Program Pengakuan Kualifikasi

1. Program
Subdit Pengakuan
Kualifikasi
Direktorat Pembelajaran
1
Kepala Sub Direktorat
PENGAKUAN KUALIFIKASI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN, DITJEN BELMAWA
Dharnita Chandra

2. Pengakuan
Pembelajaran Lampau
Pengakuan Capaian
Pembelajaran
1
2

3. Pengakuan
Pembelajaran Lampau
Pengakuan Capaian
Pembelajaran
1
2

4. Rekognisi
Pembelajaran Lampau
(RPL)
RPL dan KKNI mempunyai kaitan
yang erat dan secara umum akan
memperkuat penerapan KKNI
dalam upaya mengembangkan
mutu SDM nasional.
4
2016-
2019
Guru dalam
jabatan
2016-
2018
Dosen dalam
tugas
2016-
2022
Tenaga
kesehatan
dalam jabatan
>2018
Profesi Insinyur
dan Profesi
Lainnya
RPL adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari
pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang
pendidikan tinggi, dimulai dari level 2 KKNI atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi
level 9 KKNI (Program Doktor).

5. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016,
2 (dua) jenis RPL:
A. RPL untuk melanjutkan pendidikan
formal (tipe A); dan
B. RPL untuk mendapatkan pengakuan
kesetaraan dengan kualifikasi level
KKNI tertentu (tipe B).
5
RPL untuk mendapatkan Pengakuan Kesetaraan dengan
kualifikasi KKNI tertentu  memperoleh SK Pengakuan
Kesetaraan
RPL untuk pengakuan sebagian sks  melanjutkan ke
perguruan tinggi  memperoleh IJAZAH
RPL (A)
Luaran
Ijazah
RPL (B)
Luaran
SK Penyetaraan
Implementasi RPL pada pendidikan tinggi harus dilakukan hanya dalam konteks
meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Wajib Memenuhi SNDIKTI.

6. RPL Tipe A
6
Jenis
RPL
Asal hasil belajar
sebelumnya
Metoda
Pengakuan
Hasil Pengakuan Penyelenggara
Luaran
akhir
Tipe A1
Pendidikan formal
di PT
Alih Kredit
SK Pengakuan Alih
Kredit
Perguruan
Tinggi dengan
program studi
terakreditasi
Ijazah
Tipe A2
Pendidikan
nonformal,
informal dan/atau
pengalaman kerja
Asesmen dan
Rekognisi
Pengakuan jumlah
sks dan mata kuliah
yang diakui
PT dengan program
studi terakreditasi B
atau sebutan lain
yang setara
Ijazah

7. Mekanisme RPL Tipe A
7
Melakukan konsultasi dengan
Tim RPL pada PT yang dituju
Pemohon (Perorangan)
Calon menyiapkan kelengkapan
dokumen portofolio yang
membuktikan bahwa pemohon
telah memiliki pengetahuan/
keahlian tertentu yang relevan
dengan kualifikasi yang dituju.
PT melakukan pemeriksaan
kelengkapan dan validitas
dokumen dan penilaian CP
PT menetapkan jumlah sks/
Mata Kuliah yang diakui dan
yang harus ditempuh oleh
pemohon
Ijazah
Sumber:
Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL
Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Nomor 123/B/SK/2017
RPL A.1
Alih Kredit
RPL A.2
Asesmen dan Rekognisi
Mengikuti pendidikan formal dan
prodi yang terkait

8. RPL Tipe B
8
Aspek Tipe B1 untuk Profesi Dosen Tipe B2 untuk keperluan lainnya
Tujuan Memfasilitasi PT yang membutuhkan dosen
sesuai dengan UU Guru dan Dosen.
Memberikan penghargaan kepada individu masyarakat
yang tidak memiliki pendidikan formal.
Inisiatif dan
Penyelenggara
PT yang membutuhkan dosen dari praktisi
ahli PT penyelenggara dengan prodi
terakreditasi min. B.
Penyelenggara program studi minimal terakreditasi B
atau setara.
Metode
Pengakuan
Asesmen dan Rekognisi. Asesmen dan Rekognisi.
Tahapan akhir Menristekdikti akan menerbitkan SK
Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi
pada level KKNI. Berdasarkan SK tersebut, PT
dapat mengangkat dosen yang tidak
mempunyai pendidikan formal sesuai dengan
persyaratan UU Guru dan Dosen.
1. Menristekdikti akan menerbitkan SK Pengakuan
Kesetaraan dengan Kualifikasi level tertentu pada
KKNI yang minimal setara dengan profesi dosen.
2. Dirjen Belmawa akan menerbitkan SK Pengakuan
Kesetaraan dengan Kualifikasi level 3 s.d. 7 pada
KKNI.
Luaran akhir
bagi individu
SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi
pada Level KKNI tertentu dari Menteri dan
SK pengangkatan sebagai dosen dari PT.
1. SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level
tertentu pada KKNI yang minimal setara dengan
profesi dosen dari Menteri; dan
2. SK Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi level 3
s.d. 7 pada KKNI dari Dirjen Belmawa.

9. Mekanisme RPL Dosen (Tipe
B1)
9
Valid?
Setara?
PT menetapkan tim ad-hoc Senat
dan tim ad-hoc Eksekutif
penyelenggara RPL
dosen/instruktur/tutor
PT melakukan kajian tentang
kualifikasi dosen, keperluan
dosen, instruktur, atau tutor yang
memiliki keahlian tertentu atau
keahlian langka yang diperlukan
oleh program studi.
Calon menyiapkan
kelengkapan dokumen
pembuktian CP yang
relevan
Tim ad-hoc Senat menetapkan
kriteria penyetaraan kualifikasi
melalui RPL
Tim ad-hoc Eksekutif melakukan
proses asesmen penyetaraan sesuai
kriteria yang ditetapkan tim ad-hoc
Senat
Pemimpin PT menyampaikan hasil
asesmen RPL kepada Senat untuk
mendapat pertimbangan dan
rekomendasi.
Atas pertimbangan dan
rekomendasi Senat, Pemimpin PT
menerbitkan SK calon dosen
yang telah lolos asesmen.
PT mengajukan usulan penetapan
kesetaraan kepada Menteri
melalui Ditjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan.
tidak
Ditjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan melakukan
verifikasi terhadap dokumen
usulan penyetaraan dosen.
Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
menerbitkan SK Penyetaraan
ya
tidak
SK
Sumber:
Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan RPL
Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Nomor 123/B/SK/2017
ya

10. PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI:
PROGRAM TRANSFER KREDIT – MOBILITAS
MAHASISWA (CREDIT TRANSFER – STUDENT
MOBILITY PROGRAMS)

11. 2016
2017
2018
2019
Renstra Ditjen Belmawa dalam Peningkatan Kualitas
Pembelajaran:
Credit Transfer – Student Mobility (Mobilitas Mahasiswa):
Target Program Credit Transfer
Direktorat Pembelajaran
(Nasional & Internasional)

12. CREDIT
TRANSFER
PROGRAM
BELMAWA
DALAM NEGERI
PERTUKARAN MAHASISWA
TANAH AIR NUSANTARA
(PERMATA)
LUAR NEGERI
ASEAN INTERNATIONAL
MOBILITY FOR STUDENTS
(AIMS)
ASEM JOINT CURRICULUM
Asia, ASEAN, &
EROPA/ASEM, Luar negeri

13. Pengakuam
Pembelajaran Lampau
Pengakuan Capaian
Pembelajaran
1
2

14. Penyusunan Capaian Pembelajaran
Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
dan Sistem Verifikasi Ijazah (SIVIL)
1
2
3

15. Penyusunan Capaian Pembelajaran
Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
dan Sistem Verifikasi Ijazah (SIVIL)
1
2
3

16. RISTEKDIKTI
9
8
7
6
5
4
3
Sekolah Menegah Atas/ Kejuruan/ Madrasah Alyah
Diploma
4 (D4)
Diploma 1 (D1)
Diploma 3 (D3)
Diploma 2 (D2)
Magister
(S2) Terapan
Doktor
(S3) Terapan
Sarjana
(S1)
Magiste
r (S2)
Doktor
(S3)
Fokus pada
pengembangan
filosofis –keilmuan ,
SDM yang mampu
mengisi area of
occupancies
LEVEL
KKNI

17. RISTEKDIKTI
kebutuhan
keilmuan
dalam dan luar negeri
• Hasil penelusuranalumni
• Lembaga sertifikasi
• Asosiasi Profesi/
• Program studi yang
REFERENSI
Rumusan kompetensi dari :
• Usulan pengguna lulusan
Rumusan CP dari:
• Kolokium keilmuan/
• Badan Akreditasi/
kredibel
CAPAIAN
PEMBELAJARAN
Sikap
Ketrampilan
umum
Ketrampilan
khusus
Penguasaan
pengetahuan
KKNI dan SN DIKTI
Rumusan sikap
dan
ketrampilan umum
dalam SN DIKTI
Rumusan kemampuan kerja
(KKNI) dan penguasaan
pengetahuan(SN DIKTI)
dan/atau hasil kesepakatan
program studi sejenis
Profil lulusan/
keilmuan
Visi Bidang Bidang kerja/ Analisis
program studi profesi.

18. RISTEKDIKTI
Tahapan Penyusunan CP
1. CP disampaikan oleh Prodi melalui laman cp.ristekdikti.go.id;
2. CP dievaluasi oleh Tim CP Ristekdikti, diperiksa kelengkapan, cara
penulisan, dan telah mengikuti rambu-rambu yang telah diamanatkan
oleh SNDIKTI;
3. CP disempurkan oleh Tim CP Ristekdikti;
4. CP diuji publik, dengan mengundang asosiasi, atau forum prodi sejenis;
5. CP ditandatangani oleh Menristekdikti;
250 Draft CP sudah siap ditandatangani Menteri

19. Penyusunan Capaian Pembelajaran
Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
dan Sistem Verifikasi Ijazah (SIVIL)
1
2
3

20. RISTEKDIKTI
Definisi
Penyetaraan Ijazah adalah bentuk
pengakuan atas kualifikasi ijazah yang diperoleh dari
perguruan tinggi luar negeri dengan kualifikasi ijazah
pendidikan tinggi di Indonesia.

21. RISTEKDIKTI
Latar Belakang
Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

22. RISTEKDIKTI
Latar Belakang
1. Berbeda negara memiliki kualifikasi,
penamaan, jenjang, dan capaian
pembelajaran yang berbeda;
2. Stakeholders membutuhkan pengakuan
dari pemerintah terhadap penyetaraan
ijazah;
KKNI
Australi
a
(AQF)
Malaysi
a
(MQF)
Turkey
(NQF-
HETR)
Nethe
rland
(NLQF
)
USA
UK
…

23. RISTEKDIKTI
Di mana?
Register online di
http://ijazahln.ristekdikti.go.id
2. Verifikasi berkas fisik di:
Kantor Kemristekdikti
Jl. Pintu Satu Senayan
Jakarta, 10270

24. RISTEKDIKTI
Lama Proses
maksimal:
12 hari kerja

25. JENJANG
PENDIDIKAN
PENYETARAAN
BERDASARKAN
2732
932 886
97 12 12 2 1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Magister Doktor Sarjana Diploma-III Diploma-II Sarjana
Terapan
Spesialis-1 Diploma-I
Jumlah
1414
1304
605
358
256 253
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Sains Sosial Profesi dan
Sains Terapan
Humaniora Natural Sciences Agama Matematika dan
Sains Komputer
Jumlah
BIDANG
ILMU
PENYETARAAN
BERDASARKAN

26. 10 NEGARA
TERBANYAK
YANG MELAKUKAN
PENYETARAAN
IJAZAH LUAR NEGERI
777
535 513 494
336 322
265
189
150 138
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Jumlah

27. Penyusunan Capaian Pembelajaran
Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
dan Sistem Verifikasi Ijazah (SIVIL)
1
2
3

28. LANDASAN HUKUM
29
UU No. 12 Tahun
2012
(Pendidikan
Tinggi)
Permenristekdikti No. 32
Tahun 2016
(Akreditasi Prodi dan PT)
Permenristekdikti
Nomor 44 Tahun
2015
(SNDIKTI)
Permenristekdikti
No 61 Tahun 2016
(PDDIKTI)
VALIDATOR PIN
SURAT EDARAN DIRJEN BELMAWA NOMOR: 700/B/SE/2017 tentang:
Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (Pin) Dan Sistem Verifikasi Ijazah
Secara Elektronik (Sivil)

29. PIN
DEFINISI

30. PIN
1.mengurangi praktik pemalsuan ijazah;
2.memastikan ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang
memiliki izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan
terakreditasi;
3.memastikan perolehan ijazah telah sesuai dengan standar
nasional pendidikan tinggi (SNDIKTI);
31
TUJUAN

31. TAHAPAN
Melengkapi Data PDDIKTI
Reservasi Nomor Ijazah
sesuai jumlah calon lulusan
Pemasangan Nomor
dan NIM Calon Lulusan
Verifikasi Nomor Ijazah
pada SIVIL
32

32. SIVIL
aplikasi untuk memverifikasi nomor
ijazah yang pernah diterbitkan
perguruan tinggi dan memverifikasi
keabsahan nomor ijazah nasional.
33
DEFINISI

33. 1.memastikan kesesuaian antara ijazah yang diterbitkan oleh
perguruan tinggi dengan ijazah yang terdaftar di PDDIKTI;
2.memastikan keabsahan nomor ijazah nasional;
SIVIL
34
TUJUAN

34. BERLAKU KAPAN?
1.Jika perguruan tinggi
sudah siap, disarankan
mulai digunakan dari
sekarang;
2.Jika belum, ada masa
transisi selama 2 tahun
untuk penyesuaian
setelah aturan
diberlakukan.
35

35. 1765
682
254 158 102 9
0
500
1000
1500
2000
1
Politeknik Negeri Bandung Universitas Borneo Tarakan
Politeknik Negeri Lhoksumawe Politeknik Negeri Cilacap
Politeknik Maritim Negeri Indonesia Politeknik Negeri Subang
5780
1192 1008 820 729 638 525 490 432
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Jumlah
Universitas Gunadarma
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Makassar Bongaya
IKIP Budi Utomo
PIN TERBANYAK
PENERAPAN
PADA 10 PTN
PIN TERBANYAK
PENERAPAN
PADA 10 PTS

36. PIN TERBANYAK
PENERAPAN
PADA PT
NON RISTEKDIKTI
499 466 462
237 211
141 126 119 117 112
-
200
400
600
Jumlah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
Sekolah Tinggi Perikanan
Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta
Politeknik STTT Bandung
Akademi teknologi Kulit Yogyakarta
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug
Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

37. NOMOR SERI
IJAZAH
JUMLAH
YANG TERDAFTAR MELALUI
PDDIKTI

38. Terima Kasih
Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world
(Nelson Mandela)
Image: shutterstock.com
39