1. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia bersamaan dengan Pembukaan UUD 1945. 2. Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. 3. Secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari Pembukaan UUD 1945.

1. tugas
(Pancasila) kls h
Dosen Pengajar: Enci Debby Telly Antow SH,MH
Nama: Sarmila Darise
Nim : 210711010483

2. • Kaitan Pancasila dengan batang tubuh
Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita
dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-
nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar
negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan
ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945.
Hubungan Pebukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal
dan organis.
Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan
batang tubuh UUD 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD tahun
1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya popok-pokok pikiran
Pembukkan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak
saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah, menjadi hukum positif.

3. • kaitan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945
Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan
lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan
berbangsa.
Melansir dari buku Pendidikan Pancasila: Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai (2020) karya Ardhamon
Prakoso, Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan
yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan.
Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya setiap hal
dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan,
perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya.
Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan
hubungan yang sifatnya formal.
Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif.
Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan Pembukaan UUD 1945
berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi.
Selain itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya UUD 1945
merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber
dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia.

4. • Kaitan pancasia dengan UUD 1945
Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia bersamaan
dengan ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.
1. Hubungan Secara Formal
Dicantumkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki arti Pancasila memperoleh
kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Berikut adalah hubungannya secara lengkap:
Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD1945
alinea 4.
Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang fundamental. Kedudukannya terhadap
tertib hukum Indonesia ada dua, yakni sebagai dasarnya sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi.
Selain sebagai Mukadimah, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dengan
pasal-pasalnya. Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai intinya tidak tergantung pada batang
tubuh UUD 1945, namun justru sebagai sumbernya.
Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang
fundamental. Juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia.
Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah,
dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia.

5. 2. Hubungan Pancasila dan UUD 1945 Secara Material
Jika dirunut berdasarkan kronologi sejarah perumusan Pancasila, materi yang dibahas terlebih
dahulu oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) adalah Pancasila
sebagai dasar negara. Baru kemudian membahas Pembukaan UUD 1945.
Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan
Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri.
Artinya secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tidak lain adalah Pancasila.

6. {TERIMA KASIH}