Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 4 Agustus 2021
Dalam acara KEPOin Desa
Optimalisasi dan
Percepatan
Pelaksanaan BLT Desa
TA 2021

Outline
2
1. Update Penyebaran Covid-19 dan Perekonomian Global
2. Peran APBN dan Program PEN 2021
3. Dana Desa dan BLT Desa

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1 UPDATE PENYEBARAN COVID-19
DAN PEREKONOMIAN GLOBAL
3

8.355
8.721
10.144
13.541
16.889
22.681
27.720
35.633
36.419
79.915
86.180
100.868
116.479
121.729
122.147
318.702
393.535
618.439
820.370
(34) Gorontalo
(33) Sulawesi Barat
(32) Maluku Utara
(31) Maluku
(30) Sulawesi Tenggara
(25) Kalimantan Utara
(20) Papua
(18) Kalimantan Tengah
(17) Lampung
(10) Bali
(9) Sulawesi Selatan
(8) Riau
(7) Banten
(6) Kalimantan Timur
(5) DI Yogyakarta
(4) Jawa Timur
(3) Jawa Tengah
(2) Jawa Barat
(1) DKI Jakarta
Jumlah Kasus Per-Provinsi
EXTRAORDINARY
EVENT &
RESPONSES
• 222 negara terjangkit
• Dibutuhkan percepatan
vaksinasi dan berbagai
upaya pemulihan global
CUMULATIVE CASES
200,24 Juta
GLOBAL DEATH RATE
4,26 JUTA (2,13%)
RECOVERED
180,50 Juta
VACCINE ADMINISTERED
4.215.670.890 DOSIS
PERKEMBANGAN COVID-19 DAN VAKSINASI GLOBAL
Program pelaksanaan vaksinasi di seluruh dunia diakselerasi untuk pemulihan ekonomi global
GLOBAL OVERVIEW INDONESIA OVERVIEW
Source: www.covid19.go.id, 4 Agustus 2021
Source: Bloomberg.com, 4 Agustus 2021
4
• Prov. DKI Jakarta,
Jabar, dan Jateng
menjadi provinsi
dengan jumlah kasus
terbanyak.
• Prov Gorontalo,
Sulbar dan Malut
menjadi provinsi
dengan jumlah kasus
paling sedikit.
31,93
32,70
34,52
49,54
56,20
57,14
67,59
68,92
69,54
74,08
75,40
85,49
89,11
92,70
142,56
347,38
476,53
484,18
1.688,68
Pakistan
Argentina
Poland
Canada
Russia
Spain
Mexico
Indonesia
Italy
Turkey
France
U.K.
Japan
Germany
Brazil
U.S.
EU
India
China
Progres Vaksin Global
(Juta dosis)

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul 1-Aug
Kasus harian % kasus aktif
3,497 Juta
KASUS KUMULATIF
98,89 ribu
KEMATIAN
(14,99%)
524,14 ribu
KASUS AKTIF
2,874 juta
PASIEN SEMBUH
Per 3 Agustus Perkembangan Kasus Harian COVID-19 per 3 Agustus
PERKEMBANGAN KASUS COVID-19
Kasus Harian Covid-19 pada 3 Agustus 2021 mencapai 33.900
• Kasus COVID-19 mencapai 3,497 juta kasus (33,9 Rb kasus harian) dan 98,89 ribu kasus (1.598 kasus harian)
kematian pada 3 Agustus 2021. Rata-rata kasus harian 5 hari terakhir adalah 33,1 Ribu.
• Tren kasus aktif juga menunjukan tren yang melandai karena tingkat kesembuhan yang tinggi
• Terjadi tren peningkatan testing harian sejak Juni, namun tetap perlu ditingkatkan dan dijaga konsistensinya →
target Menkes sekitar 400 Ribu testing per hari, capai tertinggi pada 22 Juli mencapai 294 Ribu testing per hari
Testing Harian dan Positivity Rate Harian
Juni – 3 Agustus
5
Sumber: Satuan Tugas
Penanganan COVID-19
tren menurun, namun tetap
harus diwaspadai Peningkatan testing perlu Lebih Masif
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
1-Jun 8-Jun 15-Jun 22-Jun 29-Jun 6-Jul 13-Jul 20-Jul 27-Jul 3-Aug
Spesimen Positive rate harian

REPUBLIK INDONESIA
2 PERAN APBN DAN PROGRAM
PEN 2021
6

2017
5,1
2018
5,2
2019
5,0
Q1 2020
2,97
Q2 2020
-5,32 Q3 2020
-3,49
Q4 2020
-2,19
APBN
2021
5,0
PANDEMI
COVID-19
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%, yoy)
Sumber: BPS
APBN & PEN
APBN berhasil menahan
kontraksi ekonomi lebih
dalam akibat tekanan
pandemi Covid-19.
Tanpa intervensi APBN &
PEN, kontraksi ekonomi
2020 akan lebih dalam
• Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1% PDB, realisasi belanja negara
Rp2.589,9 triliun, termasuk realisasi PEN Rp579,8 triliun, negara hadir mencegah
kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi di 2020.
• Pada 2021, APBN dan kebijakan fiskal melanjutkan perannya sebagai alat
pendorong pemulihan ekonomi nasional.
Kerja keras APBN berlanjut di 2021
Sumber: Kemenkeu
Realisasi
Sementara 2020
(Rp triliun)
Alokasi 2021
(Rp triliun)
Growth
(%)
Belanja APBN 2.593,5 2.750,0 6,0
Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN)
571,9 699,43 20,6
Kesehatan 62,7 172,8 175,6
Perlindungan Sosial 215,6 148,3 -31,2
Dukungan UMKM &
Pembiayaan Korporasi
173,0 193,7 12,0
Insentif Usaha & Pajak 55,3 56,7 2,5
Program Prioritas 65,2 127,8 96,0
Defisit (% PDB) 6,13 5,70
7
APBN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN PROGRAM PEN
Berhasil sebagai instrumen countercyclical mengatasi kontraksi ekonomi yang lebih dalam

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 8
Pagu
Rp214,95T
Realisasi
Rp65,55T (30,5%)
KESEHATAN
Manfaat
PERLINDUNGAN SOSIAL
PaguRp186,64 T Realisasi Rp91,84T(49,2%)
Manfaat
PROGRAMPRIORITAS
PaguRp117,94T RealisasiRp47,32T (40,1%)
Manfaat
DUKUNGAN UMKM DANKORPORASI
PaguRp162,40 T RealisasiRp52,43T (32,3%)
Manfaat
INSENTIFUSAHA
PaguRp62,83T RealisasiRp48,35 T(77,0%)
Manfaat
• Diagnostik untuk Testing dan
Tracing
• Therapeutic untuk biaya
perawatan untuk 377,73 Rb
pasien, insentif nakes,
santunan kematian, serta obat
dan APD
• Pengadaan 65,79 Juta dosis
vaksin
• Bantuan Iuran JKN untuk 19,15
Jt org
• Insentif perpajakan Kesehatan
termasuk PPN dan Bea Masuk
Vaksin
• PKH untuk 9,9 Jt KPM
• Kartu Sembako untuk 15,93 Jt KPM
• BST untuk 10 Jt KPM
• BLT Desa untuk 5,33 Jt KPM
• Kartu Pra Kerja untuk 2,82 Jt Orang
• Bantuan Kuota Internet untuk 34,41 Jt penerima
• Subsidi Listrik untuk 32,6 Jt Penerima
• Padat Karya K/L untuk 863,21 Rb Naker
• Pariwisata a.l. untuk KSPN, Ecowisata, serta pelatihan SDM
• Ketahanan Pangan a.l. program food estate dan irigasi
• ICT a.l. penyediaan infrastruktur TIK serta penyiaran publik
• Kawasan Industri a.l. untuk pengembangan kawasan
strategis serta program penanaman modal
• Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) 10,48 Jt
usaha
• IJP UMKM 1,82 Jt UMKM
• IJP Korporasi untuk 18 Korporasi
• Penenempatan Dana pada bank dengan total penyaluran
kredit sejak 2020 mencapai Rp406,64 T kepada 5,26 juta
debitur
• Subsidi Bunga untuk 3,8 Juta debitur
• PPh 21 DTP untuk 90.871 Pemberi Kerja
• PPh Final UMKM DTP untuk 129.215 UMKM
• Pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.990 WP
• Pengurangan Angsuran PPh 25 untuk 69.662 WP
• Pengembalian Pendahuluan PPN untuk 1.564 WP
• Penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP
• PPN DTP Properti untuk 709 Penjual
• PPnBM Mobil untuk 6 Penjual
PROGRAM PEN TERUS MENJADI INSTRUMEN PENTING
Realisasi PEN 2021 s.d. 30 Juli mencapai Rp305,50 T atau 41% dari Pagu Rp744,75 T

REPUBLIK INDONESIA
3
Dana Desa dan BLT Desa
9

o Kehilangan mata
pencaharian
o Belum terdata
o Memiliki anggota
keluarga yang rentan
sakit kronis
o Keluarga miskin yang
terhenti menerima JPS
o Perlunya percepatan penyaluran BLT Desa kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19
o Percepatan pencapaian 8 juta KPM
Ringkasan SEB No. 8/PK/2021 dan No. 02/PDP/2021
Kriteria
Penerima
Relaksasi
Penyaluran
Dana Desa untuk
BLT Desa dapat
disalurkan sekaligus
untuk 3 bulan
Alokasi
BLT Desa
Pendataan
kembali KPM
Jml KPM BLT Desa
2021 merujuk pada
jumlah KPM BLT
Desa 2020 bulan
kesatu dengan
melakukan reviu
kesesuaian kriteria
Langkah Percepatan
Penyaluran
o SE-7/PK/2021
o Surat Dirjen
Pembangunan Desa
dan Perdesaan No.
65/PRI.00/VII/2021
o Surat Mendagri No.
140/324B/BPD
o Maksimal 25% dari DD
untuk DD kurang dari Rp
800 juta
untuk Rp 800 juta <
Alokasi DD < Rp 1,2 M
untuk DD > Rp 1,2 M
o Pemda dapat menambah
alokasi jika keluarga
miskin banyak
Latar Belakang
Kebijakan yang Disusun
tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa TA 2021

REALISASI PENYALURAN DANA DESA, BLT DESA, DAN DANA DESA
UNTUK PENANGANAN COVID-19
❖ Dana Desa TA 2021 di-earmarked untuk:
a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa diberikan kepada: (i) Keluarga miskin atau tidak mampu di Desa; (ii) pada
waktu yg bersamaan tidak menerima bansos Pusat (PKH, Kartu Sembako, BST dll); (iii) Besaran BLT Desa
Rp300.000/KPM/bulan;
b) Minimal 8% untuk mendanai kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 di Desa/PPKM Mikro.
❖ Per 2 Agustus 2021, penyaluran Dana Desa sebesar Rp36,24T (50,33% dari pagu DD).
❖ Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD sebesar Rp9,82 T (34,11% dari target).
❖ Dana Desa untuk penanganan COVID-19/PPKM Mikro telah disalurkan sebesar Rp4,71 T (81,73% dari target).
❖ BLT Desa telah disalurkan ke 5,34 juta KPM dengan penerima terbesar berprofesi sebagai petani dan buruh tani
sebanyak 55%.
❖ Upaya untuk percepatan penyaluran Dana Desa dan BLT Desa:
a) Kemenkeu telah menerbitkan PMK 94/PMK.07/2021, SEB No.8/PK/2021 Dirjen PK Kemenkeu dan Dirjen
PDP Kemendes dan SE DJPK No. SE-7/PK/2021.
b) Bupati/walikota diminta memantau dan mendorong percepatan pelaksanaan dan syarat penyaluran Dana
Desa;
c) Kepala Desa diminta mempercepat pengajuan persyaratan penyaluran dan pelaksanaan earmark Dana Desa.
d) Melakukan sosialiasi PMK 94/2021 ke seluruh Pemda, Kanwil DJPB dan KPPN.

PENGGUNAAN DANA DESA
Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk
pemulihan ekonomi dan
pengembangan sektor prioritas di Desa
Pemulihan ekonomi
✓ Jaring pengaman sosial,
✓ Padat Karya Tunai,
✓ Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah,
sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi
Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
✓ Pengembangan Desa Digital,
✓ Desa Wisata,
✓ Usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan,
✓ Ketahanan pangan dan hewani,
✓ Perbaikan fasilitas kesehatan.
Pengembangan sektor prioritas
REFOCUSING PENGGUNAAN
DANA DESA TA 2021
Dana Desa TA 2021, sebagian penggunaannya untuk:
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Desa sebesar Rp300.000/bulan/
KPM selama 12 bulan
Mendukung Penanganan
Pandemi COVID-19 di-earmark
sebesar 8% pagu Dana Desa
Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi
COVID-19 yang didanai dari Dana Desa.

KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DESA
keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang
terdampak pandemi COVID-19 yang diputuskan melalui
Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil,
dengan kriteria antara lain:
1. kehilangan mata pencaharian;
2. belum terdata (exclusion error);
3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis; dan
4. keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial
(JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari
APBD dan/atau dari APBN
Penerima BLT Desa
Hasil Musdes ditetapkan dalam
perkades yang diketahui Pemda
Pendataan
KPM BLT Desa
Pendataan dilakukan oleh
relawan desa Lawan Covid-19
mulai RT, RW, dan desa
Hasil pendataan dibahas dalam
Musyawarah Desa (Musdes)
Khusus/Musdes Insidentil

PENAMBAHAN KPM BLT DESA
a. Jumlah KPM TA 2021 merujuk kepada jumlah KPM TA 2020 bulan kesatu;
b. Dapat menambah KPM baru di luar KPM TA 2020, sebagai respon atas
perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19;
c. Daftar KPM dapat menampung keluarga miskin penerima bantuan sosial lainnya
yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
d. penambahan jumlah KPM dilakukan melalui Musyawarah Desa
Khusus/Musyawarah Desa Insidentil.
e. Pembayaran BLT Desa kepada KPM tambahan tidak berlaku surut apabila desa
telah melaksanakan pembayaran BLT Desa.
Untuk mencapai target penerima BLT Desa, Kepala Desa agar mendata
kembali jumlah KPM BLT Desa di TA 2021 dengan cara:

RELAKSASI PENYALURAN DANA DESA DAN BLT DESA TA 2021
Memindahkan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes, semula
merupakan syarat penyaluran tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II.
Syarat pengajuan penyaluran BLT Desa, diatur ketentuan:
• bulan kesatu: Surat Kuasa dari Bupati/Wali Kota dan merekam data
KPM BLT Desa bulan kesatu; dan
• bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas: tagging
(menandai) desa layak salur pada aplikasi OM SPAN
Mengubah pola penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa, yang semula
dilakukan secara bulanan menjadi 3 bulanan.

Realisasi Penyaluran Dana Desa, BLT Desa dan Covid TA 2021 Berdasarkan
wilayah Pulau Jawa-Bali dan Non Jawa-Bali per 2 Agustus 2021
• Penggunaan Dana Desa untuk
BLT Desa yang telah
disalurkan ke RKD sebesar
Rp9,82 T (34,11% dari target)
• BLT Desa di wilayah Jawa-
Bali telah salur Rp3,95 T
(40,98% dari target).
• Dana Desa untuk penanganan
Covid-19/PPKM Mikro telah
salur sebesar Rp4,71 T
• Di wilayah wilayah Jawa-Bali
telah salur sebesar Rp1,19 T
Pagu DD untuk BLT
Desa (40% pagu DD)
Sebelum PMK
94/2021
(1 Jan - 25 Jul)
Setelah PMK
94/2021
(26 Jul dst)
Total Persentase
Jawa-bali 9.632.882.798.000 2.603.614.800.000 1.343.937.600.000 3.947.552.400.000 40,98%
Non Jawa-bali 19.167.117.202.000 3.646.158.000.000 2.230.928.700.000 5.877.086.700.000 30,66%
Total 28.800.000.000.000 6.249.772.800.000 3.574.866.300.000 9.824.639.100.000 34,11%
SebelumPerdirjen
SetelahPerdirjen
1/2021
Total PaguDD
PaguDDuntukcovid
8%
Persentase
Jawa-bali 237.380.007.500 948.281.336.320 1.185.661.343.820 24.082.206.995.000 1.926.576.559.600 61,54%
NonJawa-bali 413.185.378.100 3.108.554.118.201 3.521.739.496.301 47.917.793.005.000 3.833.423.440.400 91,87%
Total 650.565.385.600 4.056.835.454.521 4.707.400.840.121 72.000.000.000.000 5.760.000.000.000
Jumlah Rupiah Jumlah Rupiah
PulauJawa-Bali 23,111 24,082,206,995,000 23,095 3,947,552,400,000 11,048 1,185,661,343,820 13,958,111,041,180
PulauNonJawa- Bali 51,850 47,917,793,005,000 48,079 5,877,086,700,000 42,028 3,521,739,496,301 22,283,002,731,424
Nasional 74,961 72,000,000,000,000 71,174 9,824,639,100,000 53,076 4,707,400,840,121 36,241,113,772,604
Total PenyaluranCovid
TOTAL SALUR
Pagu
Total PenyaluranReguler Total PenyaluranMandiri Total PenyaluranBLTDesa
Rupiah
8,200,979,654,680
12,539,846,287,843
20,740,825,942,523 968,247,889,960
Rupiah
623,917,642,680
344,330,247,280
Pulau JumlahDesa

PERKEMBANGAN PENYALURAN BLT DESA KLASTER REALISASI
• Penyaluran BLT Desa semakin
membaik setelah diterbitkannya
PMK 94/2021, sebanyak 95 daerah
(21,89%) yang telah merealisasikan
anggaran diatas 50%.
• Namun, 75 daerah (17,28%)
realisasinya masih dibawah 15%
dari anggaran.
• Penyaluran BLT Desa ke RKD
mengalami peningkatan setelah
PMK 94/2021, dari Rp6,25 triliun
pada tanggal 25 Juli meningkat
menjadi Rp9,82 triliun pada
tanggal 2 Agustus 2021.
• Penyaluran BLT Desa ke RKD naik
Rp3,57 triliun atau 57,2% pasca
PMK 94/2021.
Penyaluran BLT Desa setelah PMK 94/2021
Klaster Realisasi Penyerapan BLT Desa per 02 Agustus 2021
9,824.64

REKAP REALISASI BLT DESA Per JENIS PENERIMA
(Berdasarkan perekaman Pemda per 02 Agustus 2021)
Petani dan Buruh
Tani
55%
Pedagang dan
UMKM
5%
Nelayan dan
Buruh Nelayan
4%
Buruh Pabrik
2%
Guru
0%
Lain-lain
34%
Jumlah KPM
Profesi Penerima BLT Desa
Penerima BLT Desa sebagian besar berprofesi
sebagai petani dan buruh tani (55%).

KENDALA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN PENYALURAN
DANA DESA DAN BLT DESA
Belum optimalnya penggunaan Dana Desa
untuk BLT Desa sehingga realisasi penyaluran
Dana Desa dan jumlah KPM masih di bawah
target.
Lambatnya proses pengajuan persyaratan
penyaluran Dana Desa dan BLT Desa oleh
Pemda dan Desa.
Terdapat beberapa daerah yang menambahkan
persyaratan penyaluran Dana Desa dan belum
menyampaikan Surat Kuasa pemindahbukuan
Desa belum menyelesaikan perubahan APBDes
dalam rangka refocusing Dana Desa untuk BLT Desa
dan penanganan COVID-19.
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN:
✓ Menerbitkan PMK No. 94/PMK.07/2021 yang
mengatur relaksasi penyaluran Dana Desa dan BLT
Desa dan telah disosialisasikan kepada seluruh
Pemda, Kanwil DJPb, dan KPPN.
✓ Menerbitkan SEB Dirjen Perimbangan Keuangan
dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kemendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Percepatan Penyaluran Dana Desa TA.
2021.
✓ Menteri Dalam Negeri mendorong Pemda untuk
mempercepat penyaluran Dana Desa dengan
menyampaikan surat Nomor 140/324B/BPD hal
Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana
Desa, BLT Dana Desa, PPKM Berbasis Mikro, dan
Posko Penanganan COVID-19 di Desa.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA
Pemerintah Desa yang tidak
dapat melaksanakan pembayaran
BLT Desa secara optimal,
pembayaran BLT Desa dapat
dilakukan oleh Pemerintah Pusat
langsung kepada KPM BLT Desa.
a. Mempercepat pengajuan
penyaluran Dana Desa dan BLT
Desa dengan:
b. Mendorong dan memastikan
Pemerintah Desa melakukan
percepatan pembayaran BLT Desa
kepada KPM BLT Desa.
c. Mendorong pendamping Desa
memfasilitasi terlaksananya
percepatan pelaksanaan BLT Desa
dan capaian target KPM BLT Desa.

TERIMA KASIH

SEB Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT No. 8
Tahun 2021 dan No. 02/PDP/2021 tentang Optimalisasi Percepatan Penyaluran Dana Desa TA. 2021
22

SEB Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT No. 8
Tahun 2021 dan No. 02/PDP/2021 tentang Optimalisasi Percepatan Penyaluran Dana Desa TA. 2021

Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021

Similar a Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 (20)

Más de TV Desa

Más de TV Desa (20)

Último

Último (14)

Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021