Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022, mencakup pengaturan perencanaan kas, penerimaan negara, pengeluaran negara, penyelesaian administrasi, akuntansi dan pelaporan dengan tujuan mengatur penerimaan dan pengeluaran serta persiapan penutupan buku akhir tahun."

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-8/PB/2022
KPPN Jakarta V
Jakarta, 7 Oktober 2022
PEDOMAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN
NEGARA PADA
AKHIR TA 2022

2. Latar Belakang
Sistematika Pengaturan dan Ruang Lingkup
Perencanaan Kas
Penerimaan Negara
Pengeluaran Negara
Penyelesaian UP, Pengesahan SP3B BLU, Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung dan Pengesahan Belanja
Modal Tanah dan Penerimaan Pembiayaan Atas Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Pengeluaran Negara atas Beban Bagian Anggaran BUN
Akuntansi dan Pelaporan
Ketentuan Lain
OUTLINE

3. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022
Latar Belakang
3

4.  Percepatan masuknya dana
yang berasal dari penerimaan
negara.
 Dukungan untuk percepatan
penerimaan negara
 Pengaturan pengeluaran
negara dalam rangka
mendukung pengendalian
Silpa.
 Pengaturan pengeluaran
negara sehingga tidak
bertumpuk pada satu waktu.
 Pengaturan pengesahan untuk
mendukung perhitungan saldo
kas akhir tahun.
 Pengeluaran dan penerimaan
negara akhir tahun tetap
memperhatikan akuntabilitas
dan tranparansi.
• PP Nomor 45 Tahun 2013 jo
PP Nomor 50 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
• PMK 163/PMK.05/2013 jo
186/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran
Negara pada Akhir TA
Latar Belakang
PENGATURAN
TUJUAN
Dasar Hukum Penerimaan Pengeluaran
Pengesahan dan
Pelaporan
Perdirjen Nomor Per-8/PB/2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun 2022
Pengaturan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran
Petunjuk teknis dari PP dan PMK, dimana perlu memberikan norma waktu untuk keseragaman dengan tujuan mengatur
penerimaan dan pengeluaran negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran 2022

5. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
5
Sistematika Pengaturan
dan Ruang Lingkup

6. Sistematika Pengaturan (1)
Pengaturan
Judul BAB
BAB I - Ketentuan Umum Ketentuan umum yang digunakan dalam Perdirjen
BAB II - Ruang Lingkup
a. Langkah – langkah menghadapi akhir tahun anggaran ( Okt - Nov 2022)
b. Akhir tahun anggaran (Des 2022)
BAB III - Perencanaan Kas Perencanaan kebutuhan dana harian pada akhir tahun anggaran
BAB IV – Penerimaan Negara
a. Penatausahaan penerimaan negara menghadapi akhir TA s.d. tgl 21
Des 2022;
b. Penatausahaan penerimaan negara pada tgl 22-29 Des 2022
c. Penatausahaan penerimaan negara pada tgl 30 Des 2022;
d. Sanksi
BAB V – Pengeluaran Negara
a. Pengaturan rencana
penarikan dana;
b. Pengaturan pendaftaran
data kontrak;
c. Pengaturan pengajuan SPM;
d. Pengaturan pengajuan SPM
atas beban SBSN.
6
e.Pengaturan pengajuan SPM-LS
Kontraktual untuk kegiatan kontrak
tahun jamak yang dibiayai dari RM;
f. Penyelesaian retur; dan
g.Pengaturan persetujuan pengajuan
data kontrak/perubahan data
kontrak dan/atau SPM di luar batas
waktu.

7. Sistematika Pengaturan (2)
Pengaturan
Judul BAB
a. Penyetoran sisa UP/TUP di Rekening Bendahara;
b. Penyelesaian UP/TUP;
c. Pengesahan SP3B BLU;
d. Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung; dan
e. Pengesahan Belanja Modal Tanah dan Penerimaan Pembiayaan atas PSN
oleh LMAN;
BAB VI – Penyelesaian UP, SP3B
BLU, Hibah Langsung dan
Pengesahan Belanja Modal
Tanah dan Penerimaan
Pembiayaan atas Pengadaan
Tanah Bagi PSN oleh LMAN
BAB VII - Pinjaman/Hibah Luar
Negeri
BAB VIII – Pengeluaran Negara
atas Bagian Anggaran BUN
BAB IX - Akuntansi dan
Pelaporan
dibayarkan sampai dengan akhir TA 2022;
a. Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN TA
b.
c.
2022 yang dapat
Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN TA 2023 yang diproses
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022; dan
Pengeluaran negara atas beban DIPA BA BUN TA 2022 yang disahkan pada
TA2023.
Pengaturan batas waktu pengajuan Surat Penarikan Dana dan penyelesaian
administrasi letter of credit yang melebihi pagu anggaran
Pengaturan dalam rangka penyelesaian penyusunan LKPP TA 2022 dan LPJ
Bendahara bulan Des 2022.
BAB X - Ketentuan Lain-
Lain
a. Koordinasi dengan BI termasuk untuk perubahan layanan BI-
RTGS,
Collecting Agent, DJP, DJBC, dan Instansi Pemerintah lainnya
b. Ketentuan jam layanan penerimaan SPM di akhir tahun 2022
BAB XI - Ketentuan Penutup
Dalam hal diperlukan Perdirjen akan ditindak lanjuti oleh masing-
masing
Direktorat dengan SE, ND, dan/atau Surat Dirjen
7

8. Ruang Lingkup
Periodesasi akhir tahun:
a. Langkah-langkah menghadapi akhir tahun yang meliputi periode bulan Oktober dan
November 2022
b. Akhir tahun yang meliputi periode bulan Desember 2022
1 Oktober 2022
s.d. 30 November 2022
1 s.d. 31 Desember 2022
Langkah-langkah
menghadapi akhir tahun
Akhir tahun
Hari kerja terakhir
30 Desember 2022
22 HK
21 HK
22 HK
1
2

9. Tanggal Penting Akhir Tahun Anggaran 2022
9
OKTOBER NOVEMBER
M S S R K J S M S S R K J S
14 Okt SPM-LS BAST/BAPP s.d. 30 Sep 22
21 Okt SPM-LS BAST/BAPP 01-13 Okt 22
04 Nov SPM-LS BAST/BAPP 14 - 31 Okt 22
21 Nov SPM-LS BAST/BAPP 01 - 15 Nov 22
13 Okt
Pendaftaran Kontrak/Addendum s.d.
06 Okt 22
07 Nov
Pendaftaran Kontrak/Addendum 07-
31 Okt 22

10. Tanggal Penting Akhir Tahun Anggaran 2022
10
DESEMBER
M S S R K J S 14 Des SPM-LS BAST/BAPP 01 - 08 Des 22
21 Des
o SPM-LS BAST/BAPP 09 - 19 Des 22
o Pendaftaran Kontrak/Addendum 09 - 19 Des 22
05 Des SPM-LS BAST/BAPP 16 - 30 Nov 22
06 Des Pengajuan Persetujuan TUP Tunai
07 Des
o SPM UP Tunai/GUP Tunai/TUP Tunai
o Pendaftaran Kontrak/Addendum 01 -
30 Nov 22
09 Des
o Gaji Induk Januari 2023
o Pendaftaran Kontrak/Addendum 01 -
06 Des 22
16 Des
o SPM-LS Non Kontraktual
o Pendaftaran Kontrak/Addendum 07 - 13 Des 22
o Penggunaan KKP dan KKP Domestik
o Pengajuan Nomor Register Hibah Langsung Uang
Realisasi TAYL dan 01 - 20 Des 22
23 Des
o Pendaftaran Kontrak/Addendum 20 - 31 Des 22
o SP3B BLU Realisasi 01 - 16 Des 22
12 Des
SPM-LS Pembayaran Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan
Penghasilan PPNPN
20 Des
o SPM-GUP/SPM-PTUP KKP
o SPM-KP/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB/SPM-PP
o Pengajuan permohonan surat izin pembukaan rekening
Hibah Langsung Uang
22 Des Surat Ralat/SPPK atas Retur SP2D
30 Des
Pengajuan Nomor Register, Surat Izin Pembukaan
Rekening, dan Revisi Hibah Langsung Uang Realisasi 21 -
31 Des

11. Tanggal Penting Penyelesaian Akhir Tahun Anggaran 2022
JANUARI
S S R K J S
M
06 Jan
o SPM-GUP Nihil/PTUP Tunai
o SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS
o SP3B BLU Realisasi 17 - 31 Des 22
11
18 Jan
Penyampaian SPM pengesahan terhadap
belanja modal tanah PSN
Pengesahan Hibah LDKPI
24 Jan Rekonsiliasi antara KPPN dengan UAKPA/UAKPB

12. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
12
Perencanaan Kas

13. PERENCANAAN KAS (CASH FORECASTING)
Untuk mendapatkan informasi yang akurat, perencanaan kas menggunakan dua pendekatan: Top Down dan Bottom Up
3
1
Top Down -CPIN :
1. Beranggotakan semua perwakilan Unit Es. I Kementerian Keuangan yang tugas dan
fungsinya mengelola pengeluaran dan/atau penerimaan Negara
2. Tim CPIN mengirimkan data proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan dan
harian secara regular kepada Dit PKN.
3. Berdasarkan data proyeksi CPIN, Dit PKN menyusun proyeksi cash flow pemerintah
dan analisis.
DJPb
c.q. Dit PKN
Satuan Kerja
Cash Planning Information Network (CPIN)
DJPPR
Proyeksi
pembiayaan
utang
DJA
Proyeksi PNBP
dan belanja
Pempus
DJP
Proyeksi data
penerimaan
pajak
DJPK
Proyeksi data
TKDD
DJKN
Proyeksi
Investasi
DJBC
Proyeksi
penerimaan
cukai
BKF
Proyeksi Fiskal
Cash
Forecasting
Level
Operasion
al
Level
Strategi
s
a. Satker menyusun proyeksi pengeluaran bulanan sampai dengan akhir tahun secara periodik
paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan
b. Proyeksi pengeluaran bulanan dimutakhirkan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan.
Satker menyusun RPD Harian untuk semua nilai transaksi
a. RPD Harian disusun secara otomatis menggunakan aplikasi SAKTI berdasarkan SPP;
b. RPD Harian mempunyai jatuh tempo 5 HK setelah tanggal kirim SPP yang menjadi dasar
penanggalan SP2D;
c. Jatuh tempo dapat dimutakhirkan berdasarkan tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM;
d. Pemutakhiran mengubah jatuh tempo RPD Harian menjadi 2 HK setelah tanggal persetujuan
SPM oleh PPSPM.
Ketentuan RPD Harian tidak berlaku untuk : UP/TUP/GUP Tunai; GUP/PTUP KKP; belanja
pegawai; platform pembayaran pemerintah; pengesahan;
Kepala KPPN dapat memberikan dispensasi RPD Harian berdasarkan permohonan dispensasi
yang diajukan oleh Satker secara selektif serta memperhatikan prasyarat kebutuhan yang penting
dan mendesak.
RPD Satker
RPD Harian
Bottom Up- RPD SATKER
Proyeksi Pengeluaran Bulanan
PPK
SPP
PPSPMSPM
RPD
Harian
5 HK stlh kirim
SPP
RPD
Harian
2 HK setelah
persetujuan SPM
c. d.
Proyeksi
Pengeluaran
Bulanan
Update
Proyeksi
Pengeluaran
Bulanan
Tgl 5
bln berkenaan
Tgl 15
bln berkenaan
RPD Harian
a. b.
Proyeksi Pengeluaran Bulanan
a. b.

14. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
14
Penerimaan Negara

15. Penerimaan Negara Akhir Tahun 2022
Pelimpahan
Collecting Agent
Rekening SUBRKUN KPPN Khusus
Penerimaan Dalam Mata Uang
Rupiah/USD
Oktober s.d. 21 Desember 2022
1. Pelimpahan dilakukan
minimal 3x dalam sehari
2. Batas waktu pelimpahan:
09.00 WIB; 13.30 WIB; dan
16.30 WIB.
22 s.d. 29 Desember 2022
1. Pelimpahan dilakukan
minimal 3x dalam sehari
2. Batas waktu pelimpahan
09.00 WIB; 13.30 WIB; dan
17.30 WIB.
30 Desember 2022
1. Pelimpahan dilakukan minimal 5x dalam sehari
dengan batas waktu pukul 09.00 WIB; 13.30 WIB;
17.30 WIB; 19.00 WIB; dan 22.00 WIB.
2. Penerimaan negara yang diterima pada:
a. tanggal 30 Des 2022 setelah pukul 21.00 s.d. 24.00
waktu setempat dibukukan sebagai penerimaan 30
Des 2022;
b.Setelah tanggal 30 Des 2022 24.00 s.d. 31 Des 2022
pukul 24.00 waktu setempat dibukukan sebagai
penerimaan 31 Des 2022;
c. dilimpahkan tanggal 2 Jan 2023 pukul 08.00 WIB
Collecting
Agent
Percepatan penerimaan negara
untuk mendukung pengeluaran
negara pada akhir tahun
3 kelompok pengaturan batas waktu pelimpahan penerimaan negara di akhir tahun 2022
15

16. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
16
Pengeluaran Negara

17. Pendaftaran Data Kontrak
Satker menyampaikan pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak tahun tunggal yang
akan dibayarkan dengan mekanisme SPM-LS paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah kontrak atau
perubahan kontrak ditandatangani.
Tanggal Penandatanganan
Kontrak/Perubahan
Kontrak
Batas Waktu Pendaftaran
Kontrak/Perubahan Kontrak ke
KPPN
Batas Waktu Penerbitan
NRK oleh KPPN
s.d. 6 Oktober 2022
5 HK
13 Oktober 2022
2 HK setelah kontrak diterima
7 s.d. 31 Oktober 2022 7 November 2022
1 s.d. 30 November 2022 7 Desember 2022
2 HK setelah kontrak diterima
dan paling lambat 7
Desember 2022
1 s.d. 6 Desember 2022 9 Desember 2022
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
7 s.d. 13 Desember 2022 16 Desember 2022
14 s.d. 19 Desember 2022 21 Desember 2022
20 s.d. 23 Desember 2022 23 Desember 2022
17

18. Pengajuan SPM-LS Kontraktual
Paling Lambat
Diterima (Jam Kerja)
Batas Waktu
Penyelesaian
KPPN
SPM
BAST/BAPP
s.d 30 September 2022 14 Oktober 2022
sesuai dengan prosedur
standar operasional dan
norma waktu yang
ditetapkan
20 -31 Desember 2022 23 Desember 2022
14 -31 Oktober 2022 4 November 2022
1 -15 November 2022 21 November 2022
16 -30 November 2022 5 Desember 2022
1 -8 Desember 2022 14 Desember 2022
9 -19 Desember 2022 21 Desember 2022
1 -13 Oktober 2022 21 Oktober 2022
7 Desember 2022
16 Desember 2022
23 Desember 2022
27 Desember 2022
18

19. Pengajuan SPM-LS dengan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
KPPN
SPM
Jenis SPM
27 Desember 2022
Batas Waktu
Penyelesaian
Paling Lambat
Diterima (Jam Kerja)
23 Desember 2022
SPM-
LS kontraktual
dengan BAST/BAPP
tanggal 20 s.d. 31
Desember 2022*
*dilampiri dengan Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan
Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan
Bank Umum/Lembaga Penjamin
Penyedia Brg/Jasa
BAPP/BAST,Copy
jaminan
pemeliharaan
SPM, Asli Jaminan,
Surat Kuasa Klaim
S A T K E R Asli Jaminan
Surat Pemberitahuan,
Copy Surat
Kesangggupan
Surat
pernyataan
wanprestasi
SPNP
SP3
2
6/9
4a
7
5
3
SP2D
4c
4b
4d
8
Surat
wanprestasi, SPNP,
pernyataan
Surat permintaan
klaim
KPPN
1
Pemberitahuan
penerbitan
Jaminan
Pembayaran Akhir
Tahun Anggaran
Proses Penyelesaian
1. Bank selain telah menjajin kerja sama interkoneksi memberitahukan
penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran kepada KPPN mitra
kerja Satker berkenaan, paling lambat 1 (satu) HK setelah tanggal penerbitan.
2. Satker mengajukan SPM-LS kontraktual BAST/BAPP tgl 20-31 Des 2022 ke
KPPN dengan dilampiri asli jaminan dan surat kuasa klaim;
3. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-
LS.
19
1
4c. KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau
pemutusan kontrak, SPNP, SP3 kepada penyedia barang/jasa;
4d. KPA/PPK menembuskan surat pernyataan wanprestasi dan/atau
pemutusan kontrak, SPNP, SP3 kepada KPPN;
7. Penyedia barang/jasa melakukan penyetoran pengembalian ke Kas
Negara paling lambat 7 HK;
8. KPA/PPK menyampaikan Surat pernyataan wanprestasi,SPNP, dan
surat permintaan klaim ke KPPN bila Penyedia barang/jasa tidak
melakukan pengembalian;
9. KPPN melakukan klaim jaminan pada HK berikutnya setelah menerima
surat permintaan pencairan/Klaim, .
Diselesaikan 100%
4a. PPSPM menyampaikan
BAPP/BAST dilampiri copy
jaminan pemeliharaan paling
lambat 5 HK setelah kontrak
berakhir;
5. KPPN menyerahkan asli
jaminan akhir tahun.
Wanprestasi
Tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sd.
akhir masa kontrak/31 Desember 2022 dan pekerjaan
akan dilanjutkan
4b. KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri copy surat
pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;
6. KPPN melakukan klaim pencairan Jaminan pada hari
kerja berikutnya;
• Penyetoran atas klaim Jaminan menggunakan kode
BA, Es I, dan Satker;
• Penyetoran pd Des 2022 dibukukan sbg
pengembalian belanja TA berkenaan (kode akun
belanja yang bersangkutan), setelah tgl 31 Des 2022
dibukukan sebagai Penerimaan Kembali Belanja TAYL
(42591x)
Kontrak dengan nilai sampai dengan
Rp50 juta dilampiri dengan SPTJM
1 2 3

20. Pengajuan dan Penggunaan SPM UP Tunai/GUP Tunai/TUP Tunai
20
Selain Penanganan Pandemi Covid-19 Penanganan Pandemi Covid-19
kebutuhan Satker dalam 1 bulan
1. TUP Tunai untuk memenuhi
2. 1 penerima/penyedia barang/
jasa s.d. Rp200 Juta
3. pembayaran pekerjaan
kontraktual dengan nilai kontrak
s.d. Rp200 Juta
4. pembayaran tunggakan dengan
nilai s.d. Rp200 Juta untuk satu
penerima
1. Tidak dibatasi nilai
pembayarannya
2. Dapat melampaui alokasi
dalam DIPA, dengan
persetujuan PA/pejabat
eselon I yang ditunjuk oleh
PA
Belanja Operasional dan Non Operasional
KPPN
SPM
Jenis SPM
9 Desember 2022
Batas Waktu
Penyelesaian
Paling Lambat
Diterima (Jam Kerja)
7 Desember 2022
SPM-UP
Tunai/TUP
Tunai/SPM-GUP
Satker
Mengajukan
Permintaan
Pertujuan TUP
1
2
3
Rincian Rencana Penggunaan TUP Tunai
Surat pernyataan dari KPA
6 Desember 2022 Pukul 12.00
Paling Lambat
Waktu Setempat
Pengajuan SPM-UP Tunai/TUP Tunai/SPM-GUP
uang makan dan belanja uang lembur
bulan Desember 2022 dibayarkan dengan
menggunakan mekanisme UP/TUP Tunai
dengan memperhatikan ketersediaan pagu
anggaran dalam DIPA Tahun 2022

21. Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Pengajuan
1.Satker mengajukan persetujuan TUP
KKP paling lambat 7 Desember 2022.
2.KPPN menyampaikan persetujuan
atau penolakan TUP KKP ke KPA
paling lambat 9 Desember 2022.
1.Penggunaan KKP dibatasi s.d. 16
Desember 2022
2.Pembayaran dapat
menggunakan e-billing
dilakukan
statement
sementara atau bukti
1.SPM-
GUP/SPM-
PTUP KKP harus sudah
diterima KPPN paling lambat 20
Desember 2022.
2.SP2D-GUP/PTUP KKP diterbitkan
paling lambat 22 Desember 2022.
Pembayaran atas penggunaan KKP
melalui mekanisme UP dilakukan
dengan pengajuan dan
pertanggungjawaban TUP
1.Penggunaan KKP dibatasi s.d. 28
Oktober 2022
2.Pembayaran dapat
menggunakan e-billing
dilakukan
statement
sementara atau bukti
1.SPM-
TUP tagihan KKP disampaikan
paling lambat 11 November 2022.
2.SPM-
TUP pertanggungjawaban
pembayaran KKP disampaikan paling
lambat 30 November 2022.
3.SP2D-
GUP/PTUP KKP diterbitkan
KPPN sesuai norma waktu.
KKP dan KKP Domestik selain
Satker di dalam negeri
KKP Satker di luar negeri

22. Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur Bulan Desember 2022
Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2022
dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP Tunai dengan
memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Tahun 2022
Uang Makan &
Uang Lembur
Desember 2022
Mekanisme UP/TUP Tunai
1. SPM-
UP Tunai/GUP Tunai/TUP Tunai disampaikan ke
KPPN paling lambat 7 Des 2022.
2. SP2D-
UP/TUP diterbitkan KPPN paling lambat 9 Des 2022.
Dalam hal Satker tidak memiliki UP
Mekanisme LS
Bendahara
Tidak ada
Bendahara
LS Bendahara
LS Penerima
1. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 1-14
Des 2022 menggunakan SPM-LS ke Bendahara
Pengeluaran/Penerima dengan ditambahkan frasa
“Pembayaran Uang Makan/Lembur tanggal 1 - 14
Desember 2022”;
2. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 15-31
Des 2022 dibayarkan beban DIPA TA 2023.
3. SPM-LS disampaikan ke KPPN paling lambat 16 Des
2022;
4. SP2D-
LS diterbitkan paling lambat 20 Des 2022.
22

23. Pengajuan SPM-LS Gaji Induk
SPM
Jenis SPM
Paling Lambat Diterima
(Jam Kerja)
Batas Waktu
Penyelesaian
KPPN
SPM-LS Gaji Induk/ Gaji
PPPK/ penghasilan PPNPN
bulan Jan 2023 diberi tgl 1
Jan 2023
9 Desember 2022 28 Desember 2022
1. SPM penghasilan PPNPN bulan Januari 2023 yang dibayarkan pada
bulan berkenaan diunggah oleh KPPN mulai tanggal 15 Desember
2022;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan petunjuk
lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata
cara penerbitan SPM-LS gaji induk dan/atau penyelesaian SP2D
atas SPM-
LS gaji induk.
23

24. Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNPN bulan Desember 2022
SPM
Jenis SPM
Paling Lambat Diterima
(Jam Kerja)
Batas Waktu
Penyelesaian
KPPN
SPM-LS untuk pembayaran
honorarium, tunjangan,
vakasi, penghasilan
PPNPN bulan Desember
2022
12 Desember 2022 14 Desember 2022
SPM-LS untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan
penghasilan PPNPN bulan Desember 2022 dapat dibayarkan pada
bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM, sepanjang tidak
melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA
24

25. Pembayaran Selain Untuk Honorarium, Tunjangan, Vakasi, Dan Penghasilan
PPNPN bulan Desember 2022
SPM
Jenis SPM
Paling Lambat Diterima
(Jam Kerja)
Batas Waktu
Penyelesaian
KPPN
SPM-LS non-kontraktual
selain untuk pembayaran
honorarium, tunjangan,
vakasi, penghasilan PPNPN
bulan Desember 2022
16 Desember 2022 20 Desember 2022
SPM-LS non-kontraktual selain untuk pembayaran honorarium,
tunjangan, vakasi, penghasilan PPNPN bulan Desember 2022
termasuk SPM-LS Gaji Susulan, SPM-LS Kekurangan Gaji, SPM-LS
Gaji Terusan, SPM-LS Uang Makan dan SPM-LS Uang Lembur.
25

26. Pengajuan SPM atas Beban SBSN
Diperkirakan pekerjaan selesai 100% pada 31 Des 22
6.KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri copy surat pernyataan
kesanggupan.
7. KPPN melakukan klaim pencairan Jaminan pada hari kerja berikutnya
• Penyetoran atas klaim Jaminan menggunakan kode BA, Es I, dan Satker;
• Penyetoran di Des 2022 sebagai pengembalian belanja, setelah 31 Des
2022 sebagai Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x)
8. KPPN menyampaikan laporan setoran klaim jaminan kepada Dit. PKN.
9. Dit. PKN memindahkan dana setoran klaim Jaminan ke Reksus SBSN.
Jika pekerjaan tidak diselesaikan s.d.31 Des 22, maka:
Pengajuan SPM-LS kontraktual atas kontrak tahun jamak (multi years
contract/MYC) pada tahun terakhir yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 20
Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dilaksanakan
mengikuti ketentuan Pekerjaan SYC yang diperkirakan selesai 100%:
menggunakan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
Single Y
ear Contract/SYC
1. Bank selain telah menjajin kerja sama interkoneksi memberitahukan
penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran kepada KPPN
mitra kerja Satker berkenaan, paling lambat 1 (satu) HK setelah tanggal
penerbitan
2. Satker mengajukan SPM-LS kontraktual atas beban SBSN dgn
BAST/BAPP 20 s.d. 31 Des 22 ke KPPN plg lmbt tggl 23 Des 22 dilampiri asli
jaminan dan surat kuasa klaim.
3. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-
LS plg lmbt tggl 27 Des 22;
Jika pekerjaan diselesaikan, maka:
4. PPSPM menyampaikan BAPP/BAST dilampiri copy jaminan pemeliharaan
paling lambat 5 HK setelah kontrak berakhir.
5. KPPN menyerahkan asli jaminan akhir tahun.
A 1.Pekerjaan yang diperkirakan selesai 100%: menggunakan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
2. Pekerjaan yang diperkirakan tidak selesai dan dilanjutkan TA 2023
B Multi Years Contract/MYC
Bank
Umum/Lbg
Penjamin
SATKER
BAPP/BAST,Copy
jaminan
pemeliharaan
SPM, Asli Jaminan,
Surat Kuasa Klaim
Asli Jaminan
Surat
Pemberitahuan,
Copy Surat
Kesangggupan
2
4
6
SP2D
7
REKSUS SBSN
3
5
8
9
1
KPPN
26

27. Penyelesaian Retur dan Persetujuan Pengajuan Data Kontrak/Perubahan
Data Kontrak dan/atau SPM di Luar Batas Waktu
Penyelesaian Retur
Pengajuan Data Kontrak/Perubahan Data
Kontrak dan/atau SPM di Luar Batas Waktu
Surat
Ralat/SPPK
KPPN
27 Desember 2022
Batas Waktu
Penyelesaian
Paling Lambat
Diterima (Jam Kerja)
22 Desember 2022
Dalam hal surat ralat/SPPK tidak
dapat disampaikan sampai
dengan tanggal 22 Desember
2022 pada Jam Kerja maka dapat
diajukan pada tahun berikutnya
paling lambat tanggal 20 Januari
2023.
1. Data kontrak/perubahan data kontrak
dan/atau SPM dapat diajukan di luar batas
waktu setelah memperoleh persetujuan.
2. Pengajuan Persetujuan diatur lebih lanjut
oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran.
27

28. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
28
Penyelesaian UP, SP3B BLU, Administrasi
Hibah Langsung dan Pengesahan Belanja
Modal Tanah Dan Penerimaan Pembiayaan
Atas Pengadaan Tanah Bagi PSN oleh
LMAN

29. Penyelesaian Uang Persediaan
Penyetoran Sisa UP/TUP di Rekening Bendahara
Bendahara Pengeluaran harus
menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai
Tahun Anggaran 2022 ke Kas Negara paling
lambat 30 Desember 2022
Penyelesaian UP
1. Bendahara Pengeluaran wajib
melakukan pencocokan data
dengan KPPN sebelum
melaksanakan penyetoran
2. Bendahara Pengeluaran
menyampaikan salinan BPN yang
disahkan oleh KPA ke KPPN
KPPN
SPM
Jenis SPM
10 Januari 2023*
Batas Waktu
Penyelesaian SP2D
Paling Lambat
Diterima (Jam Kerja)
6 Januari 2023*
SPM-GUP
Nihil/PTUP
1. SPM-
GUP Nihil/PTUP disampaikan setelah tahun
anggaran 2022 berakhir, pada uraian SPM
ditambahkan frasa “Pengesahan atas
pertanggungjawaban UP/TUP Tunai tahun
anggaran 2022“
2. SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP untuk proyek yang
didanai dengan pinjaman/hibah luar negeri yang
closing-datenya tanggal 31 Desember 2022
diterima KPPN paling lambat tanggal 27
Desember 2022 pada Jam Kerja
29
*diberi tanggal 31 Desember 2022

30. Pengesahan SP3B BLU
1. Penyampaian SP3B BLU ke KPPN dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali pada bulan Oktober 2022 dan bulan November 2022
2. Penyampaian SP3B BLU ke KPPN untuk realisasi bulan Desember 2022 dilakukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan kententuan:
KPPN
SPM
Jenis SPM
26 Desember 2022
Batas Waktu
Penyelesaian
Paling Lambat
Diterima (Jam Kerja)
23 Desember 2022
SP3B BLU Realisasi
1 s.d. 16 Desember
2022
10 Januari 2023*
6 Januari 2023*
SP3B BLU Realisasi
17 s.d. 31
Desember 2022
*diberi tanggal 31 Desember 2022
30

31. Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (1)
Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Direalisasikan
Tahun Anggaran Yang Lalu &
Direalisasikan Tanggal 1 s.d 20 Desember 2022
Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Yang
Direalisasikan Setelah Tanggal 20 Desember 2022
19 Desember 2022
16 Desember 2022
Paling Lambat
Diterima
Penerbitan/
Penyelesaian
23 Desember 2022
20 Desember 2022
Pengajuan
Nomor Register
Permohonan
Surat Izin
Pembukaan
Rekening
Pengajuan
Usulan Revisi
Anggaran Hibah
27 Desember 2022
26 Desember 2022
30 Desember 2022
30 Desember 2022
Paling Lambat
Diterima
Penerbitan/
Penyelesaian
30 Desember 2022
30 Desember 2022
Pengajuan
Nomor Register
Permohonan
Surat Izin
Pembukaan
Rekening
Pengajuan
Usulan Revisi
Anggaran Hibah
30 Desember 2022
30 Desember 2022
Revisi anggaran dalam rangka penyusunan
laporan keuangan pemerintah pusat
Pengajuan register:
• HL dalam negeri ke KanwilDJ
Pb
• HL luar negeri ke DJ
PPR
31

32. KPPN
Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (2)
Penyampaian SP2HL/SP4HL ke KPPN dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali setiap bulan untuk bulan Okt dan Nov 2022
SPM
Jenis SPM
10 Januari 2023*
Batas Waktu
Penyelesaian
Paling Lambat
Diterima (Jam Kerja)
6 Januari 2023*
SP2HL/SP4HL
realisasi 1 Januari s.d.
20 Desember 2022
10 Januari 2023*
6 Januari 2023*
SP2HL/SP4HL
realisasi setelah
tanggal 20
Desember 2022 s.d.
31 Desember 2022
*diberi tanggal 31 Desember 2022
apabila diterima/diselesaikan pada
tahun berikutnya
SP2HL/SP4HL
realisasi TAYL 6 Januari 2023* 10 Januari 2023*
1
32
2

33. Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung (3)
Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Direalisasikan Sampai
Dengan Tanggal 30 Desember 2022.
1. Pengajuan nomor register hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga oleh satker
paling lambat tanggal 30 Des 2022 dan diterbitkan nomor registernya paling lambat 30 Des 2022.
2. Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN pada bulan Okt dan Nov 2022 dilakukan secara periodik
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
3. Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi sampai dengan tanggal 30 Des 2022 harus
sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Jan 2023 pada Jam Kerja.
4. Persetujuan atas MPHL-BJS paling lambat tanggal 10 Jan 2023 dan diberi tanggal 31 Desember
2022.
33

34. Pengesahan Belanja Modal Tanah dan Penerimaan
Pembiayaan atas PSN oleh LMAN
SPM
Jenis SPM
Paling Lambat Diterima
(Jam Kerja)
Batas Waktu
Penyelesaian
KPPN
SPM Pengesahan Terhadap
Belanja Modal Tanah PSN
dengan Potongan
Penerimaan Pembiayaan
BUN
18 Januari 2023* 20 Januari 2023*
*diberi tanggal 31 Desember 2022 apabila diterima/diselesaikan pada tahun berikutnya
Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan perpanjangan batas waktu
pengajuan SPM dan penyelesaian SP2D
34

35. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
35
Pinjaman/Hibah Luar
Negeri

36. Penyelesaian Uang Persediaan
Surat Penarikan Dana
1. Satker mengajukan Surat Penarikan Dana
untuk pinjaman/hibah luar negeri melalui
Pembayaran Langsung atau Pembiayaan
Pendahuluan ke KPPN KPH.
2. Surat Penarikan Dana diterima paling lambat
tanggal 30 November 2022 pada Jam Kerja.
3. Dalam hal batas waktu pengajuan Surat
Penarikan Dana diatur lain oleh pemberi
pinjaman/hibah luar negeri, Satker
menyampaikan Surat Penarikan Dana dan
diterima oleh KPPN KPH paling lambat 2 (dua)
Hari Kerja sebelum batas waktu pengajuan.
Realisasi Letter Of Credit yang Melebihi
Pagu Anggaran
1. Dalam hal terdapat realisasi letter of credit yang
melebihi pagu anggaran, satker dapat
mengajukan usulan revisi anggaran kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sepanjang
masih dalam sumber dana yang sama.
2. Usulan revisi anggaran dilakukan maksimal
sebesar nilai penerimaan pembiayaan yang
diakui oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko.
3. Pengajuan dan persetujuan usulan revisi
anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
36

37. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
37
Akuntansi dan Pelaporan

38. Akuntansi dan Pelaporan
UAKPA/
UAKPA BUN
UAPA K/L
DJPb
KPPN
24 Januari 2023
Rekonsiliasi Penyampaian LK
K/L
Rekonsiliasi
24 Februari
2023
UAKBUN
Daerah
UAKBUN
Daerah
KPPN
KPPN KP,
KPPN KPH &
KPPN KI
UAKKBUN-
Kanwil
UAPBUN AP
UABUN
25 Januari 2023
13 Februari
2023
24 Februari
2023
13 Februari
2023
Penyampaian Laporan Keuangan
Kuasa BUN
Satuan kerja
KPPN
Kanwil Ditjen
Perbendaharaa
n
Dit. PKN
3 HK sebelum
Batas akhir
rekonsiliasi
3
HK
3
HK
Penyampaian LPJ
Bendahara
Laporan Keuangan
Unaudited 2022
Ketentuan lebih lanjut terkait
pelaksanaan rekonsiliasi, pedoman
penyusunan dan penyampaian
Laporan Keuangan pada Kementerian
Negara/ Lembaga, dan penyampaian
laporan keuangan BABUN di luar
Akuntansi Pusat pada akhir tahun 2022
akan diatur tersendiri.
38

39. Per-8/PB/2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2022
39
Ketentuan Lain-Lain

40. Khusus Pengajuan SPM Desember 2022
40
1 SPM LS-Kontraktual dengan Bank Garansi diajukan secara terpisah (1 ADK untuk 1
SPM)
2 SPM GUP/PTUP Tunai dan SPM LS Kepada Bendahara pengeluaran agar diajukan
dalam 1 ADK PMRT SPM agar memudahkan proses validasi dan monitoring
penyelesaian SPM
3 SPM Gaji Januari 2023 1 ADK PMRT SPM
4 Menghindari pengajuan SPM dalam jumlah banyak dalam 1 ADK PMRT SPM
dan menghindari pengajuan SPM pada batas waktu akhir penyampaian
SPM

41. TERIMA KASIH
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI