Peraturan Desa Karangmalang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang. Organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya seperti urusan-urusan, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Dusun. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Des
1. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOBOTSARI
DESA KARANGMALANG
NOMOR KODE DESA 3303092003
PERATURAN DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI, KAB. PURBALINGGA
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAH DESA KARANGMALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai
dengan perkembangan pemerintah, dipandang perlu mengatur
susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor : 4 Tahun 2007, Tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan
desa Karangmalang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Karangmalang.
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan
Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Berita Negara Nomopr 42 Tahun 1950 ).
2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ).
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Derah sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 8
Tahun 2005, Tentang Penetapan Perauran Pemerintah Pengganti
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Peroubahan atas
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah
Daerah menjadi undang – undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4438 ).
4. Undang – undang Nomor ; 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
5. Peraturan pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa
( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4567 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 )
2. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006
Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 )
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004
tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Purbalingga Nomor 6 Tahun
2006 )
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainya di Kabupaten
Purbalingga.
12. Peraturan Desa Karangmalang No. 2 Tentang SOTK Pemerintah
Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten purbalingga
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DENGAN KEPALA DESA
DESA KARANGMALANG, KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGMALANG, NOMOR : 2 TAHUN
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA ( SOTK ) KARANGMALANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga merupakan
kesatuan masyarakat hokum, yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal – usul dan adapt
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik
Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oelh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sitem Pemeirintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa serta dalam Tugasnya yang
menyangkut urusan Teknis lapangan dibantu Petugas Teknis Lapangan ( PTL ) sebagaimana
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama
Kepala Desa.
6. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris desa, Pelaksana
teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja unsur kewilayahan.
8. Tugas pembantu adlaah penugasan dari Pemerintah Kepada daerah dan atau desa dan
sekretariat desa dari pemerintah propinsi dari kabupaten / kota dan atau desa serta
pemerintah Kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam
memberdayakan masyarakat.
3. BAB II
Penyusunan
Pasal 1
1. Organisasi Pemerintah desa disusun berdasar pertimbangan :
a. Kewenangan yang dimiliki oleh desa.
b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa.
c. Kemapuan keuangan desa
d. Ketersediaan sumber daya manusia
e. Pengembangan pada kerjasama antara desa dan dengan pihak ketiga.
2. Organisasi Pemerintah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
desa ini, berpedoman kepada peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006.
3. Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas,
fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa.
4. Dalam menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah
dkonsultasikan kepada pejabat yang berwenang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan
besaran organisasi Pemerintah Desa.
5. Penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB III
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa
Pasal 2
1. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa, yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya.
2. Pemerintah Desa dipimpin seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan kewenangan tugas
dan fungsinya berkewajiban :
a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desanya kepada Bupati
b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD
c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat
Pasal 3
Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya, urusan yang
belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal (2 ), pemerintah desa mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi
tanggungjawabnya
c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong
masyarakat masyarakat .
d. Pembinaan dalam rangka kententraman dan ketertiban masyarakat.
e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
4. BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari
a. Kepala Desa
b. Perangkat Desa
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari ;
a. Sekretaris Desa
b. Perangkat lainya
3. Perangkat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Sekretariat desa yang terdiri dari urusan – urusan
b. Pelaksana Tugas lapangan
c. Dusun
4. Jumlah urusan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan,
kemampuan desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
5. Jumlah urusan yang kami gunakan adalah pola maksimal sejumlah lima urusan, yaitu : urusan
Pemerintahan, Urusan pembangunan, Urusan Keuangan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, serta
Urusan Umum.
6. Dan untuk melengkapi kebutuhan desa memanfaatkan tenaga yang ada dan jika dipandang
perlu menambah tenaga dari non perangkat yang di pandang mampu dan atau melakukan
pergeseran / mutasi fungsi secara vertikal maupun horizontal. Bentuk urusan pelaksana teknis
lapangan, sejumlah 3 unsur terdiri dari :
a. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan
b. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan
c. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian
7. Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab
kepada Kepala Desa dan bertugas melaksanakan pekerjaan teknis lapangan.
8. Dusun dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa, dengan pertimbangan daya guna dan hasil
guna, kondisi geografis dan demografis serta rentang kendali Pemerintahan Desa.
9. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan desa ini, yang sesuai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa
ini.
Bagian Kedua
Kepala Desa
Pasal 6
1. Kepala Desa mempunyai tugas penyelnggaraan urusan Pemerintahan Pembangunan dan
kemasyarakatan
2. dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2, Kepala Desa
mempunyai wewenang :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD.
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas
dan ditetapkan bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat desa.
f. Membina perekonomian desa.
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif.
h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hokum
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Penyelenggaraan pemerintah desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk juga
pelaksanaan pendataan penduduk dan melaporkannya kepada Bupati Lewat Camat.
5. 4. Dalam pembinaan kehidupan masyarakat desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
kepala desa dapat meminta bantuan kepada Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagimana dimaksud pada pasal 6 (2) Kepala Desa
memimpin penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaskud pada Pasal 4
Bagian Ketiga
Sekretariat Desa
Pasal 8
1. Sekretariat desa adalah unsur staff yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Desa
2. Sekretariat desa dipimpin oleh sekeretaris Desa
Pasal 9
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketata usahaan Kepala Desa.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekretaris desa mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pelaporan
b. Pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa.
c. Pelaksaan kordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa
d. Pengumpulan bahan evaluasi data dan perumusan program – program serta petunjuk untuk
keperluan pembinaan tugas Pemerintah desa, pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
e. Pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
Pembinaan masyarakat.
f. Penyusunan Program kerja Tahunan dan laporannya.
Pasal 11
Sekretaris desa di Karangmalang menggunakan 5 (lima) urusan sebagaiman dimaksud dalam
pasal 4 adapun tugas untuk masing – masing urusan adalah sebagi berikut :
A. URUSAN PEMERINTAHAN
1. Mengumpulkan, manganalisa, dan mengevaluasi data serta melakukan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat.
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk
rukun warga, Rukun tetangga dan masyarakat.
3. Melakukan administrasi pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan umum dan kegiatan social politik.
4. Melakukan administrasi kependudukan, monografi, kebutuhan kartu, surat
kepandudukan, Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil.
5. Membantu tugas – tugas dibidang pertanahan.
6. Melakukan administrasi Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa.
7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat, termasuk rapat – rapat dengan
BPD
8. Melakukan administrasi perangkat desa
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.
6. B. URUSAN PEMBANGUNAN
1. Mengumpulkan menganalisa dan mengevaluasi data keadaan dan kegiatan pertanian,
perindustrian dan pembangunan serta melakukan administrasi dibidangnya.
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
serta koordinasi kegiatan dibidang pertanian , perindustrian dan pembangunan.
3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan dibidang Tera ulang, permohonan
ijin usaha, ijin pembangunan.
4. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan.
5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil
– hasil pembangunan lainya.
6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk penyusunan daftar isian
kegiatan.
7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat dengan lembaga
kemasyarakatan maupun BPD.
8. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga
kemasyarakatan desa maupun lembaga – lembaga di bidang pertanian, perinsutrian
maupun pembangunan lain.
9. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum milik desa.
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.
C. URUSAN KEUANGAN
1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data dan melakukan
palayanan kepada masyarakat di bidang keuangan.
2. Melakukan administrasi keuangan
3. Mengumpulkan, menginventarisir, menganalisa, mengevaluasi, mengelola dan membina
sumber penghasilan dan kekayaan desa untuk dikembangkan.
4. Membantu tugas – tugas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pajak –
pajak lainnya.
5. Meyiapakan dan merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Melakukan administrasi penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.
7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat lembaga kemasyarakatan desa
maupun BPD
8. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.
D. URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta melakukan pelayanan kepada masyarakat
dibidang kesejahteraan rakyat, termasuk bencana alam, bantuan social, pendidikan,
kbudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, kesehatan dan PMI serta keagamaan.
2. Melakukan inventarisasi penduduk, tuna karya, tuna wisma, tuna susila, yatim-piatu,
jompo danm memasyarkatkan kembali bekas narapidana.
3. Melakukan administrasi keagamaan, jamaah haji, nikah, talak, rujuk, cerai dan badan amil
zakat.
4. Melakukan administrasi kegiatan program kependudukan keluarga berencana, ketenaga
kerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup.
5. Melakukan pembinaan antar umat beragama
6. Melakukan tugas yang berkaitan dengan orang meninggal dunia.
7. Melakukan kegiatan administrasi perkembangan PKK.
8. Mengumpukan, menyiapkan bahan rapat dengan lembaga kemasyarakatan maupun BPD.
9. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris.
E. URUSAN UMUM
1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data administrasi surat –
menyurat dan kearsipan.
2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat – menyurat termasuk
wesel dan pos.
3. Melakukan urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi
4. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kanto, pemeliharaan dan
perbaikan alat/perlengkapan kantor.
5. Menyusun jadwal dan mengikuti perkembangan pelaksanaan piket kantor, kebersihan,
dan ketertiban kantor.
6. Menginventarisasi bangunan dan barang – barang milik desa
7. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat termasuk rapat dengan BPD.
8. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan
kerumah tanggaan.
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun sekretaris
Desa.
Pasal 12
Urusan – urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipimpin oleh Kepala Urusan yang
berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Desa.
Bagian Keempat
Dusun
Pasal 13
1. Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan unsur kewilayahan pelaksana
Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
2. Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Dusun :
A. Dusun I terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang
Sebelah Timur : Jalan Desa Karangmalang
Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III
Sebelah Barat : Desa Majapura
B. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang
Sebelah Timur : Desa Banjarkerta
Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III
Sebelah Barat : Jalan Desa Karngmalang
C. Dusun III terdiri dari 2 RW dan 6 RT dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Wilayah Dusun II
Sebelah Timur : Desa Banjarkerta
Sebelah Selatan : Wilayah Kadus IV
Sebelah Barat : Desa Kalapacung
D. Dusun IV terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Wilayah Dusun III
Sebelah Timur : Desa Banjarkerta
Sebelah Selatan : Desa Tangkisan
Sebelah Barat : Desa Tangkisan
3. Peta masing – masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam
lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
desa ini.
Pasal 14
Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepal Desa, menyelenggarakan pemerintahan desa
diwilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 14 Kepala Dusun mempunyai
fungsi :
1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan
ketertiban diwilayah kerjanya.
3. Melakukan dan melaksanakan peraturan desa diwilayah kerjanya.
4. Membantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.
8. 5. Membina dan meningkatkan swadaya gotong – royong
6. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah
7. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oelh Kepala Desa.
Bagian Kelima
Pelaksana Teknis Lapangan
Pasal 16
Pelaksana Teknis Lapangan ( PTL ) mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan
pemerintah desa di bidang teknis lapangan.
Pasal 17
1. Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) uraian tugas untuk masing
– masing Pelaksana Teknis Lapangan (PTL) adalah sebagai berikut :
A. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan
1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang pengairan
2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang pengairans serta program
pola tanam pertanian
3. Membantu masyarakat Petani dalam penggunaan pengairan untuk lahan pertanian
4. Membantu masyarakat petani dalam mengendalikan dan pmeberantsan hama
penyakit pertanian
5. Mendorong masyarakat melaksanakan gotong royong perawatan dan perbaikan
saluran air untuk lahan pertanian
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
B. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian
1. Membantu tugas kepala Desa di bidang keagamaan
2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang keagamaan khususnya
agama Islam
3. Membantu pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal serta
pendistribusiannya
4. Membantu pemantauan terhadap munculnya aliran – aliran keagamaan yang dilarang
pemerintah
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
C. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan
1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang keamanan
2. Memeliharan dan meningkatkan Sistem Keamanan Swakarsa masyarakat atau yang
dikenal SISKAMLING
3. Menghidupkan adanya PosKamLing
4. Menjaga Keamanan Desa dalam pemntauan terhadap bahaya – bahaya yang datang
dari luar / dari dalam yang dapat menimbulkan konflik
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
D. Pelaksana Teknis Lapangan Kebayan
1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang kebersihan lingkungan Kantor Desa
2. Melaksanakan pengiriman dan kuris surat menyurat kedalam dan keluar Pemerintah
Desa
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Desa
4. Melaksanakan tugas Rumah tangga Kantor di lingkungan Pemerintah Desa
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Desa di bidang teknis lapangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.
9. BAB IV
Tata Kerja
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun Kepala Urusan dan
Pelaksana Teknis Lapangan, wajib malaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrosisasi dan
simplikasi secara vertical dan hosrisontal dalam lingkungan desa sesuai tugas pokok
masing – masing.
Pasal 19
1. Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing – masing.
2. Sekretaris desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan wajib
mengikuti, mamatuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta
menyampaikan laporan pada waktunya,
3. Setiap laporan yang diterima Kepala Desa dari bawahannya Kepala Desa wajib mengolah dan
mempergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
4. Dalam penyampaian laporan Kepala Desa kepada Camat tembusannya disampaikan kepada
Lembaga – lembaga desa terkait.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala
Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, wajib mengadakan rapat kerja secara berkala.
BAB V
Ketentuan Peralihan
Pasal 21
Pada saat peraturan Desa ini berlaku Peraturan Desa Karangmalang yang terdahulu
Nomor : 141.1/III/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Karangmalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Semua ketentuan yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ,
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tetap
berlaku
Pasal 23
Hal – hal yang belum diatur dengan Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 24
Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang.
10. Ditetapkan di : Karangmalang
Pada tanggal : 01 Maret 2009
Kepala Desa Karangmalang
SISWONO
Diundangkan di : Karangmalang
Pada tanggal : 01 Maret 2009
( Lembaran Desa Karangmalang Nomor : Tahun 2009 )
Sekretaris Desa
Toni Suprapto