KELAS 4D akuntansi Annisa Nur’aulia 022118028 Indrie Avisha 022118082 Nina Tubilkis 022118100 Syifa Madina Sholeh 022118114 Indah Kurniati 022118185 Anggita Septyanti Putri 022118238

1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEGAWAI DALAM DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOGOR
“Penerapan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Organisai
Sektor Publik di Kota Bogor”
DISUSUN OLEH :
Annisa Nur’aulia 022118028
Indrie Avisha 022118082
Nina Tubilkis 022118100
Syifa Madina Sholeh 022118114
Indah Kurniati 022118185
Anggita Septyanti Putri 022118238
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2020

2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga pembuatan makalah yang
berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KINERJA PEGAWAI DALAM ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI
KOTA BOGOR” ini dapat diselesaikan.
Tujuan penulis menyusun atau membuat makalah ini selain untuk
menambah wawasan atas penelitian yang ada, penyusunan makalah ini juga
bertujuan untuk menyelesaikan tugas untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi
Sektor Publik yang diberikan oleh guru bidang studi mata kuliah Akuntansi Sektor
Publik. Selama kami menyelesaikan makalah ini, kami mengucapkan Terima
kasih kepada Bapak Sudjatmiko Wibowo, Ak., M.M. selaku dosen mata kuliah
Akuntansi Sektor Publik yang telah menyerahkan kepercayaannya kepada kami
guna menyelesaikan Makalah ini dengan tepat waktu.
Kami berharap makalah ini dapat diterima dan mampu berguna serta
bermanfaat dalam meningkatan peluasan wawasan. Selain itu, kami juga sadar
masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan makalah ini. Oleh
sebab itu, kami menerima saran dan kritik untuk kemudian kami revisi.
Diakhir, kami berharap semoga makalah ini dapat mudah dimengerti dan
dipahami oleh pembaca. Kami memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam
penulisan makalah ini.
Bogor
penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................i
DAFTAR ISI...........................................................................................ii
BAB 1 : PENDAHULUAN .....................................................................1
1.1.Latar Belakang Masalah.........................................................1
1.2.Perumusan Masalah...............................................................1
1.3.Tujuan Penelitian....................................................................2
BAB 2 : PEMBAHASAN........................................................................3
2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai............3
2.1.1.Tujuan Yang Jelas Dan Teratur Berpengaruh Terhadap
Kinerja Pegawai Pada Organisasi Sektor Publik Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor. .........................................3
2.2. Motivasi Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada
Organisasi Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. 4
2.3. Remunera Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi
Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.. ..............5
2.4.Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi
Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. ...............6
2.5. Sistem Pengukuran Kinerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai
Pada Organisasi Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor..
................................................................................................7
BAB 3 : METODE PENELITIAN ..........................................................10
3.1. Populasi dan Sampel........................................................................10
3.2. Analisis Faktor Eksploratori.............................................................10
3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data...............................................10
3.4. Pembahasan Hipotesis......................................................................10
BAB 4 : PENUTUP.................................................................................10
4.1. Kesimpulan......................................................................................13
4.2. Saran...............................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................15

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi
non pemerintah/swasta yang besar ataupun kecil, untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau
sekelompok orang yang aktif berperaan sebagai pelaku, dengan kata lain
tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang
dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut yang disebut sebagai
pegawai/karyawan. Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja
perorangan (individual performance) dengan kinerja organisasi (organization
Performance). Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya
karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur dalam
tampilan kerja dari pegawainya.
Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan
berpengaruh terhadap berjalannya roda organisasi. Dunia bisnis sekarang dituntut
untuk menciptakan kinerja karyawan yang tinggi dalam rangka pengembangan
perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun dan meningkatkan kinerja di
dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan tersebut dipengaruhi oleh
beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia, karena
sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan
sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumberdaya lainnya yang
dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, para pegawai sektor publik dari
berbagai instansi, kementerian dan berbagai lembaga pemerintah lainnya sedang
menikmati konsep remunerasi sebagai salah satu aspek dalam agenda reformasi
birokrasi. Remunerasi tersebut ingin memperbaiki mekanisme penghasilan dan
pendapatan seorang pegawai dari berbagai level, baik yang digolongan bawah
yaitu IA hingga paling tinggi golongan IVE. Namun demikian, menurut
perencanaan pemerintah, mekanisme ini tidak serta merta dapat
diimplementasikan untuk seluruh pegawai pemerintah, karena harus sesuai dengan
anggaran negara. Tujuan dari remunerasi adalah untuk perbaikan struktur dalam
birokrasi dan meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tujuan yang jelas dan teratur berpengaruh terhadap kinerja
pegawai pada organisasi sektor publik kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor.

5. 2
2. Bagaimana motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada
organisasi sektor publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. Bagaimana remunera berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada
organisasi sektor publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
4. Bagaimana desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada
organisasi sektor publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Bagaimana sistem Pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja
pegawai pada organisasi sektor publik Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor.
1.3. Tujuan dan Manfaat
1. Menganalisis pengaruh tujuan yang jelas dan terukur pada organisasi
sektor publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Terhadap kinerja
pegawai.
2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja pada organisasi sektor publik
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Terhadap kinerja pegawai.
3. Menganalisis Pengaruh remunerasi pada organisasi sektor publik Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor Terhadap kinerja pegawai.
4. Menganalisis pengaruh desentralisasi pada organisasi sektor publik Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor Terhadap kinerja pegawai.
5. Menganalisis Pengaruh sistem pengukuran kinerja pada organisasi sektor
publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Terhadap kinerja pegawai.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemahaman tentang praktek manajemen kinerja pada
organisasi sektor publik.
2. Memberikan wacana alternatif bagi praktisi mengenai pengaruh praktek
manajemen kinerja terhadap kinerja individu organisasi sektor publik di
Kabupaten Bogor.
3. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi,
mengenai pengaruh praktek manajemen kinerja terhadap kinerja individu
organisasi sektor publik di Kabupaten Bogor.
4. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai
Sumber daya manusia merupakan peranan yang sangat penting dalam
perusahaan, karena sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain
dapat berfungsi dan dijalankan. Begitu pentingnya peranan sumber daya manusia,
faktor ini menjadi penentu bagi maju mundurnya perusahaan. sumber daya
manusia juga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas perusahaan. Melalui
sumber daya manusia yang efektif ini mengharuskan pimpinan untuk dapat
menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang – orang yang ada dalam
lingkungan perusahaannya agar tujuan – tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Didalam dunia usaha yang berkopetensi secara global, perusahaan memerlukan
kinerja tinggi. Pada saat bersamaan pula karyawan memerlukan umpan balik atas
hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka dimasa yang akan
datang.
Faktor-faktor lingkungan internal organisasi.Dalam melaksanakan tugasnya,
pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut
sangat memengaruhi tinggi rendahnya pegawai. Sebaliknya, jika sistem
kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk, kinerja karyawan akan menurun.
Faktor internal organisasi lainnya misalnya strategi organisasi, dukungan sumber
daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan
kompensasi.Oleh karena itu, manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan
internal organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan meningkatkan
produktivitas karyawan. Faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor
lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi
di lingkungan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja karyawan.
2.1.1 Tujuan Yang Jelas Dan Teratur Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai
Pada Organisasi Sektor Publik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 disebutkan bahwa salah
satu misi Pemerintah Kabupaten Bogor adalah meningkatnya aksesibilitas
dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan
tujuannya antara lain: Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana
pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan terwujudnya
wajib sekolah 12 tahun yang berkualitas. Tuntasnya buta aksara. Sasaran
strategis dari tujuan tersebut antara lain. Terpenuhinya sarana dan prasarana

7. 4
pendidikan. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatnya rata-rata lama sekolah
(RLS) dan partisipasi pendidikan masyarakat. Meningkatnya mutu
pengelolaan pendidikan. Meningkatnya angka melek huruf (AMH)
masyarakat. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.
Pada pasal 13 yang tertuang dalam perpres tersebut menyebutkan antara
lain bahwa SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian
kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang
telah dialokasikan untuk masing-masing entitas akuntabilitas kinerja SKPD.
Laporan kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah
atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun
dan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi
publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Dinas Pendidikan
merupakan salah satu SKPD yang merupakan unsur pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kelapa Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
2.2. Motivasi Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi
Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dari aspek ekonomi ketenaga kerjaan, peningkatan kemampuan
bekerja atau kinerja seorang karyawan atau pegawai akan berpengaruh
terhadap peningkatan produktivitas perusahaan yang sekaligus meningkatkan
profit atau laba perusahaan. Pada sisi lain seorang karyawan akan
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, karena perusahaan atau produsen
akan membayar jasa kepada seorang karyawan atas jumlah barang atau jasa
yang jauh lebih besar. Dari sebelumnya, namun demikian pada umumnya
para manage, juga percaya, bahwa para karyawan tidak akan bekerja dengan
penuh enerjik kecuali mereka harus diawasi dan dikendalikan. Pentingnya
aspek kinerja karyawan terhadap tercapainya tujuan organisasi telah
mendorong para ahli untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kinerja pegawai tersebut.
Motivasi seringkali dikatakan menjadi kunci kinerja kerja. Kinerja
dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang tinggi, pengetahuan dan
keahlian dalam melakukan tugas dan persepsi peran positif yang dimiliki
seseorang. Oleh karena itu memotivasi Sumber Daya Manusia yang
terlingkup dalam suatu organisasi lebih banyak berhubungan dengan
pemeliharaan kultur organisasi untuk mendorong prestasi kerja. Semangat
kerja akan menunjukkan sejauh mana karyawan bergairah dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan.

8. 5
Semangat kerja karyawan dapat dilihat dari kehadiran, kedisplinan,
ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab. Peranan
sumber daya manusia dalam perusahaan sangat penting demi terciptanya
kelangsungan kinerja perusahaan. Faktor semangat kerja harus diketahui oleh
para pemimpin perusahaan karena penting artinya bagi keberhasilan suatu
usaha dikatakan penting bagi keberhasilan suatu usaha karena semangat
kerja dapat memepengaruhi produktivitas dan potensi kerja karyawan.
Semangat kerja yang optimal harus didukung dengan keinginan karyawan
untuk bekerja secara maksimal.
Pada tahun 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyusun
penetapan kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.
Penetapan kinerja tersebut merupakan penjabaran dari rencana strategis
(renstra) periode 2013-2018 dan rencana kerja (renja) tahun 2016 dengan
didukung pagu anggaran yang sudah disediakan. Penetapan kinerja berisikan
tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang
diharapkan dapat menunjang pencapaian kinerja sasaran pada tahun tersebut.
Dalam penetapan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tahun
2016 tersebut, terdapat 9 (sembilan) program dengan kegiatan sebanyak
1.523. Dari 9 (sembilan) program tersebut, 6 (enam) diantaranya adalah
program pokok yang langsung berkontribusi terhadap capaian kinerja sasaran.
Keenam program tersebut adalah:
1. program pendidikan anak usia dini
2. program pendidikan dasar
3. program pendidikan menengah
4. program pendidikan non-formal
5. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
6. program manajemen pelayanan pendidikan.
Sementara program lainnya yaitu:
1. program pelayanan administrasi perkantoran
2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
Ke-tiga program tersebut merupakan program penunjang yang secara tidak
langsung juga berkontribusi terhadap capaian kinerja sasaran.
2.3. Remunera Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi
Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dalam sektor publik, manajemen sumber daya manusia berusaha
untuk mengungkapkan manusia sebagai sumber daya seutuhnya dalam
konsepsi pembangunan bangsa yang utuh dan menyeluruh. Dalam lingkup

9. 6
instansi pemerintah pun, pegawai atau SDM aparatur yang selanjutnya
disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting dalam
birokrasi sebagai pelaksanaan utama tugas pemerintah. Sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat, SDM aparatur tersebut memiliki fungsi inti dalam
menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Pelayanan yang diberikan oleh SDM aparatur pun diharapkan mampu
menghasilkan inovasi – inovasi baru dengan memberikan pelayanan yang
lebih cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien, sehingga tercipta kepuasan
yang tidak hanya tumbuh dari dalam diri masyarakat sebagai penerima
layanan, tetapi juga pada SDM aparatur yang bersangkutan sebagai pemberi
layanan. Semangat kerja merupakan salah satu faktor individu yang
mempengaruhi kinerja dan remunerasi merupakan salah satu faktor
organisasi yang mempengaruhi kinerja pegawai.
Besarnya tingkat remunerasi untuk masing-masing perusahaan
adalah berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang
mempengaruhinya diantaranya, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja,
kemampuan perusahaan, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, peranan
perusahaan, serikat buruh, besar kecilnya resiko pekerjaan, campur tangan
pemerintah, dan biaya hidup. Dilihat dari sistemnya pembelian remunerasi
dapat dibedakan atas prestasi kerja, lama kerja, senioritas atau lama dinas,
kebutuhan, dan premi atau upah borongan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good
governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus
dikembangkan dan informasi kinerjanya serta diintegrasikan ke dalam sistem
penganggaran dan pelaporan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk itu,
diharapkan penggunaan anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu
anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau
penggunaan anggaran dihitung berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan
output dan outcome yang dibutuhkan masyarakat. Dengan menggunakan pola
penggunaan anggaran berbasis kinerja tersebut, maka akan dapat dilakukan
penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan dan pada akhir tahun
anggaran tersebut dapat dilakukan penelusuran reaslisasi anggaran dengan
capaian kinerjanya.
2.4. Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi
Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Adanya otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk
desntralisasi dimana pemerintah pusat memberikan sebagian
kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya.

10. 7
Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya juga melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada satuan-satuan kerja dibawahnya baik
berupa pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan
program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dikarenakan satuan-satuan kerja lebih mengetahui kebutuhan masyarakat
dan lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang ada.
Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan
keputusan kepada jenjang yang lebih rendah (Hansen dan Mowen, 1997
dalam Erna dan Dwi, 2006). Desentralisasi dapat diartikan adanya
pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat terhadap pejabat dibawahnya
untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait alokasi sumber
daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat. Desentralisasi/otonomi
adalah persoalan yang menyangkut hak asasi manusia, oleh karena dalam
desentralisasi/otonomi individu diberikan kebebasan untuk berpikir dan
bertindak atas dasar aspirasi masing-masing, tiap individu dipenuhi
kebutuhan hidupnya dengan cara dan kualitas yang terbaik, berpartisipasi
dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dengan tidak ada kontrol
langsung dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah, dituntu peranan
pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
daerahnya dengan penyediaan public services yang sangat dibutuhkan.
Pergeseran paradigma dari good government menuju good governance
(local governance), akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah
dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Dalam
good governance harus ada keseimbangan antara publik, privat dan
sosial/masyarakat. Dengan demikian desentralisasi/otonomi tidak hanya
berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, tetapi juga penyerahan wewenang kepada masyarakat (Kristiadi,
1994).
Jadi, desentralisasi ini cukup berpengaruh terhadap kinerja pegawai
yang ada di dinas pendidikan kabupaten bogor ini karena yang dipilih atau
ditunjuk untuk mengambil keputusan itu berarti orang yang sudah
dipercayai dapat bertanggung jawab atas keputusannya yang telah diambil
dan dapat mengalokasikan anggaran dengan benar sesuai dengan visi misi
pemerintah kabupaten bogor.
2.5. Sistem Pengukuran Kinerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Pada
Organisasi Sektor Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Tujuan pengukuran/penilaian kinerja dalam sektor publik antara lain sebagai
berikut:

11. 8
1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi Pengukuran kinerja
pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian
tujuan organisasi. Ditinjau dari perspektif pengendalian internal, sistem
pengukuran kinerja didesain untuk memonitor implementasi rencana-
rencana organisasi, menentukan kapan rencana tersebut berhasil dan
bagaimana cara memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja untuk
memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur dan
melaporkan kinerja, serta untuk memahami bagaimana proses kinerja
mempengaruhi pembelajaran organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran organisasi Sistem pengukuran
kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh
pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan
dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang
harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya Penerapan sistem
pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk
budaya berprestasi di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya
berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu
menciptakan atmosfir organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi
dituntut untuk berprestasi . Atmosfir tersebut dapat terwujud dengan
perbaikan kinerja yang dilakukan secara terus menerus. Kinerja saat ini
harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang
harus lebih baik daripada sekarang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusanpemberian reward dan punishment.Pengukuran kinerja bertujuan
memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward
(kenaikan gaji, tunjangan , promosi) atau punishment (pemutusan kerja,
penundaan promosi, teguran). Sistem manajemen kinerja modern
diperlukan untuk mendukung system gaji berbasis kinerja. Organisasi yang
berkinerja tinggi berusaha menciptakan reward, insentif dan gaji yang
memiliki hubungan yang jelas dengan knowledge, skill, dan kontribusi
individu terhadap kinerja organisasi.
5. Memotivasi pegawai Dengan adanya pengukuran kinerja yang
dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang
berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan
motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja
yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

12. 9
6. Menciptakan akuntabilitas publik Pengukuran kinerja menunjukkan
seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja financial
organisasi, dan kinerja lainnya.
Pengukuran kinerja ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja.
Indikator indikator kinerja tersebut berupa standar untuk mengukur
kinerja input, kinerja operasional, kinerja pelayanan, kepuasan
komunitas maupun untuk perbandingan kinerja antar instansi.
Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah daerah dapat
mengetahui sejauh mana dan sebaik apa kinerja yang telah dicapai.Hasil
pengujian didukung pula dengan jawaban responden dari Kantor
Dinas pendidikan kabupaten bogor yang cenderung menyatakan
bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting sebagai bahan
pertimbangan dalam hasil tiap-tiap program yang sudah direncanakan
dansebagai acuan dalam pembelajaran terhadap tingkat kesesuaian
pencapaian program yang telah dilaksanakan. Pada Kantor Dinas
pendidikan kabupaten bogor, pengukuran kinerja instansi organisasi
sudah baik dan cenderung menyatakan bahwa unit kerja mereka
telah memiliki indikator pengukuran kinerja. Berdasarkan data
responden dapat dilihat bahwa nilai pernyataan indikator kinerja yang
menyatakan tingkat kepuasan masyarakat dan standar kualitas
pelayanan mendapat nilai yang tinggi dibandingkan pernyataan
terhadap indikator yang lain. Hasil dari jawaban ini disebabkan
Kantor Dinas pendidikan kabupaten bogor dalam menjalankan tujuan
dan fungsi organisasi selalu mengutamakan kepentingan instansi
dibandingkan kepentingan individu, sehingga instansi mendapatkan
penilaian tinggi dari masyarakat terkait pelayanan publik. Selain dari
uraian diatas, Pengukuran Kinerja yang mengacu pada konsep value for
money (VFM), menekankan pada hasil atau pelayanan terhadap publik
yang tidak hanya berfokus pada pendapatan saja, tetapi bagaimana
meningkatkan pelayanan terhadap publik dengan menekankan tiga
elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas dengan tujuan
organisasi tersebut mampu mengetahui tingkat ketercapaian tujuan
organisasi, menyediakan sarana pembelajaran organisasi, memperbaiki
kinerja periode-periode sebelumnya, memberikan pertimbangan yang
sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan
punishment, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik.

13. 10
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di Dinas
Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong yang
berjumlah 11.773 orang sedangkan sampel adalah sebagian dari karakteristik
yang dimiliki oleh populasi atau sebagian yang menjadi subyek penelitian
yang dapat mewakili populasi penelitian.
3.2. Analisis Faktor Eksploratori
Analisis faktor merupakan salah satu metode yang terdapat pada
analisis Statistic Multivariat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan
atau korelasi antar sejumlah variabel yang saling independen sehingga jumlah
sampel minimal 588 sampel atau sebesar 5% dari jumlah pegawai.
3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data dan teknik pengumpulan data berasal dari Laporan Kinerja
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor
Kecamatan Cibinong Tahun 2019.
3.4. Pembahasan Hipotesis
Berdasarkan data yang diperoleh, kinerja dengan menerapkan prinsip-
prinsip good governance dan clean governance. Atas capaian kinerja
merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara
keseluruhan target kinerja Dinas Pendidikan telah tercapai dan berhasil
dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 12 (dua belas) indikator tersebut ada 1
(satu) sasaran dan 9 (sembilan) indikator dinyatakan “berhasil” yaitu
capaiannya rata-rata ≥ dari target. Untuk melakukan pengukuran sasaran ini
terdapat 10 (sepuluh) indikator, yaitu :
I. Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun,
pada tahun 2019 ditargetkan 918 orang, dan terealisasi 1.367
orang, dengan capaian 148.99%
II. Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15
tahun, pada tahun 2019 ditargetkan 880 orang, dan terealisasi
1.724 orang, dengan capaian 195.91%
III. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini, pada
tahun 2019 ditargetkan 45,48%, dan terealisasi 68.58%,
dengan capaian 150.79%
IV. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, pada tahun
2019 ditargetkan 97,46%, dan terealisasi 138.53%, dengan

14. 11
capaian 142.14%
V. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, pada tahun
2019 ditargetkan 92,70%, dan terealisasi 227.22%, dengan
capaian 245.11%
VI. Angka Putus Sekolah SD-MI, pada tahun 2019 ditargetkan
0,094%, dan terealisasi 0.062%, dengan capaian 65.96%.
Meningkatnya Aksesibilitas
Pendidikan 76.92 485.964.032.034 415.640.552.640 85.52
1. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
UTAMA SD
105.531.385.484 86.234.492.570 81,71
2. PROGRAM REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA
UTAMA SD
163.326.727.210 144.073.856.741 88,21
3. PROGRAM REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SD
1.953.154.300 1.953.154.300 100
4. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SD
18.589.012.800 16.332.497.478 87,86
5. PROGRAM PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SD
16.527.960.050 14.479.021.025 87,60
6. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
UTAMA SMP
41.777.136.080 26.283.678.504
62,91
7. PROGRAM REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA
UTAMA SMP
23.930.707.210 18.950.644.086
79,19
8. PROGRAM REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SMP
360.000.000 4.380.000 1,22
9. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SMP
12.453.995.400 10.625.276.336
85,32
10. PROGRAM PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA
PENUNJANG SMP
101.513.953.500 96.703.551.600 95,26
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
3.229.786.067 3.126.937.305 96,82
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
1.331.154.033,00 1.139.928.000,00 85,63
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
2.834.548.619,00 2.642.050.700,00 93,21
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
58.800.000,00 43.919.000,00 74,69
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
4.679.500.000,00 2.947.913.100,00 63,00

15. 12
Adapun 3(tiga) faktor utama yang perlu diperhatikan sehingga dapat
berpengaruh secara signifikan, yaitu motivasi kerja, pemeliharaan pegawai,
pendidikan dan pelatihan (Diklat). Maka kinerja pegawai dinas pendidikan
kabupaten bogor dapat ditingkatkan dengan pemberian tugas yang sesuai
dengan kemampuan dan pendidikan pegawai, pemimpin yang tegas dan
aktualisasi diri dari pegawai itu sendiri sehingga lebih memotivasi kinerja
pegawai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu
capaian indikator sasaran diatas tidak terlepas dari serapan anggaran pada
program/kegiatan tersebut diatas, yang banyak dikontrbusikan oleh program
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
Jadi, dari 10 (sepuluh) indikator tersebut terdapat 1 (satu) indikator
yang tidak mencapai target, antara lain adalah : Guru yg memenuhi
kualifikasi S1 / D-IV, berpengaruh signifikan terhadap adanya kebijakan
yang ada di luar kewenangan pemerintah daerah, antara lain pemberian
tunjangan sertifikasi kepada guru professional merupakan kebijakan dari
kementerian, posisi peemrintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan hanya
mengusulkan, dan penentunya adalah dari kementerian pendidikan dan
kebudayaan. Sementara untuk yang terkait dengan peningkatan kualifikasi
akademik, pemerintah daerah belum secara signifikan menganggarkanya
karena berbagai macam keterbatasan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, Capaian indikator
sasaran diatas tidak terlepas dari serapan anggaran pada program/kegiatan
tersebut diatas, yang banyak dikontrbusikan oleh program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun. Penyerapan anggaran dari capaian sasaran
yang disebutkan diatas untuk menjadi sebuah evaluasi atau meningkatkan
aksebilitas pendidikan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
Solusi/Strategi Pemecahan masalah ialah pemberian bantuan biaya
peningkatan kualifikasi akademik guru ke SI / D4 oleh pemerintah daerah
maupunpemerintahpusat
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
7.909.270.457,00 4.367.673.400,00 55,22
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.514.609.115,00 5.903.433.902,00 90,62
TOTAL
2.451.259.
286.000
2.295.226.724.207 93.63

16. 13
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi
non pemerintah/swasta yang besar ataupun kecil, untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau
sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain
tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang
dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut yang disebut sebagai
pegawai/karyawan.
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam
rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government,
perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya serta diintegrasikan ke dalam
sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk itu, diharapkan
penggunaan anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang
dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau penggunaan anggaran
dihitung berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang
dibutuhkan masyarakat.
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu capaian indikator
sasaran dari serapan anggaran pada program/kegiatan tersebut, dikontrbusikan
oleh program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Analisis faktor
merupakan salah satu metode yang terdapat pada analisis Statistic Multivariat
yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau korelasi antar sejumlah
variabel yang saling independen sehingga jumlah sampel minimal 588 sampel
atau sebesar 5% dari jumlah pegawai. Penyerapan anggaran dari capaian sasaran
yang disebutkan diatas untuk menjadi sebuah evaluasi atau meningkatkan
aksebilitas pendidikan yang berpengaruh terhadap kinerjapegawai.
Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan
pimpinan dan jajaran staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Namun demikian,
untuk tahun 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk
mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip
good governance dan clean governance. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini
menerapkan SAP dengan sistem acrual untuk pengakuan pendapatan belanja dan
pembiayaan di dalam realisasi anggaran. Basis acrual untuk neraca berarti bahwa

17. 14
aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi
atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4.2. Saran
1. peningkatan kualifikasi akademik guru pada jenjang sesuai bidang yang
menjadi tugas dan kewenangannya.
2. peningkatan kuota sertifikasi bagi guru yang sudah memiliki persyaratan
yang ditetapkan.
3. peningkatan kompetensi guru dalam hal penguasaan kurikulum baik secara
konseptual teoritis maupun praktis implementatif khususnya menyangkut
metodologi dan substansi atau materi ajar; dan
4. Meningkatkan koordinasi antar seksi/subag/bidang/unit terkait baik di
lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
dalam rangka sinkronisasi data dan sinergitas pelaksanaan kegiatan.
5. Dengan pengukuran kinerja dengan memperhatikan tujuan dan target,
manajer organisasi sektor publik seharusnya mampu untuk memberitahu
publik mengenai tujuan penggunaan uang.
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan
dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan efektifitas
pencapaian kelauran dan hasil setiap program dan kegiatan

18. 15
Daftar Pustaka
1. file:///D:/FILE/KULI/LAKIP%20DISDIK%202016.pdf
2. file:///D:/FILE/KULI/LAKIP%202019.pdf
3. file:///D:/FILE/KULI/ASP/ANALISIS_FAKTOR-
FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI.pdf
4. https://www.researchgate.net/publication/333194278_Analisis_Faktor-
Faktor_yang_Mempengaruhi_Implementasi_SAP_Berbasis_Akrual_dengan_
Komitmen_SKPD_sebagai_Variabel_Moderating_pada_Pemerintah_Provinsi
_Sumatera_Utara