SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 42
Descargar para leer sin conexión
Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT
4 STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DESA
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT DESA
REVITALISASI BADAN USAHA
MILIK DESA (BUM DESA)
DIGITALISASI EKONOMI DESA
DENGAN MENGGANDENG
E-COMMERCE GLOBAL
PADAT KARYA TUNAI DESA
(PKTD)
1 4
2 3
GUS MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
BAPAK ABDUL HALIM ISKANDAR
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT DESA
1
26.429
34.069
49.463
11.730
56.089
58.443
52.409
11.296
17.596
33.344
4.567
1.355
5.509
1.471
8.649
2.669
9.171
7.184
10.517
37.657
47.281
17.060
10.890
4.833
37.878
34.276
11.704
55.417
4.556
4.189
6.890
20.863
4.939
19.412
54.359
63.628
Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk
Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar
Permanen)
Terdapat Pasar Desa
Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)
Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik
Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR
Akses Penduduk ke Kredit
Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes
Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan
Penginapan
Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam
Operasi)
Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda
Empat atau Lebih
Kualitas Jalan Desa
Terpenuhi (0,76 - 1,00) Prioritas (0,50 - 0,75) Super Prioritas (0,00 - 0,49)
INDIKATOR KETAHANAN EKONOMI
PERAN BERSAMA MENCEGAH TERJADINYA KRISIS PANGAN
Pemerintah Pusat harus memastikan surplus produksi bahan pangan di
beberapa provinsi dapa terdistribusi rata ke semua provinsi lainnya.
Pemerintah Desa harus memastikan kegiatan ekonomi tetap
berputar, menjaga masyarakat tetap berproduksi sehingga bahan-
bahan pokok yang dibutuhkan tetap tersedia, guna menghindari
terjadinya inflasi harga bahan pokok.
1
2
3
Pemerintah Daerah harus memastikan masyarakat masih memiliki
pendapatan dan daya beli terhadap bahan pokok.
JARING PENGAMAN DESA DALAM MENJAGA KETAHAN PANGAN
(SOCIAL SAFTEY NET)
BUM DesaMenyediakanBahanKebutuhanPokokbagiMasyarakatdenganMembelidari
Petani,NelayandanPeternakdi Desasetempat,seperti beras, jagung, minyak
goreng, garam, daging ayam/sapi, telur, ikan/ikan asin, gula pasir/kelapa, buah dan sayur
dll
BUM Desa
BUM Desa
BERSAMA
PT MBN/BUMS
Petani
Nelayan
Peternak
SupplyBahan
PokokdariLokal
Desa
Distribusi
BahanPokok
Masyarakat
Miskin
PERAN BUMDES DALAM JARING PENGAMAN DESA
Produksi
(Budidaya dan
Pengolahan
Perdagangan/Jasa-Jasa
Sektor Keuangan
Korporasi
Poktan,UsahaMikro/Kecil,KWT
BUM Desa menjalankan peran channeling dalam
memberikan akses kelompok usaha ekonomi desa kepada
fasilitas kredit/perbankan. Peran dijalankan dengan
dukungan pihak perbankan /lembagakeuangan.
Untuk menjalan peran-peran tersebut BUM Desa
melakukan kemitraan usaha dengan sektor korporasi
sesuai dengan potensi yang dikembangkan oleh BUM
Desa. Keterlibatan korporasi menjadi suatu rangkaian
dalam proses rantai-pasok kegiatan yang dikembangkan
oleh BUM Desa dan KUEM
BUM Desa memiliki peran dalam mengorganisir
produksi dan perdagangan serta jasa-jasa yang
dijalankan oleh kelompok usaha ekonomi
masyarakat desa (Poktan, KWT, UMKM).
Logistik
Dalamhal ini BUM Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pengembangan logistik guna memenuhi ketersediaan bahan baku dan permintaan
pasar di luar desa, dan barang konsumsi bagi rumah tangga desa.
BUM Desa
PERKEMBANGAN BUM DESA
Tahun berdiri Jumlah
2015 3936
2016 13397
2017 24365
2018 30402
2019 33865
2020 41065
*Perkembangan dari sisi jumlah* *Perkembangan dari sisi jenis usaha
BIDANG USAHA %
KEUANGAN/SIMPAN PINJAM 40.07%
JASA 20.29%
WARUNG/TOKO 11.24%
PERKEBUNAN 3.02%
PERTANIAN 10.58%
PETERNAKAN 7.75%
KERAJINAN 0.69%
WISATA 6.36%
Jumlah Omset/tahun %
> 10 M 0,01%
1 - 10 Milyar 4,06%
300 - 1 Milyar 5,67%
< 300 Juta 90,25%
100%
PROGRAM PENGEMBANGAN BUMDESA
1. Pengembangan instruman data dan pemantaunan
 Registrasi secara on line berbasis android
 Pemantauan perkembangan bumdes berbasis web
2. Penguatan bumdes
 Permodalan : bekerja sama dengan Perbankan Nasional dan Daerah, BLU Kementerian, Perusahaan
Swasta, melalui skema kredit, CSR & PKL
 Pengembangan kapasitas : bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, NGO, Balai/Lembaga
pelatihan negeri / swasta,
 Pengembangan usaha : Kerjasama pengembangan usaha dengan BUMN/Swasta, dalam bidang
pengolahan, reseller, pabrikasi, pengelolaan sumber daya hayati
 Pengembagan pemasaran : Kerjasama dengan perusahaan e-commerce, BUMN, asosiasi jasa dan
perdagangan
3. Digitasi Bumdes
 Pengembangan jaringan, akses dan system bekerjasama dengan Bakti Kemenkominfo,
 Pengembangan kapasitas pemanfaatan market place bekerjama dengan perusahaan e-commerce
ORDER,
PAYMENT,
DELIVERY
Harga Eceran/ Angsuran
KONSOLIDASI
PETANI
Petani
BISNIS MODEL KERJA SAMA BUMDES DAN KOPERASI
KOPERASI
Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) melakukan
Konsolidasi dan Fasilitasi
Petani
12
BANK
Dibayar Cash oleh
Bank kepada petani
Angsuran
Konsumen
(Anggota Koperasi )
MARKETPLACE
BUM DESA
Directorate General of Disadvantaged Areas Development
Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration
Copyright@
REVITALISASI
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)2
FAKTOR-FAKTOR BUM DESA TIDAK BERKEMBANG
1. Lemahnya kemampuan manajerial dalam struktur BUM Desa sehinggal
bisnisnya berjalan di tempat. Hal ini sering kali terjadi pada saat pergantian
kepala desa, kebijakan dan program dalam pengembangan unit usahan BUM
Desa juga ikut berubah sehingga unit usaha yang sudah dijalankan tidak
berkembang secara berkelanjutan.
2. Kurangnya penyertaan modal usaha yang diperuntukan BUM Desa. Proporsi
anggaran Dana Desa sering kali lebih di prioritaskan pada pembangunan
infrastruktur.
3. Lemahnya pembangunan SDM. Hal inilah yang membuat kapasitas
kelembagaan dan kewirausahaan desa sulit berkembang.
4. Faktor kerugian.
5. Didirikan semata karena keinginan, bukan karena analisis kebutuhan sehingga
keberadaan BUM Desa tidak melihat berdasarkan yang ada di daerahnya dan
kesiapan pasar.
Beberapa Faktor/Permasalahan BUM Desa tidak Berkembang:
KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
Komponen Revitalisasi BUM Desa terdiri dari beberapa aspek, diantaranya:
1. Pendampingan : Rekayasa kelembagaan BUM Desa sebisa mungkin berangkat dari inisiasi
masyarakat, tugas pemerintah adalah menjadi pemacu dan memberikan
pendampingan untuk pengembangan BUM Desa. Pendampingan harus dilakukan
secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan BUM Desa.
2. Dukungan Permodalan : Penambahan modal usaha bagi BUM Desa. Besaran penambahan akan berbeda
tergantung masalah BUM Desa tersebut.
3. Peningkatan Jaringan : Pengembangan super holding bagi BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas.
Holding BUM Desa atau BUM Desa bersama akan menggabungkan usaha BUM
Desa dari sejumlah desa. Sehingga nantinya akan meningkatkan akses hingga
modal BUM Desa.
4. Faktor Koordinasi : Kerjasama dengan korporasi menjadi bagian penting untuk regulasi kebijakan
melalui strategi nasional revitalisasi BUM Desa, hal tersebut juga dapat
diimplementasikan melalui kelembagaan BUM Desa yang menjadi tanggung jawab
Kementerian/Lembaga.
DIGITALISASI EKONOMI DESA
DENGAN MENGGANDENG
E-COMMERCE GLOBAL3
PASARDESA.ID
Membantu Pemerintah
Desa dalam Menyalurkan
BLT DD secara non tunai
Memperkuat fungsi DD sebagai
jarring pengaman sosial
sekaligus membangun
ketahanan ekonomi desa
Memperluas nilai manfaat
atas Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa
Belanja aman, Murah dan
Mudah #tetapdirumah
 Pasardesa.id adalah platform belanja
online yang di inisiasi oleh Pusdalops
Panggung Tanggap Covidd-19 (PTC-
19), Desa Panggungharjo, Kab. Bantul.
 Pasardesa.id menjadi bagian mitigasi
ekonomi untuk stabilisasi rantai pasok
barang kebutuhan warga desa, yang
sekaligus dalam rangka untuk
meminimalisasi resiko persebaran
Covid-19.
 Diluncurkan 13 April 2020 oleh Menteri
Desa, PDT dan Transmigrasi Bapak
Halim Iskandar, pasardesa.id
berkomitmen menjembatani antara
barang persediaan di toko dan warung
dengan warga desa lainnya yang
membutuhkan.
OMZET PENJUALAN pasardesa.id
218.949
3.327
2.760
1.631
117
TRANSAKSI
PRODUK,
ANGGOTA
MITRA UMKM
JUTA RUPIAH
(DI 5 KECAMATAN, KABUPATEN BANTUL)
Periode 13 April – 31 Mei 2020
PADAT KARYA
TUNAI DESA
4
EFEKTIVITAS PENANGANAN COVID-19 DI DESA
“KEBIJAKAN TERKAIT PEMULIHAN
EKONOMI PERDESAAN MENTERI
DESA, PDT & TRANSMIGRASI
MENERBITKAN PERMENDES NO. 14 /
TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAHAN KE-3 ATAS
PERMENDESA NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2020”
Penggunaan dana desa sampai 7 Oktober 2020:
1. Desa Tanggap Covid-19: Rp. 3.170.295.090.907
2. Padat Karya Tunai Desa: Rp. 7.147.259.773.600
3. Pembangunan infrastruktur lainnya: Rp. 3.138.761.015.306
4. Dana Desa untuk BLT Dana Desa sampai 7 Oktober 2020:
Rp.728.753.055.907
Total Dana Desa yang telah dipergunakan: Rp.
30.185.068.935.720
Dana Desa dalam APBN TA 2020: Rp. 71.190.000.000.000
Dana Desa telah digunakan: Rp. 30.185.068.935.720
Sisa Dana Desa: Rp. 41.004.931.064.280
Akan digunakan untuk:
- BLT Dana Desa sampai Desember 2020: Rp.
11.732.816.944.093
- PKTD sampai Desember 2020: Rp.29.272.114.120.187
CONTOH KEGIATAN DESA FASE PEMULIHAN EKONOMI
 Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai Desa
 Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)
 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
 Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa
 Pelayanan Pendidikan Bagi Anak
 Pengembangan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
 Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba
 Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja
 Pengembangan Desa Inklusi
 Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan
 Pembentukan Dan Pengembangan Bumdesa/Bumdesa Bersama
 Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa
 Pembangunan Embung Desa Terpadu
 Pengembangan Desa Wisata
 Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
 Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Dan Adaptasi
 Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Nonalam
 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan/Atau Nonalam
 Sistem Informasi Desa T. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa
 Pemberdayaan Hukum Di Desa
SUMBAR
2
JAMBI
1
SUMSEL
1
LAMPUNG
3
JABAR
8
JATENG
11
DIY
1
NTB
11
NTT
5
SUMUT
14
ACEH
1
KEP.
BABEL
2
KALSEL
3
KALTIM
3 SULSEL
9
SULTENG
4
GORONTALO
2
PETA SEBARAN BANTUAN DESA WISATA
KEMENDESA PDTT T.A 2017 – 2019
SULUT
2
MALUT
3
MALUKU
3
JATIM
16
BALI
3
SULTRA
5
KEP. RIAU
1
36
3.800.000.000
2.880.000.000
0 0
4.500.000.000
3.000.000.000
6.000.000.000
4.730.000.000
2.280.000.000
180.000.000
3.510.000.000
3.220.000.000
5.425.000.000
3.148.000.000
4.097.000.000
900.000.000
2.380.000.000
1.950.000.000
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
Jalan Homestay Gazebo Balai Kesenian Toilet PJU
tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019
BANTUANPENGEMBANGANDESAWISATATAHUN2017- 2019
37
BANTUANPENGEMBANGANDESAWISATATAHUN2017 - 2021
31
49
37
97
0
20
40
60
80
100
120
2017 2018 2019 2021
Jumlah Desa yang Mendapat
Bantuan per Tahun
14.640.000.000
19.960.000.000
17.900.000.000
64.200.000.000
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
2017 2018 2019 2021
Alokasi Bantuan per Tahun
MODEL PEMBANGUNAN &
PENGEMBANGAN DESA WISATA
Sumber
Dana
ABPN
DANA DESA
(Permendesa PDTT no.06 th.2020)
Bantuan
Program
APBD
Dana Dari
Sumber Lain
yang tidak
Mengikat
PEMBANGUNAN
DAN
PENGEMBANGAN
DESA WISATA
PENGEMBANGAN
OBYEK WISATA
(REGULER)
VILLAGE
BUSINESS PARK
(DSP)
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
KEMENDESA PDTT
1. Mendukung pengembangan Destinasi
Super Prioritas (DSP) Nasional
Berbasis Kearifan Lokal
2. Kolaborasi Potensi Unggulan Desa
dan Pemanfaatan Media Digital
3. Mempermudah Akses Internet di Desa
sehingga meningkatkan daya tarik
desa untuk dikunjungi Wisatawan
4. Membuka ruang terbuka hijau
sekaligus sebagai ruang promosi
potensi Desa
5. Mendorong optimalisasi
pemberdayaan UMKM dan BUMDES
Wisata di seluruh Kabupaten dan Kota
6. Mendorong peningkatan Pendapatan
Asli Desa (PAD) melalui BUMDesa
sebagai pengelola wisata desa yang
professional dan berkelanjutan
MENDORONG PEMERINTAH DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DANA DESA
UNTUK:
1. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA DAN MENCIPTAKAN DESA-DESA BERKELANJUTAN YANG
MEMILIKI KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI, DAN EKOLOGI;
2. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR DAN PRASARANA DASAR DESA;
3. MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;
4. MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DESA TERPADU TERMASUK PENATAAN WILAYAH DESA DAN
PENETAPAN BATAS DESA;
5. TRANSFORMASI EKONOMI DESA MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA, DESA DIGITAL, PRODUK
UNGGULAN DESA, PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN, DAN PENINGKATAN PERAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES)/BUMDES BERSAMA; DAN
6. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA ADAT, KAMPUNG ADAT, NAGARI DAN SEBUTAN LAIN SETARA
DENGAN DESA;
7. PEMBANGUNAN DESA TERPADU MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA, DESA DIGITAL DAN PRODUK
UNGGULAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
DESA WISATA DALAM RPJMN 2020-2024
PENUTUP
RINGKASAN KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI PERDESAAN
KETAHANAN PANGAN DI PERDESAAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA
REVITALISASI BUMDES
DIGITALISASI EKONOMI PERDESAAN BEKERJASAMA DENGAN E-COMMERCE
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESAMetodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESATV Desa
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxrahmatbuludawa1
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSyamsul Azha
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdMus MN
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin KemendesaMateri Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin KemendesaTV Desa
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaFormasi Org
 

La actualidad más candente (20)

Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESAMetodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM Desa
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaPokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesa
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin KemendesaMateri Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
 

Similar a STRATEGI PEMULIHAN

Materi BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptx
Materi BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptxMateri BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptx
Materi BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptxBayuekaputra8
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019Bari Arijono
 
Digitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahtera
Digitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahteraDigitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahtera
Digitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahteramyuda3
 
Bahan Koperasi Astra.pdf
Bahan Koperasi Astra.pdfBahan Koperasi Astra.pdf
Bahan Koperasi Astra.pdfDINIDINAR2
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfssuserc48fc3
 
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxwirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxSuwondoMr
 
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingheru saputra
 
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasionalhenra saragih
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdfBahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdfIsaThoriq
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...MuhammadAkielElhanie
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfKUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfwindypaskawati1
 
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptxPaparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptxaparaturpemdes
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptachmad marzuki
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptyoeyongrahsel
 

Similar a STRATEGI PEMULIHAN (20)

Materi BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptx
Materi BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptxMateri BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptx
Materi BUMDesa Kerinci 22 Oktober 2018.pptx
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
Ekonomi Digital di Indonesia 2016 - 2019
 
Digitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahtera
Digitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahteraDigitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahtera
Digitalisasi desa membantu desa menjadi maju dan sejahtera
 
Bahan Koperasi Astra.pdf
Bahan Koperasi Astra.pdfBahan Koperasi Astra.pdf
Bahan Koperasi Astra.pdf
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
 
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxwirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
 
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
 
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan NasionalPenyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
Penyusunan pedoman pengembangan Kewirausahaan Nasional
 
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
Vo2 selasa 2 vo 2 september 2014 arah kebijakan dan program pembangunan perde...
 
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdfBahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
Bahan Paparan Kemenko PMK DD 2023_114629.pdf
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfKUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
 
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptxPaparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
Paparan Kemendes, 7 Desember 2021, Afif.pptx
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 

Más de TV Desa

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu dianaTV Desa
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agusTV Desa
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutikTV Desa
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodinTV Desa
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatangTV Desa
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESATV Desa
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621TV Desa
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing finalTV Desa
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden FarmTV Desa
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmTV Desa
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 TV Desa
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenTV Desa
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaTV Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaTV Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakatTV Desa
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...TV Desa
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaTV Desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset DesaTV Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariTV Desa
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaTV Desa
 

Más de TV Desa (20)

1. ppt bu diana
1. ppt bu diana1. ppt bu diana
1. ppt bu diana
 
2. ppt pak agus
2. ppt pak agus2. ppt pak agus
2. ppt pak agus
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
 
4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin4. ppt pak nurodin
4. ppt pak nurodin
 
5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang5. ppt pak tatang
5. ppt pak tatang
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
 
Materi global value financing final
Materi global value financing finalMateri global value financing final
Materi global value financing final
 
Company profile Eden Farm
Company profile Eden FarmCompany profile Eden Farm
Company profile Eden Farm
 
Skema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden FarmSkema Kemitraan Eden Farm
Skema Kemitraan Eden Farm
 
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021 Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
Optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa ta 2021 3 agustus 2021
 
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan KabupatenNomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
Nomor Telepon SAPA DESA Kemendesa PDTT Nasional dan Kabupaten
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
 
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping DesaMonev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
Monev Dana Desa Aplikasi Pendataan Pendamping Desa
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
 
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
Pengantar diskusi perhutanan sosial dan sdgs desa point 8 dan 9 6 juli 2021 l...
 
Perhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desaPerhutanan sosial dan desa
Perhutanan sosial dan desa
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN ManokwariAdvokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
Advokasi Panjang dan Berliku Beras ASN Manokwari
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
 

Último

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Último (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

STRATEGI PEMULIHAN

  • 2. 4 STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DESA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DESA REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DIGITALISASI EKONOMI DESA DENGAN MENGGANDENG E-COMMERCE GLOBAL PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) 1 4 2 3 GUS MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI BAPAK ABDUL HALIM ISKANDAR
  • 4.
  • 5. 26.429 34.069 49.463 11.730 56.089 58.443 52.409 11.296 17.596 33.344 4.567 1.355 5.509 1.471 8.649 2.669 9.171 7.184 10.517 37.657 47.281 17.060 10.890 4.833 37.878 34.276 11.704 55.417 4.556 4.189 6.890 20.863 4.939 19.412 54.359 63.628 Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen) Terdapat Pasar Desa Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR Akses Penduduk ke Kredit Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Kualitas Jalan Desa Terpenuhi (0,76 - 1,00) Prioritas (0,50 - 0,75) Super Prioritas (0,00 - 0,49) INDIKATOR KETAHANAN EKONOMI
  • 6. PERAN BERSAMA MENCEGAH TERJADINYA KRISIS PANGAN Pemerintah Pusat harus memastikan surplus produksi bahan pangan di beberapa provinsi dapa terdistribusi rata ke semua provinsi lainnya. Pemerintah Desa harus memastikan kegiatan ekonomi tetap berputar, menjaga masyarakat tetap berproduksi sehingga bahan- bahan pokok yang dibutuhkan tetap tersedia, guna menghindari terjadinya inflasi harga bahan pokok. 1 2 3 Pemerintah Daerah harus memastikan masyarakat masih memiliki pendapatan dan daya beli terhadap bahan pokok.
  • 7. JARING PENGAMAN DESA DALAM MENJAGA KETAHAN PANGAN (SOCIAL SAFTEY NET) BUM DesaMenyediakanBahanKebutuhanPokokbagiMasyarakatdenganMembelidari Petani,NelayandanPeternakdi Desasetempat,seperti beras, jagung, minyak goreng, garam, daging ayam/sapi, telur, ikan/ikan asin, gula pasir/kelapa, buah dan sayur dll BUM Desa BUM Desa BERSAMA PT MBN/BUMS Petani Nelayan Peternak SupplyBahan PokokdariLokal Desa Distribusi BahanPokok Masyarakat Miskin
  • 8. PERAN BUMDES DALAM JARING PENGAMAN DESA Produksi (Budidaya dan Pengolahan Perdagangan/Jasa-Jasa Sektor Keuangan Korporasi Poktan,UsahaMikro/Kecil,KWT BUM Desa menjalankan peran channeling dalam memberikan akses kelompok usaha ekonomi desa kepada fasilitas kredit/perbankan. Peran dijalankan dengan dukungan pihak perbankan /lembagakeuangan. Untuk menjalan peran-peran tersebut BUM Desa melakukan kemitraan usaha dengan sektor korporasi sesuai dengan potensi yang dikembangkan oleh BUM Desa. Keterlibatan korporasi menjadi suatu rangkaian dalam proses rantai-pasok kegiatan yang dikembangkan oleh BUM Desa dan KUEM BUM Desa memiliki peran dalam mengorganisir produksi dan perdagangan serta jasa-jasa yang dijalankan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat desa (Poktan, KWT, UMKM). Logistik Dalamhal ini BUM Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan logistik guna memenuhi ketersediaan bahan baku dan permintaan pasar di luar desa, dan barang konsumsi bagi rumah tangga desa. BUM Desa
  • 9. PERKEMBANGAN BUM DESA Tahun berdiri Jumlah 2015 3936 2016 13397 2017 24365 2018 30402 2019 33865 2020 41065 *Perkembangan dari sisi jumlah* *Perkembangan dari sisi jenis usaha BIDANG USAHA % KEUANGAN/SIMPAN PINJAM 40.07% JASA 20.29% WARUNG/TOKO 11.24% PERKEBUNAN 3.02% PERTANIAN 10.58% PETERNAKAN 7.75% KERAJINAN 0.69% WISATA 6.36% Jumlah Omset/tahun % > 10 M 0,01% 1 - 10 Milyar 4,06% 300 - 1 Milyar 5,67% < 300 Juta 90,25% 100%
  • 10. PROGRAM PENGEMBANGAN BUMDESA 1. Pengembangan instruman data dan pemantaunan  Registrasi secara on line berbasis android  Pemantauan perkembangan bumdes berbasis web 2. Penguatan bumdes  Permodalan : bekerja sama dengan Perbankan Nasional dan Daerah, BLU Kementerian, Perusahaan Swasta, melalui skema kredit, CSR & PKL  Pengembangan kapasitas : bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, NGO, Balai/Lembaga pelatihan negeri / swasta,  Pengembangan usaha : Kerjasama pengembangan usaha dengan BUMN/Swasta, dalam bidang pengolahan, reseller, pabrikasi, pengelolaan sumber daya hayati  Pengembagan pemasaran : Kerjasama dengan perusahaan e-commerce, BUMN, asosiasi jasa dan perdagangan 3. Digitasi Bumdes  Pengembangan jaringan, akses dan system bekerjasama dengan Bakti Kemenkominfo,  Pengembangan kapasitas pemanfaatan market place bekerjama dengan perusahaan e-commerce
  • 11.
  • 12. ORDER, PAYMENT, DELIVERY Harga Eceran/ Angsuran KONSOLIDASI PETANI Petani BISNIS MODEL KERJA SAMA BUMDES DAN KOPERASI KOPERASI Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melakukan Konsolidasi dan Fasilitasi Petani 12 BANK Dibayar Cash oleh Bank kepada petani Angsuran Konsumen (Anggota Koperasi ) MARKETPLACE BUM DESA Directorate General of Disadvantaged Areas Development Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration Copyright@
  • 13. REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)2
  • 14.
  • 15.
  • 16. FAKTOR-FAKTOR BUM DESA TIDAK BERKEMBANG 1. Lemahnya kemampuan manajerial dalam struktur BUM Desa sehinggal bisnisnya berjalan di tempat. Hal ini sering kali terjadi pada saat pergantian kepala desa, kebijakan dan program dalam pengembangan unit usahan BUM Desa juga ikut berubah sehingga unit usaha yang sudah dijalankan tidak berkembang secara berkelanjutan. 2. Kurangnya penyertaan modal usaha yang diperuntukan BUM Desa. Proporsi anggaran Dana Desa sering kali lebih di prioritaskan pada pembangunan infrastruktur. 3. Lemahnya pembangunan SDM. Hal inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa sulit berkembang. 4. Faktor kerugian. 5. Didirikan semata karena keinginan, bukan karena analisis kebutuhan sehingga keberadaan BUM Desa tidak melihat berdasarkan yang ada di daerahnya dan kesiapan pasar. Beberapa Faktor/Permasalahan BUM Desa tidak Berkembang:
  • 17. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA Komponen Revitalisasi BUM Desa terdiri dari beberapa aspek, diantaranya: 1. Pendampingan : Rekayasa kelembagaan BUM Desa sebisa mungkin berangkat dari inisiasi masyarakat, tugas pemerintah adalah menjadi pemacu dan memberikan pendampingan untuk pengembangan BUM Desa. Pendampingan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan BUM Desa. 2. Dukungan Permodalan : Penambahan modal usaha bagi BUM Desa. Besaran penambahan akan berbeda tergantung masalah BUM Desa tersebut. 3. Peningkatan Jaringan : Pengembangan super holding bagi BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas. Holding BUM Desa atau BUM Desa bersama akan menggabungkan usaha BUM Desa dari sejumlah desa. Sehingga nantinya akan meningkatkan akses hingga modal BUM Desa. 4. Faktor Koordinasi : Kerjasama dengan korporasi menjadi bagian penting untuk regulasi kebijakan melalui strategi nasional revitalisasi BUM Desa, hal tersebut juga dapat diimplementasikan melalui kelembagaan BUM Desa yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga.
  • 18. DIGITALISASI EKONOMI DESA DENGAN MENGGANDENG E-COMMERCE GLOBAL3
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. PASARDESA.ID Membantu Pemerintah Desa dalam Menyalurkan BLT DD secara non tunai Memperkuat fungsi DD sebagai jarring pengaman sosial sekaligus membangun ketahanan ekonomi desa Memperluas nilai manfaat atas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Belanja aman, Murah dan Mudah #tetapdirumah  Pasardesa.id adalah platform belanja online yang di inisiasi oleh Pusdalops Panggung Tanggap Covidd-19 (PTC- 19), Desa Panggungharjo, Kab. Bantul.  Pasardesa.id menjadi bagian mitigasi ekonomi untuk stabilisasi rantai pasok barang kebutuhan warga desa, yang sekaligus dalam rangka untuk meminimalisasi resiko persebaran Covid-19.  Diluncurkan 13 April 2020 oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Bapak Halim Iskandar, pasardesa.id berkomitmen menjembatani antara barang persediaan di toko dan warung dengan warga desa lainnya yang membutuhkan.
  • 23. OMZET PENJUALAN pasardesa.id 218.949 3.327 2.760 1.631 117 TRANSAKSI PRODUK, ANGGOTA MITRA UMKM JUTA RUPIAH (DI 5 KECAMATAN, KABUPATEN BANTUL) Periode 13 April – 31 Mei 2020
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 28.
  • 29.
  • 31.
  • 32.
  • 33. “KEBIJAKAN TERKAIT PEMULIHAN EKONOMI PERDESAAN MENTERI DESA, PDT & TRANSMIGRASI MENERBITKAN PERMENDES NO. 14 / TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAHAN KE-3 ATAS PERMENDESA NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020” Penggunaan dana desa sampai 7 Oktober 2020: 1. Desa Tanggap Covid-19: Rp. 3.170.295.090.907 2. Padat Karya Tunai Desa: Rp. 7.147.259.773.600 3. Pembangunan infrastruktur lainnya: Rp. 3.138.761.015.306 4. Dana Desa untuk BLT Dana Desa sampai 7 Oktober 2020: Rp.728.753.055.907 Total Dana Desa yang telah dipergunakan: Rp. 30.185.068.935.720 Dana Desa dalam APBN TA 2020: Rp. 71.190.000.000.000 Dana Desa telah digunakan: Rp. 30.185.068.935.720 Sisa Dana Desa: Rp. 41.004.931.064.280 Akan digunakan untuk: - BLT Dana Desa sampai Desember 2020: Rp. 11.732.816.944.093 - PKTD sampai Desember 2020: Rp.29.272.114.120.187
  • 34. CONTOH KEGIATAN DESA FASE PEMULIHAN EKONOMI  Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai Desa  Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)  Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif  Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa  Pelayanan Pendidikan Bagi Anak  Pengembangan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga  Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba  Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja  Pengembangan Desa Inklusi  Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan  Pembentukan Dan Pengembangan Bumdesa/Bumdesa Bersama  Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa  Pembangunan Embung Desa Terpadu  Pengembangan Desa Wisata  Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna  Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Dan Adaptasi  Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Nonalam  Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan/Atau Nonalam  Sistem Informasi Desa T. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa  Pemberdayaan Hukum Di Desa
  • 35. SUMBAR 2 JAMBI 1 SUMSEL 1 LAMPUNG 3 JABAR 8 JATENG 11 DIY 1 NTB 11 NTT 5 SUMUT 14 ACEH 1 KEP. BABEL 2 KALSEL 3 KALTIM 3 SULSEL 9 SULTENG 4 GORONTALO 2 PETA SEBARAN BANTUAN DESA WISATA KEMENDESA PDTT T.A 2017 – 2019 SULUT 2 MALUT 3 MALUKU 3 JATIM 16 BALI 3 SULTRA 5 KEP. RIAU 1
  • 37. 37 BANTUANPENGEMBANGANDESAWISATATAHUN2017 - 2021 31 49 37 97 0 20 40 60 80 100 120 2017 2018 2019 2021 Jumlah Desa yang Mendapat Bantuan per Tahun 14.640.000.000 19.960.000.000 17.900.000.000 64.200.000.000 - 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 60.000.000.000 70.000.000.000 2017 2018 2019 2021 Alokasi Bantuan per Tahun
  • 38. MODEL PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN DESA WISATA Sumber Dana ABPN DANA DESA (Permendesa PDTT no.06 th.2020) Bantuan Program APBD Dana Dari Sumber Lain yang tidak Mengikat
  • 39. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA (REGULER) VILLAGE BUSINESS PARK (DSP) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA KEMENDESA PDTT 1. Mendukung pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Nasional Berbasis Kearifan Lokal 2. Kolaborasi Potensi Unggulan Desa dan Pemanfaatan Media Digital 3. Mempermudah Akses Internet di Desa sehingga meningkatkan daya tarik desa untuk dikunjungi Wisatawan 4. Membuka ruang terbuka hijau sekaligus sebagai ruang promosi potensi Desa 5. Mendorong optimalisasi pemberdayaan UMKM dan BUMDES Wisata di seluruh Kabupaten dan Kota 6. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDesa sebagai pengelola wisata desa yang professional dan berkelanjutan
  • 40. MENDORONG PEMERINTAH DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK: 1. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA DAN MENCIPTAKAN DESA-DESA BERKELANJUTAN YANG MEMILIKI KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI, DAN EKOLOGI; 2. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR DAN PRASARANA DASAR DESA; 3. MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK; 4. MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DESA TERPADU TERMASUK PENATAAN WILAYAH DESA DAN PENETAPAN BATAS DESA; 5. TRANSFORMASI EKONOMI DESA MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA, DESA DIGITAL, PRODUK UNGGULAN DESA, PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN, DAN PENINGKATAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)/BUMDES BERSAMA; DAN 6. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA ADAT, KAMPUNG ADAT, NAGARI DAN SEBUTAN LAIN SETARA DENGAN DESA; 7. PEMBANGUNAN DESA TERPADU MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA, DESA DIGITAL DAN PRODUK UNGGULAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DESA WISATA DALAM RPJMN 2020-2024
  • 41. PENUTUP RINGKASAN KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI PERDESAAN KETAHANAN PANGAN DI PERDESAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA REVITALISASI BUMDES DIGITALISASI EKONOMI PERDESAAN BEKERJASAMA DENGAN E-COMMERCE