2. INSTRUMEN REGULASI &
KEBIJAKAN
LEGAL BASIS
UU No 32/2004 Pemerintahan Daerah (ps 213)
PP No 72/2005 Desa (ps 79 – ps 81)
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil
dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun
2008 – 2009
Surat Mendagri tgl 17-2-06 No.412.6/287/SJ perihal
Pemberdayaan LKM/Usaha Ekonomi Masyarakat
Surat Mendagri tgl 25-5-07 No.412/953/PMD perihal
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Pendekatan program/proyek berbasis masyarakat
Sistem BLM berhenti ditengah persimpangan jalan
(sbg kucuran air tanpa pijakan kemandirian)
INTERVENSI DESA
Proses kemandirian
1
2
3
4
5
6
Penggalian potensi desa
Perencanaan terpadu
Peningkatan
pendapatan
Kesejahteraan warga
Mengenal kebutuhan
dan masalah
4. Fungsi MENGURUS
(public good)
Fungsi MENGATUR
(public regulation)
DESA
PEMERINTAH
Fungsi PEMBERDAYAAN
(empowering)
Keanekaragaman Partisipasi
Otonomi asli Demokratisasi
4 ASPEK PENGATURAN DESA
KEWENANGAN
KEWENANGAN
5. Akselerasi KEWENANGAN
berdasarkan hak asal usul
Tugas Pembantuan dari
Pemerintah dan Pemprov,
Pem Kab/Kota
Urusan Pem Kab/Kota
Yang diserahkan
Urusan lainnya
Adat istiadat, gotro, kearifan
lokal
kehutanan, pertanian,
infrastruktur, aset program
atau program baru dsb.
yang disertai pembiayaan,
sarana dan prasarana, SDM
Peningkatan PELAYANAN dan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(pasal 8 PP 72/05)
7. • Sebagai penyediaan pelayanan publik.
• Mendorong pembangunan ekonomi desa
• Peningkatan kapasitas pemerintah desa
menuju kemandirian.
1. Kenapa perlu BUMDes ?
8. • Memungkinkan keterlibatan/partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa
• Penciptaan peluang usaha desa untuk
peningkatan PAD
• Penciptaan lapangan pekerjaan
• Mengatasi kemiskinan dan pengangguran di
tingkat lokal
2. Mengapa Perlu KELEMBAGAAN
BUMDes ?
9. PERANAN BUMDes
• Sebagai
INSTRUMEN
PENGUATAN
OTONOMI DESA
• Sebagai
INSTRUMEN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
MENDORONG PRAKARSA
MASYARAKAT DESA UTK
MENGEMBANGKAN POTENSI
DESANYA SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN DAN
KEWENANGAN DESA
MENDORONG KESEMPATAN
BERUSAHA DI DESA DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN
UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA
10.
11. DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Pasal 78 (ayat 1)
1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa,
Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:
• kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
• sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama
kekayaan desa;
• sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai
aset penggerak perekonomian masyarakat;
• unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga
masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
12. Ini bagian penting dan tidak terpisahkan dari
keaslian otonomi desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan NKRI.
Substansi UU ini menegaskan tentang janji
pemenuhan demand complience scenario dalam
konteks pembangunan ekonomi kerakyatan
secara nasional di tingkat desa.
13. • Perspektif mendirikan BUMDes perlu kesepahaman dan
kesepakatan tentang kesesuaian antara bentuk
organisasi, pola penyelenggaraan, dan jenis usaha yang
dikembangkan melalui BUMDes dengan kapasitas dan
potensi masing-masing desa beserta karakteristik
masyarakatnya.
• Betapapun demikian, keberadaan BUMDes yang
tergolong “baru” masih dihadapkan pada pertanyaan
kritis, antara lain:
Bagaimana bentuk BUMDesa
diperlukan oleh perekonomian desa?;
Aturan main pengelolaan BUMDesa yang tepat bagi
perekonomian desa?; serta
Model BUMDesa yang mampu membangun kemandirian
perekonomian desa?.
15. • kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok;
• sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal, terutama kekayaan desa;
• sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
• unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan
kurang terakomodasi.
KEBUTUHAN dan POTENSI DESA adalah:
18. DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Pasal 78 (ayat 2 & 3)
2.Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.
Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis,
yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari
Pemerintah Desa dan masyarakat, seperti :
• usaha mikro kecil dan menengah (=sektor riil),
• lembaga keuangan mikro perdesaan (= unit pembiayaan:
usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa,
lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga
perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya).
19. LOGIKA DASAR
Logika pembentukan BUMDes SEBAGAI LOKOMOTIF
PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL didasarkan pada
kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa.
Dasar pembentukan BUMDes SEBAGAI LOKOMOTIF
PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL mengutamakan:
prakarsa (inisiasi) pemerintah desa dan masyarakat desa
(ekonomi kerakyatan)
mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan
emansipatif (‘user-owned, user-benefited, and user-
controlled’) dengan prinsip member-base dan self-help.
20. KEANGGOTAAN BUMDes
ANGGOTA :
• Seluruh masyarakat desa yang berkepentingan
• Pemerintah Desa
• Pihak ke tiga lainnya: Pelaku Usaha, dll.
SIFAT KEANGGOTAAN:
• Members/stakeholders-base (bukan capital-base)
• Self-help
21. MODEL PROSES PENYUSUNAN
“FORUM INTERAKSI”
Model Alternatif:
• Sharing Modal
• Kerjasama operasi
BPD
Masyarakat
DESA
Pemda/
PEMDES
Sosialisasi dan Pelatihan
BUMDes model usaha
KELOMPOK
MEDIASI/
LK
3
23. LOGIKA DASAR
Pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara
profesional, kooperatif, dan mandiri.
Badan usaha Ekonomi Kerakyatan yang
dibangun melalui BUMDes ini dapat beragam
di setiap desa di Indonesia, sesuai dengan
kesepakatan pemerintah desa dan masyarakat.
24. “Usaha Desa” adalah usaha masyarakat desa (ekonomi
rakyat) yang meliputi pelayanan ekonomi sesuai karakter,
potensi dan kebutuhan setempat, seperti:
Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan [Lembaga
Keuangan Mikro], jasa angkutan darat dan air, listrik
desa, dan usaha lain yang sejenis.
Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
Penyediaan Input, Pembinaan, dan Penanganan
Pasca Produksi Hasil Pertanian meliputi tanaman
pangan dan hias, perkebunan, petemakan, perikanan,
dan agrobisnis.
Usaha Kerajinan Rakyat, Pasar Desa, Wisata Desa,
Pengelolaan Air Minum dsb.
25. BUMDes sebagai wadah penataan
Perekonomian desa
USAHA DESA :
Kegiatan ekonomi riil di desa
Simpan pinjam
Pasar Desa
Lumbung Desa
Air Minum
Kerajinan rmh tg
pertanian
Warung desa
Mendorong
USAHA MIKRO
PERDESAAN
OTODES
26. HUBUNGAN KERJA:
• Bentuk Kerjasama: Kemitraan
• Sifat Hub. Kerja: Berdasarkan kontrak (dinamis).
SISTEM PENGELOLAAN
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN:
• Pemerintah Kab/Kota, melalui TIM PEMBINA KABUPATEN.
• Lembaga Pendamping BUMDes (Perguruan Tinggi, LSM dsb.)
• Pemerintahan Desa.
PENGELOLA USAHA:
• Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa.
27. BENTUK BADAN USAHA:
• USAHA DESA (UD) dengan prinsip:
• member-base : kebersamaan (saling menolong)
• self-help : mandiri
WILAYAH KERJA : Desa dan Antar Desa
Sistem PENGELOLAAN
28. FILOSOFI EKONOMI
BAYI
Tahap I : Persiapan BUMDes usaha Desa.
Bayi BUMDES harus”DISUSUI”- dengan
regulasi (proteksi, pendampingan atau
lainnya??)
Tahap II : Pengelolaan; dilatih Cara Berdiri
dan Berjalan (mampu mengelola secara mandiri)
Tahap III : Pengawasan untuk Monitoring dan
Evaluasi (MONEV) simultan Pemberdayaan &
Pendampingan: pengembangan ”inisiatif kreatif”
Tahap IV : KEMANDIRIAN DAN KEBERDAYAAN:
mampu bertanggungjawab
29. • Pembentukan Modal = Melalui Penyertaan Modal dari
Penyisihan ADD dan Menghimpun Dana dari Masyarakat atau
ada Embrio Usaha Desa.
• Masyarakat Apatis = Pemdes harus Pro-Aktif
• Belum Terintegrasi dengan PotensiDesa
(perlu kajian kapasitas desa)= Perlu dilakukan
Pendataan Usaha Produktif Misalkan Pasar Desa, Usaha Air
Minum Desa, Wisata Desa dsb.
• Model Pengelolaan BUMDes agar tidak
seperti Kasus Koperasi [KUD] = Tatakelola
Profesional & Efektifitas Pengawasan Masyarakat.
• Payung Hukum =Diupayakan ada Perda tentang
BUMDes – dan Desa perlu Perdes.
30. PESIAPAN PENDIRIAN BUMDes
• Peran Pemerintah, Pemprov, Pemkab sangat menentukan terhadap
pendirian BUMDes. Hal ini mengingat BUMDes merupakan
lembaga ekonomi baru yang belum dikenal dan belum pernah
beroperasi.
• Pemerintah harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat
mendirikan BUMDes melalui sosialisasi.
• Dana stimulan dari Pemerintah, Pemprov, Pemkab akan menjadi
faktor pendorong pendirian BUMDes.
• BUMDes memerlukan intervensi Pemerintah, Pemprov, Pemkab
karena masih pada tahap awal pembelajaran.
31. KELANGSUNGAN HIDUP
BUMDes
• Kelangsungan hidup BUMDes akan sangat
bergantung pada kemampuannya memenuhi
kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Artinya,
BUMDes diharapkan dapat menjadi pemasok utama
kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi di
bidang jasa, perdagangan, dan manufaktur (produksi).
• BUMDes dapat berfungsi sebagai penyalur hasil
produksi masyarakat desa (home industri, industri
mikro) ke pasar (lokal atau antar desa).
• BUMDes juga dapat berfungsi sebagai pensupport
dana bagi kebutuhan usaha produktif masyarakat.
32. 11 agenda YANG KITA PERLUKAN SEGERA:
1. Memahami potensi dan kapasitas desa (kluster) yang menjadi
faktor kendala dan pendukung utama dalam menunjang
kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.
2. Memahami karakteristik pola perilaku sosial (social
behaviour) masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif desa.
3. Memahami kebutuhan masyarakat desa terhadap BUMDes
yang sesuai dengan karakteristik potensi, kapasitas, dan
masyarakat desa dalam memandirikan ekonomi desa.
4. Memahami tatacara pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan
kondisi lokal masyarakat desa.
5. Menyusun desain model pendirian dan pengelolaan BUMDes,
serta sosialisasi, pelatihan, dan pendampingannya.
33. 6. Mendiseminasikan potensi dan kapasitas desa yang menjadi
faktor kendala dan pendukung utama dalam menunjang
kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
7. Mendiskusikan karakteristik pola perilaku sosial (social
behaviour) masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif desa;
8. Mendiskusikan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa
berkenaan dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes;
9. Mensepakati tentang bentuk struktur organisasi BUMDes
yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat desa;
10. Mensepakati bentuk “legal drafting” di tingkat kabupaten ;
11. Menyusun PEDOMAN sebagai rujukan mendirikan dan
mengelola BUMDes.
11 agenda YANG KITA PERLUKAN SEGERA: