SIP untuk bekerja di fasyankes tertentu
tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut.
3. berdasarkan permintaan Kadinkes
kabupaten/kota dg mempertimbangkan
keseimbangan kebutuhan pelayanan
dengan kemampuan dokter spesialis
atau dokter gigi spesialis
4. Hanya dapat diberikan di daerah yang
tidak ada dokter spesialis untuk
memberikan pelayanan kesehatan
spesialis yang sama
5. Jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang
sepanjang mendapat persetujuan dari Kadinkes
Provinsi setempat atas nama Menteri
Surat Tugas adalah bukti tertulis
yang diberikan dinas kesehatan
provinsi kepada dokter atau
dokter gigi dalam rangka
pelaksanaan praktik kedokteran
pada fasilitas pelayanan
kesehatan tertentu
10. RELAKSASI STR DAN SIP PADA
MASA PANDEMI COVID-19
• STR dan SIP Nakes Selama Pandemi COVID-19
• Pendayagunaan mahasiswa tingkat akhir pendidikan tenaga
kesehatan utk penaganan COVID-19 jika terdapat keterbatasan
jumlah nakes (di bawah supervisi nakes).
Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 kepada
dinkes setempat oleh pimpinan fasyankes/institusi kesehatan
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan
COVID-19 oleh Kemenkes, Dinkes Prov, dan Dinkes Kab/Kota
Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan sebagai
garda terdepan dalam upaya penanganan
COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk
mempercepat penanganan pandemik.
Pemenuhan nakes dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19 dan guna mencegah,
mengurangi penyebaran, dan didukung dengan
kmelindungi masyarakat dari risiko COVID-19
U
R
G
E
N
S
I
SE ditujukan kepada Kementerian
terkait, TNI/POLRI, Dinas Kesehatan
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
fasilitas pelayanan kesehatan, dan
institusi kesehatan dalam pelaksanaan
registrasi dan perizinan tenaga
kesehatan pada masa pandemi
COVID-19.
• STR dan/atau SIP yang sudah habis masa berlakukanya dan proses perpanjangan terkendala Bencana
Nasional/KKM Covid-19, maka STR dan/atau SIP dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu)
tahun sejak status Bencana Nasional atau KKM COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
• Tenaga Kesehatan yang telah mengajukan permohonan STR dan/atau SIP untuk pertama kali namun
terkendala kondisi Bencana Nasional atau KKM COVID-19, dinyatakan telah memiliki STR dan/atau SIP
yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional atau KKM COVID-19 dinyatakan
dicabut oleh Pemerintah.
• Tenaga Kesehatan yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi namun
belum memiliki STR dan/atau SIP dan akan ditugaskan untuk penanganan COVID-19, dinyatakan
telah memiliki STR dan/atau SIP yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional
atau KKM COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
SUBSTANSI SE
01
02
03
11. KEDUDUKAN SURAT EDARAN
01 SE bukan jenis regeling, bukan pula beschikking. SE merupakan beleidsregel
dan pseudowetgeving yaitu produk hukum yang secara materil mengikat umum.
SE merupakan suatu bentuk diskresi.
TEORI HUKUM
02 Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan untuk
mengatasi persoalan yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan tidak
mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan
UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
03 1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan kepentingan
TUJUAN (Ps. 22 ayat (1) UU No. 30 TAHUN 2014)
04 Dalam Permenkes No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian kesehatan SE digolongkan sebagai produk tata naskah dinas
TATA NASKAH DINAS
12. Add Skills – 60%
Add Skills – 90%
Name Here
KLAIM RUMAH SAKIT
1. Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam rangka
penanganan COVID-19 oleh nakes yg menggunakan
relaksasi STR dan/atau SIP berdasarkan SE NO.
4394 Th 2020 harus dibayar oleh BPJS.
2. Klaim yg dilakukan oleh fasyankes yang menangani
COVID-19 tetap dibayarkan sesuai dengan
perundang undangan.
13. Pembiayaan Pelayanan
Kesehatan dalam Sistem
JKN
Legalitas Surat Tugas dalam
JKN
Perpres No 82 Th 2018 ttg
Jaminan Kesehatan
1. Penerbitan Surat Tugas diatus dalam
Permenkes No 2052/2011, oleh
karenanya surat tugas tersebut sah
dan dapat digunakan dalam
menjalankan praktik kedokteran/
kedokteran gigi sepanjang dilakukan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. Pengaturan Surat Tugas merupakan
diskresi Menkes selaku penyusun
kebijakan di bidang kesehatan untuk
pemenuhan kebutuhan yankes
3. Kedudukan surat tugas setara dengan
SIP mengingat jumlah SIP terbatas
pada 3 tempat praktik, sehingga
diperlukan penerbitan surat tugas agar
masyarakat tetap memperoleh
pelayanan kesehatan
4. Surat tugas seharusnya dapat
digunakan sebagai pengganti SIP
dalam memenuhi persyaratan kerja
sama dengan BPJS, sepanjang
penerbitannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
Penyelenggara pelayanan kesehatan
untuk pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan meliputi semua Fasilitas
Kesehatan yang menjalin kerja sama
dengan BPJS Kesehatan
BAGAIMANA
DENGAN SURAT
TUGAS???
Permenkes No 71 Th 2013 ttg
Pelayanan Kesehatan Pd JKN
1. Fasilitas kesehatan penyelenggara
pelayanan kesehatan bekerja sama
dengan BPJS melalui perjanjian
kerja sama dan harus memenuhi
persyaratan
2. Salah satu persyaratan kerja sama
yaitu SIP dokter/dokter gigi atau
SIP dokter spesialis-subspesialis/
dokter gigi spesialis-subspesialis
