Sistem pemerintahan berpengaruh terhadap berbagai aspek negara lainnya. Di Indonesia, sistem presidensial mempengaruhi pemilihan presiden AS dan lebih demokratis dalam konteks negara. Sistem hukum dan kewarganegaraan berbeda antara Indonesia dan negara lain seperti Cina. Sistem politik memiliki kapabilitas seperti regulatif, ekstraktif, distributif, responsif, dan simbolik yang berinteraksi di tingkat domestik dan internasional.

2. SISTIM PEMERINTAHANSISTIM PEMERINTAHAN
DIBERBAGAI NEGARADIBERBAGAI NEGARA
Pengaruh sistim pemerintahanPengaruh sistim pemerintahan
negaranegara
Pelaksanaan sistim pemerintahanPelaksanaan sistim pemerintahan
negara indonesianegara indonesia
 PengertianPengertian
 SistimSistim
presidensiilpresidensiil
 Macam-macamMacam-macam
sistimsistim
pemerintahanpemerintahan
SISTIMSISTIM
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
Di Indonesia
Negara =negaraNegara =negara
lainlain
Amerika Serikat
INGGRISINGGRIS
AUSTRALIAAUSTRALIA
RRCRRC
INDONESIAINDONESIA

3. 1. Sistem1. Sistem
PemerintahanPemerintahan
Dalam arti umum, perangkat unsur yang
secara teratur dan saling berkaitan
membentuk suatu totalitas”.
.. Ciri-ciri : Terdapat kerjasama antara bagianCiri-ciri : Terdapat kerjasama antara bagian
yang adayang ada
terdiri dari beberapa komponen.terdiri dari beberapa komponen.
Saling ketergantunganSaling ketergantungan
a.a.

4. SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL :SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL :
• SISTIM PEMERINTAHAN DIMANA PRESIDEN SEBAGAISISTIM PEMERINTAHAN DIMANA PRESIDEN SEBAGAI
KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN.KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN.
• ANTARA EXECUTIF DAN LEGISLATIVE TIDAK BISAANTARA EXECUTIF DAN LEGISLATIVE TIDAK BISA
SALING MEMPENGARUHI.SALING MEMPENGARUHI.
• MENTERI- MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KEPADAMENTERI- MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
PRESIDENPRESIDEN

5. CIRI-CIRI SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL ;CIRI-CIRI SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL ;
a.a. KEDUDUKAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARAKEDUDUKAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA
SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN.SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN.
b.b. PRESIDEN DAN PARLEMEN DIPILIH LANGSUNG OLEHPRESIDEN DAN PARLEMEN DIPILIH LANGSUNG OLEH
RAKYAT.RAKYAT.
c.c. PRESIDEN DAN PARLEMEN TIDAK BISAPRESIDEN DAN PARLEMEN TIDAK BISA
MENJATUHKAN.MENJATUHKAN.
d.d. PRESIDEN TIDAK BISA DIJATUHKAN OLEHPRESIDEN TIDAK BISA DIJATUHKAN OLEH
PARLEMEN TETAPI BILA MELANGGAR KONSTITUSIPARLEMEN TETAPI BILA MELANGGAR KONSTITUSI
DIKENAKAN IMPEACHMENT.DIKENAKAN IMPEACHMENT.
e.e. MENTERI-MENTERI BERTANGGUNGJAWAB KEPADAMENTERI-MENTERI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA
PRESIDEN.PRESIDEN.
f.f. MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DITENTUKANMASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DITENTUKAN
DALAM WAKTU TERTENTU.DALAM WAKTU TERTENTU.

6.  Sistem Pemerintahan yang dipimpin oleh PM, dan
pertanggungjawaban menteri-menteri kepada
parlemen ( DPR ).
 Apabila dalam menjalankan pemerintahan kabinet
dianggap tidak mencerminkan kepentingan rakyat
maka parlemen dapat membubarkan kabinet ,
melalui mosi tidak percaya.
SISTIM PEMERINTAHANSISTIM PEMERINTAHAN
PARLEMENTERPARLEMENTER

7.  KEDUDUKAN KEPALA NEGARA TIDAK BISAKEDUDUKAN KEPALA NEGARA TIDAK BISA DIGANGGUDIGANGGU
GUGAT.GUGAT.
 KABINET/ EXECUTIFKABINET/ EXECUTIF DIPIMPIN OLEHDIPIMPIN OLEH PERDANA MENTERIPERDANA MENTERI
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PARLEMEN.BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PARLEMEN.
SUSUNAN ANGGOTA DAN PROGRAM KABINET BERDASARSUSUNAN ANGGOTA DAN PROGRAM KABINET BERDASAR
SUARA TERBANYAK DALAM PARLEMEN.SUARA TERBANYAK DALAM PARLEMEN.
• TERDAPAT HUBUNGAN YA NG ERATTERDAPAT HUBUNGAN YA NG ERAT ANTARA EXECUTIFANTARA EXECUTIF
DAN LEGISLATIF.DAN LEGISLATIF.
• KABINET DAPAT DIJATUHKAN PARLEMENKABINET DAPAT DIJATUHKAN PARLEMEN , KABINET, KABINET
DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN MELALUI KEKUASAANDAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN MELALUI KEKUASAAN
NEGARA.NEGARA.
Ciri-ciri sistim
parlementer

8. 1.1. Bidang sistim hukum suatu negara :Bidang sistim hukum suatu negara :
Contoh indonesia menganut hukum EropaContoh indonesia menganut hukum Eropa
kontinental,sedang Amerika Serikat Anglo Saxonkontinental,sedang Amerika Serikat Anglo Saxon
jika ada kasus tidak mudah diselesaikan karenajika ada kasus tidak mudah diselesaikan karena
belum menandatangani perjanjianbelum menandatangani perjanjian ekstradisi.ekstradisi.
2.2. Bidang kewarganegaraan :Bidang kewarganegaraan :
karena adanya perbedaan asaskarena adanya perbedaan asas
kewarganegaraan Indonesia dengankewarganegaraan Indonesia dengan CinaCina
sehingga tidak terjadi bipatride atau apatridesehingga tidak terjadi bipatride atau apatride
PENGARUH SISTIMPENGARUH SISTIM
PEMERINTAHTERPEMERINTAHTER
HADAP NEGARAHADAP NEGARA
LAIN DIBERBAGAILAIN DIBERBAGAI
BIDANGBIDANG

9.  RegulatifRegulatif, merupakan penyelenggaraan, merupakan penyelenggaraan
pengawa-san terhadap tingkah laku individupengawa-san terhadap tingkah laku individu
dan kelompok yang ada di dalamnya.dan kelompok yang ada di dalamnya.
 EkstraktifEkstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan, merupakan pengelolaan SDA dan
SDM untuk mencapai tujuan dari sistem politik.SDM untuk mencapai tujuan dari sistem politik.
 DistributiveDistributive,, hasil pengelolaan SDA untukhasil pengelolaan SDA untuk
didistri-busikan kepada masyarakat.didistri-busikan kepada masyarakat.
 ResponsifResponsif, kemampuan sistem politik dlm, kemampuan sistem politik dlm
menang-gapi tekanan dari masyarakat.menang-gapi tekanan dari masyarakat.
 SimbolikSimbolik, efektivitas simbol dari sistem politik, efektivitas simbol dari sistem politik
ter-hadap lingkungan intra dan ekstrater-hadap lingkungan intra dan ekstra
masyarakat.masyarakat.
 Domestik dan InternasionalDomestik dan Internasional , suatu sistem, suatu sistem
politik berinteraksi di lingkungan domestik danpolitik berinteraksi di lingkungan domestik dan
interna-sional.interna-sional.
Kapabilitas Sistem PolitikKapabilitas Sistem Politik

10. Lanjutan ...........
1.1. SISTIM PEMEILIHANSISTIM PEMEILIHAN
PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN RIPRESIDEN RI TIDAKTIDAK
TERLEPAS DARITERLEPAS DARI
PEMEILIHAN PRESIDEN DIPEMEILIHAN PRESIDEN DI
AMERIKA SERIKAT.AMERIKA SERIKAT.
2.2. SISTIM INI LEBIHSISTIM INI LEBIH
DEMOKRATISDEMOKRATIS
DAN REPRESENTATIFDAN REPRESENTATIF
DALAM KETATANEGARAANDALAM KETATANEGARAAN
DI INDONESIA.DI INDONESIA.
BIDANG
POLITK DAN
HUBUNGAN
INTERNASIO
NAL :

11. b. Ciri-ciri Umum Sistem Politikb. Ciri-ciri Umum Sistem Politik
 Mempunyai kebudayaanMempunyai kebudayaan
politikpolitik ..
 Menjalankan fungsi-fungsiMenjalankan fungsi-fungsi ..
 Memiliki spesialisasiMemiliki spesialisasi ..
 Merupakan sistemMerupakan sistem
campurancampuran.
Sistem Politik Menurut Almond, Memiliki 4
(Empat) Ciri-ciri :

12. BIDANG PERTAHANAN DANBIDANG PERTAHANAN DAN
KEAMANANKEAMANAN
INDONESIA DIKENAKAN EMBARGO MILITERINDONESIA DIKENAKAN EMBARGO MILITER
AKIBAT OLEHAKIBAT OLEH AMERIKA SERIKAT INDONESIAAMERIKA SERIKAT INDONESIA
DIANGGAP MELANGGAR HAM.DIANGGAP MELANGGAR HAM. PERISTIWAPERISTIWA
SANTA CRUZ DI TIMOR-TIMURSANTA CRUZ DI TIMOR-TIMUR

13. Lanjutan .........
PELAKSANAAN SISTIM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA.
1.1. PRESIDENSIILPRESIDENSIIL
2.2. PARLEMENTERPARLEMENTER
3.3. PARLEMENTER /KONSTITUSI RIS.PARLEMENTER /KONSTITUSI RIS.
4.4. KABINET PRESIDENSIILKABINET PRESIDENSIIL

14. Lanjutan .........
SISTIM PEMERINTAHAN DI iNDONESIA
1. UUD 1945
2. UUD 1945
3. KONSTITUSI RIS
4. UUDS 1950
5. UUD 1945
6. AMANDEMEN UUD
1945
JENISJENIS
KONSTIKONSTI
TUSITUSI

15. PERBANDINGAN SISTIMPERBANDINGAN SISTIM
PEMERINTAHAN Indonesia denganPEMERINTAHAN Indonesia dengan
Amerika SerikatAmerika Serikat
1.1. Legislatif terdiri DPR DAN SENATLegislatif terdiri DPR DAN SENAT
2.2. EXECUTIF presiden dan menteriEXECUTIF presiden dan menteri
3.3. Yudikatif yaiitu Supreme Court ( MA )Yudikatif yaiitu Supreme Court ( MA )
INDONESIA ;INDONESIA ;
1.1. Legislatif terdiri MPR, DPR,DPD DAN PRESIDEN.Legislatif terdiri MPR, DPR,DPD DAN PRESIDEN.
2.2. Executif terdiri Presiden dan para menteri.Executif terdiri Presiden dan para menteri.
3.3. Yudikatif terdiri MA, MK, dan KY.Yudikatif terdiri MA, MK, dan KY.

16. INGGRIS ;INGGRIS ;
1.1. Legislatif : Raja /Ratu dan parlemen.Legislatif : Raja /Ratu dan parlemen.
2.2. Executif : Kabinet ( PM dan menteri ).Executif : Kabinet ( PM dan menteri ).
3.3. Yudicatif : MAYudicatif : MA
Australia :Australia :
1.1. Legislatif : parlemen ( senat dan majelisLegislatif : parlemen ( senat dan majelis
rendah )rendah )
2.2. Executif: PM dan para menteri.Executif: PM dan para menteri.
3.3. Yudicatif : MAYudicatif : MA
Sistim pemerintahan inggris dan Australia

17. SISTIM PEMERINTAHAN DI
CINA
• 1. legislatif ; Konggres rakyat nasional
• 2. Executif : Dewan negara ( PM dan
para menteri ).
• 3. Yudicatif : Mahkamah rakyat Agung

18. ARTI LUAS
TERDIRI
DARI
LEMBAGA
LEGISLATIFE,
EXECUTIF,
DAN
YUDIKATIF
ARTI SEMPITARTI SEMPIT
LEMBAGA EXECUTIF,LEMBAGA EXECUTIF,
SEPERTI PRESIDENSEPERTI PRESIDEN
DAN MENTERIDAN MENTERI
MENTERIMENTERI

19. Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatuKegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu
negara, sangat bergantung kepada sistemnegara, sangat bergantung kepada sistem
politik pemerintah apakah menerapkan sistempolitik pemerintah apakah menerapkan sistem
kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih.kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih.
Lanjutan ...........
Pada sistem partaiPada sistem partai
tunggal, kelompoktunggal, kelompok
kepentingan sangatkepentingan sangat
dibatasi, karenadibatasi, karena
pemerintahan totaliter.pemerintahan totaliter.
Pada umumnya dianutPada umumnya dianut
oleh negara komunisoleh negara komunis
(Rusia, RRC, Vietnam,(Rusia, RRC, Vietnam,
Korea Utara, Kuba dll.).Korea Utara, Kuba dll.).
Pada sistem duaPada sistem dua
partai/ lebih,partai/ lebih,
kelompokkelompok
kepentingankepentingan
berpeluang tumbuhberpeluang tumbuh
dan berkembangdan berkembang
dengan pesat. Padadengan pesat. Pada
umumnya dianutumumnya dianut
oleh negara-oleh negara-
negara yangnegara yang

20. d. Kelompok Penekan (Pressure Group)
Kelompok penekan, dpt dipergunakan rakyatKelompok penekan, dpt dipergunakan rakyat
untuk menyalurkan aspirasinya dgn sasaranuntuk menyalurkan aspirasinya dgn sasaran
mempengaruhi atau membentuk kebijaksanaanmempengaruhi atau membentuk kebijaksanaan
pemerintah.pemerintah.
 Lembaga SwadayaLembaga Swadaya
Masyarakat (LSM),Masyarakat (LSM),
 Organisasi sosialOrganisasi sosial
keagamaan,keagamaan,
 Organisasi Kepemudaan,Organisasi Kepemudaan,
 Organisasi LingkunganOrganisasi Lingkungan
Hidup,Hidup,
 Organisasi pembela HukumOrganisasi pembela Hukum
dan HAM,dan HAM,
 Yayasan atau BadanYayasan atau Badan
hukum lainnya.hukum lainnya.
ContohContoh
institusiinstitusi
KelompokKelompok
penekanpenekan

21. e. Media Komunikasi Politik
(Political Communication Media)
Media komunikasi politik, dpt berfungsi utk menyam-Media komunikasi politik, dpt berfungsi utk menyam-
paikan informasi dan persuasi mengenai politik baikpaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik
dari pemerintah kpd masyarakat maupun sebaliknya.dari pemerintah kpd masyarakat maupun sebaliknya.
Dapat memainkanDapat memainkan
peran penting thdperan penting thd
penyampaian informasipenyampaian informasi
serta pembentukanserta pembentukan
/mengubah pendapat/mengubah pendapat
umum /opini publik &umum /opini publik &
sikap politik publik.sikap politik publik.
MediaMedia
komunikasi ;komunikasi ;
surat kabar,surat kabar,
telefon, faximile,telefon, faximile,
internet, televisi,internet, televisi,
radio, film, danradio, film, dan
sebagainya.sebagainya.

22. f. Tokoh Politik (Political Figure)
Pengangkatan tokoh politik dilakukanPengangkatan tokoh politik dilakukan
melalui proses :melalui proses :
 Transformasi dari peranan-Transformasi dari peranan-
peranan non-politis (keagamaan,peranan non-politis (keagamaan,
kebudayaan, status sosial, dll.)kebudayaan, status sosial, dll.)
untuk memainkan peranan politikuntuk memainkan peranan politik
yang bersifat khusus.yang bersifat khusus.
 Pengangkatan dan penugasanPengangkatan dan penugasan
untuk menjalankan tugas-tugasuntuk menjalankan tugas-tugas
politik.politik.

23. Lanjutan ...........
Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakanPenyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan
oleh :oleh :
 Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta
parlemen (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).
 Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah
dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet.
 Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap
usul yang diajukan pemerintahnya, akan disetujui
dalam bentuk yang dikehendaki parlemen.

24. UMI FATIMAH