2. 1. APA ITU KEBIJAKAN SOSIAL? BERIKAN CONTOH!
2. MULAI KAPAN KEBIJAKAN SOSIAL PERTAMA KALI DIJALANKAN?
3. UNDANG-UNDANG APA YANG MENJADI CIKAL BAKAL WELFARE
STATE DI AMERIKA SERIKAT?
4. WELFARE STATE DI INGGRIS DIPICU DENGAN MUNCULNYA NASKAH
KEBIJAKAN YANG BERJUDUL...? APA TEMUAN MENARIK DARI
POLICY PAPER TERSEBUT?
5. BAGAIMANA POLITIK ETIS DI HINDIA BELANDA MENJADI PENANDA
KEBIJAKAN SOSIAL DI INDONESIA?
6. MENGACU PADA SEJARAH ISLAM, SIAPAKAH PENEMU KEBIJAKAN
SOSIAL KHUSUSNYA DALAM HAL PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
(CHILDREN BENEFIT)?
7. KEBIJAKAN SOSIAL DI JERMAN DIAWALI DI ERA KANSELIR OTTO
VON BISMARCK YANG BERTUMPU PADA KEBIJAKAN...?
8. BAGAIMANA
KEBIJAKAN
SOSIAL
BERKAITAN
DENGAN
PERENCANAAN SOSIAL?
3. PERENCANAAN SOSIAL
Sesi III Kebijakan & Perencanaan Sosial
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
– M. Izzul Haq, M.Sc
4. OUTLINE PERKULIAHAN
Urgensi, pengertian, sejarah dan tradisi pemikiran
perencanaan
Definisi, hakikat, pendekatan, bidang, aktor, peran,
dan skill perencanaan sosial
Keterkaitan antara kebijakan sosial, perencanaan
sosial dan kesejahteraan sosial
Model-model dan tahapan dalam perencanaan
sosial
Isu, problem, dan syarat perencanaan sosial
Kritik terhadap perencanaan sosial
6. Q.S. Ath Thariq 16
ََو َأكيد ك ْي
ًۭ
ِ ُ دا
Dan Aku pun membuat rencana (pula)
dengan sebenar-benarnya
7. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta
(kekayaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian
yang lebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang
lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi
PERENCANAAN (yang baik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih
tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri
(memelihara harga dan kehormatan diri), dan tidak ada ibadah yang lebih
mengesankan dari tafakur (berpikir), serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari
sifat malu dan sabar. (HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani)
11. Memahami Perencanaan
Perencanaan (planning) adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif
terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk
mencapai tujuan tertentu.
Conyers (1991) “Perencanaan adalah
suatu proses penentuan tentang
bagaimana mewujudkan perubahan
atau perkembangan yang paling baik”
12. Planning is the exercise of
intelligence to deal with facts and
situations as they are and find a way
to solve problems (J. Nehru)
Planning can be referred to as ‘the
art of getting future things done’
(Beenhakker, 1980)
15. Ide perencanaan dipromosikan kaum Utopis yang dipengaruhi
oleh idealisme Plato. Kaum utopis mengidealkan sebuah
masyarakat ideal dan sempurna. Mereka percaya bahwa
manusia dapat secara sengaja meningkatkan masyarakat dan
bahkan menciptakan masyarakat ideal.
Istilah utopia ditemukan oleh Thomas More di awal abad 16.
17. Ide bahwa pengetahuan ilmiah dapat meningkatkan
masyarakat juga diperjuangan oleh kaum Fabian yang di awal
abad 20-an memiliki pengaruh penting dalam perpolitikan
pemerintahan di Inggris.
Kaum Fabian di Inggris membangun hubungan yang erat
dengan kaum New Liberal yang menolak individualisme
ekstrem dan mendukung derajat moderat dari intervensi
negara.
Tokoh New Liberal diantaranya ekonom Thorstein Veblen,
filosof John Dewey, dan pekerja sosial Jane Addams
20. Pendukung gagasan awal intervensi negara untuk kesejahteraan
Lester Ward (AS), yang menemukan istilah ‘applied sociology’
sebagai konotasi aplikasi pengetahuan sosiologi untuk
peningkatan sosial (social improvement).
Leonard Hobhouse (Inggris), yang menemukan istilah ‘social
development’ sebagai konotasi sebuah proses perubahan
terencana.
Istilah tersebut kemudian diperkuat dengan gagasan ‘social
planning’ oleh Charles North.
22. Veblen dan Keynes, dan sosiolog seperti Hobhouse dan Ward percaya
terhadap intervensi sosial melalui perencanaan. Ide mereka tidak
diimplementasikan cukup signifikan di negara industrialis Barat sampai
setelah PD II.
Ironisnya, gagasan perencanaan skala nasional pertama kali diadopsi
oleh Uni Soviet setelah Partai Bolshevik Marxis mengambil kekuasaan di
1917.
Marxis yang mencela sosialisme utopis justru menjadi yang pertama
mengadopsi perencanaan komprehensif dan sukses dalam melakukan
apa yang kaum utopis cuma impikan.
23. Evolusi Perencanaan Sosial
• Diawai dari town planning – urban planning.
• Istilah ‘social planning’ secara gradual kemudian diadopsi untuk menyinggung
aspek sosial dari urban planning.
• Perencanan sosial muncul sebagai kancah kajian yang berbeda, dan perencana
sosial utamanya bertanggung jawab untuk melakukan analisis demografis,
pengumpulan data, dan asesmen dampak sosial sebuah keputusan
perencanaan.
• Pertumbuhan urban planning di negara-negara industri kemudian disertai
dengan regional planning yang fokus pada area geografis yang lebih besar.
• Regional planning berusaha mengkombinasikan strategi sosial, ekonomi, dan
fisik untuk kemajuan area tersebut.
27. Social planning is the process of investigating and
responding to the needs and aspirations of the
people who live or work in a community
Social planning is an organised process for
investigating and responding to the needs and
aspirations of people and communities. In practice, it
is based on a set of values, techniques and skills that
contribute to better communities and quality of life
28. Social planning involves planning for the needs and
aspirations of people and communities through
strategic policy and action, integrated with urban,
regional and other planning activity
29. Perencanaan Sosial sebagai Perencanaan
Kebijakan, Pelayanan & Program Sosial
“Social planning is a process for planning social services
programs, services, and policies. Government agencies engage
in large-scale development, research, and planning to address
social problems” (Oxford Bibliographis Online).
“The term “social planning” is used generically to describe the
planning of social services or efforts to improve the quality of
life in communities.
“Social planning involves the drawing up of plans for future
action in regard to social institutions & resources” (DR.
J.W.Schoorl)
30. Perencanaan Sosial sebagai Perubahan Struktur Sosial
R.H. Mayer(1972) dalam Social Planning and Social Change.
‘the concept of social planning which we advocate is called
social-structural change’
Apthorpe (1970) dalam People Planning and Development
Studies
‘‘to achieve social-structural change is one possible
concept or type of social planning’
31. Merupakan ‘usaha yang sadar dalam menentukan
urutan operasional untuk mencapai perbaikan sosial
yang diinginkan’ (Simandjuntak, 1981: 101)
Perencana sosial mengumpulkan fakta mengenai
problem masyarakat, menganalisis data dan
mengambil keputusan logis mengenai opsi
perencanaan mana yang paling efekfit dan yang
paling memungkinkan.
32. Perencanaan Sosial sebagai Model
Pengorganisasian Masyarakat
Rothman (1979) mengidentifikasi social planning
(perencanaan sosial) sebagai salah satu dari tiga
model utama community organization atau
pengorganisasian masyarakat, selain social action
(aksi sosial) dan community development.
(pembangunan masyarakat).
Rothman menjelaskan bahwa tujuan utama dari
perencanaan sosial adalah problem solving.
33. SOCIETAL PLANNING ≠ SOCIAL PLANNING
Societal Planning merupakan perencanaan masyarakat yang
bersifat komprehensif yang diperuntukkan bagi suatu
masyarakat secara keseluruhan. Disebut social telesis (F. Ward)
Social Planning merupakan perencanaan masyarakat di bidang
sosial
34. Menurut PBB, pengertian perencanaan sosial meliputi:
Sebagai perencanaan pada sektor-sektor sosial, seperti sektor
kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepedudukan
dan keluarga berencana.
Sebagai perencanaan sosial pada lintas sektoral. Pengertian ini
sifatnya lebih menyeluruh dalam arti perencanaan yang lebih dari
perencanaan ekonomi.
Sebagai aspek-aspek sosial dari perencanaan ekonomi.
Dari pengertian ini mengandung dua dimensi:
1. Perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan input sosial
bagi perencanaan ekonomi
2. Perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan yang ditujukan
untuk menghindari atau mencegah berbagai akibat sosial yang tidak
diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi (seperti:
keterlantaran, kenakalan remaja, polusi, pelacuran dlsb ).
35. Memasukkan faktor sosial
dalam perencanaan pembangunan
1. Pemantauan perubahan sosial (seperti perubahan
struktur sosial, sikap dan kebiasaan masyarakat,
penyediaan layanan sosial, kesamaan kesempatan
dalam mengakses pelayanan sosial)
2. Perumusan program dan kebijakan sosial
3. Telaah dampak sosial pada program
pembangunan nasional
4. Penerapan pembangunan sosial pada prosedur
perencanaan secara rutin
5. Alokasi sumber dana dan tenaga bagi
pembangunan sosial
36. Hakekat Perencanaan Sosial
Perencanaan sosial dimaksudkan agar kebijakan
pemerintah bisa diterjemahkan ke bentuk program atau
peraturan bagi semua jenis pelayanan
Menggambarkan adanya peran yang cukup penting bagi
negara dalam pengadaan pelayanan masyarakat
Perencanaan pembangunan yang lebih memberi tekanan
pada perubahan sosial dan pencapaian tujuan sosial itu
sendiri
38. DUA PENDEKATAN PERENCANAAN SOSIAL
(Hardiman, 1982)
1. Perencanaan Sosial disamakan dengan perencanaan pelayanan
sosial (social services) atau perencanaan sektor sosial (sectoral
social planning). Merupakan pendekatan yang dipilih oleh
pekerja sosial profesional.
2. Perencanaan Sosial merupakan perencanaan suatu sistem
sosial secara menyeluruh. Dikenal dengan istilah unified
approach. Diasosiasikan dengan kelompok ahli yang ditunjuk
oleh PBB dalam mereview konsep perencanaan sosial dan
menguji perannya dalam pembangunan nasional.
39. KELEMAHAN
PENDEKATAN
SEKTORAL
Hanya fokus pada pelayanan sosial dan mengabaikan
kerangka kebijakan (policy measures) yang berdampak
pada pembangunan masyarakat secara menyeluruh.
Pendekatan ini gagal mengakui interdependensi ukuran
ekonomi dan sosial (economy & social measures)
Kritik terhadap pendekatan ini
ditujukan kepada para pekerja sosial
yang tidak realistis mengenai
kemampuan mereka menangani
tugas perencanaan yang kompleks
(Midgley, 1978)
PENDEKATAN
UNIFIKASI
Kurang spesifik pada isu dan tidak menyediakan
pedoman persyaratan training, penempatan dan
tanggung jawab profesional seorang perencana
berkaitan dengan isu kesejahteraan sosial.
Keduanya harus saling
melengkapi
40. Sintesis dari dua pendekatan tersebut menghasilkan definisi perencanaan sosial
sebagai:
Dalam konteks perencanaan pembangunan, social planning is a process of
policy formulation, plan design and implementation which attempts to
meet basic human needs, solve specific social problems and bring about
greater equity and social justice (Hardiman, 1982: 22).
Perencana sosial (social planner) dengan demikian adalah mereka yang telah
ditraining untuk merumuskan kebijakan dan mendesain perencanaan yang
bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berkolaborasi dengan perencanaperencana lainnya, administrator dan mereka yang memiliki otoritas politik
Perlunya sinergitas profesionalisme dan teknokrasi sebagaimana halnya
tanggung jawab profesional dalam organisasi perencanaan.
41. TIGA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL
(Conyers, 1991)
1. Perencanaan Pelayanan Sosial
2. Perencanaan dalam konteks Pembangunan
Nasional dengan memperhitungkan prioritas
dan pertimbangan-pertimbangan sosial
3. Perencanaan Partisipatif
43. AKTOR PERENCANAAN SOSIAL (Conyers, 49 -53)
Kementerian fungsional
Badan perencanaan nasional
Pemerintah daerah
Kelompok masyarakat
Organisasi non-pemerintah (Ornop)
44.
45.
46. JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT DIMENSI
PENDEKATAN DAN
KOORDINASI
MENURUT
JANGKAUAN
JANGKA WAKTU
MENURUT
PROSES/
HIRARKI
PENYUSUNAN
•Perencanaan makro
•Perencanaan sektoral
•Perencanaan regional
•Perencanaan mikro
• Rencana untuk pembangunan jangka panjang (PJP) dengan
periode 25 tahun
• Rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5
tahun (Repelita)
• Rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN
• Perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up
planning);
• Perencanaan dari atas ke bawah (top-down
planning).
47. PERAN UTAMA PERENCANA SOSIAL
Mengembangkan perundang-undangan.
Mengembangkan dan mengevaluasi programprogram sosial.
Menciptakan/mendesain model-model pelayanan.
Mengembangkan komite dewan penasehat/
badan kebijakan yang bertugas memberikan
masukan kepada pengembang program-program
pada organisasi pelayanan.
48. Pada tingkat Masyarakat (Community Level) biasanya
perencana sosial bekerja pada agen-agen yang berada di
bawah pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat.
Adapun peran yang biasa dilakukan perencana sosial tingkat
masyarakat adalah:
a. Perencanaan yang bersifat sektoral yang jangkauannya lebih
pada sektor pelayanan atau populasi yang spesifik.
b. Memberikan masukan pada sistem perundang-undangan
atau kebijakan di bidang pelayanan sosial
49. c. Pelayanan yang bersifat direct service, dalam 4 bentuk:
1. Menggalang dukungan untuk mencapai ideologi, program atau
keuangan
2. Mengarahkan proses perubahan dalam organisasi seperti dalam
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Perekrutan Tenaga Ahli,
Fasilitas, Pendanaan, dll
3. Menentukan wilayah pelayanan atau program.
4. Merubah atau mengembangkan komunitas atau program sosial yang
berada di luar wilayah pelayanan, namun pelayanan itu penting untuk
dilakukan, seperti organisasi-organisasi pelayanan internasional (IOM,
Save The Children, World Vision, etc)
50. SKILL PERENCANA SOSIAL
Mampu melakukan riset dan analisis
sosial secara partisipatoris yang sensitif
terhadap konteks sosial
Mampu bekerja secara tim yang bersifat
multidisipliner dalam mendesain dan
implementasi kebijakan
Mampu melakukan aksi politik seperti
lobbying dan advokasi
51. ANALISIS PROBLEM SOSIAL /
ASESMEN MAKRO
Melihat, mengumpulkan, membaca, memaknai, menghubunghubungkan, menyimpulkan, membuat alternatif terhadap
penyelesaian tentang masalah sosial yang muncul di masyarakat
Sesuatu disebut masalah sosial jika merujuk pada:
a. Keyakinan agama
b. Pendapat ahli
c. Meresahkan dilihat dari jumlah warga (kuantitas)
52. ANALISIS PROBLEM SOSIAL
ANALISIS STATIKA SOSIAL
/ANALISIS AKTOR/ANALISIS
STAKEHOLDER
Memetakan aktor dalam struktur sosial berikut posisi dan
peran serta kepentingannya.
ANALISIS DINAMIKA SOSIAL Proses perubahan yang terjadi akan melalui tahapan baik
/ANALISIS PROSES
linier maupun siklikal sebagai berikut: disorder, deviasi
individual, deviasi situasional, deviasi sistemik, order.
ANALISIS JALUR
/ANALISIS POHON
MASALAH
Dalam masalah terdiri dari daun, ranting, batang, dan akar
yang kesemuanya saling mempengaruhi sebagai alur
sebab-akibat.
ANALISIS SWOT
Analisis situasi diri sendiri yang meliputi kekuatan
(strength), kelemahan (weak), peluang (opportunity), dan
ancaman (threat).
ANALISIS
Mereformulasikan elemen pohon masalah menjadi kondisi
OBYEKTIF/ANALISIS POHON positif yang diharapkan.
VISI
ANALISIS OPSI
Mereformulasikan elemen pohon obyektif menjadi pilihanpilihan yang diproritaskan
54. KEBIJAKAN SOSIAL PERLU PERENCANAAN MULTIDIMENSI
(Thomas et al, 2000:50)
PERENCANAAN TIDAK DIPANDANG SEBAGAI
AKTIVITAS TERPISAH DARI KEBIJAKAN (Conyers, 1991)
.
55. Dua pendekatan :
1. Perencanaan sosial sebagai suatu proses
kegiatan dalam perumusan kebijakan sosial
2. Kebijakan sosial merupakan bagian dari
perencanaan sosial. Kebijakan sosial dilihat
sebagai ‘produk’ yang akan dihasilkan oleh
atau setelah perencanaan sosial.
56. APA ITU PERENCANAAN SOSIAL? Hall (2006)
Menerjemahkan kebijakan ke dalam
perencanaan aksi yang sensitif
terhadap dimensi sosial
Aplikasi skill perencanaan sosial
dalam semua tahapan perencanaan
program, proyek, dan kebijakan
57. The social planner may thus be involved in any one or
more of the planning/project cycle stages:-
1. Social Policy Formulation
2. Plan Strategy
(project/programme)
3. Implementation
4. Monitoring & Evaluation
58. Perencanaan Sosial dan
Kesejahteraan Sosial
Perencanaan merupakan elemen penting dalam pembangunan
sosial. Banyak yang sekarang percaya bahwa tujuan
pembangunan sosial dapat direalisasikan melalui perencanaan
sistematis (Midgley)
Perencanaan sosial dibentuk atas dasar prinsip-prinsip keadilan
sosial (kesetaraan, akses, partisipasi, dan hak) dan bertujuan
untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan masyarakat
60. MODEL PERENCANAAN SOSIAL
MODEL PERENCANAAN SOSIAL
Rasional
Komprehensif
Proses yang teratur dan logis
Inkremental
Mengedepankan perubahanperubahan kecil
Jalan tengah antara komprehensif
Mixedscanning
dan inkremental
Transaksi
Mengedepankan interaksi dan
komunikasi antara planner dan
penerima perencanaan
61. MODEL PERENCANAAN SOSIAL
menurut Hirarki Penyusunan
MODEL PERENCANAAN TOP-DOWN
Dilaksanakan oleh sekelompok elit politik, melibatkan lebih banyak
teknokrat, mengandalkan otoritas & diskresi.
Argumentasi top-down:
Efisiensi
Penegakan aturan (enforcement)
Konsistensi input-target-output
Publik/masyarakat masih sulit dilibatkan
62.
63.
64.
65. MODEL PERENCANAAN BOTTOM-UP
Dilaksanakan secara kolektif, melibatkan unsur-unsur governance,
mengandalkan persuasi, co-production.
Argumentasi bottom-up:
Efektivitas
Kinerja (performance, outcome), bukan sekadar hasil seketika
Social virtue (kearifan sosial)
Masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang
mereka butuhkan.
71. Tahapan Perencanaan (Simandjuntak, 1981)
Tahapan-tahapan Perencanaan
Mengidentifikasi permasalahan
Menentukan tujuan. Suatu perencanaan yang baik jika memiliki
tujuan ganda (multiple goals).
Perumusan alternatif-alternatif
Mengadakan evaluasi terhadap alternatif-alternatif
Memilih suatu alternatif.
Mewujudkan rencana.
72. Tahapan Perencanaan (Suharto, 1997)
Tahapan yang bisa diberlakukan di bidang perencanaan sosial
Identifikasi masalah
Penentuan tujuan
Penyusunan dan pengembangan rencana program
Pelaksanaan program
Evaluasi program
73. a. Identifikasi masalah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Didasarkan pada fakta yang ada, kebutuhan, masalah, sumber
maupun potensi dan harus mempetimbangkan kecenderungan dan
arah perubahan.
Didasarkan pada forecasting (peramalan) yang rasional
Didasarkan pada perkembangan penduduk, ekonomi, sosial,
teknologi, dan politik
Membutuhkan data statistik yang aktual dan memadai
Membutuhkan landasan teoritik yang kuat
Adanya pakar yang menilai fakta atau kebutuhan yang menjadi
dasar perencanaan.
74. b. Penentuan Tujuan
Tentukan tujuan perencanaan!
Apa tujuan perencanaan itu berupa:
Purpose : Tujuan yang bersifat general mission , merupakan proses
Goals
: Tujuan yang bersifat Umum, merupakan target
Objective : Tujuan yang bersifat Spesifik, merupakan target
Contoh :
Purpose : Menciptakan mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang
Analisis Kebijakan Sosial.
Goals
: Terciptanya kondisi kesejahteraan sosial
Objective : Meningkatnya rasa percaya diri kelompok difabel daksa
75. c. Penyusunan dan pengembangan Rencana Program
1.
2.
3.
4.
Identifikasi program alternatif
Gunanya untuk menentukan dan memilih program yang paling efektif
dan efisien dalam mencapai tujuan.
Penentuan hasil program
menunjukkan outputs yang terukur terutama dalam peleksanaan tugas,
unit pelayanan, dan jumlah konsumen (user).
Penentuan biaya atau anggaran
untuk dapat terlaksananya perencanaan program, sebagai alat untuk
mencapai tujuan.
Kriteria pemilihan program
Berkaitan dengan dasar rasional, yang berstandar pada kriteria
efisiensi, sfektifitas, fisibilitas (feasibility), keadilan, dan hasil-hasil
tertentu.
76. d. Pelaksanaan Program
Merupakan implementasi program yang merujuk pada perubahan proses
perencanaan .
Dalam penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan sosial merupakan
TUJUAN.
Sedangkan operasi kegiatan-kegiatan (program) untuk mencapai TUJUAN
adalah ALAT pencapaian TUJUAN.
Ada dua prosedur dalam implementasi program:
1. Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program
2. Merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.
77. e. Evaluasi Program
Merupakan suatu kegiatan terus-menerus selama proses implementasi perencanaan
berlangsung. Alasannya:
1. Merupakan tanggung jawab profesional
2. Peninjauan kembali, pemahaman secara jelas terhadap pencapaian tujuan, dan
penilaian terhadap manfaat dari program pelaksanaan perencanaan.
Dalam evaluasi yang harus diperhatikan:
1. Membandingakan hasil yang ingin dicapai dengan tujuan
2. Metode dan teknik-teknik yang paling efektif
3. Faktor pendukung
4. Faktor penghambat.
78. Tahapan Perencanaan Sosial (Kemensos, 2011)
Tahapan penyusunan perencanaan sosial dalam profesi
pekerjaan sosial terdiri dari:
- Identifikasi dan perumusan masalah
- Penilaian kebutuhan
- Penetapan prioritas masalah
- Perumusan kebijakan dan strategi perencanaan program
- Perumusan tujuan
- Perumusan perencanaan program
- Penyusunan komponen kegiatan dan indeks biaya
- Langkah-langkah pelaksanaan program
- Supervisi, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.
80. adagium yang berlaku di negara berkembang:
the needs are great
but the resources are limited
81. ISU DALAM PERENCANAAN SOSIAL
1.
2.
3.
4.
5.
Pentingnya sebuah pelayanan sosial
Memilih diantara beragam jenis pelayanan
Distribusi pelayanan.
Kuantitas versus Kualitas
Bentuk-bentuk pelayanan sosial yang harus
diselenggarakan
6. Peran Negara
7. Pembiayaan pelayanan sosial
82. MASALAH DALAM PERENCANAAN SOSIAL
1.
2.
3.
4.
Ketidaksetujuan atas kebijakan yang ada
Lemahnya kordinasi antar berbagai sektor
Kegagalan mencapai target perencanaan
Politik perencanaan pelayanan sosial
83. Syarat-syarat Perencanaan Sosial (Simandjuntak, 1981)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Terintegrasi dalam satu kesatuan yang kompak dan selaras dari seluruh sistem
perencanaan segala sektor
Adanya keyakinan yang kuat dari pemimpin politik tentang pentingnya perencanaan
Memungkinkan untuk dilaksanakan: adanya keserasian dan keselarasan antar unsur
atau sektor dan alokasi sumber secara optimum ( Feasibility test, Consistency test,
Optimum test ).
Secara politik dapat dilaksanakan (politically defendable)
Secara sosial dan kultural dapat dibenarkan (socially and culturally acceptable)
Secara ekonomi dan diukut kemanfaatannya, secara keuangan tidak menimbulkan
kemacetan biaya (economically feasible, financially feasible)
Secara teknis dapat dilakukan ( Technically workable)
Secara administrasi, manajemen, dan organisasi dapat diselenggarakan
(administrativelly, managerially and organizationally tractable)
Secara hukum dapat dibenarkan ( legally permissible).
85. KRITIK TERHADAP PERENCANAAN SOSIAL
1. ALASAN PRAKTIS
adanya problem ketidakcukupan data, kurangnya keahlian
dan kesulitan praktis yang menghambat perumusan dan
khususnya dalam implementasi perencanaan
Waterstone (1965) ‘there have been many more failures
than successes in the implementation of development plans’
86. 2. ALASAN IDEOLOGIS
KELOMPOK
Konservatif
kanan/liberal
radikal
ALASAN
diinspirasi oleh paham filosofi laissez-faire yang
tidak menyukai intervensi negara dalam segala
aspek
Hayek (1944) ‘planning leads to
dictatorship because dictatorship is the
most effective instrument of coercion
and … as such is essential if central
planning on a large scale is to be possible
Kiri radikal
intervensi negara melalui perencanaan sosial tidak
cukup selama kapitalisme masih bercokol
George and Wilding (1976) ‘social problems cannot
be solved while capitalist value are permitted to
prevail’
87. REFERENSI
Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar.
(Penerjemah: Susetiawan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hardiman, M. & Midgley, James. (1982). The Social Dimension of Development. Social
Policy & Planning in the Third World. Chichester: John Wiley & Sons.
Rothman, Jack. 1979. Three models of community organization practice, their
mixing and phasing. In Strategies of community organization. 3d ed. Edited by Fred
M. Cox, John L. Erlich, Jack Rothman, and John E. Tropman, 25–45. Itasca, IL: F.E.
Peacock.
Simandjuntak (1981). Perubahan dan Perencanaan Sosial. Bandung: Transito.
Suharto, Edi. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian
trategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika
Aditama.
--------- (2010). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
