Dokumen tersebut membahas tentang Komite Audit dan komite-komite lainnya seperti Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko dan Manajemen Risiko. Komite-komite tersebut dibentuk oleh perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan tugas-tugas terkait nominasi, remunerasi, serta manajemen risiko perusahaan.
2. Pengertian Komite Audit
Komite
Nasional
Kebijakan
Corporate
Governance
• “Suatu komite yang beranggotakan satu
atau lebih anggota Dewan Komisaris dan
dapat meminta kalangan luar dengan
berbagai keahlian, pengalaman, dan
kualitas lain yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan Komite Audit.”
Bapepam
Nomor IX.1.5
• “Komite Audit adalah komite yang
dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam
rangka membantu melaksanakan tugas
dan fungsinya”.
3. Pembentukan Komite Audit
Keputusan
Ketua
Bapepam
Nomor: KEP-
41/PM/2003
Emiten atau
perusahaan publik
wajib memiliki komite
audit
Emiten atau
perusahaan publik
wajib memiliki
pedoman kerja komite
audit (audit committee
charter)
Komite audit terdiri
dari sekurang-
kurangnya satu orang
komisaris independen
dan sekurang-
kurangnya 2 orang
anggota lainnya berasal
dari luar emiten atau
perusahaan public
Komite audit
bertanggung jawab
kepada dewan
komisaris
Komite Audit dibentuk oleh
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas, yang bekerja
secara kolektif dan berfungsi
membantu Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya.
Komite Audit bersifat mandiri
baik dalam pelaksanaan
tugasnya maupun dalam
pelaporan, dan
bertanggungjawab langsung
kepada Komisaris.
4. Keanggotaan Komite Audit
Menurut Sarbanes-Oxley act jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang dikutip Siswanto
Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 132) mengharuskan bahwa:
“ Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka
harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang
anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan
publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan
syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan
anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik
kecuali uang pensiun.”
5. Keanggotaan Komite Audit
Menurut Hiro Tugiman (1999, 11) mengatakan bahwa:
“Anggota Komite Audit adalah profesional yang bukan pegawai perusahaan, satu diantaranya
dipersyaratkan mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi
dan auditing. Anggota lainnya dapat berlatar belakang Pendidikan dan pengalaman dalam bidang
hukum atau yang berkaitan dengan operasional atau kultur organisasi.”
6. Keanggotaan Komite Audit
Menurut Subur (2003) yang dikutip I Putu Sugiartha Sanjaya, syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk menjadi anggota Komite Audit adalah sebagaiberikut:
1. Anggota Komite Audit harus memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan
latar belakang usaha yang luas.
2. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional.
3. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai
organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan kontrol.
4. Paling sedikit anggota komite audit harus memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan
penyusunan laporan keuangan.
5. Ketua Komite Audit harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan terampil berkomunikasi
dengan baik
7. Keanggotaan Komite Audit
Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002 (bagi
perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN)
Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen
perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar
belakang akuntansi dan keuangan.
Selain hal tersebut, menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menambahkan
bahwa anggota Komite Audit tidak merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain pada
periode yang sama
8. Tujuan Komite Audit
Forum for Corporate
Governance in Indonesia
(FCGI) mengemukakan
bahwa Komite Audit
mempunyai tujuan
membantu Dewan
Komisaris untuk
memenuhi tanggung
jawab dalam
memberikan
pengawasan secara
menyeluruh.
9. Tujuan Komite Audit
Menurut Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah
membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian
internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Bapepam dalam
Surat Edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan
Komisaris untuk:
1. Meningkatkan kaulitas Laporan Keuangan;
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya
penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun ekternal audit;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
10. Tujuan Komite Audit
5. Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada Securities and Exchange
Commission (SEC), pada umumnya mencantumkan dalam Charter Komite Auditnya bahwa tujuan
Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi:
a) Integritas dari Laporan Keuangan perusahaan
b) Kualifikasi dan Kemandirian Auditor independen atau Auditor Eksternal;
c) Kinerja dari Auditor Internal perusahaan dan Auditor Eksternal
d) Kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku
11. Wewenang Komite Audit
Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan
oleh Barol (2004) yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 237), yaitu:
“Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang
berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan
karyawan yang bersangkutan. Komite Audit juga mengevaluasi seberapa jauh peraturan telah
mematuhi standar akunting dan prinsip akuntansi yang diterima di Australia.”
12. Tanggungjawab Komite Audit
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip
oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 148) Komite Audit pada umumnya mempunyai
tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:
1.Laporan Keuangan
(Financial Reporting)
1.Tata Kelola
Perusahaan (Corporate
Governance)
1.Pengawasan
Perusahaan (Corporate
Control)
13. Bidang Laporan Keuangan
Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan
bahwa laporan yang dibuat manajemen telah
memberikan gambaran yang sebenarnya tentang
kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen
perusahaan jangka panjang.
14. Bidang Tata Kelola Perusahaan
Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa
perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan
peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan
pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan
dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
15. Bidang Pengawasan Perusahaan
Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawasan
perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang
berpotensi mengandung risiko dan sistem
pengendalian intern serta memonitor proses
pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal
16. Tugas Komite Audit
Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan
atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang
memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas
Dewan Komisaris.
Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa komite dibentuk bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Pembentukan
komite audit ini sifatnya fakultatif, dapat dibentuk, bukan bersifat imperatif (keharusan) sehingga
terserah sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris. Namun, khusus bagi
emiten atau perusahaan publik, wajib memiliki komite audit
17. Independensi Komite Audit
Independensi anggota Komite audit dapat dilihat dari persyaratan keanggotaan komite audit,
seperti tertuang dalam Peraturan No. IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan
kerja Komite Audit, lampiran ketua Bapepam No. 29/PM/2000. Menurut Islahuzzaman (2012),
Independensi adalah:
“Auditor yang independen adalah auditor yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang
berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit.
Independensi lebih banyak ditentukan faktor luar diri auditor.” Pernyataan tersebut menjelaskan
bahwa auditor dalam penugasannya harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan
konflik kepentingan atau menimbulkan prasangka yang meragukan untuk dapat melaksanakan
tugas dan profesinya secara objektif.
19. Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
dalam membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi
terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berdasarkan kepada pedoman piagam Komite
Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
20. Komite Pemantau Risiko
Komite ini wajib setidaknya beranggotakan 2 orang, yaitu 1 Komisaris Independen sebagai ketua
dan 1 pihak independen yang ahli dalam bidang keuangan dan/atau manajemen risiko sebagai
anggota. Apabila tidak ada Komite Pemantau Risiko dalam perusahaan, fungsi manajemen risiko
perusahaan dapat dijalankan oleh Komite Audit. Komite ini berada di bawah Dewan Komisaris.
21. Komite Manajemen Risiko
Anggotanya Setidaknya separuh dari anggota Dewan Direksi (termasuk anggota Direksi yang
membawahi fungsi manajemen risiko) dan pejabat eksekutif terkait dan Komite ini tidak berada di
bawah Dewan Komisaris
Tugas
Penyusunan kebijakan, strategi, dan
penerapan manajemen risiko
Perbaikan/penyesuaian
pelaksanaan manajemen risiko
berdasarkan hasil evaluasi
Penetapan hal-hal terkait
keputusan bisnis
