Pagu dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun untuk 74.961 desa di Indonesia akan dialokasikan untuk pembangunan swakelola melalui PKTD, bantuan sosial BLT Dana Desa, dan penanganan Covid-19 termasuk mendukung kegiatan PPKM Mikro di desa-desa.

1. Z

2. PERMENDESA PDTT NO 19/2020 TERTANGGAL 18 DES 2020
2
• Tujuan pendampingan masyarakat desa
1. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam
Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
2. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam
Pembangunan Partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
3. meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi Desa melalui BUM
Desa dan/atau BUM Desa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung
pencapaian SDGs Desa;
4. meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama antar Desa untuk
mendukung pencapaian SDGs Desa.
• Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. kemanusiaan
2. keadilan;
3. kebhinekaan;
4. keseimbangan alam;
5. kepentingan nasional.

3. PENINGKATAN KAPASITAS PENDAMPING
3
1. Pelatihan ulang pendamping
1. Pemutakhiran data SDGs Desa
2. Inkubasi Bumdes dan pengembangan investasi desa lainnya
3. Pengembangan produk unggulan desa
4. Kerja sama desa
2. Afirmasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pendamping untuk
menimba ilmu hingga meraih Pendidikan S1 dan S2
1. Pengalaman pendampingan
2. Prestasi pendampingan
3. Karya-karya pemberdayaan masyarakat di desa

4. APLIKASI LAPORAN PENDAMPING DESA
4
1. Aplikasi mobile berbasis android
2. Didownload di Google Play dengan nama Laporan
Harian; hanya pendamping desa teregister dengan
nomor induk pendamping yang bisa mengisinya
3. Mencatat seluruh kerja sehari-hari pendamping,
termasuk waktu kerja
4. Pendataan desa dan kompilasi kebijakan desa
5. Penyusunan RPJMDes, RPKDes, APBDes
6. Implementasi pembangunan desa dan SDGs Desa
7. Inisiatif pemberdayaan, inovasi desa, dan advokasi
masalah desa
8. Kegiatan pembangunan desa lainnya yang dibutuhkan
9. Mentoring dan pelatihan mandiri

5. MANFAAT APLIKASI LAPORAN PENDAMPING DESA
5
1. Secara obyektif menunjukkan laporan kegiatan
pendamping hari per hari, termasuk lokasi dan waktu
pelaksanaan kegiatan
2. Mengakumulasi kegiatan pendamping, waktu kerja,
dan pihak-pihak yang didampingi setiap bulan
3. Segera menemukan masalah pendampingan sehingga
lebih mudah diatasi
4. Mengembangkan inovasi pendamping yang satu
kepada pendamping lainnya
5. Membina pendamping sesuai kebutuhan masing-
masing
6. Menentukan nilai kinerja bulanan pendamping,
sehingga pembayaran honor dan insentif rasional
7. Menentukan nilai kinerja tahunan pendamping sebagai
dasar kontrak tahun berikutnya

6. 6

7. HISTORI AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI DESA
7
OKT 2019-
JAN 2020
Usulan kades agar
ada peningkatan
kapasitas
menyeluruh
JAN 2020
Pidato Menteri Desa PDTT
di UNY Yogyakarta: afirmasi
pendidikan tinggi bagi kades
menguntungkan
pembangunan desa itu
sendiri serta pemberdayaan
masyarakatnya
AGT-OKT 2020
Perancangan afirmasi
pendidikan tinggi bagi kades
dan pengurus Bumdes
melalui program studi
kekhususan dan rekognisi
pembelajaran lampau
JAN 2021
Lampu hijau Dirjen Dikti
untuk penyusunan RPL
program sarjana bagi
kades, perangkat desa,
pengurus Bumdes, dan
pendamping desa
PEB 2021
Tim kecil Kemendesa PDTT,
Kemendagri, Kemendikbud,dan
Pertides untuk penyelesaian
rancangan RPL program sarjana
bagi kades, perangkat desa,
pengurus Bumdes, dan
pendamping desa
AGT 2021
Mulai pelaksanaan RPL
program sarjana bagi
kades, perangkat desa,
pengurus Bumdes, dan
pendamping desa

8. 851
4.820
44.767
2.168
17.273
1.164 83
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
SD dan
Tidak
Sekolah
SMP SMU D1-3 S1 S2 S3
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN KEPALA DESA
• Sebanyak 0,11% kepala
desa berpendidikan S3
• Sebanyak 1,55% kepala
desa berpendidikan S2
• Sebanyak 23,04% kepala
desa berpendidikan S1
• Sebanyak 2,89% kepala
desa berpendidikan D1-D3
• Sebanyak 64,26% kepala
desa berpendidikan SMU
• Sebanyak 6,92% kepala
desa berpendidikan SMP
• Sebanyak 1,22% kepala
desa berpendidikan SD
dan tidak bersekolah
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2020
8

9. 873 2.133
46.983
2.982
21.488
414 88
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
SD dan
Tidak
Sekolah
SMP SMU D1-3 S1 S2 S3
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN SEKRETARIS DESA
• Sebanyak 0,12% sekretaris
desa berpendidikan S3
• Sebanyak 0,55% sekretaris
desa berpendidikan S2
• Sebanyak 28,67% sekretaris
desa berpendidikan S1
• Sebanyak 3,98% sekretaris
desa berpendidikan D1-D3
• Sebanyak 62,68% sekretaris
desa berpendidikan SMA
• Sebanyak 2,84% sekretaris
desa berpendidikan SMP
• Sebanyak 1,16% sekretaris
desa berpendidikan SD dan
tidak bersekolah
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2020
9

10. 132
8.241
26.977
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
SMP SMU S1/S2
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PENDAMPING DESA
• Sebanyak 76,31%
pendamping desa
berpendidikan S1/S2
• Sebanyak 23,31%
pendamping desa
berpendidikan SMA
• Sebanyak 0,37%
pendamping desa
berpendidikan SMP
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2021
10

11. 3.857
31.147
15.447
683
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
SMP SMU S1 S2
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PENGURUS BUMDES
• Sebanyak 7,54%
pengurus Bumdes
berpendidikan S2
• Sebanyak 30,31%
pengurus Bumdes
berpendidikan S1
• Sebanyak 60,91%
pengurus Bumdes
berpendidikan SMA
• Sebanyak 7,54%
pengurus Bumdes
berpendidikan SMP
Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2021
11

12. • Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes,
dan pendamping desa:
• Para tokoh desa tsb memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan,
implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes yang selama ini
mereka kerjakan
• Para tokoh desa tsb memahami metodologi dan penggunaan data serta informasi untuk menjalankan
pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes
• Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis Bumdes yang lebih
profesional dan lebih berkualitas
• Kemajuan desa, Bumdes, dan pendampingan lebih cepat
• Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa
yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 dan S2
• Rekognisi pembelajaran lampau (RPL): pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS (sistem kredit
semester) di kampus
• Gelar sarjana sesuai program studi yang disediakan oleh Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa)
• Nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman/prestasi tokoh desa menjadi learning outcome (LO) yang
diterapkan pada SKS sesuai yang disediakan Pertides
AFIRMASI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENGURUS BUMDES, PENDAMPING DESA
UNTUK S1 DAN S2 DENGAN BASIS PENGALAMAN DAN PRESTASI
12

13. Z

14. • Pagu dana desa 2021: Rp 24,1 triliun
• Desa penerima: 23.111 desa
• Penyaluran dana desa per 16 Pebruari 2021
• Tersalur ke 3.000 desa (13%); Banten belum tersalur
• Tersalur Rp 963.380.991.400 (4%)
• BLT Dana Desa 2021
• Bulan 1:
• Tersalur di 2.398 desa
• 166.976 KPM
• Rp 50.090.100.000
• Bulan 2:
• Tersalur di 449 desa
• 25.268 KPM
• Rp 7.580.400.000
14
DANA DESA 2021 DI LOKASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM)
• Panduan Penetapan
Prioritas Penggunaan
Dana Desa 2021
1. Sesuai dengan kewenangan
desa
2. Dikerjakan secara swakelola
3. Dikerjakan dengan metode
Padat Karya Tunai Desa
(PKTD)

15. • Zona Hijau: bebas kasus Covid-19 dalam satu wilayah RT
• Zona Kuning: ada kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1 sampai 5
rumah dalam satu RT selama seminggu terakhir
• Zona Oranye: ada kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 6 hingga 10
rumah dalam satu RT selama seminggu terakhir.
• Zona Merah: ada kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak lebih dari
10 rumah dalam satu RT selama seminggu terakhir.
15
KRITERIA RUKUN TETANGGA DALAM PPKM MIKRO

16. LOKASI PPKM MIKRO TINGKAT DESA DI 91 KAB/KOTA DI BANTEN,
JABAR, JATENG, DIY, JATIM, BALI, 1.789 KEC, 21.873 DESA
16
30.054
2.143
601 521
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Hijau Kuning Oranye Merah
JUMLAH RUKUN TETANGGA
Jumlah Rukun Tetangga
• Jumlah RT zona hijau
90% (30.054 RT)
• Jumlah RT zona kuning
6% (2.143 RT)
• Jumlah RT zona oranye
2% (601 RT)
• Jumlah RT zona merah
2% (521 RT)

17. KEGIATAN DESA PADA LOKASI PPKM PER 16 PEBRUARI 2021
17
No Uraian Alokasi Satuan
2 Alokasi dana desa untuk Covid-19 392.387.292.551 rupiah
3 Sosialisasi hidup sehat/lawan covid-19 5.906 desa
4 Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik 5.992 desa
5 Penyemprotan disinfektan 5.663 desa
6 Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 6.840 desa
9 Jumlah tempat tidur yang tersedia 14.158 unit
10 ODP yang pernah dirawat di ruang isolasi 3.670 orang
12 Jumlah Pemudik/ Pendatang 54.434 orang
14 Jumlah masyarakat rentan sakit 20.569 orang
15 Pengadaan masker bagi warga 4.176 desa
17 Jumlah Relawan 225.260 orang

19. • Pagu dana desa 2021: Rp 72 triliun
• Desa penerima: 74.961 desa
• Penyaluran dana desa per 16 Pebruari 2021
• Tersalur ke 5.646 desa (8%)
• Tersalur Rp 1.684.270.802.200 (2%)
• BLT Dana Desa 2021
• Bulan 1:
• Tersalur di 4.723 desa
• 311.832 KPM
• Rp 93.549.600.000
• Bulan 2:
• Tersalur di 486 desa
• 27.376 KPM
• Rp 8.212.800.000
19
DANA DESA 2021 NASIONAL
• Panduan Penetapan
Prioritas Penggunaan
Dana Desa 2021
1. Sesuai dengan kewenangan
desa
2. Dikerjakan secara swakelola
3. Dikerjakan dengan metode
Padat Karya Tunai Desa
(PKTD)

20. • Tahun 2021 pagu dana desa Rp 72 triliun untuk 74.961 desa.
• Dana untuk PKTD Rp 37,08 triliun
• Dana untuk BLT Dana Desa Rp 29,16 triliun
• Dana untuk kegiatan Desa Aman Covid-19 termasuk PPKM Mikro Rp 5,76 triliun
• Dengan alokasi dana desa Rp 37,08 triliun untuk PKTD, maka tercipta 203.940.000 hari
orang kerja (HOK)
• Selama 2020 seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan, dan
mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan, yaitu di luar musim tanam dan panen
pertanian; ada pula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes dengan pendapatan
setara demikian. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja incidental
bagi warga desa.
• Sehingga, target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa, di
mana warga rutin menjalankan PKTD setiap bulan.
20
PADAT KARYA TUNAI DESA 2021

21. DESA KANDAR, KEC SELARU, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU
21
• Dana desa 2015-2020 fokus
mendukung ketahanan pangan:
• 2015: peningkatan kapasitas kelompok
tani
• 2016: jalan usahatani dan peningkatan
kapasitas kelompok tani
• 2017: pendirian Bumdes, penyediaan
teknologi tepat guna pertanian dan
perikanan
• 2018: penyediaan teknologi tepat guna
pertanian dan perikanan, pengadaan bibit
sayuran
• 2019: alat produksi pertanian
• 2020: alat produksi pertanian, teknologi
tepat guna untuk nelayan
• Hasil:
• Dari Desa Sangat Tertinggal (2015)
melompat menjadi Desa Mandiri (2020)
• Lokasi panen raya padi
• Menyumbang padi ke luar Pulau Selaru

22. DESA SEMAGAR, KEC GIRIMARTO, WONOGIRI, JAWA TENGAH
• BUMDes Manggar sebagai episentrum
pemberdayaan masyarakat
• 3 unit usaha: pertanian, perdagangan dan
produksi batik
• Seluruh unit usaha dijalankan dengan pola
Padat Karya Tunai Desa (PKTD
• Untuk produksi batik handmade
• warga menjadi pekerja dan mendapatkan upah
PKTD
• melatih warga belajar memproduksi sendiri
• menyediakan modal usaha
• mendirikan home industri dan melayani
pemasaran
• Manfaat
• Pada 2020 ada 151 KPM BLT Dana Desa
• Hasil Musdes untuk 2021 menurun drastis
menjadi 21 KPM, menjadi pekerja di BUMDes
22

23. • Wisata pasar tradisional bernama Pasar Bahulak,
menyajikan kuliner tempo dulu dan mengandalkan
setting alamiah.
• 74 lapak kuliner dan souvenir, area bermain, area swa
foto
• keterlibatan 292 warga diorganisir BUMDesa Sinar
Karungan Mandiri
• Omzet tertinggi diperoleh pada gelaran pasar yang ke-
8, hari Minggu, 10 Januari 2021, yaitu lebih dari Rp 60
juta selama 4 jam (dari hasil parkir saja sebesar Rp.
3.793.000)
• Manfaat:
• pada 2020 ada 88 KPM penerima BLT-DD
• pada 2021 turun menjadi 28 KPM, karena mereka
mendapatkan penghasilan sebagai pedagang dan
pengelola Pasar Bahulak
DESA KARUNGAN, KEC PLUPUH, SRAGEN, JAWA TENGAH
23

24. DESA MAMPU MENAHAN KENAIKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) JAUH
LEBIH RENDAH DARIPADA DI KOTA SELAMA PANDEMI PEBRUARI-AGUSTUS 2020
(HASIL SURVAI ANGKATAN KERJA NASIONAL/SAKERNAS BPS, AGUSTUS 2020)
24
69
0,79
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kota Desa
%
2.063.879
606.121
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Kota Desa
Jiwa
Sumber: bps.go.id

25. DESA MAMPU MENAHAN KENAIKAN KEMISKINAN
LEBIH RENDAH DARIPADA DI KOTA SELAMA PANDEMI MARET-SEPTEMBER 2020
(HASIL SURVAI SOSIAL EKONOMI NASIONAL/SUSENAS BPS, SEPTEMBER 2020)
25
0,5
0,38
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Kota Desa
%
880.000
250.000
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
Kota Desa
Jiwa
Sumber: bps.go.id

26. 0811-1953-5201
0811-1953-5202
26