Makalah ini membahas tentang pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi privat maupun publik. Beberapa masalah pelayanan publik di Indonesia antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya kinerja pegawai, dan penempatan pegaw

1. DISUSUN OLEH :
MOHAMMAD NAWAWI
MOHAMMAD YANTO
MUHAMMAD
SRI WAHYUNI
TUTIK HANDAYANI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
SEMESTER II (C)
PELAYANAN PUBLIK
DI INDONESIA
TUGAS MAKALAH HUKUM ADM. NEGARA
UNIVERSITAS WIRARAJA
SUMENEP
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka
penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Pelyanan Publik di
Indonesia”.
Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah
HAN Fisipol Universitas Wiraraja.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada
teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu
kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan
pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya
kepada :
1. Ibu Yayuk Sugiarti. yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
2. Teman-teman yang sudah membantu
3. Rekan-rekan semua di Kelas C HAN Fisipol Universitas Wiraraja
4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah
memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam
menyelesaikan makalah ini
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan
dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada
mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai
ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Sumenep, Juni 2013

3. Tim Penulis

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap
warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan
oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan,
terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus
atau perlu adanya suatu pelayanan.
Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan
masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat,
baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada
dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara
pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.
1.2 Rumusan masalah
Untuk mengkaji dan mengulas tentang pelayanan publik di indonesia, maka
diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian pelayanan publik?
2. Bagaimana pelayanan publik di indonesia?
1.3 Tujuan dan manfaat penulisan
Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas HAN Fisipol dan
menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan
penulis dan pembaca tentang pelayanan publik di indonesia dan untuk membuat kita
lebih memahami hukum administrasi negara.

5. 1.4 Metode Penulisan
Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini.
Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media media
lain seperti e-book, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet.
1.5 Sistematika Penulisan
Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan,
dan bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan
makalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan
pelayanan publik di indonesia. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan dan
saran.

6. BAB II
PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk
jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan
di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyelenggara : Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau
pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat,
adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta,
seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan
milik swasta.
1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik.
Yang dapat dibedakan lagi menjadi :
1. Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan
satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus
memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan
penjara dan pelayanan perizinan.
2. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik
yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya
pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa
penyelenggara pelayanan.
Karakteristik :
Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga
jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

7. 1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan
perubahan yang diminta oleh pengguna.
2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan
semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang
ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas
transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara
pelayanan yang lebih dominan.
Alasan kurang baiknya pelayanan publik di indonesia :
1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan
,
dalam birokrasi, semua tindakan diambil atas dasar peraturan tertulis. Ya, di
Indonesia, semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya, peraturanperaturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencoba mencari tahu
tentang sesuatu, seperti masuk ke dalam labirin.
Informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan prosedur baku (SOP-Standart
Operating Procedure) yang berlaku masih sangat kurang. Padahal, ini sangat penting,
terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. Misalnya perihal pengurusan
administrasi kependudukan, seperti KTP, Sertifikat Tanah, Paspor, atau Surat Nikah (Maaf
buat para Jomblo Lapuk Putus asa, mungkin bagi kalian pengurusan surat nikah belum
strategis. Tapi percayalah, suatu saat kalian akan membutuhkannya).
Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan
terkesan simpang-siur. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai prosedur baku (SOPStandart Operating Procedure) suatu layanan. Celakanya, hal ini lantas dimanfaatkan oleh
segelintir oknum tidak bertanggung jawab atau orang-orang oportunis yang duduk di
birokrasi, untuk menjalankan “aksi”-nya demi keuntungan pribadi. Bagaimana modusnya..?!

8. 2. Kinerja Pegawai Rendah
Sudah jadi rahasia umum kan, kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita buruk.
Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang
kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Ya, disini
kita sedang membicarakan tentang tidak ramah saat memberikan pelayanan, tidak tepat
waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk belanja di pasar, dan lain
sebagainya.
Jadi bagaimana pelayanan publik bisa maksimal kalau pegawai-nya tidak disipilin,
berkinerja rendah, dan tidak takut berbuat kesalahan karena tidak adanya sanksi yang tegas.
Sebagai contoh mudah, soal sering ngaret-nya jam buka pos pelayanan (apapun itu), yang
mengakibatkan antrean panjang. Masyarakat jadi korban.
3. Penempatan pegawai yang kurang tepat
Sarjana Tekhnik Kimia jadi pegawai administrasi, Sarjana Hukum jadi pranata
komputer, Sarjana IT jadi front officer, Sarjana Pertanian jadi kepala dinas kependudukan dan
catatan sipil. Carut marut rekrutmen dan penempatan pegawai di Republik kita tercinta ini
sudah cerita lama. Menyedihkan memang, tapi itulah kenyataannya.
perlu kita mengetahui apa sebenarnya kewajiban pemerintah, lembaga atau korporasi
dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Publik sebagai pembayar pajak berhak untuk
mengetahui hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 didefinisikan
sebagai“ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik” Selanjutnya yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik
adalah terbatas pada pelayanan publik yang menggunakan anggaran negara atau yang
melalui suatu ketentuan perundangan ditugaskan kepada lembaga, korporasi untuk
menyelenggarakan pelayanan publik dimaksud. Pengaturan di dalam Undang-Undang
dimaksud meliputi : Penetapan menteri, lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan

9. publik disertai tugas-tugasnya. Penugasannya yang diamanahkan dalam Undang-Undang
sangat luas, termasuk di dalamnya antara lain, tugas untuk : merumuskan kebijakan
pelayanan publik, mengkoordinasikan penyelenggaraannya, evaluasi pelaksanaannya sampai
tuntutan atas pelayanan publik yang gagal diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan atas
pelayanan publik yang diharuskan juga sangat luas, meliputi : pelaksanaan pelayanan,
pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat dan konsultasi, yang
masing-masing aktivitas tersebut diatur secara rinci pada Undang-Undang dimaksud
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Pada kenyataannya sebagaimana kita alami sekarang ini masih sangat sedikit
ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik, dan sayangnya publik juga tidak mengetahui hak-haknya atas pelayanan publik yang
wajib diselenggarakan sesuai Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh, tidak pernah kita
mendengar kebijakan nasional pelayanan publik dan ukuran keberhasilannya dalam
pelaksanaan. Kita juga tidak pernah tahu berapa anggaran negara yang diberikan kepada
penyelenggara pelayanan publik dan bagaimana hasil kinerja pelayanan publik tersebut
apakah sesuai dengan anggarannya.
Undang-Undang ini juga mendefinisikan pelayanan publik dengan amat luas akan
tetapi mendefinisikan penyelenggara pelayanan publiknya lebih terbatas, padahal kewajiban,
tanggung jawab dan sebagainya ditetapkan untuk penyelenggara pelayanan publik ini.
Sebagai contoh bahwa penyelenggara pelayanan publik ini adalah yang diselenggarakan
dengan anggaran negara, atau modal badan penyelenggaranya dari negara atau tidak
menggunakan anggaran negara akan tetapi diperintahkan dengan peraturan perundangan.
Lalu bagaimana dengan pelayanan publik yang penyelenggraannya tidak dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud ?
Demikian luas cakupan pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanannya bahkan
membaca Undang-Undangnya kita merasakan bahwa negara sudah mengatur semuanya
untuk pelayanan publik, namun pada realitasnya amanah Undang-Undang tersebut masih
jauh panggang dari api. Pelaksanaan Undang-Undang yang masih jauh dari kehendak dalam

10. Undang-Undang tersebut bisa karena memang belum dilaksanakan, bisa juga karena
peraturan dalam pasal Undang-Undang tersebut tidak jelas, tidak efektif atau bahkan rancu
Bagaimana menyelesaikan pelayanan publik yang buruk oleh penyelenggara pelayanan publik
yang tidak menggunakan anggaran negara atau tidak diperintahkan negara
Mempelajari Undang-Undang pelayanan publik tersebut pertanyaannya bagaimana
dengan layanan publik yang diselenggarakan oleh swasta yang tidak diperintahkan
menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya: delay pesawat terbang, sinyal telpon selular
hilang, pelayanan bank lambat dan sebagainya ? Kemana mereka mengadu? Portal seperti
@protespublik ini dapat menjadi solusi di samping pengaduan atau tuntutan langsung kepada
penyelenggara/operator atau lembaga seperti YLKI. Keunggulannya @protespublik ini dapat
menjadi “clearing house” antara penerima barang dan jasa publik dengan penyelenggaranya.
Tidak hanya penyelenggara sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 25 Tahun 2009 saja
akan tetapi semua penyelenggara pelayanan publik. Para penerima (pembeli) barang jasa
publik langsung mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui @protespublik
Tentu saja @protespublik tidak hanya membantu penyelesaian atas pelayanan publik
buruk yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana tersebut di atas. @ProtesPublik
bahkan dapat membantu tidak hanya “clearing house” akan tetapi juga mediator dengan
lembaga/instansi yang bertanggung jawab, termasuk Ombudsman
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tidak efektif, misal Public
Service Obligation (PSO)
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang sangat normatif, sangat bagus akan
tetapi diragukan efektivitasnya karena bukan hanya tidak jelas bagaimana melaksanakannya
akan tetapi juga rancu dalam konsepnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah yang disebut
PSO yang dalam Undang-Undang disebut sebagai berikut “ Barang publik yang
ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik
(public service obligation), sebagai contoh:
1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan

11. 2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.”
PSO pada hakekatnya adalah bukan subsidi akan tetapi suatu Kontrak antara BUMN/D
penyelenggara dengan Pemerintah. PSO adalah selisih antara ongkos produksi dan tarif yang
ditetapkan pemerintah. Sehingga bagi BUMN/D, PSO dari pemerintah adalh pendapatan
bukan penutupan kerugian seperti subsidi. Bisa saja BUMN/D mendapat PSO dan juga
mendapat laba. Dengan demikian akuntabilitas BUMN/D sebagai Badan Usaha jelas dan
Pemerintah dapat mengukur efektivitas kebijakannya melalui kontrak yang menghubungkan
target kinerja dengan biayanya beserta PSO nya. Pemerintah dan publik dapat
mengukurkinerja, akuntabilitas atas pengeluaran negara atas PSO tersebut
Masih banyak pengaturan lain seperti PSO ini di dalam Undang-Undang tersebut yang
sangat normatif dan kurang jelas bagaimana melaksanakannya
Melalui @ProtesPublik diharapkan Publik dapat memberikan saran, masukan,
keluhan, pendapat, dan tentu juga protes. @ Protes Publik akan mengolah lebih lanjut
dengan misi yang jelas yakni membuat pelayanan publik di Indonesia lebih baik.

12. BAB III
KESIMPULAN
Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan publik di indonesia masih bisa dibilang kurang baik karena terdapat banyak
penyelewengan dan pelanggaran yag dilakukan, maka dari itu perlu upaya pebaikan untuk bisa
mencapai good government yang baik dan masyarakat sejahtera
SARAN
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang pelayanan publik di indonesia
Sebagai Anggota Masyarakat , semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa
yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hakhak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika
hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan
kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh
dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

13. DAFTAR PUSTAKA
http://pembahasan-hakikat-manusia- -/110525022733-/phpapp02.
http://wikipedia.org/pelayanan-publik-di-indonesia
http://buku besarindonesia.com/administrasi_negara?5432429364365009.html
http://iwiksearch/?hukumpelayanan publik.artnfatinshidqia.html