Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan

BIMBINGAN TEKNIS
PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA JFAK
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
2018

AGENDA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RIPEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Pengantar DUPAKA
B
C
D
E
Penghitungan satuan hasil kerja JFAK
Praktek pengisian dan penghitungan
Isu aktual dalam penyusunan DUPAK JFAK
Tim Penilai JFAK

DAFTAR USULAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT (DUPAK)
-MENGAPA PENTING-

Unsur –unsur yang harus dipenuhi dalam pengajuan angka kredit : (PERKALAN No 27 thn. 2017)
UNSUR % AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
Komposisi Angka kredit utk kenaikan
Jabatan/Pangkat
Penata
Muda Tk. I
Penata Penata Penata
Tk.1
Pembina Pembina
Tk. I
Pembina
Utama
Muda
Pembina
Utama
Madya
Pembina
Utama
III/a→III/b III/b→
III/c
III/c→
III/d
III/d→IV/
a
IV/a→ IV/b IV/b→IV/c IV/c→IV/d IV/d→IV/e IV/ e.
I. UTAMA 80 40 40 80 80 120 120 120 160 -
a. Pendidikan
1. Pendidikan Formal
2. Pendidikan dan
Pelatihan
≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1
b. Kajian dan Analisis Kebijakan ≥ 8,50 ≥ 8,50 ≥ 18 ≥ 18 ≥ 28,50 ≥ 26,50 ≥ 24,50 ≥ 35 ≥ 25
c. Pengembangan Profesi ≥ 3 ≥ 3 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 8 ≥10 ≥ 12 ≥ 14
II. PENUNJANG 20 10 10 20 20 30 30 30 40 -
100 50 50 100 100 150 150 150 200 25
26 /34

Perkalan No. 31 Tahun 2014 tentang Standar
Kompetensi JFAK
Perkalan No. 32 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Formasi JFAK
Pengangkatan ke dalam JFAK melalui
Penyesuaian/Inpassing
Pelaksanaan dan Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan AK
Penyelenggaraan Pelatihan JFAK
Dasar hukum jfak
UU No.5 Th. 2014
ttg Aparatur Sipil Negara
PerMenPAN dan RB Nomor 45
Tahun 2013 ttg Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan
dan Angka Kreditnya
Peraturan Bersama Ka.LAN dan Ka. BKN
No.16 Th 2014 dan No.16 Th 2014 ttg
Ketentuan Pelaksanaan PermenPAN dan RB
No.45 th 2013 ttg JFAK
Perkalan No. 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis
Kebijakan
Perkalan No. 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Uji Kompetensi JFAK
Berdasarkan
Permenpan No. 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing
Perkalan No. 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS ke dalam
JFAK melalui Penyesuaian/Inpassing

Unsur-Unsur Kegiatan JFAK
(Permenpan dan RB No.45 th. 2013)
UTAMA
• PENDIDIKAN
• KAJIAN DAN ANALISIS
KEBIJAKAN
• PENGEMBANGAN PROFESI
PENUNJANG
• MENGAJAR / MELATIH PADA DIKLAT
KEBIJAKAN
• BERPERAN AKTIF DLM SEMINAR /
LOKAKARYA / KONFERENSI / DELEGASI
ILMIAH DI BIDANG KEBIJAKAN
• MENJADI PENGURUS /ANGGOTA DALAM
ORGANISASI PROFESI ANALIS
KEBIJAKAN
• MENJADI TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

Melakukan riset dan analisis kebijakan
Memberikan rekomendasi kebijakan
Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi
dan negosiasi kebijakan
Melakukan publikasi hasil kajian kebijakan
Sub Unsur : Kajian dan Analisis KebijakanUTAMA

Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya;
Membuat modul bahan ajar diklat kebijakan
Membuat alat bantu diklat kebijakan
Membuat audio visual untuk diklat kebijakan
Mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan
Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan
Memperoleh gelar kehormatan akademis
Sub Unsur : Pengembangan Profesi
UTAMA
Memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau tanda penghargaan lainnya.

Mengajar/melatih pada diklat kebijakan
Berperan aktif dalam seminar lokakarya konferensi/
delegasi ilmiah di bidang kebijakan
Menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi AK
Menjadi Tim Penilai Angka Kredit JFAK
PENUNJANG

No. Unsur Sub Unsur Butir Kegiatan
Satuan
Hasil
Angka
Kredit
1. Pendidikan A Pendidikan Sekolah dan
Memperoleh Ijazah/Gela
A.1 Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
gelar / ijazah.
1.Doktor (S3) Ijazah 200
2. Magister (S2) Ijazah 150
3. Sarjana (S1) Ijazah 100
Diklat fungsional/teknis di
bidang kebijakan serta
memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat
A.2 Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:
lamanya lebih dari 960 jam
STTP 15
lamanya antara 641 - 960 jam STTP
9
lamanya antara 481 - 640 jam
STTP 6
STTP 3
amanya antara 81 - 160 jam
STTP 2
STTP 1
STTP 1
Diklat Prajabatan A.3 Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III STTP 2

Lanjutan :
No Unsur Sub Unsur Butir Kegiatan Satuan Hasil
Angka
Kredit
II Kajian dan
Analisis
Kebijakan
A Riset dan Analisis
Kebijakan
1. Menyediakan informasi terkait
perumusan masalah kebijakan
Memo Kebijakan 3
Telaahan Staf 5
Ringkasan Kebijakan 10
Policy Paper 15
2. Merumuskan isue-isue kebijakan ke
dalam rumusan masalah kebijakan
Memo Kebijakan 3
Telaahan Staf
Policy Paper 15
3. Melaksanakan Pemantauan dan
evaluasi implementasi Kebijakan
Telaahan staf 5
Laporan hasil pemantauan 8
laporan hasil Evaluasi 8

Lanjutan :
No. Unsur Sub Unsur Butir Kegiatan Satuan Hasil
Angka
Kredit
1 Kajian dan
Analisis
Kebijakan
A Riset dan Analisis
Kebijakan
4. Penyusunan Naskah Akademis Naskah Akademik RUU 40
Naskah Akademik
Rancangan Per.Pres.
32
Naskah Akademik
Rancangan Per. Men
24
Naskah Akademik
Rancangan Per.Da
16
B Rekomendasi
Kebijakan
1. Menyediakan rekomendasi kebijakan Memo Kebijakan 3
Telaahan Staf 5
Naskah Akademik 8
Policy Paper 15

Lanjutan :
Angka
Kredit
1 Kajian dan
Analisis
Kebijakan
B. Rekomendasi
Kebijakan
B.1 Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat
publik dan pemangku kepentingan terkait dengan
isu, masalah dan atau kebijakan
Rancangan
Rekomendasi
Kebijakan/ Policy
paper
15
B.2 Melakukan uji publik rancangan rekomendasi
kebijakan
Rancangan Kebijakan 15
C Komunikasi,
koordinasi
advokasi,
konsultasi
dan negosiasi
kebijakan
1. Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan
pejabat publik dan pemangku kepentingan
Surat penugasan 1
2. Menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi
dengan para pemangku kepentingan untuk
memperoleh tanggapan terhadap usulan
rancangan kebijakan
daftar konsultasi dan
hasil konsultasi
5
3. Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan
para pemangku kepentingan untuk memperoleh
tanggapan terhadap kebijakan
Surat penugasan 1
4. Melakukan advokasi kebijakan Laporan advokasi
kebijakan
3
5. Melakukan diseminasi kebijakan Laporan Diseminasi
kebijakan
3
6. Menyampaikan gagasan kebijakan kepada Bahan pidato/ 5

Lanjutan :
Angka
Kredit
1 Kajian dan
Analisis
Kebijakan
D Publikasi hasil
Kajian kebijakan
1 Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk:
a. Monograf Monograf Kebijakan 15
b. Buku referensi tingkat nasional Buku Referensi Kebijakan 20
c. Buku referensi tingkat internasional Buku Referensi Kebijakan 25
d. Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi Artikel Kebijakan 10
e. Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi Artikel Kebijakan 15
f. Artikel dalam jurnal internasional Artikel Kebijakan 20
2 Hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat:
a. Nasional Makalah 5
b. Internasional Makalah 10
3 Menulis artikel di media massa Setiap artikel 5

Lanjutan :
Angka
Kredit
III. Pengem-
bangan
Profesi
A Perolehan Gelar/Ijazah
Kesarjanaan Lainnya
Memperoleh Gelar/Ijazah lain yang tidak
sesuai dengan bidang tugasnya
a Doktor (S3) Ijazah 30
b Magister S2) Ijazah 20
c Sarjana (S1) Ijazah 15
B Pembuatan modul bahan ajar
diklat kebijakan
Membuat modul bahan ajar diklat kebijakan Model Diklat 10
C Pembuatan model kebijakan
sebagai bahan diklat kebijakan
Membuat Model Kebijakan sebagai bahan
Diklat kebijakan
Model Kebijakan 10
D Pembuatan alat bantu diklat
kebijakan
Membuat alat bantu (perangkat keras/lunak)
diklat kebijakan
Alat Bantu 10
E Pembuatan audio visual untuk
diklat kebijakan
Membuat audio visual untuk diklat kebijakan Alat Bantu
gambar/suara diklat
10
F Pengembangan Buku Pedoman
tentang Kebijakan
Mengembangkan Buku Pedoman tentang
Kebijakan
Buku Pedoman 10

Lanjutan :
Angka
Kredit
III. Pengem-
bangan
Profesi
G. Penyusunan/pengemba
ngan juklak/juknis di
bidang analisis
kebijakan
Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di
bidang analisis kebijakan
Juklak/juknis
10
H. Perolehan gelar
kehormatan akademis
Memperoleh gelar kehormatan akademis:
a Setara Doktor (S3) Surat pernyataan /
gelar kehormatan
15
b Setara Magister S2) Surat pernyataan /
gelar kehormatan
10
I. Perolehan
penghargaan, tanda
jasa, tanda kehormatan
atau penghargaan
lainnya
Memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda
kehormatan atau penghargaan lainnya :
10
a Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana
Karya Satya
1) 30 (tiga puluh) tahun Piagam Satya
Lancana Karya Satya
3
2) 20 (dua puluh) tahun Piagam Satya
Lancana Karya Satya
2
3) 10 (sepuluh) tahun Piagam Satya
Lancana Karya Satya
1

Lanjutan :
No. Unsur Sub Unsur Butir Kegiatan Satuan Hasil Angka
Kredit
b. Penghargaan lainnya dari pemerintah
1) Tingkat Nasional Piagam Penghargaan 1
2) Tingkat Provinsi Piagam Penghargaan 0.5
IV Penunjang
Tugas Analis
Kebijakan
A Pengajar/Pelatih Pada
Diklat Fungsional / Teknis
di Bidang Kebijakan
Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang
kebijakan
Jam Pelatihan 0.5
B Peran serta aktif dalam
Seminar/ Lokakarya/
Konferensi / Delegasi
Ilmiah di Bidang
Kebijakan
Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan
sebagai:
a Pemrasaran/narasumber
1) Tingkat Internasional Setiap kegiatan 6
2) Tingkat Nasional Setiap kegiatan 4
3) Tingkat Lokal Setiap kegiatan 3
b pembahas/moderator
c Ketua Panitia penyelenggara/delegasi ilmia

Lanjutan :
No. Unsur Sub Unsur Butir Kegiatan Satuan Hasil Angka Kredit
d peserta
e Anggota panitia penyelenggara/delegasi ilmiah
C Keanggotaan
dalam
Organisasi
profesi
Menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional sebagai:
A Pengurus aktif
1)Tingkat Internasional Setiap tahun 2
2)Tingkat Nasional Setiap tahun 1
3)Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Setiap tahun 0.5
B Anggota aktif
1)Tingkat Internasional Setiap tahun 1.5
2)Tingkat Nasional Setiap tahun 0.75
3)Tingkat Provinsi /Kabupaten / Kota Setiap tahun 0.5
D Keanggotaan
dalam Tim
Penilaian jabatan
fungsional
Analis kebijakan,
sebagai
Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Angka Kredit
A Ketua Setiap DUPAK 0.5
B Sekretaris Setiap DUPAK 0.4
C Sekretaris Setiap DUPAK 0.3

HASIL KERJAANALIS KEBIJAKAN

KEPEMIMPINANKOMPLEKSITAS
KUANTITAS
S K P
WAKTUKUALITAS BIAYA
KEMANFAATAN TINGKAT &
BENTUK
PUBLIKASI
PP 46/2011
Perber Ka.LAN dan
Ka.BKN Nomor 16
Tahun 2014
KELUASAN CAKUPAN DAN
TINGKAT KESULITAN DARI
ISU MASALAH KEBIJAKAN
DIMANFAATKAN-
NYA SATUAN
HASIL ANALIS
KEBIJAKAN
DIPUBLIKASIKAN
-NYA SATUAN
HASIL ANALIS
KEBIJAKAN
PERAN YANG
DILAKUKAN
ANALIS
KEBIJAKAN

KRITERIA SATUAN HASIL KERJA :
PUBLIKASI
KEMAN-
FAATAN
KEPE-
MIMPINAN
Keluasan cakupan dan tingkat kesulitan dari
isu dan masalah kebijakan yang dianalisis
Satuan hasil Analis Kebijakan
yang dipublikasikan
Menunjukkan satuan hasil Analis
Kebijakan dimanfaatkan
oleh unit atau instansi yang
berkepentingan
Peran dlm
memproduksi hasil
kerja
Penilaian atas SKP (dalam pengajuan angka kredit dilampirkan SKP periode hasil kerja yang diusulkan)

Contoh Penilaian Kualitas Hasil Kerja
Berdasarkan Kriteria
Ketua
Koordinator
Penulis 1, 2
Penggunaan Naskah
Akademik dlm UU
Acuan rujukan bagi
policy maker

Policy Brief :
Ø Dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian
pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/ rasional pemilihan alternatif kebijakan
tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan
Kriteria :
Ø Fokus pada pencapaian tujuan
Ø Profesional, bukan akademik
Ø Evidence – based
Ø Terbatas pada masalah tertentu
Ø Tidak memerlukan banyak halaman cukup 6 – 8 halaman (3.000 kata)
Ø Mudah dipahami (understandable)
Ø Mudah digunakan oleh target audience (accessible)
Ø Tampilan dokumen menarik minat pembacanya (promotional)
Ø Argumen yang dikembangkan benar – benar hal yang terjadi.
Sistematika :
Ø Judul Singkat
Ø Ringkasan Eksekutif Overview
Ø Pendahuluan Isu yang akan dibahas
Ø Deskripsi Masalah Ringkasan Fakta dan isu masalah
Ø Rekomendasi Kebijakan Secara spesifik dan terukur
Ø Kesimpulan Urgensi masalahj dan rekomendasikan yang disarankan
Ø Lampiran Berdasarkan data dan informasi yang akurat dan
Ø dipertanggungjawab
Ø Daftar Pustaka referensi
Ø Annotated Bibliography Penulis dapat memberikan rekomendasi

Policy Paper :
Ø Dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik/tertentu yang
menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan
Kriteria :
Kriteria/Standar Policy Paper yang baik
Ø Executive summary
Ø Intoduction/Pendahuluan
Ø Background of policy/latar belakang kebijakan
Ø Policy statement/pernyataan kebijakan
Ø Argument/argumentasi
Ø Summary and assessment
Ø Bibliography
Ø Appendices
Ø Authors Biography
Sistematika :
Struktur pokok policy paper diantaranya :
Ø Pendahuluan
Ø Perumusan Masalah
Ø Gambaran Umum
Ø Objek Perdebatan dan Pandangan yang Berbeda
Ø Bahasan dan Pembuktian
Ø Kesimpulan

Makalah :
Ø Tulisan resmi tentang suatu topik yang dimaksudkan untuk mendapatkan pembahasan lebih
lanjut, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan ilmiah.
Kriteria :
Ø Berisi lebih dari 2.500 kata, ukuran kertas A4 dengan spasi 1,5 atau 2, dengan karakter huruf
arial atau sejenis, dengan ukuran huruf 11 atau 12, dan;
Ø Melampirkan sertifikat/surat keterangan dari instansi penyelenggara sebagai penyaji dalam
Pertemuan ilmiah.
Sistematika :
Ø Judul
Ø Nama dan alamat penulis
Ø Abstrak dan kata kunci
Ø Hasil dan pembahasan
Ø Kesimpulan
Ø Saran
Ø Ucapan terima kasih (opsional)
Ø Daftar pustaka

ARTIKEL KEBIJAKAN :
Ø Dokumen karya tulis (essay) tentang suatu topik atau masalah tertentu yang dimuat di
majalah, surat kabar, atau media lain sejenis.
Sistematika :
Ø Judul Artikel
Ø Nama dan Alamat Penulis
Ø Abstrak
Ø Kata Kunci
Ø Pendahuluan
Ø Metode
Ø Metode Kajian/Penelitian
Ø Hasil dan Pembahasan
Ø Kesimpulan
Ø Daftar Pustaka
Ø Lampiran/Ucapan Terima Kasih

PERBEDAAN POLICY BRIEF DAN POLICY PAPER
PERBEDAAN PERSAMAAN
Policy Brief Policy Paper
Lebih singkat bahasanya,
padat informasi
Bersifat akademik, lebih
komprehensif bahasanya
Sama-sama fokus pada
isu spesifik tertentu dan
berorientasi pada
pemercahan masalah
Diperuntukkan bagi
pembaca yang memiliki
waktu terbatas namun
dibutuhkan untuk
pengambilan keputusan
Diperuntukkan bagi
kalangan ilmiah yang
sangat mementingkan
soal logika dan
argumentasi akademik
Sama-sama mengandung
rekomendasi yang jelas
serta saling melengkapi
satu sama lain.

PERBEDAAN MAKALAH DAN ARTIKEL
PERBEDAAN
PERSAMAAN
M A K A L A H A R T I K E L
Merupakan tulisan ilmiah
yang disajikan dalam
forum atau pertemuan
ilmiah
Merupakan bentuk yang
lebih sederhana dari
makalah biasanya
diterbitkan pada suatu
majalah berkala ilmiah
Sama-sama memiliki data
yang berasal dari hasil
kajian atau penelitian

Naskah Akademik
Pengertian
Naskah Akademik Rancangan
Undang-undang Naskah Akademik,
Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Pemerintah, Naskah
Akademik Rancangan Peraturan
Presiden, Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Menteri/
Peraturan Lainnya yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, dan naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah.
Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil
penelitian lainnya terhadap suatu masalah
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam suatu rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Peraturan Menteri/Peraturan lainnya yang diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, Rancangan Peraturan Daerah sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat.

Buku referensi kebijakan
Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai bahan informasi/rujukan
yang mutakhir dan digunakan sebagai acuan dalam lingkup kebijakan.
Monograf kebijakan
Monograf kebijakan adalah dokumen tertulis yang spesifik berisi satu atau
sejumlah topik/subyek yang berkaitan dan merupakan terbitan tunggal/tidak
berkelanjutan.
Laporan Hasil Pemantauan
Laporan Hasil Pemantauan adalah dokumen tertulis yang berisi laporan dan
pencatatan hasil observasi rutin dan analisis aktifitas sebuah kebijakan yang
memberikan feedback dalam pelaksanaan kebijakan.

Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Evaluasi adalah dokumen tertulis yang berisi laporan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan baik berupa evaluasi untuk
meningkatkan produk/proses, ataupun evaluasi yang bertujuan
menganalisis tujuan sebuah kebijakan.
Telaahan Staf
Telaahan staf adalah naskah dinas yang memuat analisis pertimbangan-
pertimbangan, pendapat serta saran-saran yang dibuat oleh bawahan.
Bahan pidato/ceramah/presentasi
Bahan pidato/ceramah/presentasi merupakan bahan atau materi tertulis
tentang kebijakan yang disiapkan oleh analis kebijakan untuk
pidato/ceramah/presentasi.
Memo Kebijakan
Memo kebijakan merupakan rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan
untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas.

• Surat Penugasan
Surat penugasan adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih
tinggi dan ditujukan kepada Analis Kebijakan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu
yang terkait dengan tupoksinya sebagai Analis Kebijakan. Surat penugasan yang dapat
dihitung angka kreditnya adalah surat penugasan yang tidak digunakan sebagai bukti
proses dalam satuan hasil kegiatan yang lain.
lain.
• Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi
Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi merupakan dokumen yang dibuat Analis
Kebijakan untuk mendokumentasikan hasil pertukaran pikiran untuk mendapatkan
kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya maupun diskusi
dengan stakeholder yang terkait dengan lingkup pekerjaan Analis Kebijakan.
Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi yang dapat dihitung angka kreditnya adalah
Daftar Konsultasi dan Hasil Konsultasi yang tidak digunakan sebagai bukti proses
dalam satuan hasil kegiatan yang lain.

Laporan Advokasi Kebijakan
Laporan Advokasi Kebijakan merupakan dokumen yang dibuat Analis Kebijakan
untuk mendokumentasikan upaya yang dilakukan Analis Kebijakan untuk
mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan
kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah.
Laporan Diseminasi Kebijakan
Laporan Diseminasi Kebijakan merupakan dokumen yang dibuat Analis Kebijakan
untuk mendokumentasikan upaya yang dilakukan dalam penyebarluasan informasi,
pemikiran, dan hasil penelitian yang terkait dengan kebijakan.

Modul diklat
Modul Diklat adalah alat bantu diklat kebijakan yang digunakan dalam proses belajar
mengajar berupa buku pegangan bagi peserta diklat yang disusun secara sistematik,
mencakup tujuan dan uraian materi diklat, latihan dan evaluasi terhadap peserta
mengenai materi diklat dimaksud.
Model kebijakan
Model Kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih
dari kondisi masalah tertentu, dapat berupa konsep/teori, diagram, grafik, atau
persamaan matematis.
Alat bantu
Alat Bantu (perangkat keras/lunak) pelatihan Kebijakan adalah alat-alat yang
digunakan dalam pelatihan analis kebijakan oleh fasilitator.

Alat bantu gambar/suara diklat
Alat Bantu gambar/suara Diklat Kebijakan adalah perangkat alat-alat baik dalam bentuk
gambar/suara yang digunakan dalam pelatihan analis kebijakan oleh fasilitator .
Buku pedoman
Buku pedoman adalah buku yang berisi informasi, petunjuk, dll dalam lingkup kebijakan
yang menjadi acuan pembaca untuk mengetahui secara lengkap.
Petunjuk pelaksanaan (juklak)/petunjuk pelaksanaan (juknis)
Petunjuk Pelaksanaan adalah tulisan dinas pengaturan di bidang analisis kebijakan
yang memuat pelaskanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya.
Juknis tulisan dinas pengaturan di bidang analisis kebijakan yang memuat hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan teknis, tidak menyangkut wewenang dan prosedur.

Menghitung angka kredit
satuan hasil kerja JFAK
- Prediksi kebutuhan angka kredit-

Distribusi AK sesuai
Peran dan Kedudukan
Angka kredit
maksimal
Individu : Angka kredit
maksimal satuan hasil
yang dikerjakan
Team, Apabila analis kebijakan lebih dari 4
(empat) orang maka analis kebijakan ke-1
proporsinya 40% dan sisanya dibagi sama rata
sesuai dengan jumlah Anallis Kebijakan yang
terlibat
Kelompok : 100% dibagi dengan
jumlah penyusun
C

Pendistribusian Angka Kredit Per Analis Kebijakan
Jumlah Tim Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
orang % % % % % %
2 60 40
3 50 25 25
4 40 20 20 20
5 40 15 15 15 15
6 40 12 12 12 12 12
Keterangan :
1. Apabila Tim terdiri dari 2 (dua) orang maka Ketua proporsinya 60% dan Anggota proporsinya 40%.
2. Apabila Tim terdiri dari 3 (tiga) orang maka Ketua proporsinya 50% dan sisanya dibagi sama rata.
3. Apabila Tim terdiri dari 4 (empat) orang atau lebih maka Ketua proporsinya 40% dan sisanya dibagi sama
rata sesuai dengan jumlah Anggota yang terlibat

Contoh Pembagian Angka Kredit
untuk TimSatuan
Hasil
40
Disusun oleh Tim terdiri dari :
1 Ketua
5 Anggota
Dino (Ketua)
Anton
4,8
Wahyu
4,8
Rangga
4,8
Adit
4,8
Reno
4,8
ANGGOTA TIM
Nilai maksimal Ketua :
40% dari 40
= 0,4 x 40 = 16 Nilai maksimal masing-masing anggota
60% : 5 = 12 % , 12 % dari 40
= 0,12 x 40 = 4,8
Nilai maksimal dapat diperoleh
jika memenuhi keseluruhan
kriteria, sub kriteria, indikator,
dan bukti yang dipersyaratkan.
Naskah
Akademis
RUU
Nilai Maksimal PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN

Contoh Pembagian Angka Kredit
untuk kelompok (tanpa ada pembagian tugas)
Nilai maksimal masing-masing penyusun
100% : 2 = 50 % , 50 % dari 10
= 0,5 x 10 = 5
Nilai maksimal dapat diperoleh
jika memenuhi keseluruhan
kriteria, sub kriteria, indikator,
dan bukti yang dipersyaratkan.
Nilai Maksimal
Penyusunan dilakukan secara sharing
oleh 2 (dua) orang
Agit
( 5 )
Dino
(5)

Contoh Penghitungan
NASKAH
AKADEMIK RUU
(Angka Kredit 40)
Naskah Akademik RUU
utk Ketua ((40%x40= 16))
Naskah Akademik RUU utk
Anggota ((60%:5) x 40 = 4,8))
Kriteria Kompleksitas (
(( 40% x 16 = 6,4))
Kriteria Kemanfaatan
((60%x16= 9,6))
Kriteria Kompleksitas
((40%x4,8= 1,92))
Kriteria Kemanfaatan
((60%x4,8= 2,88))
Sub.Kriteria Keluasan Cakupan
((50% X6,4=3,2))
Sub.Kriteria Tingkat Kesulitan Isu dan
Masalah Kebijakan (50% x 6,4 =3,2)
Sub Kriteria Penggunaan Naskah
Akademik dlm UU ( 9,6 )
Sub.Kriteria Keluasan Cakupan
((50 % X 1,92 =0,96 ))
Sub.Kriteria Tingkat Kesulitan Isu dan
Masalah Kebijakan ((50% x 1.92 = 0,96))
Sub Kriteria Penggunaan Naskah
Akademik dlm UU ( 2,8 )

SATUAN HASIL
AK maks Satuan Hasil
(Ketua : 40% x 40)
(Anggota : (60%/jmlh
anggota)x 40)
KRITERIA
AK maks
Kriteria
SUB-KRITERIA
AK maks
Sub-Kriteria
INDIKATOR
AK maks
indikator
BUKTI AK TOTAL
A B C D E F G H I J
Naskah Akademik RUU 16 1 Kompleksitas
(D1=40% x B)
6,4 1 Keluasan cakupan
(F1=50% x D1)
3,2 a Jenis naskah akademik
(RUU)
(50% x F1)
1,6
a Surat/nota dinas penyampaian
naskah akademik RUU ke legislatif
Tdk memenuhi bukti minimal
(0%x H)
Memenuhi dengan bukti
pengganti (75%x H)
Memenuhi dan melebihi jumlah
bukti minimal (100%x H)
b Dokumen naskah akademik RUU
c Rancangan awal RUU
b Kualitas produk (output)
(50% x F1)
1,6
a Dokumen naskah akademik RUU
(sesuai dengan outline yang
disyaratkan)
(0%x H)
pengganti (75%x H)
bukti minimal (100%x H)b
Dokumen naskah akademik RUU
(tidak sesuai dengan outline yang
disyaratkan)
2 Tingkat kesulitan isu dan
masalah kebijakan
(F2=50% x D1)
3,2
a. Kualitas analisis dalam
perumusan kebijakan
(F2a= 40% x F2)
1,28 a Data digunakan sebagai
dasar analisa
(50% x F2a)
0,64
menggunakan data sebagai dasar
analisa
(0%x H)
pengganti (75%x H)
b DIM (daftar inventarisasi masalah)
c Instrumen dan laporan hasil penelitian
b Teori digunakan sebagai
dasar analisa
(50% x F2a)
a
menggunakan teori sebagai dasar
analisa
(0%x H)
pengganti (75%x H)
b DIM (daftar inventarisasi masalah)
c Data dan teori
digunakan sebagai dasar
analisa (*hanya
digunakan ketika data
dan teori dipakai sebagai
dasar analisa)
(100% x F2a)
1,28
a
menggunakan data dan teori sebagai
dasar analisa
(0%x H)
pengganti (75%x H)
bukti minimal (100%x H)b DIM (daftar inventarisasi masalah)
b. Sektor yang terkait
(F2b= 30% x F2)
0,96 a Kompleksitas sektor
yang terkait dalam
penyusunan naskah
akademik RUU
(100% x F2b)
0,96
a
Substansi Dokumen naskah akademik
RUU terdiri dari satu sektor
(0%x H)
pengganti (75%x H)
bukti minimal (100%x H)b
Substansi Dokumen naskah akademik
RUU terdari dari multisektor
c. Proses perumusan
Naskah Akademik
(F2c= 30% x F2)
0,96 a Stakeholder yang terlibat
dalam penyusunan
naskah akademik RUU
(100% x F2c)
a Notulensi rapat Tdk memenuhi bukti minimal
(0%x H)
pengganti (75%x H)
b
Daftar konsultasi dan hasil konsultasi
menunjukkan keterlibatan stakeholder
< 3
c
Daftar konsultasi dan hasil konsultasi
menunjukkan keterlibatan stakeholder
≥ 3
2 Kemanfaatan dan
publikasi
(D2= 60% x B)
1 Penggunaan naskah
akademik dalam UU
(100% x D2)
9,6 a Adopsi naskah akademik
dalam undang-undang
(100% x F)
9,6
(0%x H)
pengganti (75%x H)
b
Rancangan awal RUU sepenuhnya
mengacu pada naskah akademik
c
Rancangan awal RUU tidak mengacu
pada naskah akademik
d
Notulensi pembahasan dengan
legislatif
e DIM (daftar inventarisasi masalah)
ANGKA KREDIT TOTAL
CONTOH TABEL PERHITUNGAN ANGKA KREDITPENILAIAN JFAK

PERSYARATAN ADMINISTRATIF :
1. Surat Pernyataan telah mengikuti pendidikan formal dan memperoleh
ijazah/gelar/dan atau diklat fungsional/teknis Analis Kebijakan
2. Surat Pernyataan melakukan kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan
(Lamp.IVA , IV B)
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi (Lamp. VI)
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kebijakan
(Lamp. VI)
5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yg akan dilaksanakan dlm 1 tahun yg sdh
disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja .

LAMPIRAN III A:
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN
ANGKA KREDITNYA
CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
Masa Penilaian:
INSTANSI: Bulan ………………. s.d. Bulan ……………. Tahun ………….
NO
1. Nama :
2. NIP :
3. Nomor Seri Kartu Pegawai :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan / TMT :
8. Masa kerja golongan lama :
9. Masa kerja golongan baru :
10. Unit Kerja :
KETERANGAN PERORANGAN
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
Nomor: ……………………………………………
( Masa kerja yang tercantum dalam SK Pangkat Terakhir )
( Masa kerja thn berjalan – TMT Pangkat terakhir + masa kerja gol.lama )
( periode yang diajukan satuan hasil yang akan dinilai )

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 3 4 5 6 7 8 9
I UNSUR UTAMA
1. Pendidikan
A.
1). Doktor (S3) 1
2). Magister (S2) 2
3). Sarjana (S1) 3
B.
1). Lamanya lebih dari 960 jam 4
2). Lamanya antara 641 - 960 jam 5
C. 11
2. Kajian dan Analis Kebijakan
A.
1).
a. Memo Kebijakan 12
b. Telaahan Staf 13
c. Ringkasan Kebijakan 14
d. Policy Paper 15
2).
b. Telaahan Staf 17
c. Ringkasan Kebijakan 18
d. Policy Paper 19
3).
a. Telaahan Staf 20
b. Laporan hasil pemantauan 21
c. Laporan hasil evaluasi 22
4).
a. Naskah Akademik RUU 23
b. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden 24
c. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri 25
d. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 26
Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III
Riset dan Analis Kebijakan
Menyediakan informasi terkait perumusan masalah
kebijakan, dalam bentuk:
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi
kebijakan, dalam bentuk:
Penyusunan Naskah Akademik, berupa:
UNSUR YANG DINILAI
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
ANGKA KREDIT MENURUTKODE
BUTIR
KEG.
Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan
masalah kebijakan, dalam bentuk:
NO
2
Mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan
memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan:
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidangkebijakan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat:

B.
1).
b. Telaahan Staf 28
c. Naskah Akademik 29
d. Ringkasan Kebijakan 30
e. Policy Paper 31
2).
32
3). 33
C.
1).
34
2).
35
3).
36
4). 37
5). 38
6).
39
D.
1).
a. Monograf 40
b. Buku referensi tingkat nasional 41
c. Buku referensi tingkat internasional 42
d. Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi 43
e. Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi 44
f. Artikel dalam jurnal internasional 45
2).
a. Nasional 46
b. Internasional 47
3). 48
Hasil kajian yang disajikan / dipresentasikan pada
tingkat:
Menulis artikel di media massa
Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para
pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan
terhadap kebijakan
Melakukan advokasi kebijakan.
Melakukan diseminasi kebijakan.
Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku
kepentingan
Publikasi hasil kajian kebijakan
Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk:
Menyediakan rekomendasi kebijakan, berupa:
Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pajabat publik
dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah
dan atau kebijakan
Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan
Komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi
kebijakan
Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat
publik dan pemangku kepentingan.
Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan
para pemangku kepentingan untuk memperoleh
tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan
Rekomendasi Kebijakan

3. Pengembangan Profesi
A.
1).
a. Doktor (S3) 49
b. Magister (S2) 50
c. Sarjana (S1) 51
B. 52
C. 53
D. 54
E. 55
F. 56
G.
57
H.
1).
a. Setara Doktor (S3) 58
b. Setara Magister (S2) 59
I.
1).
a. 30 (tiga puluh) tahun 60
b. 20 (dua puluh) tahun 61
c. 10 (sepuluh) tahun 62
2).
a. Tingkat Nasional 63
b. Tingkat Provinsi 64
Memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya
Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya
Penghargaan lainnya dari pemerintah
Membuat alat bantu Diklat Kebijakan
Membuat audio visual untuk Diklat Kebijakan
Mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan
Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis
kebijakan
Perolehan gelar kehormatan akademis
Memperoleh gelar kehormatan akademis
Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya:
Membuat modul bahan ajar Diklat Kebijakan
Membuat model kebijakan sebagai bahan Diklat Kebijakan
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 s.d. 3

II UNSUR PENUNJANG
1. Penunjang Tugas Analis kebijakan
A.
1).
65
B.
1).
a.
(1) Tingkat Internasional 66
(2) Tingkat Nasional 67
(3) Tingkat Lokal 68
b.
c.
d.
e.
C.
1).
a.
(3) Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 77
b.
(3) Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota 80
D.
1).
a. 81
b. 82
c. 83
Anggota panitia penyelenggara / delegasi ilmiah
Peserta
Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
kebijakan
Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang
kebijakan
Keanggotaan dalam organisasi profesi
Menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional
sebagai:
Pengurus aktif
Anggota aktif
Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan, sebagai:
Peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di
bidang kebijakan
Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
kebijakan sebagai:
Pemrasaran / narasumber
Pembahas / moderator
Ketua panitia penyelenggara / delegasi ilmiah
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan
Ketua
Sekretaris
Anggota
JUMLAH UNSUR PENUNJANG

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan …………….
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang analis kebijakan
6. dan seterusnya.
NIP.
Catatan Pejabat Pengusul:
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
4. dan seterusnya.
NIP.
……………………………………………………………
(Jabatan)
…………………………, ……………………………….
(Nama Pejabat Pengusul)

Catatan Anggota Tim Penilai:
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
4. dan seterusnya.
NIP.
NIP.
Catatan Ketua Tim Penilai
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
4. dan seterusnya.
NIP.
…………………………, ……………………………….
(Jabatan)
( N a m a )
(Nama Penilai II)
(Jabatan)
(Nama Penilai I)
…………………………, ……………………………….
Ketua Tim Penilai,

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN KAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Pangkat/golongan ruang/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Menyatakan bahwa :

Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Telah melakukan kegiatan kajian dan analisis kebijakan sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiatan
Angka
Kredit
Jumlah
Angka Kredit
Keterangan /
Bukti Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan Langsung

Nama Jelas
NIP. ……………………………………………………………….

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI


Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Menyatakan bahwa :

Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiatan
Angka
Kredit
Jumlah
Angka Kredit
Keterangan /
Bukti Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst


Atasan Langsung

Nama Jelas
NIP. ……………………………………………………………….

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEBIJAKAN


Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Menyatakan bahwa :

Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kebijakan sebagai berikut:

Satuan
Hasil
Jumlah
Volume
Kegiatan
Angka
Kredit
Jumlah
Angka Kredit
Keterangan /
Bukti Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst


Atasan Langsung

Nama Jelas
NIP. ……………………………………………………………….

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS*)
ANALIS KEBIJAKAN


Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Menyatakan bahwa :

Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis*) Analis Kebijakan sebagai berikut:

No Nama Diklat Tanggal
Satuan
Hasil
Jumlah
Jampel
Angka
Kredit
Jumlah
Angka Kredit
Keterangan /
Bukti Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst


Atasan Langsung

Nama Jelas
NIP. ……………………………………………………………….

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR


Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Menyatakan bahwa :

Nama : ……………………………………………………………………………………………………….
NIP : ……………………………………………………………………………………………………….
Jabatan/TMT : ……………………………………………………………………………………………………….
Unit kerja : ……………………………………………………………………………………………………….

Telah menyelesaikan pendidikan formal dan mendapat ijazah/gelar S1/S2/S3 *) dengan data - data sebagai
berikut:
1. Nomor dan tanggal surat ijin/tugas belajar *) :
………………………………………………………...
2. Tanggal, bulan, tahun ijazah :
………………………………………………………….
3. Nama Perguruan Tinggi :
………………………………………………………….
4. Jurusan :
………………………………………………………….
5. Kualifikasi Pendidikan : Utama/Penunjang *)
6. Tanggal, bulan, tahun lulus ujian Penyesuaian Ijazah :
………………………………………………………….
7. Jumlah Angka Kredit :
………………………………………………………….


Atasan Langsung

Nama Jelas

Praktek penyusunan DUPAK
• Anda adalah seorang analis kebijakan ahli pertama golongan III/a
dengan PAK awal sebesar 113, untuk dapat naik jenjang menjadi
analis kebijakan ahli pertama golongan III/b dengan angka kredit 150,
berapa angka kredit yang Anda butuhkan, buat rincian kebutuhan dan
pemenuhan angka kredit tersebut dalam DUPAK.
• Clue:
• Tentukan besar kebutuhan angka kredit
• Tentukan sebaran kebutuhan angka kredit
• Tentukan kegiatan apa dan hasil kerja yang akan anda buat dalam
DUPAK

• Penilai :
1. Bidang Pemantauan dan Evaluasi :
Menilai kelengkapan administrasi
dan bukti satuan hasil kegiatan
2. Tim Ahli : Menilai kualitas satuan
hasil kegiatan. (Policy brief,policy
paper, makalah, artikel)
• Satuan hasil kegiatan
1. Ketepatan dokumen yang diusulkan
dengan jenis satuan hasil kegiatan.
2. Kesalahan memilih satuan hasil
kegiatan.
3. Satu dokumen hasil kegiatan hanya
untuk satu butir kegiatan.
Isu aktual dalam penyusunan DUPAK JFAK
• Titik kritis , jika tidak
sesuai dengan outline
tidak dinilai.
• Pelatihan yang ada jam
pelajaran dan kualifikasi
penilaian
dipertimbangkan ke dua-
duanya.
• Kelengkapan bukti
sebagai dasar acuan
sesuai dengan PERKALAN
No. 14 Thn. 2017.

Unsur –unsur yang harus dipenuhi dalam pengajuan angka kredit : (PERKALAN No 27 thn. 2017)
UNSUR % AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
Komposisi Angka kredit utk kenaikan
Jabatan/Pangkat
Penata
Muda Tk. I
Penata Penata Penata
Tk.1
Pembina Pembina
Tk. I
Pembina
Utama
Muda
Pembina
Utama
Madya
Pembina
Utama
III/a→III/b III/b→
III/c
III/c→
III/d
III/d→IV/
a
IV/a→ IV/b IV/b→IV/c IV/c→IV/d IV/d→IV/e IV/ e.
I. UTAMA 80 40 40 80 80 120 120 120 160 -
a. Pendidikan
1. Pendidikan Formal
2. Pendidikan dan
Pelatihan
≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1
b. Kajian dan Analisis Kebijakan ≥ 8,50 ≥ 8,50 ≥ 18 ≥ 18 ≥ 28,50 ≥ 26,50 ≥ 24,50 ≥ 35 ≥ 25
c. Pengembangan Profesi ≥ 3 ≥ 3 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 8 ≥10 ≥ 12 ≥ 14
II. PENUNJANG 20 10 10 20 20 30 30 30 40 -
100 50 50 100 100 150 150 150 200 25

Contoh penghitungan :
HASIL PEROLEHAN ANGKA KREDIT ANALIS KEBIJAKAN
PERIODE : Januari - Desember 2016
NO
NAMA PANGKAT / TMT A.K. A.K. YANG
A.K. PERIODE-DIUSULKA
N
PENILAIAN
JUMLAH KUMU
LATIF
A.K.
HARUS
TABUNGAN KETERANGAN
NIP / KARPEG / NIAKN JABATAN / TMT AWAL DIPERLUKAN
PERIODE INSTANSI TIM
PENILAI PEROLEHAN
DICA-
PAI
TEMPAT & TGL. LAHIR SEBELUMNYA PUSAT (6+8) (4+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ratna Sundari Pembina - IV/a, 400 T 150 T 0 T 152 T 46,13 T 46,13 446,13 550
Belum dapat
diusulkan,
19730624 200212 2 001 / L
138214 / 1 April 2015
U 120 U
0
U 131 U 28,13 U 28,13
LP. 1 th 8 bl.
19730824 201601 1 003 Ahli Madya - IV/a, A ≥ 1 A 0 A 1 A 1 A 1 LJ. 0 th 11 bl.
Bengkulu, 24 Agustus 1973 1 Januari 2016 B ≥ 28,50 B 0 B 130 B 27,13 B 27,13
C ≥ 8 C 0 C 0 C 0 C 0
P 30 P 0 P 21 P 18 P 18
80 % dari 150 = 120 20 % dari 150 = 30
Catatan:
T (Total) = U (Unsur Utama) + P (Unsur Penunjang);
Unsur Utama = A (Pendidikan) + B (Kajian dan Analisis Kebijakan) + C (Pengembangan Profesi)
LP : Lama Pangkat, LJ : Lama Jabatan

Tim Penilai JFAK

Tugas TPI, yaitu:
1. Melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai
dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e, sebelum disampaikan ke TPP;
2. Melakukan penilaian dan membantu pimpinan instansi
pemerintah pusat atau pejabat pimpinan tinggi pratama di
lingkungan instansi pemerintah pusat yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pemerintah pusat dalam menetapkan Angka
Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi
pemerintah pusat.

B.Susunan dan Keanggotaan Tim Penilai
1. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pimpinan instansi
pusat/sekretaris daerah atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang
ditunjuk;
2. seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat yang
membidangi urusan kepegawaian; dan
3. anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas
unsur:
a. analis kebijakan, yang jumlahnya paling sedikit 2 (dua) orang; atau
b. pejabat lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan fungsi di
bidang analisis kebijakan.
8 /19
Susunan keanggotaan Tim Penilai JFAK berjumlah gasal

Persyaratan Tim Penilai
1. paling kurang terdapat 2
(dua) orang anggota yang
telah mengikuti dan
memperoleh sertifikat
bimbingan teknis di bidang
penghitungan angka kredit
dari LAN; dan
2. menduduki jenjang
jabatan paling rendah
sama dengan jenjang JFAK
yang dinilai.
Masa Jabatan Tim Penilai
• Masa jabatan anggota Tim Penilai JFAK paling
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.
• PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai
JFAK dalam 2 (dua) masa jabatan berurutan,
dapat diangkat kembali setelah melampaui
masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa
jabatan.
• Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai JFAK
yang ikut dinilai, maka ketua Tim Penilai JFAK
dapat mengangkat anggota pengganti.
• Anggota pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan usulan
ketua Tim Penilai JFAK dan dilaporkan kepada
LAN.

Pembentukan Tim Penilai
1. Kepala LAN menetapkan TPP berdasarkan usulan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat
pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pembinaan JFAK.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pengguna (user id)
bagi anggota TPP untuk mengakses DUPAK online.
3. Pimpinan instansi pusat atau daerah mengusulkan pembentukan TPI dan TPD kepada Kepala
LAN.
4. Usulan pembentukan TPI dan TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh unit kerja
di lingkungan LAN yang membidangi urusan pembinaan JFAK.
5. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi persetujuan atau
penolakan usulan pembentukan TPI dan TPD.
6. Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala LAN
untuk diteruskan kepada pimpinan instansi pusat atau daerah.
7. Penyampaian rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan
identitas pengguna (user id) bagi pegawai pada unit yang membidangi kepegawaian di instansi
pengusul dan anggota TPI atau TPD untuk mengakses DUPAK online.
8. Pembentukan dan penyusunan keanggotaan TPI dan TPD ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan. 10 /19

Pembentukan Tim Penilai
9. Apabila TPI atau TPD belum terbentuk, maka penilaian DUPAK JFAK dapat dilakukan
oleh TPP atau TPI maupun TPD yang terdekat secara geografi
10. Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat atau daerah
atau pejabat yang ditunjuk, serta dilaporkan kepada Kepala LAN.
Pembentukan Tim Ahli
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Ahli
berdasarkan atas usulan dari ketua Tim Penilai JFAK.
2. Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur ASN atau non-ASN.
3. Tim Ahli bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai JFAK terkait
penilaian karya tulis ilmiah dan/atau dokumen lain yang diajukan oleh JFAK.
4. Tim Ahli bertanggungjawab kepada ketua Tim Penilai JFAK.
5. Masa kerja Tim Ahli sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh Tim Penilai JFAK.

Terima kasih
pusaka@lan.go.id
analiskebijakan@gmail.com
(021) 3868201-05, 3455021-5
Fax: (021) 3800187
dkk.lan.go.id
pusaka.lan.go.id
Jl. Veteran No.10, Gambir, Jakarta, 10110
Komunitas Analis Kebijakan
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
@AnalisKebijakan

Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan

Similar a Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan (20)

Más de Ridho Fitrah Hyzkia

Más de Ridho Fitrah Hyzkia (20)

Último

Último (14)

Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan