Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman Tahun 2013
BUKU PUTIH SANITASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR
Provinsi Jambi
DISIAPKAN OLEH:
POKJA SANITASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat serta
Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, diperlukan upaya penanganan sanitasi
yang lebih terencana, terukur, terintegrasi dan sistematis. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ini difasilitasi oleh fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman, pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun daerah bersama Kelompok Kerja Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan potret kondisi sanitasi kabupaten saat
ini yang menggambarkan tingkat layanan, potensi dan permasalahan sektor sanitasi di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur. Sektor sanitasi yang tertuang di buku ini mencakup sub sektor air limbah, persampahan dan
drainase. Sanitasi merupakan salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi menunjang tingkat
kesejahteraan masyarakat karena berkaitan erat dengan kesehatan, pola hidup, kondisi permukiman dan
lingkungan.
Saya menyampaikan apresiasi atas dipublikasikannya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung
Timur sebagai acuan perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten. Besar harapan saya adanya respon positif
dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan kekuatan agar kita dapat memberikan kontribusi dan
manfaat yang optimal untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
keseluruhan.
Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalam’alaikum Wr.Wb.
Muara Sabak, September 2013
Bupati Kab.Tanjung Jabung Timur
Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA

Ringkasan Eksekutif
Langkah awal kegiatan POKJA PPSP Kab.Tanjung Jabung Timur adalah menyusun Buku Putih Sanitasi, Buku Putih
Sanitasi ini berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur yang merupakan gambaran awal
dalam menyusun Strategi Sanitasi Kota jangka menengah. Pada masa yang akan datang laporan dalam buku ini akan
diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kota yang baru akan disusun. Buku Putih Sanitasi merupakan hasil
pemikiran berbagai komponen dinas yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang
esensial mengenai struktur, situasi, kebutuhan sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur dalam perencanaan strategis
sanitasi tingkat kota. Terdapat 5 (lima) milestone di dalam penyusunan dokumen BPS yang digambarkan sebagai
berikut:
Kondisi sanitasi di Kab.tanjung Jabung timur berdasarkan survey EHRA ke 90 Desa/Kelurahan dengan 3600 responden
yaitu, Berdasarkan study EHRA yang dilaksanakan terkait Pembuangan air kotor/limbah tinja manusia sebagian besar
responden (68%) menyatakan melakukan aktifitas buang air besar di jamban pribadi dan sebagian kecil lainnya masih
buang air besar di MCK/WC Umum, sungai dan sisanya ke kebun, selokan dan lubang galian. Jika dilihat dari setiap
klaster yang ada khususnya di klaster 3 menyatakan 15,8% dari responden buang air besar di sungai. Ini menunjukan
kesadaran masyarakat untuk buang air besar tidak disembarang tempat masih kurang terkait dengan faktor kebiasaan
masyarakat untuk buang air besar sembarangan. Kebiasaan ini biasanya ditemui di daerah yang berdekatan atau dilalui
sungai dan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah.
Secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi masalah,
hal ini menunjkkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang
memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur cakupan
kepemilikan SPAL adalah sebesar 29,01% keluarga dan SPAL memenuhi syarat kesehatan sebesar 15,09%.
Berdasarkan hasil survey EHRA tempat penyaluran akhir tinja di kabupaten Tanjung Jabung timur sebagian besar
masuk ke cubluk atau lubang galian yaitu sebesar 34% dari responden sedangkan sebagian besar lainnya masuk ke
sungai/danau atau pantai yaitu sebesar 24 % dari responden. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah
domestik di Kab.Tanjung Jabung Timur masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang
menggunakan sungai sebagai pembuangan limbah domestiknya.
Pengelolaan Sampah di kab.Tanjung Jabung Timur berdasarkan hasil studi EHRA sebagian besar pengelolaan sampah
yang dilakukan dengan cara di bakar, hal ini disebabkan karena pelayanan pengangkutan sampah belum memadai,
sehingga masyarakat membuang sampah dengan cara di bakar. Dalam pengelolaan sampah sangatlah penting adanya
keterlibatan masyarakat. Diharapkan masyarakat sudah bisa memilah sampahnya menjadi 3R karena ini sangat
membantu sekali dalam pengurangan timbulan sampah.
Kondisi drainase khususnya dilingkungan perumahan dan permukiman dibeberapa kawasan masih menjadi masalah
yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengan adanya genangan dibeberapa kawasan pada musim
hujan.
Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen sanitasi di Kab.Tanjung Jabung Timur berdasarkan analisa
SWOT antara lain :
A) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Air Limbah
1). Isu Strategis
 kondisi muka air tanah yang tinggi akibat genangan dan rob juga menyulitkan dalam pembangunan tangki
septik dan pembuangan efluennya.

 Masih banyak masyarakat yang membuang black water dan grey water secara langsung maupun terselubung
ke saluran drainase dan badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Hal ini berarti pencemaran akibat
pembuangan air limbah yang tidak terkontrol telah menyebabkan pencemaran air di badan air.
 Belum optimalnya regulasi dalam pengelolaan sistem air limbah.
 Fungsi saluran drainase yang masih bercampur dengan pembuangan air limbah domestik.
 Belum ada data yang akurat terhadap jumlah septic tank yang memenuhi standar teknis dan yang tidak
memenuhi.
 Belum ada IPLT untuk pengolahan lumpur tinja.
 Belum ada IPAL untuk pengolahan air limbah.
 Pembuangan air limbah rumah tangga langsung ke sungai.
 Tersedia lahan.
 Belum adanya Teknologi pengolahan dan pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan
 Adanya Potensi CSR untuk pendanaan sektor air limbah
 Adanya Dokumen RPJMD
 Adanya Dokumen Renstra SKPD.
 Adanya Perda RTRW
 Komitmen Pemda untuk membangun sarana sanitasi
 Adanya Pokja Sanitasi
 Kerja sama denga pihak swasta dalam pengelolaan limbah Cair
 Adanya Dinas yang menangani sektor air limbah ( Dinas PU)
 Sistem layanan pengelolaan air limbah belum dirancang untuk terintegrasi antar SKPD, dan juga belum
menetapkan dengan tegas pola kerjasama dengan swasta yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dalam pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten.
2). Permasalahan Mendesak
belum adanya pelayanan air limbah domestik di Kab.Tanjung Jabung Timur
perlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah masih rendah.
kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah rumah tangga sehingga masih
banyak yang membuang Air Limbah Rumah Tangga ke sungai
B) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Air Persampahan
1). Isu Strategis
 Telah tersedia TPA dengan metode pembuangan open dumping di muara sabak barat
 Adanya lahan TPA baru
 Telah ada sarana dan prasarana
 Belum optimalnya pelaksanaan regulasi dalam pengelolaan sistem persampahan
 Terbatasnya fasilitas pengumpulan sampah (TPS, Kontainer dan Transfer depo) di lokasi-lokasi
strategis akibat keterbatasan lahan penempatan fasilitas tersebut. Hal tersebut juga disebabkan oleh
adanya penolakan dari warga masyarakat dalam penempatan fasilitas pengumpulan sampah.
 Keterbatasan armada pengangkutan serta lemahnya manajemen pengangkutan sampah
menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS dan kontainer yang menimbulkan bau di lingkungan
sekitar TPS dan kontainer.
 Belum adanya komposting skala kota di TPA menyebabkan program reduksi sampah melalui
program 3R belum berjalan optimal.
 Kurangnya jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
 Kurangnya mobilisasi berbagai sumberdaya dalam pengelolaan sampah
 Adanya teknologi pengelolaan sampah.
 Kurangnya monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah
 Perda pengelolaan sampah baru di sahkan oleh DPRD
 Kurangnya peran dari sektor swasta dalam pengelolaan sampah
 Belum tergalinya potensi CSR untuk pendanaan sektor air limbah
 Adanya UU 18 tahun 2008 tentang persampahan

 Adanya dokumen Perda RTRW
 Adanya dokumen Renstra SKPD
 Masih terbatasnya peran serta swasta dalam penanganan pengolahan persampahan
 Adanya Dinas/SKPD Pengelola Persampahan
 Terbukanya kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan sampah
 Partisipasi warga dalam pengangkutan sampah dari rumah ke TPS sudah ada namun belum
optimal.
 Masyarakat dan Swasta yang melakukan upaya 3R masih rendah
 Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah adalah salah satu kendala dalam
pengendalian pencemaran sampah rumah tangga disamping keterbatasan sarana dan prasarana
persampahan
 Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah secara
terbuka yang berdampak pada pencemaran kualitas udara
2). Permasalahan mendesak
Cakupan pelayanan persampahan Kab.Tanjung Jabung Timur masih rendah
perlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah masih rendah.
C) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Drainase
1). Isu Strategis
 Kondisi topografi yang cenderung datar dan posisi Kabupaten Tanjung Jabung timur yang berada di
wilayah gambut memiliki resiko genangan dan banjir yang tinggi.
 Kab.Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pasang surut air laut sehingga memerlukan
teknologi yang tepat guna untuk pengelolaan drainase
 Banjir tahunan di beberapa wilayah di kab.tanjung Jabung Timur
 Frekuensi terjadinya rob yang tinggi yang berdampak pada timbulnya genangan di area permukiman
di wilayah utara Kabupaten Tanjung Jabung timur belum mendapatkan penanganan yang
komprehensif
 Adanya Renstra SKPD
 Adanya Dokumen RTRW
 Termuat dalam RPJMD tentang sanitasi
 Adanya dukungan RPIJM baik daerah maupun nasional
 Adanya Lembaga yang mengelola (Dinas PU)
 Adanya POKJA Sanitasi
 Telah ada sarana dan Prasarana drainase
 Adanya dukungan Pemda dalam pembangunan Drainase
 Adanya Peluang kerjasama dengan swasta untuk penanganan drainase yang belum optimal
 Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan drainase masih minim
 Minimnya peran dunia usaha dan Perguruan Tinggi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi
pengembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman
 Belum optimalnya Pokja PPSP
belum adanya pelayanan drainase di Kab.Tanjung Jabung Timur
Sebagian besar wilayah di Kab.Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pasang surut air laut
sehingga memiliki resiko genangan dan banjir.
D) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Prohisan (Promosi higiene dan sanitasi)
1). Isu Strategis
Adanya program upaya kesehatan berbasis masyarakat/UKBM(kelurahan siaga, posyandu) yang
didukung oleh kader PHBS aktif.
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai PHBS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(puskesmas, pustu) dan Media Informasi yang dikelola oleh Pemkot.

Upaya kaderisasi kader PHBS belum optimal.
Pokja Sanitasi Kota dan Tim Koordinasi Kota Sehat yang dapat mendorong upaya pengembangan
prilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini telah memiliki berbagai program pemicuan
guna mendorong prilaku hidup bersih dan sehat yang dapat terus dioptimalkan keberlanjutannya.
Berbagai program dan upaya untuk mendorong prilaku hidup bersih dan sehat yang ada di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini belum terdukung dengan pola monitoring dan evaluasi
yang dapat menjamin integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program tersebut oleh
berbagai pihak.
Adanya partisipasi aktif dari lembaga formal, informal dan masyarakat dalam mendukung program
PHBS.
Kesadaran masyarakat untuk indikator sanitasi sangat sulit dicapai (seperti: membuang sampah
sembarangan,BABS, CTPS, dll)
Kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, membuang sampah dan BAB di sungai
Adanya dukungan dana dari APBD kota kepada Dinas Kesehatan dan Bpmpdk dalam upaya
sosialisasi dan implementasi program dan kegiatan PHBS.
Sudah ada alokasi anggaran untuk pendataan PHBS walaupun masih belum optimal untuk mendata
semua indikator PHBS terkait sanitasi.
Media pengembangan promosi kesehatan untuk PHBS masih sangat kurang dan belum dikemas
secara menarik.
Cakupan pelayanan PROHISAN di Kab.Tanjung Jabung Timur belum maksimal.
Media promosi masih sangat terbatas
sarana CTPS di tatanan rumah tangga, sekolah dan tempat umum masih sangat terbatas
masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Prohisan
masih banyak masyarakat yang melakukan BABS
Penilaian area berisiko sanitasi adalah bahwa hasil dari penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
kriteria dalam menentukan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor sanitasi. Sedangkan tujuan
dilakukannya penilaian area berisiko sanitasi adalah ditetapkannya area dan subsektor prioritas pengembangan
sanitasi berdasarkan
tingkat risiko sanitasi, fungsi dan peruntukan ruang dan lahan, kondisi alam, dan kawasan pengembangan khusus,
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
Memetakan area-area yang memiliki risiko sanitasi melalui serangkaian proses pengumpulan data
Mengklasifikasi area berdasarkan tingkat risiko kesehatan lingkungan melalui analisa data
Menentukan area berisiko
Sedangkan unit area penentuan risiko sanitasi meliputi 93 desa dan kelurahan di 11 kecamatan di Kab.Tanjung Jabung
Timur. Dalam melakukan penilaian area berisiko sanitasi, Pokja Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur melakukan
penilaian berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari Survey EHRA dan persepsi SKPD, sedangkan
data sekunder diperoleh dengan melakukan olah data yang ada dari SKPD. Hasil akhir dari area berisiko sanitasi
merupakan kompilasi dari skoring persepsi SKPD, hasil olah data studi EHRA dan data sekunder, sesuai dengan
indikator-indikator yang merupakan hasil kesepakatan Pokja.
Area berisiko sanitasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur ditetapkan melalui elaborasi data hasil klastering,
skor/persepsi SKPD, dan data sekunder, yang meliputi data kepadatan penduduk, data jumlah keluarga (KK) miskin,
akses air bersih, jumlah jamban pribadi dan luas genangan. Hasil elaborasi data menghasilkan area berisiko untuk
Kab.Tanjung Jabung Timur yaitu
1. Risiko 4 atau ―Risiko Sangat Tinggi‖ berjumlah 27 Desa/Kelurahan
2. Risiko 3 atau ―Risiko Tinggi‖ berjumlah berjumlah 54 Desa/Kelurahan
3. Risiko 2 atau ―Risiko Sedang‖ berjumlah 10 Desa/Kelurahan
4. Risiko 1 atau ―Kurang Berisiko‖ berjumlah2 Desa/Kelurahan.

Daftar Isi
Bab 1: Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Gerak
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Metodologi
1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
Bab 2: Gambaran Umum Wilayah
2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik
2.2 Demografi
2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
2.4 Tata Ruang Wilayah
2.5 Sosial dan Budaya
2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah
Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah
3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene
3.1.1 Tatanan Rumah Tangga
3.1.2 Tatanan Sekolah
3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik
3.2.1 Kelembagaan
3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan
3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK
3.2.4 “Pemetaan” Media
3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha
3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan
3.2.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak
3.3 Pengelolaan Persampahan
3.3.1 Kelembagaan
3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan
3.4.1 Kelembagaan
3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi
3.5.1 Pengelolaan Air Bersih
3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga
3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis
Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan
4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene
4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan
4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan
4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi
Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi
5.1 Area Berisiko Sanitasi
5.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini

Daftar Tabel
No Tabel
1 2.1 Daerah Aliran Sungan (DAS) di Wilayah Kab./kota
2 2.2 Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan
3 2.3 Jumlah dan kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
4 2.4 Ringkasan realisasi APBD 5 tahun terakhir
5 2.5
Ringkasan anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi per penduduk 5 tahun
terakhir
6 2.6 Data mengenai ruang fiskal Kabupaten/Kota 5 tahun terakhir
7 2.7 Data perekonomian umum daerah 5 tahun terakhir
8 2.8 Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota
9 2.9 Jumlah penduduk miskin per kecamatan
10 2.10 Jumlah rumah per kecamatan
11 3.1
Rekapitulasi Kondisi fasilitas sanitasi di sekolah/pesantren (tingkat sekolah:
SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK) (toilet dan tempat cuci tangan)
12 3.2
Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah: SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK)
(pengelolaan sampah dan pengetahuan higiene)
13 3.3
Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah
Domestik
14 3.4 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota
15 3.5 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik
16 3.6 Sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten/Kota
17 3.7 Pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh Masyarakat
18 3.8 Kondisi sarana MCK
19 3.9 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat
20 3.10 Kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota
21 3.11 Media komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota
22 3.12 Kerjasama terkait Sanitasi
23 3.13 Daftar Mitra Potensial
24 3.14 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota
25 3.15 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan air limbah domestik
26 3.16
Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan
Persampahan
27 3.17 Peta Peraturan Persampahan Kabupaten/Kota

28 3.18 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan persampahan
29 3.19 Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota
30 3.20 Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan
31 3.21 Pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten/kota
37 3.27 Penyedia layanan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota
38 3.28 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan persampahan
39 3.29 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan
40 3.30 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten/Kota
41 3.31 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase lingkungan
42 3.32 Sistem pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten/Kota
43 3.33 Kondisi drainase lingkungan di tingkat kecamatan/kelurahan
49 3.39 Penyedia layanan pengelolaan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota
50 3.40 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan drainase
51 3.41 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota
52 3.42 Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota
53 3.43 Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan
54 4.1 Rencana program dan kegiatan PHBS dan Promosi Higiene tahun n+1
55 4.2 Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene yang sedang berjalan
56 4.3 Rencana program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik tahun n+1
57 4.4 Kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sedang berjalan
58 4.5 Rencana program dan kegiatan pengelolaan persampahan saat ini (tahun n+1)
59 4.6 Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan
60 4.7 Rencana program dan kegiatan pengelolaan drainase saat ini (tahun n+1)
61 4.8 Kegiatan pengelolaan drainase yang sedang berjalan
62 4.9 Rencana program dan kegiatan saat ini (n+1)

63 4.10 Kegiatan yang sedang berjalan
64 5.1 Area berisiko sanitasi dan penyebab utamanya
No Peta
1 2.1 Peta Administrasi Kabupaten/Kota dan Cakupan Wilayah Kajian
2 2.2 Rencana pusat layanan Kabupaten/Kota
3 2.3 Rencana pola ruang Kabupaten/Kota
4 3.1 Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik
5 3.2 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestik
6 3.3 Peta cakupan layanan persampahan
7 3.4 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan persampahan
8 3.5 Peta jaringan drainase Kabupaten/Kota (atau peta zone drainase)
9 3.6 Peta cakupan layanan air bersih (atau peta jaringan PDAM)
10 5.1 Peta area berisiko sanitasi
Daftar Gambar
No Gambar
1 2.1 Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

DAFTAR ISTILAH
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASKESKIN : Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
BAB : Buang Air Besar
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLT : Bantuan Langsung Tunai
BOD : Biological Oxygen Demand
BORDA : Bremen Overseas Research and Development Agency
BPS : Badan Pusat Statistik
CI : Confidence Interval
CL : Confidence Level
CSR : Corporate Social Responsibility
CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun
DBD : Demam Berdarah Dengue
DLH : Dinas Lingkungan Hidup
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSCR : Debt-Service Coverage Ratio
DSS : Diagram Sistem Sanitasi
EHP : Environmental Health Project
EHRA : Environment and Health Risk Assessment
Enu : Enumerator (petugas pengumpulan data)
FGD : Focus Group Discussion
GIS : Geographical Information System
HU : Hidran Umum
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Kemenkes : Kementerian Kesehatan
KFM : Kebutuhan Fisik Minimum
KK : Kepala Keluarga
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat
LH : Lingkungan Hidup
LNP : Lembaga Non Pemerintah
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK : Mandi Cuci Kakus
MDGs : Millennium Development Goals
Monev : Monitoring dan Evaluasi
MPA : Methodology for Participatory Assessment
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO : Non-Governmental Organization

NSPK : Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria
Ortala : Organisasi dan Tata Laksana
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PMJK : Partisipasi Masyarakat, Jender, dan Kemiskinan
PNS : Pegawai Negeri Sipil
Pokja : Kelompok Kerja
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
PRA : Participatory Rapid Assessment
PT : Perguruan Tinggi
RDTRK : Rencana Detail Tata Ruang Kota
Renstra : Rencana Strategis
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPH : Rumah Pemotongan Hewan
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT : Rukun Tetangga
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
RW : Rukun Warga
SANIMAS : Sanitasi Berbasis Masyarakat
SD : Sekolah Dasar
SDM : Sumber Daya Manusia
Sekda : Sekretaris Daerah
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMP : Sekolah Menengah Pertama
Spv : Supervisor pengumpulan data
SR : Sambungan Rumah
SSK : Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten
TPA : Tempat Pengolahan Akhir
TPS : Tempat Penampungan Sementara
TTPS : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi
Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi
UMR : Upah Minimum Regional
Unicef : United Nations Children’s Fund
USAID : United States Agency for International Development
WHO : World Health Organization

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan
terkadang belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa
kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan
lainnya. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari
turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat,
meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing
maupun citra kabupaten/kota, hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota.
Untuk memperbaiki kondisi sanitasi, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna
meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di daerah. Isu pembangunan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia tertuang dalam tujuan 7 target 10 dari Tujuan
Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs). Target 10 tujuan 7 tersebut
berbunyi “Menurunkan Sebesar Separuh, Proporsi Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sumber Air
Minum yang aman dan berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada 2015”. Pada November
2007, pemerintah telah menyelenggarakan Konferensi Sanitasi Nasional dengan agenda penyiapan
langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang sejalan dengan pencapaian
sasaran MDGs. Tahun 2008 bersamaan dengan International Year of Sanitation (IYOS), pemerintah
dan para stakeholder yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan sanitasi menyepakati
perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkatan pada pembangunan
sanitasi. Pada April 2009, untuk mendorong akselerasi pembangunan sanitasi, pemerintah
menyelenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan
sasaran pembangunan sanitasi di masa depan. Program ini juga dimaksudkan untuk
memperkenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih terintegrasi untuk bisa diadopsi oleh
pemerintah daerah.
Upaya-upaya tersebut akhirnya mendorong lahirnya program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP), yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung
terciptanya percepatan pembangunan sanitasi, melalui advokasi, perencanaan strategis, dan
implementasi yang komprehensifdan terintegrasi.
Program PPSP adalah untuk mengutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi yang
meliputi sub sektor, yaitu: air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan juga drainase
lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010 - 2014 dan MDGs 2015. Selanjutnya,

PPSP mendapatkan penegasan pada Konferensi Sanitasi Nasional II yang dihadiri oleh Wakil
Presiden Republik Indonesia, pada Desember 2009.
Program PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke
daerah, melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non pemerintah di seluruh
tingkatan. Program ini setidaknya melibatkan 330 Kabupaten/Kota di 33 provinsi yang termasuk
dalam kategori rawan sanitasi, yang mencakup kota metropolitan besar dan sedang, ibukota
provinsi, kota-Kota yang berstatus otonom, serta kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, pelaksanaan program PPSP membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan
dilakukan secara bertahap mulai tahun 2010 hingga tahun 2014.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pelaksana program
PPSP sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
660/4500/VI/BANGDA tanggal 26 September 2011 perihal penetapan kabupaten/kota sebagai
pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2013. Penetapan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penerima program PPSP menuntut adanya komitmen
dan keseriusan seluruh pihak terkait dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) PPSP Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 136/2012.
Pokja Sanitasi bekerja sesuai tugas dan kewenangannya serta dapat menjadi penggerak utama
kelancaran pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan
sanitasi yang layak diperlukan suatu baseline data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang
akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan
pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi maka diperlukan buku panduan
yang dilebih dikenal dengan Buku Putih Sanitasi Kabupaten.
Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi
aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan,
kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain
seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan data
teraktual dan telah disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan
sanitasi yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dengan cakupan berskala kabupaten. Proses tersebut harus dapat menghasilkan dokumen
perencanaan strategis yang mencerminkan 4 (empat) karakteristik dokumen perencanaan di dalam
PPSP, yaitu:
Dari, oleh dan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Data Empiris,
Menggunakan pendekatan top down meets bottom up,

Komprehensif dan berskala kabupaten
1.2 Landasan Gerak
1.2.1 LingkupMateri
Pengertian Sanitasi (berdasarkan Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS, 2010)
adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan
lingkungan hidup sehat baik dtingkat rumah tangga maupun lingkungan perumahan. Adapun sub
sektor yang akan dikaji adalah :
a) Air Limbah Domestik, yaitu limbah cair rumah tangga yang mencakup limbah black water dan
grey water. Limbah black water adalah limbah cair yang dihasilkan dari WC rumah tangga,
yakni berupa urin, tinja, air pembersih anus, air guyur, dan materi pembersih atau materi
lainnya. Limbah grey water adalah limbah cair dari berbagai aktivitas yang berlangsung di
dapur dan kamar mandi rumah tangga, yakni mandi, mencuci pakaian atau peralatan makan.
Penanganan air limbah domestik harus mempertimbangkan kaitan antara pengelolaan air
limbah domestik yang aman dan pengelolaan air minum khususnya dalam pengamanan
sumber daya air.
b) Sampah Rumah Tangga, yaitu limbah padat (sampah) basah dan kering yang dihasilkan dari
rumah tangga.
c) Drainase Lingkungan, yaitu drainase tersier/mikro dengan cakupan layanan kurang dari 4
(empat) hektar, dengan lebar dasar saluran kurang dari 0,80 meter. Drainase lingkungan pada
umumnya direncanakan, dibangun, dan dirawat oleh masyarakat dan atau pemeritah
kabupaten/kota.
d) Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) baik dalam tatanan rumah tangga maupun dalam
tatanan sekolah.
1.2.2 Lingkup Wilayah
Wilayah Kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sasaran
utama adalah Kawasan Perkotaan yang meliputi :
1. Kecamatan Mendahara
2. Kecamatan Mendahara Ulu
3. Kecamatan Geragai
4. Kecamatan Dendang
5. Kecamatan Muara Sabak Barat
6. Kecamatan Muara Sabak Timur
7. Kecamatan Kuala Jambi

8. Kecamatan Rantau Rasau
9. Kecamatan Berbak
10. Kecamatan Nipah Panjang
11. Kecamatan Sadu
1.2.3 Visi dan Misi Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2011-2016 dan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
A. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2011-2016
Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016
merupakan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terpilih
melalui pemilukada untuk periode tahun 2011–2016 yang telah ditetapkan menjadi VISI dan MISI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011-2016. Adapun
VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2016
tersebut adalah sebagai berikut :
“Menuju Tanjung Jabung Timur Sejahtera,Adil,Mandiri,Unggul,Demokratis dan
Agamis(SAMUDERA)”
Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan
keseharian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara filosofis visi tersebut dapat
dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam
visi tersebut saling berkait satu sama lain, yaitu :
Sejahtera : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara
menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi
dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.
Adil : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa
diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari
pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
Mandiri : Bahwa penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat
diarahkan untuk mengedepankan profesionalisme, pelayanan publik oleh
aparatur pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan efisien serta
menjunjung tinggi asas keahlian, keterampilan dan tata pemerintahan yang
baik.
Unggul : Bahwa tatanan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam
berbagai sektor kehidupan. Produktifitas baik pemerintah dalam layanannya
kepada masyarakat, hasil usaha masyarakat tani, nelayan, dan industri kecil

dan menengah yang mampu dikelola dengan standar global, adanya kepastian
hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi yang memiliki nilai
kompetitif atau berdaya saing secara local, nasional, regional dan
internasional.
Demokratis : Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan
bermasyarakat dilandasi dengan kebebasan berserikat, berkumpul,
berpendapat sesuai dengan tatanan dalam negara hukum.
Agamis : Bahwa kehidupan bermasyarakat berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama yang taat, didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.
B. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2011-2016
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai Visi adalah
sebagai berikut :
1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan SDM yang
unggul,terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan
penempatan SDM professional.
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan
produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan sector jasa lainnya.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan
berkualitas).
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan
budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan atlit untuk
berprestasi.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai
kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini.
1.3.2 Tujuan
Tujuan disusunnya buku putih ini adalah untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi
kabupatenTanjung Jabung Timur saat ini yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi
Kabupaten (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi
khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
1.4 Metodologi
Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh,akan
disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam
penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.4.1 Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yang diperlukan dalam penyusunan buku ini berasal dari hasil kajian studi antara lain:
Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment /EHRA)
Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA)
Survey Pemberdayaan Masyarakat dalam Higiene Sanitasi yang Sensitive Jender dan
Kemiskinan (PMHSJK), Promosi Higiene dan Sanitasi Sekolah
Studi Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah, dan
Studi Komunikasi dan Pemetaan Media
b. Data Sekunder
Data sekunder yang dikumpulkan dalam penyusunan buku putih ini antara lain meliputi aspek profil
umum dan data profil sanitasi yaitu antara lain :
Data profil Umum antara lain:
Geografis, Administratif & Geohidrologis
Demografis
Keuangan dan Perekonomian Daaerah
Sosial & Budaya
Tata Ruang Wilayah
Kelembagaan Daerah
Data Profil Sanitasi meliputi antara lain :

Data Teknis : Air Limbah, Persampahan dan Drainase Lingkungan
Data Non Teknis :Aspek-aspek kelembagaan dan kebijakan, Keuangan
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:
1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang
sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup, kuesioner
tertutup dimaksud adalah bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal
memilih beberapa alternatif yang telah disediakan.
2. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan
dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik
ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama untuk memperoleh data secara mendalam
yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau
belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan hal-hal yang
penting berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga peneliti mampu menggambarkan
secara nyata kondisi di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
visual langsung ke lingkungan yang menjadi obyek studi. Obyek yang diamati berupa kondisi
drainase, sarana persampahan, saluran pembuangan limbah. Hasil dari pengamatan tersebut
ditulis secara deskriptif dan direkam dengan kamera foto.
1.4.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data
Pengolahan data dalam pelaksanaan proses kajian data primer dan sekunder ini antara lain
dengan menggunakan program Epi info, SPPS, Microsoft Excel dan ArcView GIS. Sedangkan untuk
Visualisasi data ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram dan peta. Sedangkan data-data yang
bersifat penjelasan dipresentasikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian.
1.4.4 Analisis Data
Analisis data adalah merupakan tindak lanjut dari tahapan pengumpulan data untuk memperoleh
output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis yang diguna dalam penelitian ini adalah
a. Analisis Profil Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Hasil analisis ini adalah kondisi existing
wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditinjau dari aspek fisik, demografi, ekonomi, tata
ruang wilayah, sosial budaya dan kelembagaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini.
b. Profil Sanitasi Wilayah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat
ini secara obyektif berdasarkan data primer dan sekunder sistem dan layanan sanitasi,
permasalahan yang di hadapi dan rencana pembangunan sanitasi yang ada saat ini. Hasil analisis
ini adalah peta sistem sanitasi untuk masing-masing subsektor dan lokasinya yang spesifik, hasil
analisis dari beberapa kajian data primer, dan teridentifikasinya rencana program dan kegiatan
pengembangan sanitasi serta kegiatan sanitasi yang sedang berlangsung. Analisis ini
menggunakan metode tabulasi, Diagram Sistem Sanitasi (DSS) dan analisis deskriptif.
c. Penetapan Area Berisiko Sanitasi
Analisis ini bertujuan untuk menetapkan area berisiko sanitasi dan posisi pengelolaan sanitasi saat
ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan analisis data sekunder, data primer yang
dihimpun dari studi EHRA dan penilaian SKPD tentang kualitas, kuantitas dan kontinuitas sarana
dan prasarana sanitasi dan perilaku PHBS. Analisis ini menggunakan metode tabulasi,
pembobotan (skoring) dan peta.
1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
1.5.1 Dasar hukum yang melandasi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ini antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang
Nasional.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2011-2016;
1.5.2 Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Perencanaan lain
Buku Putih Sanitasi merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan khusus untuk bidang
Sanitasi yang nantinya akan saling mendukung dengan dokumen perencanaan lainnya seperti
RPJPD, RPJMD, RTRW, RPIJM, Renstra SKPD yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dalam
RKPD.
a. Buku Putih Sanitasi dengan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dokumen RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Timur digunakan sebagai referensi untuk
memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke
depan.
b. Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD
Buku putih sanitasi menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah
(RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015 sebagai referensi untuk
memperoleh data isu–isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi
yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta
kebijakan sanitasi ke depan.
c. Buku Putih Sanitasi dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam pelaksanaan penyusunan Buku Putih memperhatikan dan mempedomani tujuan
penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola
ruang dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi acuan dalam penentuan
wilayah kajian dalam penyusunan buku putih.
d. Buku Putih Sannitasi dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Buku putih menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani
sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Buku Putih Final
akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian
program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang
berlaku sekarang.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM WILAYAH
2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak merupakan salah satu kabupaten
baru dari 9 kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk sebagai
daerah pemekaran baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999. Kabupaten Tanjung
Jabung Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung yang terbagi menjadi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53’ - 1°41’ LS dan 103°23 -
104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian ibukota-ibukota kecamatan dalam Kabupaten
Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl.
Batas geografi :
Sebelah utara : Laut Cina Selatan
Sebelah selatan : Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan
Sebelah barat : Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi
Sebelah timur : Laut Cina Selatan
Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11
Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung
Jabung Timur adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir
2. Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih
3. Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut
4. Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah
5. Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir
6. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim
7. Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya
8. Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya
9. Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang
10. Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II
11. Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Jabung Timur ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / kota dalam Provinsi
Jambi :
Muara Sabak :
 Jambi lewat Sangeti = 124 Km
 Kuala Tungkal lewat Simpang Tuan = 129 Km
 Muara Bulian lewat Bajubang Laut = 172 Km
 Sengeti lewat Simpang Tuan = 94 Km
 Muara Bungo lewat Muara Bulian = 374 Km
 Muara Tebo lewat Muara Bulian = 299 Km
 Sarolangun lewat Muara Bulian = 290 Km
 Bangko lewat Sarolangun = 364 Km
 Sungai Penuh Lewat Bangko = 534 Km
Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan dengan total
seluruh wilayah 5.445 Km2. Kecamatan yang memiliki luas paling besar adalah Kecamatan Sadu yaitu
1.821,2 Km2 dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kuala Jambi yaitu 120,25 Km2. Berikut ini adalah
Jumlah dan Luas Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Wilayah di Kab Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2011 mempunyai curah hujan tahunan sekitar
2231 mm, dimana 4 bulan basah, 8 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan
bulan kering 71 – 103 mm. Curah hujan terbanyak di tahun 2011 yaitu pada bulan desember 2011
sekitar 352 mm. Sebaliknya curah hujan terendah terjadi pada bulan mei yaitu sektar 123 mm.
Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau,
Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan
cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah
atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman
dan lahan pertanian.
Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air
menjadi daerah yang tergenang periodic dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan
atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS
Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh. Untuk luasan DAS di
kab.Tanjung Jabung Timur belum diketahui besaran luasnya hal ini disebabkan dalam dokumen
RISPAM tidak terdapat data tersebut, dan data dari peta DAS tidak dapat di ketahui.
DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan
terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang

arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang.
Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur.
Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai
Pamusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan
geometric sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya
dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian.
Berikut Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1: Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten
Nama DAS Luas (Ha)
DAS Mendahara -
DAS Lagan -
DAS Batanghari -
DAS Air Hitam -
DAS Benuh -
Sumber: Dokumen RISPAM Kab.Tanjung Jabung Timur 2011
Adapun nama, luas wilayah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2: Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan
Nama Kecamatan
Jumlah
Kelurahan
/Desa
Luas Wilayah
Administrasi Terbangun
(Ha) (%) thd total (Ha) (%) thd total
Kecamatan Mendahara 9 91.115 17 1.268 12
Kecamatan Mendahara Ulu 7 38.130 7 596 6
Kecamatan Geragai 8 28.535 5 852 8
Kecamatan Dendang 7 47.817 9 883 8
Kecamatan Muara Sabak Barat 7 41.028 8 1.822 17
Kecamatan Muara Sabak
Timur
12 25.175 5
653
6
Kecamatan Kuala Jambi 6 12.052 2 657 6
Kecamatan Rantau Rasau 11 35.612 7 1.173 11
Kecamatan Berbak 6 19.446 4 509 5
Kecamatan Nipah Panjang 10 23.470 4 1.469 14
Kecamatan Sadu 9 182.120 33 676 6
Sumber :Bappeda Kab.Tanjung Jabung Timur
Dalam proses penyusunan Buku Putih ini dapat dilihat wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung
Timur dan wilayah kajian seperti pada peta berikut ;
Peta 2.1 Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber ; RISPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011
Keterangan ; Peta Hidrologi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir
Peta 2.2 : Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sumber ; RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012
Keterangan ; Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir
2.2 Demografi
Penduduk merupakan subjek atau sasaran dan sekaligus sebagai objek atau pelaku kegiatan
ekonomi yang melaksanakan proses pembangunan. Keberadaan peran ganda demikian

menempatkan penduduk pada posisi sentral dalam setiap langkah kebijakan dan strategi
pembangunan. Jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas yang tinggi sehingga
keberadaannya dapat menjadi modal dasar proses pembangunan, bukan sebaliknya penduduk
justru dipandang sebagai beban pembangunan. Pemikiran demikan harus menjadi dasar pijakan
dalam perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan peningkatan kualitas sumberdaya
manusia.
Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2011 tercatat sebesar 210.420 jiwa
terdiri atas 102.303 jiwa perempuan dan 108.117 jiwa laki-laki yang tersebar di 11 kecamatan. Total
jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Mendahara dan Nipah
Panjang, sementara jumlah penduduk paling sedikit ditemukan di Kecamatan Berbak Kabupaten
Tanjung Jabung Timur. Proporsi penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap wilayah kecamatan
relatif berimbang, namun pada sebagian besar kecamatan, jumlah penduduk laki-laki sedikit
melebihi jumlah penduduk perempuan. Kecenderungan ini berkatian langsung dengan karakteristik
angka harapan hidup kaum laki-laki yang umumnya lebih tingi daripada kaum perempuan.
Variasi jumlah penduduk pada setiap kecamatan dan variasi luas wilayahnya menyebabkan
terjadinya ketimpangan kepadatan penduduk antar kecamatan dengan kepadatan tertinggi
ditemukan di Kecamatan Kuala Jambi diikuti Kecamatan Nipah Panjang, sementara kecamatan
dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Sadu dan Kecamatan Mendahara. Secara rata-rata
tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 37,70 jiwa per Km persegi.
Demografi merupakan gambaran ringkas kondisi kependudukan di tingkat kecamatan, Rumus untuk
menghitung proyeksi penduduk 5 tahun:
Pt = Po (1 + r )t
Keterangan:
Pt = jumlah penduduk pada tahun t (2017).
Po = jumlah penduduk pada tahun awal (2012)
r = angka pertumbuhan penduduk
t = waktu (5)
Berdasarkan Data Statistik, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk seperti
terlihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 2.3: Jumlah penduduk dan kepadatannya 3 tahun terakhir

Sumber: BPS Kab.Tanjung Jabung Timur
Tabel 2.4: Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
Sumber:Hasil Analisa
2011 2012
MENDAHARA 25581 26223 26119 6340 6467 6.515 0.69 2.51 -0.40 28,78 28.67
MENDAHARA ULU 14440 14803 15019 3119 3663 4.276 0.70 2.51 1.46 38,82 39.39
GERAGAI 20919 21445 21690 4413 5369 5.845 0.69 2.51 1.14 75,15 76.01
DENDANG 14895 15269 15269 4526 3897 4.983 0.69 2.51 0.00 31,93 31.93
Ma. SABAK BARAT 15233 15615 16010 3571 3888 3.587 0.69 2.51 2.53 38,06 63.59
Ma. SABAK TIMUR 30906 31680 31688 9314 7845 9.779 0.69 2.50 0.03 125,84 77.24
KUALA JAMBI 14003 14354 14362 3401 3358 3.579 0.70 2.51 0.06 119,1 119.17
RANTAU RASAU 22078 22631 22914 5980 6.149 6.766 0.69 2.50 1.25 63,55 64.34
BERBAK 9805 10050 10049 2664 2.669 3.016 0.70 2.50 -0.01 51,68 51.68
NIPAH 25326 25961 25992 7345 6.195 6.454 0.69 2.51 0.12 110,61 110.75
SADU 12086 12389 12410 3389 2.926 3.466 0.70 2.51 0.17 6,8 6.81
Tahun
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK
Tingkat
Pertumbuhan Kepadatan pddk
Tahun Tahun Tahun
Nama
Kecamatan
2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2009 2012
MENDAHARA 26363 26859 27363 6591 6715 6841 0.94 1.88 1.88 27.88 28.67
MENDAHARA ULU 15253 15731 16225 3813 3933 4056 1.56 3.14 3.14 37.61 39.39
GERAGAI 22005 22647 23309 5501 5662 5827 1.45 2.92 2.92 72.81 76.01
DENDANG 15432 15763 16101 3858 3941 4025 1.07 2.14 2.14 30.94 31.93
Ma. SABAK BARAT 16316 16945 17599 4079 4236 4400 1.91 3.86 3.86 60.09 63.59
Ma. SABAK TIMUR 32028 32721 33427 8007 8180 8357 1.07 2.16 2.16 74.81 77.24
KUALA JAMBI 14518 14835 15159 3630 3709 3790 1.09 2.19 2.19 115.38 119.17
RANTAU RASAU 23254 23949 24664 5813 5987 6166 1.48 2.99 2.99 61.57 64.34
BERBAK 10156 10373 10594 2539 2593 2649 1.06 2.14 2.14 50.07 51.68
NIPAH 26280 26864 27462 6570 6716 6865 1.11 2.22 2.22 107.17 110.75
SADU 12550 12834 13124 3137 3208 3281 1.13 2.26 2.26 6.59 6.81
Tahun Tahun Tahun Tahun
Jumlah Penduduk Jumlah KK
Tingkat
Pertumbuhan Kepadatan Pddk

2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
Secara umum, peningkatan pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan realisasinya
melampui proyeksi yang ditargetkan dalam APBD. Peningkatan pendapatan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh semua pos pendapatan baik
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah.
Kontribusi terbesar pendapatan dalam pendapatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama
empat tahun bersumber dari pos dana perimbangan yang setiap tahunnya mengalami trend naik.
Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2009- 2013
2009 2010 2011 2012 2013
A
Pendapatan
(a1 + a2 + a3) 567,588,359,298 669,517,231,939 671,228,200,147 804,078,237,969
12.7
a1
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD) 19,236,478,967 19,775,694,531 24,622,955,360 29,435,684,060
15.6
a11 Pajak daerah 2,015,716,077 1,805,703,198 2,847,686,871 6,183,757,883 54.8
a12
Retribusi
daerah 2,392,314,382 2,422,941,613 1,823,250,885 2,976,589,925
13.3
a13
Hasil
pengolahan
kekayaan
daerah yang
dipisahkan 2,463,736,922 2,543,608,386 5,533,234,942 4,991,831,563
37.0
a14
Lain-lain
pendapatan
daerah yang
sah 12,364,711,586 13,003,441,333 14,418,782,662 15,283,504,688
7.3
a2
Dana
Perimbangan
(Transfer) 464,385,153,460 591,416,852,603 583,381,446,944 718,684,301,091
16.4
a21
Dana bagi
hasil 197,405,249,460 302,412,416,603 293,517,536,944 343,891,598,091
a22
Dana alokasi
umum 218,717,904,000 239,705,236,000 281,537,710,000 356,323,443,000
17.9
a23
Dana alokasi
khusus 48,262,000,000 49,299,200,000 8,326,200,000 18,469,260,000
13.6
a3
Lain-lain
Pendapatan
yang Sah 83,966,726,871 58,324,684,806 63,223,797,843 55,958,252,818
-11.2
a31 Hibah 32,745,000,000 8,581,107,458 14,709,906,000 - -34.1
a32 Dana darurat - - - -
a33
Dana bagi
hasil pajak dari
provinsi
kepada
kab/kota 13,275,264,671 17,722,574,656 22,863,128,683 22,405,099,498
20.2
a34
Dana
penyesuaian
dan dana
otonomi
khusus 37,946,462,200 32,021,002,692 25,650,763,160 33,553,153,320
a35
Bantuan
keuangan dari
provinsi/pemer
intah daerah
lainnya
No
Realisasi
Anggaran
Tahun Rata2
pertumbuhan

Lanjutan Tabel 2.5
Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2009 - 2012, diolah 2013
Keterangan :n = tahun penyusunan buku putih sanitasi
B
Belanja (b1 +
b2) 610,934,135,369 633,022,224,236 699,652,397,046 813,063,924,214
10.1
b1
Belanja Tidak
Langsung 211,901,852,998 254,200,318,582 307,067,556,842 378,569,512,449
21.3
b11
Belanja
pegawai 183,299,487,783 216,155,741,631 259,991,588,104 316,223,763,990
19.9
b12 Bunga - - - -
b13 Subsidi 790,625,300 187,596,000 - - -88.1
b14 Hibah 10,671,981,250 19,860,737,831 16,295,859,700 15,184,631,780 20.4
b15 Bantuan sosial 1,013,508,665 664,008,400 1,665,310,000 19,203,865,900 389.8
b16
Belanja bagi
hasil -
b17
Bantuan
keuangan 15,542,750,000 17,149,879,720 27,442,285,038 27,636,971,029
23.7
b18
Belanja tidak
terduga 583,500,000 182,355,000 1,672,514,000 320,279,750
222.5
b2
Belanja
Langsung 399,032,282,371 378,821,905,655 392,584,840,204 434,494,411,765
3.1
b21
Belanja
pegawai
b22
Belanja
barang dan
jasa 108,593,747,745 95,875,544,211 115,700,779,526 117,173,131,530
3.4
b23 Belanja modal 290,438,534,626 282,946,361,444 276,884,060,678 317,321,280,235 3.3
C Pembiayaan 179,805,273,384 136,020,172,313 167,183,181,816 125,858,984,917
(223,151,049,455) (99,525,164,610) (195,607,378,715) (134,844,671,162)
25.0Surplus/Defisit
Anggaran

Tabel 2.6: Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD KabupatenTanjung jabung Timur Tahun
2009 - 2013
Sumber :Realisasi APBD tahun 2009 - 2013, diolah
2009 2010 2011 2012 2013
1 PU-CK 564,000,000 4,975,000,000 4,495,000,000 10,927,224,000 305
1a Investasi 564,000,000 4,975,000,000 4,495,000,000 10,927,224,000 305
1b operasional/pemeliharaan (OM)
2 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 1,116,580,000 340,828,000 322,491,000 603,515,000
4
2a Investasi 1,116,580,000 340,828,000 322,491,000 603,515,000 4
3 Dinas Kebersihan dan Tata Kota 748,257,000 241,190,000 355,495,000 454,509,850
2
3a Investasi 748,257,000 241,190,000 355,495,000 454,509,850 2
4 Dinkes 300,681,000 272,637,400 551,920,600 533,053,300 30
4a Investasi 300,681,000 272,637,400 551,920,600 533,053,300 30
5 Bappeda
5a Investasi
6 BPMPDK
6a Investasi
8 Belanja Sanitasi (1+2+3+…n) 2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150
77
9
Pendanaan investasi sanitasi Total
(1a+2a+3a+…na) 2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150
77
10 Pendanaan OM (1b+2b+3b+…nb) - - - -
11 Belanja Langsung 399,032,282,371 378,821,905,655 392,584,840,204 434,494,411,765
3
12
Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja
Langsung(8/11) (396,302,764,371) (372,992,250,255) (386,859,933,604) (421,976,109,615)
2
13
Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja
Sanitasi (9/8) - - - -
14
Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi
(10/8) (2,729,518,000) (5,829,655,400) (5,724,906,600) (12,518,302,150)
77
No
Rata2
pertumbuhanSKPD
Tahun

Keterangan :investasi termasuk di dalamnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan lahan, pelatihan,
koordinasi, advokasi, kampanye dan studi-studi yang terkait dengan sanitasi
Tabel 2.7 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 - 2013
Sumber : APBD dan BPS, diolah
Tabel 2.8 Tabel Peta Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 - 2013
Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2012
2.4 Tata Ruang Wilayah
Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah selalu
terjadi pada suatu ruang. Ketidaktepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang dapat
mengurangi efisiensi kegiatan sosial-ekonomi dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan
daya dukung lingkungan. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan,
produktivitas ekonomi daerah, pendapatan rakyat, dan mengancam keberlanjutan pembangunan.
Oleh karena itu, penataan ruang diperlukan sebagai instrumen pembangunan untuk dapat
mengarahkan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penataan
ruang itu perlu memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum serta kepentingan
antar generasi.
2009 2010 2011 2012 2013
1 TotalBelanjaSanitasiKabupaten/Kota 2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150 6,700,595,538
2 JumlahPenduduk 203,857 205,272 210,420 211,522 207,768
13389.38 28399.66 27207.05 59182.03BelanjaSanitasiPerkapita(1/2)
No Deskrip si
Tahun
Rata-rata
2009 2010 2011 2012 2013
1 PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.) 227,169,446,000 240,296,585,000 256,698,749,000
2 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.) 986,271,214,000 1,080,053,220 1,125,336,701,000
3 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,00 5,78 6,83
No D e s k r i p s i
Tahun

Hirarkhi dari masing-masing pusat-pusat pelayanan kegiatan dalam struktur ruang di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur diwujudkan dalam 3 hirarkhi pusat pelayanan yaitu:
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan
transportasi yaitu wilayah kabupaten/kota yang berdekatan/berbatasan. Pusat Kegiatan Wilayah di
Provinsi Jambi yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Muara Sabak sebagai
PKWp. Muara Sabak dikembangkan sebagai daerah Pelabuhan (pengumpul) utama Provinsi Jambi.
Ujung Jabung dikembangkan sebagai pelabuhan (outlet) utama Provinsi Jambi.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan PKLp yaitu Ibu Kota Kecamatan dan kota-kota yang berfungsi
sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi
untuk mendorong pusat-pusat kecamatan (daerah belakangnya).
3. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
Adapun Rencana Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011– 2031
antara lain :
1 Perkotaan Muara
Sabak Barat
PKWp Pusat pemerintahan Kabupaten
Pusat Koleksi dan Distribusi Barang
Pusat Perdagangan dan Jasa Regional
Pusat Industri Pengolahan
Pusat Transportasi Laut
2 Perkotaan Nipah
Panjang
PKL Industri Perikanan
Perhubungan Laut
Sentra Perikanan/Minapolitan
Simpul Transportasi
3 Mendahara Ilir PKL Simpul Transportasi
Perdagangan dan Distribusi Barang Lokal
4 Perkotaan
Pandan
Jaya
PKL Pusat Sumber Daya Energi
Industri Pertanian
Simpul Transportasi
Pariwisata

5 Perkotaan
Bandar Jaya
PKLp Industri Pertanian
Simpul Transportasi
6 Perkotaan Muara
Sabak Timur
PKLp Industri Perikanan
Perhubungan Laut
Simpul Transportasi
7 Perkotaan
Pematang
Rahim
PPK Industri Pertanian
Simpul Transportasi
Pariwisata
8 Perkotaan Teluk
Majelis
Simpul Transportasi
9 Perkotaan
Rantau
Indah
Simpul Transportasi
1
0
Perkotaan
Sungai
Lokan
PPK Industri Perikanan
Perhubungan Laut
1
1
Perkotaan
Simpang
Desa
PPK Simpul transportasi
Sentra Pertanian
Pariwisata
1
2
Perdesaan
Kota Terpadu
Mandiri
PPL Simpul transportasi
Sentra Pertanian
Pariwisata
Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti hirarki
fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan system pusat permukiman.
Pengembangan PKWp diarahkan sebagai berikut:
Pelayanan transportasi, perdagangan, distribusi dan koleksi barang dan jasa;
Pengembangan wilayah ini dilaksanakan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu
pertumbuhan ekonomi wilayah;
Sebagai pintu gerbang utama distribusi barang ekspor kabupaten terhadap wilayah segitiga
pertumbuhan Singapura, Batam dan Johor;
Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama di Provinsi Jambi, Sumatera dan
Jawa, baik melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan, dan laut.
Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi perkotaanya; dan
Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.

Pengembangan PKL dan PKLp diarahkan sebagai berikut:
Pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya;
Kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta untuk pengembangan aktifitas
sekunder dan tersier dengan skala pelayanan regional.
Pemantapan keterkaitan antar PKL dengan daerah sekitarnya melalui peningkatan sarana
prasarana transportasi jalan dan sungai;
Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya;
Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana permukiman.
Pengembangan PPK diarahkan sebagai berikut:
Pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya;
Kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta untuk pengembangan aktivitas
sekunder dan tersier dengan skala pelayanan lokal.
Pemantapan keterkaitan antar PPK dengan daerah sekitarnya melalui peningkatan sarana
prasarana transportasi jalan dan sungai;
Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya
Adapun Rencana Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011– 2031
Peta 2.3: Rencana pusat layanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Keterangan; Peta rencana pusat layanan Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir

Peta 2.4: Rencana pola ruang Kabupaten Tanjung jabung Timur
Keterangan; Peta rencana pusat layanan Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir
2.5 Sosial dan Budaya
Kondisi sosial budaya menggambarkan keadaan prasarana pendidikan, jumlah penduduk miskin,
serta kawasan kumuh yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
A. Pendidikan
Sampai dengan tahun 2011, sarana pendidikan formal yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur sudah tersebar diseluruh kecamatan mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMU/SMK,
untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.9 : Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nama Kecamatan
Jumlah Sarana Pendidikan
Umum Agama
TK SD SLTP SMA SMK MI MTs MA
Mendahara 5 19 4 1 - 7 9 2
Mendahara Ulu 3 7 3 - 1 3 1 2
Geragai 4 22 4 2 - 2 1 2
Dendang 3 18 4 1 1 1 1 1
Muara Sabak Barat 2 14 2 1 1 1 2 1
Muara Sabak Timur 6 26 6 3 1 1 7 3
Kuala Jambi 3 11 2 1 - 2 5 4
Rantau Rasau 2 30 3 1 1 2 2 2
Berbak 4 11 4 1 1 3 1 -
Nipah Panjang 3 28 7 1 1 1 1 1
Sadu 3 19 4 1 1 - 1 1
JUMLAH 38 207 43 13 8 22 31 19
Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012

Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana untuk kondisi eksisting jumlah siswa di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah relatif memadai. Namun demikian jika dilihat dari jumlah
keseluruhan dari penduduk usia sekolah (terutama untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA)
jumlah sarana dan prasarana yang ada secara nyata belum mencukupi, dimana kondisi ideal ratio
murid dan guru di jenjang SLTP adalah 1 :15 dan di jenjang SLTA adalah 1:29, sementara itu
kondisi eksisting ratio murid dan guru di jenjang SLTP dan SLTP hanya sebesar 1 : 11. Hal ini
menjadi tantangan kedepan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan dengan perkiraan
jumlah usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan.
Banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan jauhnya lokasi
sekolah juga menjadi tantangan tersendiri bagi kebijakan pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah membebaskan biaya
pendidikan mulai dari jenjang SD sampai dengan SLTA memberikan motivasi kepada masyarakat
akan pentingnya pendidikan. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga
konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20% melalui APBD 2011-2013.
B. Kemiskinan
Kemiskinan masih merupakan masalah utama pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
yang ditunjukkan dengan besarnya jumlah penduduk miskin. Menurut Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K RI) dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Daerah Propinsi
Jambi (Edisi Pertama Maret 2011), tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2010 mencapai 12,40%. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
menurun menjadi 11,60%. Potret kemiskinan ini terutama banyak dijumpai pada petani dan nelayan
yang merupakan 69,34% dari angkatan kerja. Kemiskinan pada petani terutama dijumpai pada
petani pangan, karena hanya menghasilkan panen satu kali dalam satu tahun dengan produksi rata-
rata 3,45 ton per hektar. Kelompok lain adalah masyarakat nelayan yang acap terperangkap pada
kondisi, ketidakmampuan menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya laut dan wilayah pesisir
untuk kehidupan mereka. Kemiskinan dapat terjadi karena kekurangan modal, rendahnya
produktivitas, dan lemahnya penguasaan teknologi. Jumlah penduduk miskin yang ada di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.10 : Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan
Kecamatan
Jumlah keluarga miskin
(KK)
Mendahara 1.976
Mendahara Ulu 1.090
Geragai 865
Dendang 1.034
Muara Sabak Barat 724
Muara Sabak Timur 1.802
Kuala Jambi 773
Rantau Rasau 1.479
Berbak 1.080
Nipah Panjang 1.086
Sadu 892
JUMLAH 12.801
Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012

Tabel 2.11: Jumlah Rumah per Kecamatan
Kecamatan Jumlah Rumah
Mendahara 3.745
Mendahara Ulu 3.354
Geragai 3.529
Dendang 4.344
Muara Sabak Barat 2.691
Muara Sabak Timur 8.645
Kuala Jambi 2.453
Rantau Rasau 6.766
Berbak 3.016
Nipah Panjang 6.454
Sadu 3.470
Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011.
2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dalam struktur organisasi,
sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Gambar 2.1: Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

40Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013
BAB 3 : PROFIL SANITASI WILAYAH
Profil sanitasi wilayah memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh (teknis/non teknis dan mencakup
berbagai aspek) tentang sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur. Data yang diambil dalam profil sanitasi wilayah
mencakup data primer dan data sekunder. Diawali dengan pemetaan sistem sanitasi yang ada saat ini dan
dilanjutkan dengan mnilai tingkat layanan dan cakupan sanitasi di Kab.tanjung Jabung Timur. Pemetaan akan
menggambarkan alur lengkap perjalanan limbah mulai dari timbulnya/diproduksinya limbah hingga dibuang lagi
kembali ke lingkungan, mencakup tiga komponen yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase
lingkungan.
Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 – 2013
Sumber : Analisa APBD tahun 2009 – 2013
Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita
No SKPD
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) Pertum
buhan
(%)
n-4 n-3 n-2 n-1 n
2009 2010 2011 2012 2013
1
Belanja Sanitasi (
1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) 1,612,938,000 5,488,827,400 5,402,415,600 11,914,787,150
119.76
1.1 Air Limbah Domestik 564,000,000 4,975,000,000 4,495,000,000 10,927,224,000 305.18
1.2
Sampah rumah
tangga 748,257,000 241,190,000
355,495,000 454,509,850 2.49
1.3 Drainase lingkungan
1.4 PHBS 300,681,000 272,637,400 551,920,600 533,053,300 29.90
2
Dana Alokasi
Khusus ( 2.1 + 2.2 +
2.3 ) - -
- - - -
2.1 DAK Sanitasi - - - - - -
2.2
DAK Lingkungan
Hidup - -
- - - -
2.3
DAK Perumahan dan
Permukiman - -
- - - -
3
Pinjaman/Hibah
untuk Sanitasi - - - - - -
4
Bantuan Keuangan
Provinsi untuk
Sanitasi - - - - - -
2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150
77
399,032,282,371 378,821,905,655 392,584,840,204 434,494,411,765
3
0.68 1.54 1.46 2.88
1.64
% APBD murni terhadap Belanja
Langsung
No Uraian
Belanja Sanitasi (Rp.) Rata-rata
Pertumbuhan
Belanja APBD murni untuk
Sanitasi (1-2-3)
Total Belanja Langsung

1 Retribusi Air Limbah - - - - - -
1.a Realisasi retribusi - - - - - -
1.b Potensi retribusi - - - - - -
2 Retribusi Sampah - - - - - -
3 Retribusi Drainase - - - - - -
4 Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a) 0 0 0 0 0 0
5 Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b) 0 0 0 0 0 0
6
Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi
Sanitasi (4/5)
Sumber : hasil analisa
Sampai saat ini penarikan retribusi dari sektor air limbah, persampahan dan drainase belum diterapkan hal ini
disebabkan oleh tingkat pelayanan sektor sanitasi di kab.tanjung jabung timur masih rendah sehingga
pemerintah daerah belum melakukan penarikan retribusi, sebab lainnya adalah perda untukpengelolaan air
limbah dan drainase belum ada, sedangkan untuk sektor persampahan perda baru dalam proses pengesahan
DPRD.
3.1. Promosi Higiene dan Sanitasi
Promosi Higiene dan sanitasi adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga
anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif
dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
Promosi Higiene Dan Sanitasi pada tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota
rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan Promosi Higiene Dan Sanitasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit
serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat
3.1.1. Tatanan Rumah Tangga (Laporan Hasil Pelaksanaan Study EHRA)
Study Environment Health Risk Assesment (EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat
kabupaten/ kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higinitas pada skala rumah tangga dan
merupakan Salah satu komponen utama indikator penentuan area berisiko sanitasi di wilayah Kabupaten/Kota
dimana Hasil studi EHRA ini adalah data yang representatif untuk penentuan area berisiko di tingkat
kelurahan/desa.
Berdasarkan Study Environment Health Risk Assesment (EHRA) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PROMOSI HIGIENE DAN SANITASI) dan Promosi Higiene di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dinilai
dari beberapa aspek terkait kondisi sanitasi di tingkat rumah tangga yang dilaksanakan pada 90 Desa di 11
Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah responden sebanyak 3600 responden, berikut
laporan hasil pelaksanaan study EHRA Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

1. Kebiasaan Memakai Sabun
Kebiasaan memakai sabun bagi ibu-ibu rumah tangga yang menjadi responden Study EHRA ditandai dengan
penggunaan sabun pada aktivitas sehari-hari serta ketersediaan sabun di rumah. Berikut gambaran kebiasaan
pemakaian sabun pada Rumah Tangga di lokasi study EHRA Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hanya 27 %
ibu yang menjadi responden menggunakan sabun. Kurang lebih 73% dari ibu-ibu yang menjadi responden pada
study EHRA tidak menggunakan sabun pada 5 waktu penting berikut gambaran penggunaan sabun untuk
aktifitas rumah tangga.
Grafik 3.1. Grafik CTPS di 5 (Lima) Waktu Penting
Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013
Dapat dilihat pada grafik bahwa masih banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang tidak memakai sabun
pada lima waktu penting.
2. Pembuangan Air Kotor / Limbah Tinja Manusia dan Lumpur Tinja
Berdasarkan study EHRA yang dilaksanakan terkait Pembuangan air kotor/limbah tinja manusia sebagian
besar responden (68%) menyatakan melakukan aktifitas buang air besar di jamban pribadi dan sebagian
kecil lainnya masih buang air besar di MCK/WC Umum, sungai dan sisanya ke kebun, selokan dan lubang
galian. Jika dilihat dari setiap klaster yang ada khususnya di klaster 3 menyatakan 15,8% dari responden
buang air besar di sungai. Ini menunjukan kesadaran masyarakat untuk buang air besar tidak disembarang
tempat masih kurang terkait dengan faktor kebiasaan masyarakat untuk buang air besar sembarangan.
Kebiasaan ini biasanya ditemui di daerah yang berdekatan atau dilalui sungai dan masyarakat dengan
tingkat perekonomian yang rendah. Persentase tempat pembuang air besar masyarakat di lokasi study
EHRA dapat terlihat dari grafik di bawah ini :
73%
27%
CTPS DI LIMA WAKTU
PENTING
Tidak
Ya

Grafik 3.2 Grafik Perilaku BABS
Dari semua klaster persentase terbesar pengelolaan air minum, dilakukan dengan cara direbus,
klaster 1 yaitu sebesar 96, 1 %, klaster 4 sebesar 88,8 %, kemudian klaster 3 sebesar 83.6 % dan
persentase terkecil pengelolaan air untuk minum dengan cara direbus adalah klaster 2 sebesar 87,2 %,
lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini :
Grafik 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum
(Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air)
68%
8%
1%
9%
4%
2%
5%
2%
1%
PERSENTASE TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KAB.TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2013
Jamban pribadi
MCK/WC Umum
Ke WC helikopter
Ke sungai/pantai/laut
Ke kebun/pekarangan
Ke selokan/parit/got
Ke lubang galian
Lainnya,
Tidak tahu
61.2
3.9 12.8 16.4 11.2
38.8
96.1 87.2 83.6 88.8
0
20
40
60
80
100
120
0 1 2 3 4
Kluster Desa/Kelurahan
Pengelolaan Air Minum
(Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan
Penanganan Air)
Tidak tercemar
Ya,Tercemar

Gambar 3.4 Grafik Pengolahan Sampah Setempat
Dari grafik di atas terlihat untuk pengelolaan sampah rumah tangga, terbanyak yaitu dilakukan dengan cara
dibakar.
Gambar 3.5 Grafik Pencemaran karena SPAL
3.1.2 Tatanan Sekolah
Mewujudkan masyarakat sekolah sehat dengan lingkungannya yang kondusif melalui pembangunan
sarana dan prasarana, promosi perilaku santai dan hygiene dan pemberdayaan agar kesinambungan dengan
menempatkan masyarakat sekolah sebagai pelaku utama. Hygiene dan sanitasi sekolah adalah perilaku hidup
bersih dan sehat di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan guna terwujud
lingkungan sehat yang bersih dan nyaman dan terbebas dari ancaman penyakit.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
kluster 0
kluster 1
kluster 2
kluster 3
kluster 4
48.8 47.3 52.6 58.3 55.6
51.2 52.7 47.4 41.7 44.4
0
20
40
60
80
100
120
0 1 2 3 4
Kluster
Ya, aman
Tidak aman

Permasalahan spesifik dan prioritas yang dihadapi, Berdasarkan standar Sekolah Sehat,
kebutuhan Kamar Mandi/WC/Toilet di SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memenuhi
syarat, karena terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan biaya dan lahan di sekolah
Kondisi PROMOSI HIGIENE DAN SANITASI Tatanan Institusi Pendidikan berdasarkan hasil pendataan
tahun 2013 menunjukkan bahwa kondisi PROMOSI HIGIENE DAN SANITASI Tatanan Pendidikan tergambar
pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3: Kondisi sarana sanitasi di sekolah(SD/MI) (sumber air, toilet, SPAL dan tempat cuci tangan)
Nama
Sekolah
Jumlah
Siswa
Jumla
h
Guru
Sumber Air Bersih
Jml Toilet/WC
Guru
Jumlah
Toilet/WC
Murid
Tempat Pembuangan Air Kotor
Fas.
Cuci
Tangan
Persediaan
Sabun
Siapa yang membersihkan
Toilet
PDAM SPT SGL
Dari Toilet Dari
Talang
Dari
Kamar
mandi
Dari Air
hujan
Siswa Guru Pesuruh
L P L P S K T S K T S K T
L
P
L
P Y T Y T L P L P L P
SDN 76
Muara
Sabak
Timur
91 10
0
4 7 √ - - - - √ √ - - 1 1 - - - √ - - √ - - √ - √ - √ - -
SDN
146
Tanjung
Solok
86 98 4 8 - - - √ - - - - - - - 1 1 - - - - - √ - √ √ √ - - - -
SDN 92
Kampun
g Laut
32 24 4 4 - - √ - - √ - - √ 1 - - - - - - - - √ - √ √ √ - - - -
SDN
167 Kec.
Geragai
50 64 1
0
4 - - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - -
SDN 63
Nibung
Putih
80 85 4 8 - - - - - √ - - - 1 1 1 1 √ √ √ √ - √ - √ √ √ - - - -
SDN
113
Pandan
Makmur
50 63 3 6 - - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - -
SDN
181
Bunga
Tanjung
50 56 3 1
0
- - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - -
SDN 02
Parit
Culum
67 57 6 5 - - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - -

keterangan:
L = laki-laki; P = perempuan
S = selalu tersedia air; K = kadang-kadang; T = tidak ada persediaan air
Y = ya; T = tidak
SPT = Sumur pompa tangan; SGL = Sumur gali
Tempat pembuangan air kotor sebutkan kemana salurannya:
Toilet : Septik Tank, Cubluk, sungai, kolam, dll
Talang : Saluran Pembuangan Air Limbah, Drainase Lingkungan, Halaman, Sungai, dll
Dari Kamar Mandi : Saluran Pembuangan Air Limbah, halaman, sungai, dll
Air Hujan : Saluran Pembuangan Air Kotor, Drainase lingkungan, halaman, dll

Tabel 3.4: Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) (pengelolaan sampah dan hygiene dan sanitasi)
Nama Sekolah
Apakah pengetahuan ttg Higiene dan
Sanitasi diberikan
Apakah ada
dana utk air
bersih / sanitasi
/ pend. higiene
Cara Pengelolaan Sampah
Kapan Tangki
Septik
Dikosongkan
Kondisi
Higiene
Sekolah
Rencana
perbaikan
sanitasi
sekolah
Ya, saat
pertemuan /
penyuluhan
tertentu
Ya, saat
mata
pelajaran
PenJas di
kelas
Tidak
pernah
Dikump
ulkan
Dipisahkan
Dibuat
kompos
Ya Tidak
SDN 76 Muara
Sabak Timur
- √ - - √ - - √ Belum Pernah Bersih Setiap hari
dipungut
sampahnya
SDN 146 Tanjung
Solok
√ - - - √ √ - - Tidak Ada
Septik Tank
Kurang
Bersih
-
SDN 92 Kampung
Laut
√ - - - √ √ - - Tidak ada
Septik Tank
Kurang
Bersih
-
SDN 167 Kec.
Geragai
√ - - √ - √ √ √ Belum Pernah Bersih Pengelolaan
sampah dan
penghijauan
ditingkatkan
SDN 63 Nibung
Putih
√ - - - √ √ √ - Belum Pernah Bersih Pemilahan
sampah
dioptimalkan
dengan
pengembang
an
pembuatan
kompos
SDN 113 Pandan
Makmur
√ - - - √ √ √ - Belum Pernah Bersih Pemilahan
sampah
dioptimalkan
dengan
pengembang
an
pembuatan
kompos
SDN 181 Bunga √ - - - √ √ √ - Belum Pernah Bersih Pemilahan

Tanjung sampah
dioptimalkan
dengan
pengembang
an
pembuatan
kompos
SDN 02 Parit
Culum
√ - - √ - √ √ √ Belum Pernah Bersih Pengelolaan
sampah dan
penghijauan
ditingkatkan
Sumber : Hasil Survey PMHSJK

3.1.3 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis
Tabel 3.5 Permasalahan mendesak dan Isu Strategis
Permasalahan Mendesak Isu Strategis
1. Cakupan pelayanan PROHISAN di
Kab.Tanjung Jabung Timur belum
maksimal.
2. Media promosi masih sangat terbatas
3. sarana CTPS di tatanan rumah tangga,
sekolah dan tempat umum masih
sangat terbatas
4. masih rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap Prohisan
5. masih banyak masyarakat yang
melakukan BABS
Adanya program upaya kesehatan berbasis
masyarakat/UKBM(kelurahan siaga, posyandu) yang didukung oleh
kader PHBS aktif.
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai PHBS di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (puskesmas, pustu) dan Media
Informasi yang dikelola oleh Pemkot.
Upaya kaderisasi kader PHBS belum optimal.
Pokja Sanitasi Kota dan Tim Koordinasi Kota Sehat yang dapat
mendorong upaya pengembangan prilaku hidup bersih dan sehat di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini telah memiliki
berbagai program pemicuan guna mendorong prilaku hidup bersih
dan sehat yang dapat terus dioptimalkan keberlanjutannya.
Berbagai program dan upaya untuk mendorong prilaku hidup bersih
dan sehat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini
belum terdukung dengan pola monitoring dan evaluasi yang dapat
menjamin integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program
tersebut oleh berbagai pihak.
Adanya partisipasi aktif dari lembaga formal, informal dan
masyarakat dalam mendukung program PHBS.
Kesadaran masyarakat untuk indikator sanitasi sangat sulit dicapai
(seperti: membuang sampah sembarangan,BABS, CTPS, dll)
Kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, membuang
sampah dan BAB di sungai
Adanya dukungan dana dari APBD kota kepada Dinas Kesehatan
dan Bpmpdk dalam upaya sosialisasi dan implementasi program dan
kegiatan PHBS.
Sudah ada alokasi anggaran untuk pendataan PHBS walaupun
masih belum optimal untuk mendata semua indikator PHBS terkait
sanitasi.
Media pengembangan promosi kesehatan untuk PHBS masih
sangat kurang dan belum dikemas secara menarik.
Sumber : Hasil Analisa SWOT
3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pengelolaan air limbah domestik merupakan penjelasan kondisi riil pengelolaan air limbah domestik Kabupaten
Tanjung Jabung Timur saat ini, terkait kuantitas dan kualitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur
lainnya, serta permasalahan prioritas yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik.
Secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi
masalah, hal ini menunjkkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air
limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

cakupan kepemilikan SPAL adalah sebesar 29,01% keluarga dan SPAL memenuhi syarat kesehatan sebesar
15,09%.
Fasilitas publik instalasi pengolahan limbah merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah khususnya untuk
penampungan pengolahan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Tanjung Jabung
Timur belum maksimal dalam pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah medis pada pusat-
pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik.
Data pokok Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012, cakupan kepemilikan jamban keluarga pada saat ini
adalah 56,72 % baru menjangkau sebanyak 29.078 KK dari 65.641 KK dan jamban yang memenuhi syarat
kesehatan baru sebesar 44,72 %.
3.2.1 Kelembagaan
Aspek legal formal berupa peraturan dan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur selama ini belum ada. Untuk saat ini pengolahan limbah domestik (lumpur tinja) belum berjalan
salah satu faktornya adalah fasilitas IPLT yang belum tersedia.

Tabel 3.6: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik
FUNGSI
PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Kabupaten/Kota Swasta Masyarakat
PERENCANAAN - -
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Dinas PU - -
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Dinas PU - -
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Dinas PU - -
PENGADAAN SARANA - -
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Dinas PU dan Dinkes - -
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) Dinas Tata kota kebersihan
dan pertamanan
- -
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Dinas PU - -
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Dinas PU - -
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL - -
PENGELOLAAN - -
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Dinas Tata kota Kebersihan
dan Pertamanan
- -
Mengelola IPLT dan atau IPAL Dinas Tata kota Kebersihan
dan Pertamanan
- -
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Dinas Tata kota Kebersihan
dan Pertamanan
- -
Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah
domestic
- - -
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran
drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB
- - -
PENGATURAN DAN PEMBINAAN - - -
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil,
peralatan, dll)
- - -
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik - - -
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik - - -
MONITORING DAN EVALUASI - -
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik
skala kab/kota
Dinas PU - -
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air
limbah domestic
Dinas PU - -
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan
atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik
- - -
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik - - -

Tabel 3.7: Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Peraturan
Ketersediaan Pelaksanaan
Keterangan
Ada (Sebutkan) Tidak Ada
Efektif
Dilaksanakan
Belum Efektif Dilaksanakan Tidak Efektif Dilaksanakan
AIR LIMBAH DOMESTIK
Target capaian pelayanan
pengelolaan air limbah domestik di
Kab/Kota ini
√
Kewajiban dan sanksi bagi
Pemerintah Kab/Kota dalam
penyediaan layanan pengelolaan air
limbah domestic
√
Pemerintah Kab/Kota dalam
memberdayakan masyarakat dan
badan usaha dalam pengelolaan air
limbah domestic
√
masyarakat dan atau pengembang
untuk menyediakan sarana
hunian rumah
√
Kewajiban dan sanksi bagi industry
rumah tangga untuk menyediakan
sarana pengelolaan air limbah
domestik di tempat usaha √
Kewajiban dan sanksi bagi kantor
untuk menyediakan sarana
tempat usaha
√
Kewajiban penyedotan air limbah
domestik untuk masyarakat, industri
rumah tangga, dan kantor pemilik
tangki septic
√
Retribusi penyedotan air limbah
domestic
√
Tatacara perizinan untuk kegiatan
pembuangan air limbah domestik bagi
kegiatan permukiman, usaha rumah
tangga, dan perkantoran
√

*** Keterangan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki Paraturan Daerah (Perda) Terkait dengan pengelolaaan Air Limbah Domestik
Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu:
a. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk
b. Sanitasi sistem off-site atau dikenal dengan istilah sistem terpusat atau sistem sewerage, yaitu sistem yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari
rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah on site berupa jamban keluarga maupun MCK
Komunal.
Gambar 3.6 : Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja
18% 4%
34%
1%
24%
1% 1% 17%
TEMPAT PENYALURAN AKHIR TINJA
DI KAB.TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2013
Tangki septik
Pipa sewer
Cubluk/lobang tanah
Langsung ke drainase
Sungai/danau/pantai
Kolam/sawah
Kebun/tanah lapang

Gambar 3.7 Grafik Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman
Peta 3.1: Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik
5 1.8 3.2 3.3 10.9
95 98.2 96.8 96.7 89.1
0
20
40
60
80
100
120
% % % % %
0 1 2 3 4
Kluster Desa/Kelurahan
TANGKI SEPTIK SUSPEK AMAN & TIDAK AMAN DI
KAB.TANJUNG JABUNG TIMUR 2013
Tangki septik suspek
aman
Tangki septik suspek Tidak
aman

Peta 3.2: Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestik
Pengelolaan air limbah di Kab.Tanjung Jabung Timur saat ini pengelolaannya belum tersedianya pengelolaan secara
terpusat maupun setempat, sehingga pengelolaan air limbah di kab.tanjung jabung timur masih bersifat individual
berupa tangki septik, cubluk ataupun pembuangan air limbah langsung ke badan air penerima.
Tabel 3.8: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik
Input
User
Interface
Pengumpulan
dan
Penampunga
n/Pengolahan
Awal
Pengaliran
Pengolahan
Akhir
Pembuangan/
Daur Ulang
Kode/Nama
Aliran
Black Water
Black Water
Black Water
Cubluk
---
-------
Aliran Limbah
AL1
Aliran Limbah
AL2
Sumber : Hasil pemetaan DSS
Black Water
- Tinja
- Urine
- Air Pembersih
- Air Pengelontor
- Kertas Pembersih
Sungai
Grey Water
- Air Cucian
- Air Dapur
- Air Kamar Mandi
- Air Cusian Pakaian

Tabel 3.9: Sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kelompok Fungsi
Teknologi yang
digunakan
Jenis Data
Sekunder
(Perkiraan) Nilai
Data
Sumber Data
A B C D E
User Interface WC Sentor Jumlah (kuantitas) 29.078 WC Dinas Kesehatan
KK Tersambung 29.078 KK Dinas Kesehatan
Penampungan Awal Tangki Septik Jumlah (kuantitas) 15.209 Tangki Dinas Kesehatan
Pembuangan/Daur
Ulang
Sungai Nama Sungai Batanghari Dinas Kesehatan
Sumber : Kondisi Sarana sanitasi dasar menurut puskesmas kab.Tanjung Jabung Timur 2012
3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK
Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam
pengolahan air limbah dapat dikategorikan sebagai berikut :
a) Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair
tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara
langsung disediakan oleh si pemrakarsa.
b) Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit
untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini karena keterbatasan akan kesadaran dan
biaya yang harus dikeluarkan.
Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih
banyaknya masyarakat yang menggunakan sungai sebagai pembuangan limbah domestiknya, meskipun sudah
memiliki jamban pribadi dan septictank.
Dalam rangka mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
mempunyai program SLBM (sanitasi lingkungan berbasis masyarakat) dan STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat). Baik peran serta dalam bentuk tenaga, pendanaan dan pemikiran/perencanaan serta
pengelolaan. Pemberdayaan masyarakat ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya penanganan air limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, pengelolaan
sarana sanitasi oleh masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.10: Pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh Masyarakat
Kecamatan Jumlah Jumlah
Pddk
miskin
Jamban
Keluarga
Jumlah MCK Tahun
MCK
dibangun
Jumlah Sanimas Tahun
Sanimas
dibangun
Desa/Kelurahan RT RW
Dikelola
RT
Dikelola
RW
Dikelola
CBO
Dikelola
Lainnya
Dikelola
RT
Dikelola
RW
Dikelola
CBO
Dikelola
Lainnya
Muara Sabak
Timur
227 60 - 2085 - - - - - -- - - - -
Lambur 28 7 - 1206 - - - - - - - - - -
Simbur Naik 38 12 - 792 - - - - - - - - - -
Kampung Laut 21 4 - 1157 - - - - - - - - - -
Dendang 193 35 - 2879 - - - - - - - - - -
Mendahara 190 51 - 2335 - - - - - - - - - -
Pangkal Duri 28 6 - 758 - - - - - - - - - -
Kel. Simpang 18 4 - 3224 - - - - - - - - - -
Rantau Rasau 182 39 - 3963 - - - - - - - - - -
Sungai Tering 25 4 - 723 - - - - - - - - - -
Nipah Panjang 203 45 - 2185 - - - - - - - - - -
Sungai Lokan 21 5 - 616 - - - - - - - - - -
Sungai Jambat 21 5 - 484 - - - - - - - - - -
Air hitam 15 4 - 415 - - - - - - - - - -
Simpang tuan 16 4 - 2155 - - - - - - - - - -
Muara Sabak
Barat
99 27 - 2804 - - - - - - - - - -
Berbak 100 22 - 1297 - - - - - - - - - -
Sumber : Data kumulatif sarana sanitasi menurut puskesmas di kab.Tanjung Jabung Timur 2012

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (10)

Similar a Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Similar a Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (20)

Más de Panembahan Senopati Sudarmanto

Más de Panembahan Senopati Sudarmanto (20)

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur