SlideShare una empresa de Scribd logo

Tusi-Kemenkeu.pptx

•Descargar como PPTX, PDF•
•
S
SubbagBMNK

Dokumen tersebut membahas tentang tugas pokok, fungsi, visi misi, dan struktur organisasi unit-unit eselon I di Kementerian Keuangan seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta instansi vertikalnya.

Gobierno y org. sin ánimo de lucro
1 de 55
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KEUANGAN LATSAR CPNS KEMENTERIAN KEUANGAN 2017
POKOK BAHASAN • Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian Keuangan • Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Eselon I dan instansi vertikal; • Tugas Pokok dan Fungsi instansi lainnya di lingkungan Sekjend Kementerian Keuangan
TUGAS KEMENTERIAN KEUANGAN Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; b.perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; FUNGSI
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negaradan h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lanjutan
V I S I KEMENTERIAN KEUANGAN Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”
M I S I a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; b.Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum d.Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
Susunan Organisasi Kementerian terdiri atas unsur: a.Pemimpin : Menteri; b.Pembantu Pemimpin : Sekretariat Jenderal; c.Pelaksana : Direktorat Jenderal; d.Pengawas : Inspektorat Jenderal; dan e.Pendukung : Badan dan/atau Pusat f. Unsur Pelaksana Tugas Pokok di Daerah dan/atau perwakilan di luar negeri Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN PUSHAKA PUSINTEK PPPK PIP PLPSE SET PP SETKOM WASJAK LPDP SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN ANGGARAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN INSPEKTORAT JENDERAL BDK KPP 8 STAF AHLI Tingkat Daerah Tingkat Pusat MENTERI KEUANGAN WAKIL MENTERI DITJEN BEA DAN CUKAI DITJEN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DITJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL/ KPU DJBC UPT KANWIL DJP UPT KANWIL DJKN KPPBC KPKNL KANWIL DJPb KPPN DITJEN PERBENDAHARAAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Berbeda dengan Kementerian lainnya yang bersifat integrated type, dimana direktorat-direktorat jenderalnya melaksanakan tugas yang sejenis. Kementerian Keuangan bersifat holding company type dimana direktorat- direktorat jenderalnya melaksanakan tugas dengan ruang lingkup dan sifat yang berbeda, dan mempunyai instansi vertikal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah. Berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2015 Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari:
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI, VISI MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan SEKRETARIAT JENDERAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. FUNGSI, ANTARA LAIN: a. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran Kemenkeu ; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSPEKTORAT JENDERAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. FUNGSI, AL: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangandan .
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG EKONTIM DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DIRTEKTORAT BIDANG POLHUK HANKAM DAN BA BUN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TUGAS: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan per undang- undangan. FUNGSI a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIRTEKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT HUKUM DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT INTELEJEN PERPAJAKAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI DJP Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. FUNGSI : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL DJP PMK NO: 206.2/PMK.01/2014 Kantor Wilayah : Bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. KPP Mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KP2KP Melayani tugas KPP di pelosok
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI UPT DJP  PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI PERPAJAKAN, DJP  KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN, DJP  KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL, DJP  KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN, DJP
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT KEPABEAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT KEPABEANAN BANDING DAN PERATURAN DIREKTORAT INFORMASI KEPABEAN DAN CUKAI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI DJBC TUGAS : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. FUNGSI, antara lain: a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL DJBC PMK NO: 206.3/PMK.01/2014 Kantor Wilayah : Tugas unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya KP2KP Melayani tugas KPP di pelosok KPU BC Bertugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) TUGAS : Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC UPT DJBC: a. Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan aturan yang berlaku. b. Badan Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB). Merupakan UPT dibawah Ditjen Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perUU-an yang berlaku untuk kepentingan Kepabeanan dan cukai
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHRAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI , antara lain: a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal; b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel; c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL DJPB KANTOR WILAYAH (KANWIL): Merupakan instansi vertikal eselon II DJPB yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN : a. KPPN Type A1 dan Type A2 bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Lanjutan KPPN : b. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Tugas KPPN ini melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang- undangan. c. KPPN Penerimaan Bertugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENILAIAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI , antara lain: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang BMN , kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Instansi vertikal DJKN Kantor wilayah (Kanwil) : Kanwil adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI, antara lain: a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA (SUN) DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH DIREKTORAT PENGELOLAAN RESIKO KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKTORAT EVALUASI , AKUNTANSI DAN SETELMEN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan FUNGSI , antara lain: a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan BADAN KENIJAKAN FISKAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 BADAN KEBIJAKAN FISKAL PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN APBN PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT PENGELOLAAN RESIKO FISKAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN MULTILATERAL SEKRETARIAT DITJEN PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. FUNGSI , antara lain: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiscal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangn internasional; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan; b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. FUNGSI : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negaradan d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. PUSAT DIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT DIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT DIKLAT PAJAK PUSAT DIKLAT BEA DAN CUKAI PUSAT DIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DIKLAT KEUANGAN UMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan UPT BPPK BPPK memiliki unit Balai Diklat Keuangan yang merupakan eselon III, yang tersebar di dua belas tempat yaitu: BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 Staf Ahli Menteri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 1. Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak. 2. Bidang Kepatuhan Pajak, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak. 3. Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak. 4. Bidang Kebijakan Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara. 5. Bidang Pengeluaran Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 6. Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional. 7. Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal 8. Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tugas dan Fungsi TUGAS: Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum penenmaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan peneri-maan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. FUNGSI: a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konscpsional; b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri Keuangan sebagai penelaahan Staf; c. pemberian bantuan kepada Menteri Keuangan dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dlL yang dihadiri oleh Menteri Keuangan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain Menteri Keuangan.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI LAINNYA DI LINGKUNGAN SEKJEN KEMENTERIAN KEUANG AN
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tugas: menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga. Fungsi: • penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; • pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi; • pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan • pelaksanaan administrasi pusat LPSE.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) TUGAS: mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Fungsi, antara lain: • koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis TIK; • koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK; • koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK; • koordinasi penyusunan dan pemui:akhiran kebijakan dan standardisasi tata kelola TIK;
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Tugas: melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Fungsi, antara lain: • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara; • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Belanja Negara dan Kekayaan Negara; • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan;
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tugas: mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan infrmasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Fungsi, antara lain: • penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria; • penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya; • penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan nonAkuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), Organisasi Audit Asing (OAA), dan Organisasi Audit Indonesia (OAI).
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Sekretariat Pengadilan Pajak Tugas: Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Tugas: Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tugas: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Tusi-Kemenkeu.pptx

Recomendados

Memahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apip
Memahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apipMemahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apip
Memahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apip
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
stevianisari
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri SipilRancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Khrisna Ariyudha
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
Yuspiardi ardy
 
Teknik Perumusan Visi dan Misi
Teknik Perumusan Visi dan MisiTeknik Perumusan Visi dan Misi
Teknik Perumusan Visi dan Misi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
Inspektorat Kabupaten Banjar
 

Recomendados

Memahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apip
Memahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apipMemahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apip
Memahami implementasi kode etik auditor intern pemerintah aaipi-apip
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
stevianisari
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri SipilRancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Khrisna Ariyudha
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
Yuspiardi ardy
 
Teknik Perumusan Visi dan Misi
Teknik Perumusan Visi dan MisiTeknik Perumusan Visi dan Misi
Teknik Perumusan Visi dan Misi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
Mahyuni Bjm
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
KutsiyatinMSi
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Erny Anggrahini
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansi
La Salle
 
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjamBab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
vikingsyara
 
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...
Uofa_Unsada
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
KutsiyatinMSi
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
WardatulJamilah1
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan PublikIntegritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Tri Widodo W. UTOMO
 
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptxY. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
BambangDjokoSoejono
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Peer review
Peer reviewPeer review
Peer review
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Asyim Muhammad
 
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.pptProfil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
yudouyami
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Erny Anggrahini
 
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjamBab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
vikingsyara
 

La actualidad más candente (20)

Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansi
 
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjamBab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
Bab 4-akuntansi-koperasi-simpan-pinjam
 
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN RASIO LANCAR TERHADAP ...
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan PublikIntegritas dan Inovasi Pelayanan Publik
Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik
 
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
 
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptxY. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
Y. Kebijakan Pengawasan koperasi.pptx
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
 
Peer review
Peer reviewPeer review
Peer review
 

Similar a Tusi-Kemenkeu.pptx

Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Asyim Muhammad
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
Usman Yasin
 
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
dream1717
 
Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...
Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...
Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...
aryoirhamna1
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
bprast1
 
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptxARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
arraf3
 
Eksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptx
Eksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptxEksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptx
Eksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptx
AhmadCahyadi9
 
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
SigitKurnianto2
 
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
irwan294453
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
jane164133
 

Similar a Tusi-Kemenkeu.pptx (20)

Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
 
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.pptProfil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
Profil Organisasi Sekretariat Jenderal - Biro Organisasi dan Ketatalksanaan.ppt
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
4-Slide Irjen Kemendagri_Rakornas APIP 23-08-2016.pptx
 
Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...
Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...
Belanja-Berkualitas-dan-Penguatan-Kapasitas-Belanja-Daerah-Final-converted-co...
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Kpt 06 Tahun 2022.pdf
Kpt 06 Tahun 2022.pdfKpt 06 Tahun 2022.pdf
Kpt 06 Tahun 2022.pdf
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
 
Instruksi presiden nomor 7 tahun 2015
Instruksi presiden nomor 7 tahun 2015Instruksi presiden nomor 7 tahun 2015
Instruksi presiden nomor 7 tahun 2015
 
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptxARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
 
0cf4f_PMK_190_PMK.05_2012_TATA_CARA_PEMBAYARAN_DLM_RANGKA_PELAKSANAAN_APBN_BA...
0cf4f_PMK_190_PMK.05_2012_TATA_CARA_PEMBAYARAN_DLM_RANGKA_PELAKSANAAN_APBN_BA...0cf4f_PMK_190_PMK.05_2012_TATA_CARA_PEMBAYARAN_DLM_RANGKA_PELAKSANAAN_APBN_BA...
0cf4f_PMK_190_PMK.05_2012_TATA_CARA_PEMBAYARAN_DLM_RANGKA_PELAKSANAAN_APBN_BA...
 
Revisi isi l kj ip indag 2015
Revisi isi l kj ip indag 2015Revisi isi l kj ip indag 2015
Revisi isi l kj ip indag 2015
 
Eksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptx
Eksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptxEksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptx
Eksternalisasi Fungsi Treasury dalam Percepatan PEN.pptx
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I.pdf
 
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf
1. ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 - BAB I + SIPD.pdf
 
ISU PENGELOLAAN KEUDA.pptx
ISU PENGELOLAAN KEUDA.pptxISU PENGELOLAAN KEUDA.pptx
ISU PENGELOLAAN KEUDA.pptx
 
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
SE No. HK.02.02-III-22586-2021 ttg Pengelolaan Hibah Satu DIPA Pada Kantor Pu...
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
 

Último

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
ngrecopemdes
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 

Último (8)

RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

Tusi-Kemenkeu.pptx

  • 1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN KEUANGAN LATSAR CPNS KEMENTERIAN KEUANGAN 2017
  • 2. POKOK BAHASAN • Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian Keuangan • Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Eselon I dan instansi vertikal; • Tugas Pokok dan Fungsi instansi lainnya di lingkungan Sekjend Kementerian Keuangan
  • 3.
  • 4. TUGAS KEMENTERIAN KEUANGAN Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
  • 5. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; b.perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; FUNGSI
  • 6. d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negaradan h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lanjutan
  • 7.
  • 8. V I S I KEMENTERIAN KEUANGAN Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”
  • 9. M I S I a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; b.Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum d.Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
  • 10. Susunan Organisasi Kementerian terdiri atas unsur: a.Pemimpin : Menteri; b.Pembantu Pemimpin : Sekretariat Jenderal; c.Pelaksana : Direktorat Jenderal; d.Pengawas : Inspektorat Jenderal; dan e.Pendukung : Badan dan/atau Pusat f. Unsur Pelaksana Tugas Pokok di Daerah dan/atau perwakilan di luar negeri Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
  • 11. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN PUSHAKA PUSINTEK PPPK PIP PLPSE SET PP SETKOM WASJAK LPDP SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN ANGGARAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN INSPEKTORAT JENDERAL BDK KPP 8 STAF AHLI Tingkat Daerah Tingkat Pusat MENTERI KEUANGAN WAKIL MENTERI DITJEN BEA DAN CUKAI DITJEN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DITJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL/ KPU DJBC UPT KANWIL DJP UPT KANWIL DJKN KPPBC KPKNL KANWIL DJPb KPPN DITJEN PERBENDAHARAAN
  • 12. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Berbeda dengan Kementerian lainnya yang bersifat integrated type, dimana direktorat-direktorat jenderalnya melaksanakan tugas yang sejenis. Kementerian Keuangan bersifat holding company type dimana direktorat- direktorat jenderalnya melaksanakan tugas dengan ruang lingkup dan sifat yang berbeda, dan mempunyai instansi vertikal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah. Berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2015 Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari:
  • 13. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN
  • 14. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI, VISI MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN
  • 15. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan SEKRETARIAT JENDERAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015
  • 16. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. FUNGSI, ANTARA LAIN: a. Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran Kemenkeu ; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  • 17. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSPEKTORAT JENDERAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. FUNGSI, AL: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangandan .
  • 18. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG EKONTIM DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DIRTEKTORAT BIDANG POLHUK HANKAM DAN BA BUN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN
  • 19. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TUGAS: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan per undang- undangan. FUNGSI a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  • 20. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIRTEKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT HUKUM DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT INTELEJEN PERPAJAKAN
  • 21. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI DJP Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. FUNGSI : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
  • 22. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL DJP PMK NO: 206.2/PMK.01/2014 Kantor Wilayah : Bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. KPP Mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KP2KP Melayani tugas KPP di pelosok
  • 23. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI UPT DJP  PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI PERPAJAKAN, DJP  KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN, DJP  KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL, DJP  KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN, DJP
  • 24. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT KEPABEAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT KEPABEANAN BANDING DAN PERATURAN DIREKTORAT INFORMASI KEPABEAN DAN CUKAI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
  • 25. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI DJBC TUGAS : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. FUNGSI, antara lain: a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.
  • 26. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL DJBC PMK NO: 206.3/PMK.01/2014 Kantor Wilayah : Tugas unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya KP2KP Melayani tugas KPP di pelosok KPU BC Bertugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • 27. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) TUGAS : Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  • 28. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DI LINGKUNGAN DJBC UPT DJBC: a. Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan aturan yang berlaku. b. Badan Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB). Merupakan UPT dibawah Ditjen Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perUU-an yang berlaku untuk kepentingan Kepabeanan dan cukai
  • 29. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHRAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
  • 30. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI , antara lain: a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal; b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel; c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
  • 31. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan INSTANSI VERTIKAL DJPB KANTOR WILAYAH (KANWIL): Merupakan instansi vertikal eselon II DJPB yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN : a. KPPN Type A1 dan Type A2 bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • 32. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Lanjutan KPPN : b. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Tugas KPPN ini melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang- undangan. c. KPPN Penerimaan Bertugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • 33. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENILAIAN
  • 34. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI , antara lain: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang BMN , kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang.
  • 35. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Instansi vertikal DJKN Kantor wilayah (Kanwil) : Kanwil adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
  • 36. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
  • 37. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI, antara lain: a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah; c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • 38. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA (SUN) DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH DIREKTORAT PENGELOLAAN RESIKO KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKTORAT EVALUASI , AKUNTANSI DAN SETELMEN SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
  • 39. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan FUNGSI , antara lain: a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
  • 40. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan BADAN KENIJAKAN FISKAL Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 BADAN KEBIJAKAN FISKAL PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN APBN PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT PENGELOLAAN RESIKO FISKAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN MULTILATERAL SEKRETARIAT DITJEN PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL
  • 41. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. FUNGSI , antara lain: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiscal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangn internasional; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan; b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
  • 42. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 TUGAS : melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. FUNGSI : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negaradan d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. PUSAT DIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT DIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT DIKLAT PAJAK PUSAT DIKLAT BEA DAN CUKAI PUSAT DIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DIKLAT KEUANGAN UMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN
  • 43. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan UPT BPPK BPPK memiliki unit Balai Diklat Keuangan yang merupakan eselon III, yang tersebar di dua belas tempat yaitu: BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.
  • 44. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 Staf Ahli Menteri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 1. Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak. 2. Bidang Kepatuhan Pajak, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak. 3. Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak. 4. Bidang Kebijakan Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara. 5. Bidang Pengeluaran Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.
  • 45. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan STAF AHLI Berdasarkan PMK No. 234/PMK.01/2015 6. Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional. 7. Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal 8. Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.
  • 46. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tugas dan Fungsi TUGAS: Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum penenmaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan peneri-maan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. FUNGSI: a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konscpsional; b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri Keuangan sebagai penelaahan Staf; c. pemberian bantuan kepada Menteri Keuangan dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dlL yang dihadiri oleh Menteri Keuangan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain Menteri Keuangan.
  • 47. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI LAINNYA DI LINGKUNGAN SEKJEN KEMENTERIAN KEUANG AN
  • 48. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tugas: menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga. Fungsi: • penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; • pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi; • pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan • pelaksanaan administrasi pusat LPSE.
  • 49. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) TUGAS: mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Fungsi, antara lain: • koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis TIK; • koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK; • koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK; • koordinasi penyusunan dan pemui:akhiran kebijakan dan standardisasi tata kelola TIK;
  • 50. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Tugas: melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian. Fungsi, antara lain: • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara; • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Belanja Negara dan Kekayaan Negara; • pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan;
  • 51. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tugas: mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan infrmasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Fungsi, antara lain: • penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria; • penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya; • penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan nonAkuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), Organisasi Audit Asing (OAA), dan Organisasi Audit Indonesia (OAI).
  • 52. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Sekretariat Pengadilan Pajak Tugas: Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.
  • 53. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Tugas: Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan.
  • 54. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tugas: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan.