2. PENGELOLAAN B LUD
1.Penyusunan, pengajuan, penetapan,dan perubahan RBA BLUD
2. Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran BLUD
3.Pelaporan keuangan BLUD
4.Piutang dan utang/pinjaman BLUD
5.Pengelolaan investasi BLUD
6.Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD
7.Pembinaan dan pengawasan
3. PELAKSANAAN ANGGAR AN
PENDAPATAN DAN B ELANJ A B LUD
• Untuk dana yang berasal dari APBD sesuai mekanisme Permendagri
77/2000
• Untuk dana yang berasal dari pendapatan sesuai dengan Ketentuan
Permendagri 79/2018
• Untuk rincian biaya ditentukan oleh pemimpin BLUD (dapat dirubah
sesuai kebutuhan).
4. B ENDAHAR A DAN R EKENING
B ENDAHAR A
A. Bendahara BLUD di tunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan
usulan dari Pimpinan BLUD
B. Rekening BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah
berdasarkan usulan Pimpinan BLUD atas persetujuan BUD
5. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
DAN KEUANGAN B LUD
1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan dan Belanja
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Utang dan Piutang
4. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
5. Ekuitas
6. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN
1. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan
kualitas pelayanan BLUD maupun bukan dari layanan, yaitu:
• Layanan BLUD
• Hibah
• Kerjasama
• Pendapatan Lain-Lain BLUD yg sah lainnya
2. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan BLUD meliputi penatausahaan
penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke
Rekening BLUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan,
pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
3. Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran
data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.
A. DESKRIPSI PROSEDUR
7. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, dengan
melakukan:
• Melakukan validasi jumlah uang dan bukti-bukti penerimaan yang diterima
• Menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga
• Menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan
• Menyetorkan penerimaan tunai ke Rekening BLUD
• Memindahbukukan penerimaan pendapatan non tunai ke rekening BLUD
B. PIHAK TERKAIT
8. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN
1. Penerimaan Secara Tunai kepada Bendahara/bendahara Pengeluaran
Pembantu:
• Pihak ketiga Menyetor kepada Bendahara, sejumlah uang yang telah
ditetapkan berdasarkan layanan yang diberikan
• Bendahara melakukan validasi dengan emneliti kesesuaian antara jumlah uang
yang diterima dengan jumlah yg telah ditetapkan dalam dokumen penerimaan
• Bendahara menerbitkan bukti penerimaan dan menyerahkan kepada pihak
ketiga
C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
9. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN
2. Penerimaan secara Non Tunai melalui rekening Bendahara BLUD
• Bendahara menerima notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan
• Bendahara melakukan validasi bukti penerimaan sbb:
meneliti nota kredit/notifiaksi bank
melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yg
diterima dengan jumlah uang yg telah ditetapkan pada dokumen
pendapatan
• Penerimaan secara non tunai dianggap sah setelah bendahara melakukan
validasi
• Bendahara memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang
telah melakukan pembayaran
C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
10. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PENDAPATAN
1. Surat tanda Setoran (STS)
2. Register STS
3. Buku kas Umum Pendapatan
4. Buku Pembantu Kas Tunai
5. Buku Pembantu Bank
6. Buku Penutupan Kas
7. Laporan Penerimaan dan Penyetoran
D. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
18. ILUSTR ASI DOKUMEN
8. Ilustrasi Dokume n Laporan
Pe rtanggungajwaban
B e ndahara Pe ne rimaan B LUD
19. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
B ELANJ A
1. Pengajuan belanja dengan uang panjar
• PPTK menghitung kebutuhan belanja
• PPTK menyampaikan Nota Persetujuan Dana (NPD) ke PA/KPA untuk mendapat
persetujuan
• KPA/PA menyampaikan NPD tersebut kepada Bendahara pengeluaran
• Bendahara Pengeluaran mecairkan uang panjar sebesar yg tercantum secara non
tunai dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.
• PPTK membayarkan panjar kepada yang berhak
contoh: pembayaran perjalanan dinas, uang lembur, dll
2. Pengajuan belanja tanpa uang panjar
• PPTK menyaipkan NPD berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah
• PPTK menyampaikan NPD ke PA/KPA untuk mendapat persetujuan
C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN (1/2)
20. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
B ELANJ A
• KPA/PA menyampaikan NPD tersebut kepada Bendahara pengeluaran
• Pada saat yang sama. PPTK meneyrahkan rekapitulasi belanja disertai dengan
bukti-bukti yang sah kepada bendahara pengeluaran untuk diverifikasi
• Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi belanja dan dan meneliti dokumen
SPD untuk memastikan belanja tersebut tersedia.
• Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi.
• Setelah dokumen lengkap, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga secara non tunai dengan melakukan pemindahan dari
rekening bendahara pengeluaran ke rekening pihak ketiga
• Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran
yang dilaksanakan.
• Bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan pemungutan pajak dan
menyetorkannya ke kas negara.
C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN (2/2)
sambungan...
21. PENGADAAN B AR ANG/J ASA
1. Pengadaan barang/jasa dari dana APBD sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Pengadaan barang/jasa dari dana BLUD sesuain dengan mekanisme
BLUD (jenjang nilai sesuai peraturan kepala daerah).
3. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa oleh unit layanan pengadaan (ULP)
4. Jenjang Nilai ditetapkan oleh Gubernur
5. Pemimpin BLU menetapkan rincian mekanisme pengadaan
22. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
B ELANJ A
1. Buku Pembantu Panjar
2. Buku kas Umum
3. Buku Pembantu Kas Tunai
4. Buku Pembantu Bank
5. Buku Penutupan Kas
6. Buku Pembantu Per sub rincian Objek
7. Laporan Pertanggungjawaban belanja
8. SPJ ADministrasi
9. SPJ Fungsional
D. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
23.
24.
25.
26.
27.
28. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
DAN PEMB IAYAAN
Pembiayaan BLUD terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan, meliputi:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya
2) Divestasi
3) Penerimaan utang/pinjaman
b. Pengeluaran pembiayaan, meliputi:
1) Investasi;
2) Pembayaran pokok utang/pinjaman
.
Pihak-pihak yang terlibat adalah:
1. Pemimpin BLUD/PA/KPA
2. PPTK
3. Bendahara Pengeluaran
29. PELAPOR AN B LUD
1. Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD
dan laporan pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD
2. Dokumen-dokumenyang diperlukan dalam penyampaian laporan dimaksud
adalah:
a. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD
b. Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan,Belanja dan pembiayaan BLUD
c. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja da Pembiayaan
(SP3BP)
d. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)
.
35. PENGER TIAN R EMUNER ASI
untuk meningkatkan motivasi
pelaku di BLUD dalam
melakukan pelayanan kepada
masyarakat.
adalah imbalan kerja yang
diberikan kepada Pengelola
BLUD
TUJ UAN R EMUNER ASI
36. SUMB ER PEMB ER IAN R EMUNER ASI
Pendapatan yang berasal
dari Pendapatan Layanan
BLUD
37. SUMB ER R EMUNER ASI
Pendapatan yang berasal dari
Pendapatan Layanan BLUD
38. J e nis-J e nis R e mune rasi B erdasarkan
PermendagriNomor79 Tahun 2018 Pasal 23 ayat
2:
1. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan
2. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji setiap bulan
3. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji
4. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja BLUD yang
dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi
syarat tertentu
5. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan
keuangan BLUD; dan/atau
6. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang