Skema Bisnis Bumdes

1. Mendorong Akses Keuangan
Pedesaan Melalui Pengembangan
BUMDes dan BUMADes untuk
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan
BUMDes - BUMADes
DESA
Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat desa dengan mendorong pembangunan
desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki
ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan

2. “Kami akan mengoptimalkan peran BUMDes/BUMADes
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif”
18 Januari 2018
Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK RI
“Saya menyadari betapa pentingnya membangun Indonesia dari desa dan
daerah pinggiran dan BUMDes adalah salah satu kuncinya. BUMDes merupakan
pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan
komersial” – 28 April 2016
Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
“Saya ingin BUMDes lebih berdaya dan memberikan manfaat kepada
masyarakat. Jadi, setiap BUMDes harus menjadi pusat perekonomian desa.
Sinergi BUMDes dan Bank Wakaf Mikro sangat mungkin diwujudkan” – 15
Maret 2018
Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa-PDTT RI
2

3. Agenda
Presentasi
3
“Optimalisasi BUMDes/BUMADes
dalam rangka perluasan akses
keuangan”
Latar Belakang
Arah Kebijakan OJK
Strategi dan Skema Bisins
Implementasi Program Tahun 2018
Program Kerja Tahun 2019
1
2
3
5
4

4. LATAR
BELAKANG

5. 5
Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2016)
Susenas BPS (September 2017)
13,47%
Indeks Literasi Indeks Inklusi
23,9% 63,2%
Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan, Literasi
dan Inklusi Keuangan
Desa dan Kota
7,26%
Indeks Literasi Indeks Inklusi
33,2% 71,2%
Tingkat Kemiskinan
Desa Kota
4

6. Akses keuangan Desa pada Industri Perbankan Akses keuangan Desa pada Koperasi Simpan Pinjam
15884
11690
6352
770
0 5000 10000 15000 20000
Memiliki Koperasi Simpan Pinjam
(Kospin)
Memiliki Koperasi lainnya
Memiliki Koperasi Unit Desa (KUD
Memiliki Koperasi Industri Kecil dan
Kerajinan Rakyat (Kopinkra)
Akses Keuangan
Pedesaan
Sumber: Potensi Desa (2014))
5

7. 74.954
DESA
Sumber: Statistik Potensi Desa, BPS (2014)
Potensi Desa
6

8. Berdasarkan Permendes No.16/2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019, salah satu
prioritas penggunaan dana desa adalah untuk permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Perkembangan Dana Desa, 2015-2019
APBN-P 2015 2016 2017 2018
Dana Desa
20,76
Triliun
Dana Desa
46,98
Triliun
Dana Desa
60,00
Triliun
Dana Desa
60,00
Triliun
Rata-rata
Dana Desa per Desa
280,3
Juta
Rata-rata
Dana Desa per Desa
643,6
Juta
Rata-rata
Dana Desa per Desa
800,4
Juta
Rata-rata
Dana Desa per Desa
800,4
Juta
Dana Desa
Sumber: Humas Kementerian Keuangan
2019
Dana Desa
70,00*
Triliun
Rata-rata
Dana Desa per Desa
927,9
Juta
7

9. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pasal 1 Poin 6 UU No.6/2014 tentang Desa
Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes)
Pasal 6 Permendes No. 4/2015 tentang BUMDes
 Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Desa
 Melakukan fungsi pengelolaan aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya
 Hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
.
Tujuan BUMADes:
BUMDes/
BUMADes
Definisi BUMADes:
• Dapat mendorong skala ekonomi yang lebih besar
• Meningkatkan efisiensi value chain produk
• Mampu menciptakan layanan pada jumlah konsumen/
pasar yang lebih besar
 BUMADes didirikan dalam rangka kerjasama antar-Desa
dan pelayanan usaha antar-Desa
 Dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2
(dua) desa atau lebih
 Sentralisasi pengawasan di tingkat Kabupaten
Definisi BUMDes:
Tujuan BUMDes:
 Sebagai motor penggerak ekonomi desa dan
pemberdayaan masyarakat desa
 Diharapkan mampu mendorong akses keuangan
pedesaan
 Mengutamakan potensi ekonomi desa dan
penguatan jaringan pemasaran
BUMDes dan BUMADes
8

10. STRATEGI DAN
SKEMA BISNIS

11. Kerangka Pikir BUMDes/BUMADes
FASILITASI MONITORING
SDASDM
KOMITMEN
BERSAMA
WILAYAH
CAPACITY BUILDING PENDAMPINGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT
PEMDA / BP2DK
MoU DESA
/ Bumdes
/Bp2dk
DIGITALISASI
DANA DESA
PEMERINTAH PUSAT (PP No.60/2014)
KEMANDIRIAN DESA (UU DESA NO.6/2014)
KELEMBA-
GAAN
DAN BISNIS
AKSES
KEUANGAN
DIGITAL-
ISASI
BUMADes
BUMDesBUMDesBUMDes
POTENSI
DESA
REKOGNISI SUBSIDIARITAS
10

12. •Kewenangan Desa
Dalam undang-undang tersebut juga
diatur mandat dan kewenangan desa
antara lain :
 Kewenangan berdasarkan hak asal usul
 Kewenangan lokal berskala Desa
 Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
 Serta kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kewenangan
Berdasarkan
Hak Asal
Usul
Kewenangan
Lokal
Berskala
Desa
Kewenangan
Yang
ditugaskan
Pemerintah
Kewenangan
Lainnya

13. PENGUATAN INFRASTRUKTUR
PENGEMBANGAN UNIT USAHA
BERBASIS POTENSI Desa
PENGUATAN BUMDes/BUMADes
SEKTOR RIILSEKTOR JASA KEUANGAN
Perdagangan umum
Pariwisata
Pekerjaan Umum
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS)/ Bank Wakaf Mikro (BWM)
Agen Laku Pandai
Pertanian
Penyewaan Aset
1. Fasilitasi pendirian BUMDes/BUMADes
2. Capacity building dan pendampingan
oleh K/L terkait
3. Monitoring dan evaluasi
Kegiatan Jasa Keuangan lainnya
(KUR Klaster, ULaMM, Mekaar, UMi,
Sistem Resi Gudang)
*Jenis usaha berdasarkan Permendes No. 4/2015 tentang BUMDes
Strategi Penguatan BUMDes/BUMADes
11

14. bisnis sosial (social
business) sederhana untuk
pelayanan umum(serving)
bisnis penyewaan (renting)
usaha perantara (brokering)
bisnis yang berproduksi
dan/atau berdagang
(trading)
Memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
· air minum Desa;
· usaha listrik Desa;
· lumbung pangan; dan
· sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
· alat transportasi;
· perkakas pesta;
· gedung pertemuan;
· rumah toko;
· tanah milik BUM Desa; dan
· barang sewaan lainnya.
·
· jasa pembayaran listrik;
· pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
dan
· jasa pelayanan lainnya.
· pabrik es;
· pabrik asap cair;
· hasil pertanian;
· sarana produksi pertanian;
· sumur bekas tambang; dan
· kegiatan bisnis produktif lainnya.
Jenis-Jenis Usaha
BUMDes
bisnis keuangan (financial
business)
Dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses
oleh masyarakat Desa.
usaha bersama (holding)
· Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi
nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
· DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari
kelompok masyarakat;dan
· kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal
lainnya.

15. BUMDes 1
PADI/JAGUNG
PERIKANAN
BUMDes 2
GROSIR DESA
BUMDes 3
BUMDes 4
LKM &
LKMS/
BWM/
Agen
Bank
PINJAMAN
SIMPANAN
SURPLUS
BUMN/SWASTA
BUMADes
OFF-TAKER
(Pengepul)
MASYARAKAT DESA
BANK
UMUM/BPR
JUAL-BELI
PINJAMAN
SIMPANAN PERDAGANGAN DAN
JASA
PARIWISATA
INDUSTRI
PENGOLAHAN
LEMBAGA KEUANGAN
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI PEDESAAN
PINJAMAN
SIMPANAN
Skema Bisnis BUMDes/BUMADes
12

16. BUMDes 4
LKM/S
Agen Bank
Agen BPJS TK
SURPLUS
BUMN/SWASTA
BUMADes
OFF-TAKER
(Pengepul)MASYARAKAT DESA
BANK UMUM/BPR
JUAL-BELI
PINJAMAN
SIMPANAN
PERDAGANGAN DAN
JASA
PARIWISATA
INDUSTRI
PENGOLAHAN
LEMBAGA KEUANGAN
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI PEDESAAN
KLASTER USAHA
PRODUKTIF
PEMBIAYAAN MIKRO KLASTER
PINJAMAN
SIMPANAN
PENDAMPINGAN USAHA
KONSINYASI
JUAL-BELI
PINJAMAN
SIMPANAN
Skema Bisnis BUMDes/BUMADes
13

17. Penyertaan Modal
Dana Desa ( 60 % )
Modal Investor ( 30
% )
Modal Usaha
BuMDes
Saving 30 % Untuk
Penguatan
Usaha 1 ( necara
/pembukuan )
Usaha 2 ( necara
/pembukuan )
Usaha 3 ( necara
/pembukuan )
Rumus =
Omset usaha – Biaya Operational pengurus = SHU
OMSET
SHUBOP
Pendapatan Asli
Desa

18. MENUJU DESA MANDIRI SEJAHTERA
2020

19. •ROEDY RUSTAM
Individual Consultant
Outreach & Communication Manager BP2DK
Facebook : https://www.facebook.com/RudyRustam
Twitter : @rudyasho
Instagram : @rudyasho
What Apps : +628124 100 3047
Pria Berdarah Bugis ini aktif
melakukan Penguatan Kapasitas
Masyarakat Desa, bertugas sebagai
Koordinator Media Dan Informasi
dan Penjangkauan di BP2DK yg
berfungsi Untuk Membangun
Penguatan Desa dalam Tata Kelola
Sistem Informasi Desa Memiliki
pengalaman dengan radio komunitas
sejak tahun 1998. Ia terlibat dan ikut
mendirikan jaringan radio komunitas
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat