1. Dokumen membahas kerangka hukum pemilu, proses pemilu, dan penegakan hukum pemilu di Indonesia. 2. Penegakan hukum pemilu terdiri dari pelanggaran pidana, administratif, kode etik pemilu, dan penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu. 3. Sengketa pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang

1. POTENSI SENGKETA
PEMILU 2024
DAN PENEGAKANNYA
SEBAGAI
INTERPRETASI
SISTEM DEMOKRASI
Disampaikan Pada Seminar Nasional Universitas Singaperbangsa Karawang,
Akshaya Hotel Karawang, 26 Novenber 2022
Oleh
Dr Syofyan Iskandar,SH,MH

3. REZIM PEMILU
UU 7 Tahun 2017
Perma 4 Th 2017 Tata
Cara penyelesaian
Pelanggaran adm
pemilu di MA
Perma 5 Th2017 Tata
Cara Penyelesaian
Sengketa Proses
Pemilu
UU 10 Tahun 2016
Perma 6 Th 2011 Tata
Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan

5. PEMILU BERINTEGRITAS
 Kita semua menginginkan terselenggaranya Pemilu/Pilkada yang
berintegritas.
 Selama ini kita mengenal konsep Pemilu yang Luber, Jurdil, dan
Demokratis.
 Pemilu berintegritas dapat dinilai dengan mengkaji: REGULASI, tahapan,
penyusunan Dapil, DPT, pendaftaran parpol, pencalonan, pemberitaan
media, dana kampanye, proses pemungutan, penghitungan, dan
rekapitulasi, serta Lembaga Penyelenggara Pemilu (Electoral Integrity
Project, 2015).

6. KONSEKUENSI HUKUM PEMILU
 Hukum pemilu mengandung seperangkat aturan yang mengatur (a.l.) sistem pemilu,
hak dan kewajiban setiap pihak, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu.
 Hukum pemilu akan mempengaruhi:
Siapa yang berhak menjadi peserta pemilu: persyaratan pendaftaran parpol
atau paslon.
Hasil-hasil pemilu: parliamentary threshold, satu putaran atau dua putaran, dll,
Teknikalitas penyelenggaraan tahapan pemilu: tata cara verifikasi, pemungutan
suara, rekapitulasi, dll.
Tata cara penyelesaian penanganan pelanggaran & sengketa: pelapor, obyek
sengketa, batasan waktu, dll.
 Dll.

7. HUKUM PEMILU BERINTEGRITAS?
 Adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum (predictable procedures) tetapi hasil pemungutan dan
penghitungan suara tidak ada yang tahu (unpredictable results):
Tidak ada kekosongan hukum: mengatur semua hal yang perlu diatur mengenai
tahapan pemilihan umum.
Konsisten: berisi pasal-pasal yang isinya konsisten satu sama lain, dan bahkan
konsisten dengan pasal-pasal yang terkandung dalam UU lain.
Tidak multi-tafsir: berisi pasal-pasal yang artinya dipahami secara
tunggal oleh semua pihak.

8. HUKUM PEMILU BERINTEGRITAS?
 Semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan
asas-asas pemilihan umum yang demokratik, seperti langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil, dan akuntabel:
Menjamin kompetisi yang inklusif: kompetisi antar- parpol dan antar
Paslon (Pilkada-Pilpres).
Mengatur kewajiban dan larangan serta sanksi dengan jelas:
larangan kampanye, batasan dana kampanye, dll.
Dll.

9. HIERARKI HUKUM PEMILU
 Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur dengan:
Konstitusi.
Putusan MK.
UU.
Peraturan KPU/Peraturan Bawaslu.
 Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda.
 Salah satu asas: Peraturan yang lebih tinggi membatalkan
peraturan yang lebih rendah.

10. HUKUM PEMILU?
 Ancaman terhadap integritas pemilu dapat dibagi tiga (Birch: 2008):
oAturan-aturan pemilu dapat dimanipulasi; sistem pemilu dapat
didesain sedemikian rupa sehingga menguntungkan atau merugikan
salah satu pihak.
oPilihan pemilih dapat dimanipulasi, melalui ketidak- setaraan akses
terhadap informasi tentang pilihan- pilihan dalam pemilu (kandidat atau
kebijakan).
oProses penyelenggaraan pemilu itu sendiri dapat dicemari dengan
tindakan-tindakan pelanggaran.
POTENSI
SENGKETA ?

11. 1. Kerangka Hukum Pemilu (Electoral Law): Undang-Undang, Peraturan
KPU, Peraturan Bawaslu  dalam rangka Kepastian Hukum:
2. Proses Pemilu (Electoral Process): Tahapan Pemilu.
3. Penegakan Hukum Pemilu (Electoral Law Enforcement), terdiri dari:
a. Pelanggaran pidana Pemilu
b. Pelanggaran administratif Pemilu
c. Pelanggaran kode etik Pemilu
d. Sengketa Pemilu: Proses dan Hasil
Tujuan:
Mewujudkan Integritas
Pemilu
Proses Hasil
a.Tidak terjadi kekosongan hukum;
b.Tidak multitafsir;
c.Tidak saling bertentangan;
d.Dapat dilaksanakan.
11
ASPEK PENTING PEMILIHAN UMUM

12. JADWAL TAHAPAN
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024 Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023 Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023 Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022 Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2022 Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022 - 25 November 2023 Pencalonan DPD
24 April 2023 - 25 November 2023 Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
06 Desember 2022 - 11 November 2023 Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
PKPU 3 TAHUN 2022 TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

13. JADWAL TAHAPAN
19 Oktober 2023 - 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024 masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024 Masa Tenang
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD
kabupaten/kota
Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD
provinsi
Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
1 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

16. PENEGAKKAN
HUKUM
PEMILU
Electoral Law
Enforcement
TINDAK PIDANA
PEMILU
PELANGGARAN
PEMILU
SENGKETA
PROSES PEMILU
PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
SENTRA
GAKKUMDU
• BAWASLU
• KEPOLISIAN
• KEJAKSAAN
PENGADILAN
NEGERI
PENGADILAN
TINGGI
PELANGGARAN
ADMINISTRATIF
PELANGGARAN
KODE ETIK
BAWASLU
MA
DKPP
BAWASLU
PTUN
MK

17. OBJEK PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
OBJEK :
- Keputusan KPU tentang Pembatalan Pasangan Calon Presiden danWakil
Presiden.
- Keputusan KPU Prop atauKPU Kab/Kota tentangPembatalan Calon T
etap
Anggota DPRD
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan ProvinsiAceh dan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembatalan CalonT
etapAnggota DPRD.
- ?

18. OBJEK PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
• Pemohon :
- Calon anggota DPR,DPD,DPRD provinsi,DPRD kabupaten/
kota,dan
Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan
 T
ermohon :
- KPU
- KPU Propinsi
- KPU Kab/Kota

19. PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Pasal 460
• Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran
terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam
setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
Pasal 286.
o Pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan
uang atau materi lainnya untuk memengaruhi
penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih ( Non TSM dan
TSM )

20. Terstruktur,Sistematis dan Masif.
• Pelanggaran TERSTRUKTUR adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat
struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara
kolektif atau secara bersama-sama.
• "Pelanggaran SISTEMATIS' adalah pelanggaran yang direncanakan secara
matang,tersusun,bahkan sangat rapi.
• "pelanggaran MASIF adalah dampak pelanggaran yang sangat luas
pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
PELANGGARAN TSM

21. SAN KSI PELAN GGARAN AD M N O N TSM
Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/
Kota dlm penyelesaian
pelanggaran administratif Pemilu berupa:
• perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur
, atau mekanisme sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan;
• teguran tertulis;
• tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu;dan
• sanksi administratif lainnya
Psl 461 ayat (6)

22. UPAYA HUKUM KE MAHKAMAH AGUNG
1) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan
dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU
ditetapkan.
2) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhihrng sejak berkas perlrara diterima oleh Mahkamah Agung.
3) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU, maka KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden danWakil Presiden.
4) Putusan Mahkamah Agung bersifat finaldan mengikat. psl 463

23. Majelis Husus Pemilu
-
Pasal 472
(1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471
dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha
negara.
(2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
(3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim
minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3
(tiga) tahun.
(4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari
tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
(5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus dengan Peraturan Mahkamah Agung.

24. DIFERENSIASI
NO. URAIAN SENGKETA PROSES PELANGGARAN
ADMINISTRATIF
1. Objek Keputusan KPU hasilVerifikasi Keputusan KPU pasca Putusan
Bawaslu
2 Subjek - Penggugat :
Balon Caleg, Capres, atau Parpol
- Pemohon :
Caleg atau Capres yg terkena
yg tdk Lolos . sanksi pembatalan
- Tergugat :
KPU/KPUD
- Termohon :
KPU/KPUD
3 Forum Penyelesaian PTUN MA
4 Waktu Penyelesaian 3 + 21 Hk 14 Hk.
5 Upaya Hukum Final & Mengikat Final & Mengikat
6 Tengang Waktu
Pngajuan
5 hk pasca Put BAWASLU 3 Hk sejak Keputusan KPU

25. BEBERAPA CATATAN KE DEPAN: HAL-HAL
URGEN
 Hal-hal yang penting harus diperhatikan dengan peraturan di bawahnya:
Metode pemungutan suara.
Sipol.
Metode rekapitulasi, dll.
 Pentingnya dibahas batasan kewenangan dan waktu penanganan
pelanggaran masing-masing pihak:
Rekomendasi dan Putusan Bawaslu dikeluarkan setelah selesai tahapan rekapitulasi
dan penetapan hasil (dalam Pilkada maupun Pemilu).

26. Electoral
Justise
Penyelenggara
Pemilu
Peserta
Pemilu