SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 76
gajahguling
• Kedudukan CPNS
• Diklat Pra Jabatan sebagai salah satu syarat
• Maksud Diklat Pra Jabatan
– Pengetahuan
– Ketrampilan
– Pembentukan perilaku
• CPNS perlu diberikan pemahaman mengenai
Manajemen Kepegawaian Negara
gajahguling
 Administrasi adalah proses kerjasama dari sekelompok manusia

dalam bidang pemerintahan maupun swasta untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang effisien
(Mokhamad Syuhadhak, 1994:2)

 Sedangkan Administrasi Kepegawaian menurut FELIX A. NIGRO

adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan Memperkerjakan
pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga diperoleh
kualitas dan kuantitas hasil pelayanan yang optimal.

Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan
efisiensi,
efektifitas
dan
derajat
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan,
pengadaan,
pengembangan
kualitas,
penempatan,
promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
(Pasal 1 Angka 8 Undang-undang 43/1999)
gajahguling
Pegawai Negeri adalah setiap WNI yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan
diangkat oleh Pejabat Yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri
atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

gajahguling
 Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil Pusat
 Pegawai Negeri Sipil Daerah
 Anggota TNI
 Anggota Kepolisian Negara RI


gajahguling
 PNS

berkedudukan
sebagai
unsur
aparatur negara yang bertugas untuk
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil
dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara, pemerintah dan pembangunan.

 Netral.

gajahguling
Kewajiban
Pegawai Negeri Sipil wajib:
Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan
Pemerintah
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI
Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepadanya
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab
Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan
gajahguling
Peraturan yang mengatur mengenai
kewajiban, larangan dan sanksi
apabila kewajiban tidak ditaati atau
larangan dilanggar oleh PNS

gajahguling
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 30/ 1980
Pegawai Negeri Sipil Wajib :
a.

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah

b.

Mengutamakan kepentingan Negara diatas ke-pentingan golongan atau diri
sendiri, serta meng hindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak
pemerintah

c.

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan PNS.

d.

Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya.

f.

Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang
langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara
umum.

g.

Melaksanakan
pengabdian.

h.

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Negara.

gajahguling

tugas

kedinasan

dengan

sebaik-baiknya

&

penuh
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps
Pegawai Negeri Sipil.
Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yg dapat membahaya
kan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan & materiil.
Mentaati ketentuan jam kerja.
Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik baiknya.
Memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat menurut bidang
tugasnya masing-masing.
Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
Memberikan kesempatan kepada bawahannya mengembangkan kariernya.
Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan tentang perpajakan.
Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan satun terhadap
masyarakat sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan.
Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama/Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.
Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
Mentaati segala peraturan perundang–undangan & peraturan kedinasan yang berlaku.
Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima
mengenai pelanggaran disiplin

gajahguling
Larangan
a. Melakukan hal hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara,
Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil
b. Menyalahgunakan wewenangnya
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing.
d. Menyalahgunakan barang barang uang atau surat surat berharga milik Negara.
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan
barang barang, dokumen atau surat surat berharga milik Negara secara tidak sah.
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, te-man sejawat, bawahan atau
orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan Negara.
g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam
terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan
kerjanya.
h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga
yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau
mungkin bersangkutan deng-an jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.
i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat
Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk kepentingan jabatan.
gajahguling
j.

Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya.

k.

Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat berakibat mengahalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi
pihak yang dilayani.

l.

Mengahalangi berjalannya tugas kedinasan.

m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui
karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau
pihak lain.
n.

Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan
untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi
Pemerintah.

o.

Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya
berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

p.

Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak
berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat
pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut
dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau
jalannya perusahaan.

gajahguling
q.

r.

Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi
maupun sambilan menjadi direksi pimpinan atau
komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat
Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang
memangku jabatan eselon I.
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun
juga
dalam
melaksanakan
tugasnya
untuk
kepentingan pribadi golongan atau pihak lain.

Di samping itu PNS juga dilarang :
Menjadi Anggota Partai Politik
Menjadi Istri kedua, ketiga dan seterusnya bagi PNS
wanita.

gajahguling
NO
1

TINGKAT
HUDIS

LAMA HUDIS

KEBERATAN

Tegoran Lisan

-

Sda

Sda

Pernyataan tidak puas
scr tertulis
Hudis Sedang

-

sda

Sda

Penundaan KGB

3 bln – 1 thn

Penurunan Gaji sebesar
satu kali KGB
Penundaan KP
3

Hudis Berat

3 bln – 1 thn
6 bln – 1 thn

Penurunan Pangkat
setingkat lebih rendah

Tidak dpt diajukan keberatan

BERLAKUNYA HUDIS

Tegoran tertulis

2

Hudis Ringan

JENIS HUDIS

Selambatnya 14
hr dari tgl hudis
diterima
Sda

b.

6 bln – 1 thn

Sda
Sda

-

Tdk bisa diajukan
keberatan

Pemberhentian dg
hormat sbg P N S

gajahguling

a.

c.

Pembebasan dari
jabatan

-

Selambatnya 14
hr dari tgl hudis
diterima

tidak atas permintaan
sendiri
Pemberhentian tdk dgn
hormat sbg P N S

Saat disampaikan kepada ybs

-

Sda

Hari ke 15 sejak keputusan
diterima, jika tidak ada keberatan
Pada tanggal berikut dari tanggal
keberatan dikabulkan/ ditolak
Hari ke 30 dari saat hudis
disampaikan pada P N S, jika ybs
tdk datang pada waktu yg
ditentukan untuk menerima hudis
Sda

Sejak hudis ditandatangani
a.

b.

c.

Hari ke 15 sejak keputusan
diterima, jika tidak ada keberatan
Pada tanggal berikut dari tanggal
keberatan dikabulkan/ ditolak
Hari ke 30 dari saat hudis
disampaikan pada P N S, jika ybs
tdk datang pada waktu yg
ditentukan untuk menerima hudis










Gaji pokok CPNS adalah sebesar 80 % dari gaji pokok yang
diperuntukkan untuk
Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang
dibayarkan sejak ybs secara nyata melaksanakan tugas.
Apabila CPNS telah mempunyai masa kerja yang dapat
diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok , diberikan gaji pokok
segaris sesuai masa kerja yang diakui sebagai masa kerja
golongan.
Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi PNS apabila
telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan
untuk menetapkan gaji , diberikan gaji pokok segaris dengan
pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
PNS yang diangkat dalam suatu pangkat lebih tinggi dari pangkat
lama , diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang
segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam
golongan ruang menurut pangkat lama.
Sedangkan PNS yang diturunkan pangkatnya lebih rendah dari
pangkat lama , diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru
yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam
golongan ruang menurut pangkat lama .

gajahguling
TUNJANGAN

Untuk mendukung kesejahtaraan PNS beserta keluarganya
pokok diberikan pula berbagai macam tunjangan yaitu :
A. TUNJANGAN KELUARGA

disamping gaji

Tunjangan keluarga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 , dengan ketentuan sebagai berikut :
PNS yang beristeri / bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10 %
dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan apabila kedua-duanya
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil , maka tunjangan ini hanya
diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang tertinggi .
PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21
tahun , belum pernah kawin , tidak mempunyai penghasilan sendiri , dan nyata
menjadi tanggungan diberikan tunjangan sebesar 2 % dari gaji pokok tiap-tiap
anak .
Ketentuan kurang dari 21 tahun dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun
apabila anak tersebut masih bersekolah.
Tunjangan yang diberikan sebanyak-banyaknya untuk dua orang anak termasuk
anak angkat , yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan APBN Pasal 53 menyebutkan bahwa terhitung mulai
tanggal 1 April 1995 tunjangan anak , tunjangan beras untuk anak diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil dibatasi hingga sebanyak-banyaknya dua orang.

gajahguling
B. TUNJANGAN JABATAN








Berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan
tertentu diberikan tunjangan jabatan.
Yang dimaksud dengan jabatan tertentu adalah jabatan-jabatan
struktural ( seperti Direktur Jenderal , Direktur , Kepala Biro ,
Kepala Bagian dan sebagainya ) dan jabatan fungsional
( seperti Widyaiswara , Penyuluh Pertanian, Guru, Dosen,
Peneliti dan sebagainya ).
Macam-macam jabatan
Keputusan Presiden .

serta

tunjangan

diatur

dengan

Tunjangan jabatan struktural diberikan menurut tingkatan eselon
yang dijabat dari pejabat yang bersangkutan.
Besarnya tunjangan jabatan fungsional adalah berbeda-beda
untuk setiap jenis jabatan fungsional tersebut dan diatur dengan
Keputusan Presiden .

gajahguling
C. TUNJANGAN PANGAN




Tunjangan pangan diberikan kepada istri/suami dan
anak berupa beras sebanyak 10 kg perjiwa/ bulan.
Tunjangan pangan dapat diberikan berupa beras atau
dibayar dengan uang yang besarnya ditetapkan
dengan keputusan Menteri Keuangan .

D . TUNJANGAN LAIN – LAIN


Selain tunjangan yang ditentukan seperti tersebut di
atas , apabila ada alasan yang kuat , kepada PNS
diberikan
tunjangan-tunjangan lain
seperti
tunjangan
kemahalan
daerah
,
tunjangan
penyesuaian indek harga , tunjangan karena resiko
pekerjaan .

gajahguling
PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Iuran Wajib .
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 dan dirubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 sebagai usaha
kesejahteraan pegawai , maka setiap Pegawai Negeri Sipil dipotong 10 %
dari penghasilan sebulan.
•
•
•

Askes
THT/Taspen
Dana Pensiun

:2%
: 3,25 %
: 4,75 %

Tabungan Perumahan .
Berdasarkan KEPPRES Nomor 14 Tahun 1993 dan KEPPRES Nomor 46
Tahun 1994 setiap PNS aktif sejak 1 Januari 1993 menjadi anggota
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Besarnya tabungan tiap
bulan adalah sebagai berikut :
a. Golongan I Rp. 3.000,-.
b. Golongan II Rp. 5.000,-.
c. Golongan III Rp. 7.000,d. Golongan IV Rp. 10.000,-.
gajahguling
Pajak Penghasilan




Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor
636/KMK/04/1994 menuatakan bahwa pengenaan
PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri
Sipil , Anggota ABRI , dan Pensiunan termasuk
janda/duda dan atau anak-anaknya atas penghasilan
berupa gaji kehormatan , gaji atau uang pensiun ,
tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan yang
tercantum dalam daftar gaji / daftar pembayaran
pensiunan atau daftar pembayaran lain.
Demikian juga terhadap honorarium , uang sidang ,
uang prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama
apapunyang dibebankan pada keuangan negara
dipotong PPh pasal 21 sebesar 15 % jumlah bruto
pnghasilan .

gajahguling
JENIS CUTI
1. Cuti Tahunan
2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit
4. Cuti Bersalin
5. CKAP
6. Cuti diluar tanggungan Negara

gajahguling
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT
DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PP. No. 12 Tahun 1981)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kecelakaan
karena dinas sehingga yang bersangkutan menderita
sakit, menderita cacat atau bahkan meninggal dunia
sudah selayaknya memperoleh perawatan, pengobatan
dan atau rehabilitasi.
Sedangkan bagi mereka yang karena kecelakaan dinas
tersebut mengakibatkan tidak bisa bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri, perlu diberikan penghargaan
dalam bentuk tunjangan cacat disamping pensiun yang
berhak diterimanya, sehingga ia tetap dapat hidup layak.
Sedangkan
yang
meninggal
dunia
diberikan
penghargaan kenaikan pangkat anumerta dan uang
duka tewas
gajahguling
Sistem Karier : sistem kepeg. di mana utk pengangkatan pertama
didasarkan pd kecakapan, sedang dlm pengembangan masa kerja,
pengalaman, kesetiaan, pengabdian & syarat lainnya turut
menentukan.




Sistem Karier Terbuka : utk mengisi jab yg lowong dlam
terbuka bagi setiap WN spnjg kecakapan & pglmn yg
terpenuhi
Sistem Karier Tertutup : utk mengisi jab yg lowong dlm
hanya dpt diisi oleh pegawai yg ada dlm organisasi itu.

organisasi
diperlukan
organisasi

Sistem Tertutup dlm arti departemen
Sistem Tertutup dlm arti propinsi
Sistem Tertutup dlm arti negara

Sistem Prestasi Kerja : sistem kepeg. di mana utk pengangkatan
dlm suatu jabatan didasarkan atas kecakapan & prestasi yg dicapai.

gajahguling






Perencanaan Pegawai merupakan peramalan kebutuhan
pegawai pada masa kini dan masa yg akan datang dari
berbagai jenis pekerjaan sesuai tuntutan organisasi
Peramalan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jk
pendek mendasarkan pd ketersediaan anggaran dan
beban kerja; sedang u jk panjang dg analisis dr ahli,
permintaan unit kerja, analisis trend dsb
Scr empiris perencanaan kepegawaian dimulai dr
inventarisasi lowongan jabatan yg tlh ditetapkan dlm
formasi beserta syarat jabatanya, pengumuman,
pelamaran, penyaringan, pengangkatan sbg CPNS,
sampai pengangkatan menjadi PNS dan penempatannya

gajahguling
gajahguling
Formasi adalah jumlah dan susunan
pangkat PNS yang diperlukan oleh
suatu satuan organisasi negara untuk
mampu melaksanakan tugas pokok
dalam jangka waktu tertentu

gajahguling
Tujuan ditetapkannya formasi adalah
agar satuan organisasi Negara
mempunyai jumlah dan mutu/kualitas
pegawai yang memadai sesuai dengan
beban kerja dan tanggung jawab pada
masing-masing satuan organisasi.

gajahguling








Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun
Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai
Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masingPejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masingmasing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
masing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah selambat-lambatnya akhir bulan januari setiap tahun
Daerah selambat-lambatnya akhir bulan januari setiap tahun
anggaran.
anggaran.
Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap ::
Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap
 Jenis pekerjaan
 Jenis pekerjaan
 Sifat pekerjaan
 Sifat pekerjaan
 Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS
 Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS

 Prinsip pelaksanaan pekerjaan
Prinsip pelaksanaan pekerjaan

 Peralatan yang tersedia
Peralatan yang tersedia
 Kemampuan keuangan negara

Kemampuan keuangan negara

gajahguling
Formasi PNS secara Nasional setiap tahun anggaran
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
Bidang PAN setelah memperhatikan pendapat
Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala BKN.

gajahguling
Formasi PNS Pusat adalah Formasi bagi PNS yang bekerja
pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat. Setiap tahun
anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
Bidang PAN setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
Kepala BKN.

Formasi PNS daerah adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu
satuan organisasi Pemerintah Daerah. Setiap tahun anggaran ditetapkan
oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN,
berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala BKN.
gajahguling
gajahguling


Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi
formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu
organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal,
yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti,
pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan
organisasi.



Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk
mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan
Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.



Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi syarat
yang ditentukan.

Pengadaan PNS harus didasarkan atas
obyektif yang telah ditentukan, dan
didasarkan atas jenis kelamin, suku,
golongan atau daerah.
gajahguling


syarat-syarat
tidak boleh
agama, ras,
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
pengadaan PNS
 Pengumuman
 Persyaratan
 Pelamaran
 Penyaringan
 Pengangkatan CPNS
 Hak gaji CPNS
 Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
 Pemberhentian CPNS
gajahguling
Golongan Ruang Pertama Berdasar
Pendidikan
NO

STTB/Ijazah

Golru
Terendah
I/a

1

SD

2

SLTP

I/c

3

SLTPKejuruan

I/c

4

SLTA / SLTA Kejuruan / DI

II/a

5

Diploma II

II/b

6

SGPLB

II/b

7

II/c

8

Sarjana Muda / Diploma III
/Akademi / Bakaloreat
Sarjana / Diploma IV

III/a

9

S-2 / Dokter / Apoteker

III/b

10

Doktor

III/c

gajahguling
Nama / Susunan Pangkat & Gol. Ruang PNS
NO

PANGKAT

GOL

RUANG

1

I

a

2

Juru Muda Tk I

I

b

3

Juru

I

c

4

Juru Tk I

I

d

5

Pengatur Muda

II

a

6

Pengatur Muda Tk I

II

b

7

Pengatur

II

c

8

Pengatur Tk I

II

d

9

Penata Muda

III

a

10

Penata Muda Tk I

III

b

11

Penata

III

c

12

Penata Tk I

III

d

13

Pembina

IV

a

14

Pembina Tk I

IV

b

15

Pembina Utama Muda

IV

c

16
gajahguling

Juru Muda

Pembina Utama Madya

IV

d

17

Pembina Utama

IV

e
PEMBERHENTIAN CALON
PNS
Calon PNS diberhentikan dengan hormat, bila :










mengajukan permohonan berhenti
tidak memenuhi syarat kesehatan
tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan
tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas
menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat
mengganggu lingkungan pekerjaan
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah
mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat
pembina kepegawaian
1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan Calon PNS
tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan
yang bersangkutan.

gajahguling
Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
1. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan

atau bukti yang tidak benar. Yang dimaksud keteranganketerangan atau bukti-bukti yang tidak benar dalam ketentuan ini
adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada
negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon PNS.

2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena
dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya;

3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
4. menjadi anggota dan/atau pengurus

partai politik tanpa
mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada
pejabat pembina kepegawaian

Pemberhentian Calon PNS ditetapkan dengan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian.
gajahguling


Sumpah/ janji adalah
suatu kesanggupan untuk
mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan
larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan
atasan yang berwenang menurut agama atau
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Kesanggupan bukan saja kepada pyb, tetapi juga
merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang
bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak
melakukan segala larangan yang ditentukan.

gajahguling
Pasal 17 UU No. 43 Th. 1999 Pegawai Negeri
Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat
tertentu
 Jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan
birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri
yang telah beralih status sebagai Pegawai
Negeri Sipil. Terdiri dari :


 Jabatan Struktural
 Jabatan Fungsional
gajahguling
KENAIKAN PANGKAT


PANGKAT
: adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan
kepegawaian dan digunakan sbg dasar penggajian



KENAIKAN PANGKAT
: adalah penghargaan
yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian
Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara



TUJUAN
Sbg dorongan kpd pns utk lebih meningkatkan
pengabdiannya

gajahguling
Masa Kenaikan Pangkat PNS
Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan
tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap
tahun
kecuali
Kenaikan
Pangkat
Anumerta
dan
Kenaikan
Pangkat
Pengabdian.
Masa kerja untuk kenaikan pangkat
pertama
PNS
dihitung
sejak
pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil.
gajahguling
Sistem Kenaikan Pangkat PNS


Sesuai dengan Pasal 18 (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999,
dinyatakan bahwa kenaikan pangkat dilaksanakan
dengan :
 Sistem Kenaikan Pangkat Reguler
 Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan

Disamping itu, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat
diberikan :
 Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang
tewas
 Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang :
 Meninggal dunia;
 Mencapai batas usia pensiun;
gajahguling



Kenaikan Pangkat Reguler


Kenaikan Pangkat Reguler
yang diberikan kepada PNS
syarat yang ditentukan
jabatan.

adalah penghargaan
yang telah memenuhi
tanpa terikat pada

Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS
yang :
•Tidak menduduki jabatan struktural atau
jabatan fungsional tertentu.
•Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya
tidak menduduki jabatan struktural atau
fungsional tertentu
•Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh
diluar instansi induk dan tidak menduduki
jabatan pimpinan yang
telah ditetapkan
persamaan eselonnya atau jabatan fungsional
tertentu.
gajahguling

Jenjang KP berdasar Pendidikan
NO

STTB/Ijazah

Golru
Terendah
I/a

Golru
Tertinggi
II/a

1

SD

2

SLTP

I/c

II/c

3

SLTPKejuruan

I/c

II/d

4

SLTA / SLTA Kejuruan / DI

II/a

III/b

5

Diploma II

II/b

III/b

6

SGPLB

II/b

III/c

7

II/c

III/c

8

Sarjana Muda / Diploma III
/Akademi / Bakaloreat
Sarjana / Diploma IV

III/a

III/d

9

S-2 / Dokter / Apoteker

III/b

IV/a

10

Doktor

III/c

IV/b

gajahguling
Kenaikan Pangkat Pilihan


Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi
kerjanya yang tinggi.



Kenaikan pangkat Pilihan diberikan kepada PNS yang :
1.
Menduduki jabatan struktural/ jabatan fungsional tertentu
2.
Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan
dengan Keppres
3.
Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya
4.
Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara
5.
Diangkat menjadi pejabat negara
6.
Memperoleh STTB/Ijazah
7.
Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki
jabatan structural atau fungsional tertentu.
8.
Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar
9.
Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi
induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah
ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional
tertentu.

gajahguling
PANGKAT & GOL RUANG
ESE

TERENDAH

LON

Pangkat

TERTINGGI
Golru

Pangkat

Golru

I.a

Pembina Utama Madya

IV/d

Pembina Utama

IV/e

I.b

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama

IV/e

II.a

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama Madya

IV/d

II.b

Pembina Tk I

Iv/b

Pembina Utama Muda

IV/c

III.a

Pembina

IV/a

Pembina Tk I

IV/b

III.b

Penata Tk I

III/d

Pembina

IV/a

IV.a

Penata

III/c

Penata Tk I

III/d

IV.b

Penata Muda Tk I

III/b

Penata

III/c

V.a

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tk I

III/b

gajahguling
Kenaikan Pangkat Anumerta


PNS yang dinyatakan tewas, diberikan
kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih
tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang
bersangkutan tewas.



Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus
diusahakan sebelum PNS yang tewas
dimakamkan dan surat keputusan kenaikan
pangkat
anumerta
tersebut
hendaknya
dibacakan pada waktu upacara pemakaman.

gajahguling
Kenaikan Pangkat Pengabdian
 Kenaikan

pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia
atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas
usia pensiun.
– PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan
hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia
pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian
setingkat lebih tinggi apabila :
 Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :
– Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara
terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu
bulan dalam pangkat terakhir
– Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus
menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun
dalam pangkat terakhir
– Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus
menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam
pangkat terakhir
 Setiap unsur Penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam l (satu) tahun terakhir
 Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat dalam satu tahun terakhir.
gajahguling
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil;
Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan
fungsional yang hanya dapat diduduki oleh PNS;
Jabatan
Struktural
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara
Jabatan
Fungsional
adalah
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
gajahguling
Persyaratan










Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat
dibawah jenjang pangkat yang ditentukan
Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
ditentukan
Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik
dalam dua tahun terakhir
Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
Sehat jasmani dan rohani

gajahguling
PANGKAT & GOL RUANG
TERENDAH

ESE

Pangkat

LON

TERTINGGI
Golru

Pangkat

Golru

Tunjangan
Jabatan
(Rp)

I.a

Pembina Utama Madya

IV/d

Pembina Utama

IV/e

5.500.000

I.b

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama

IV/e

4.375.000

II.a

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama Madya

IV/d

3.250.000

II.b

Pembina Tk I

Iv/b

Pembina Utama Muda

IV/c

2.025.000

III.a

Pembina

IV/a

Pembina Tk I

IV/b

1.260.000

III.b

Penata Tk I

III/d

Pembina

IV/a

980.000

IV.a

Penata

III/c

Penata Tk I

III/d

540.000

IV.b

Penata Muda Tk I

III/b

Penata

III/c

490.000

V.a

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tk I

III/b

360.000

gajahguling
Jabatan Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri. Pejabat fungsional pada
hakekatnya adalah seorang yang mempunyai
tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan
kewenangan pelaksanaan tugas secara
mandiri dan kenaikan pangkatnya dengan
menggunakan angka kredit.
gajahguling
Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional yang
pelaksanaan tugasnya ( PP 16 Tahun 1994) :






gajahguling

Mensyaratkan kualifikasi teknis professional dan/atau penunjang
professional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah
Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan
setinggi-tingginya setingkat Diploma III
Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan
penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang
profesi
Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan
profesinya
Berdasarkan
penilaian
bobot
jabatan
fungsional, Jabatan fungsional ketrampilan
terdiri empat jenjang, yaitu:
• Jenjang Penyelia
• Jenjang Pelaksana Lanjutan
• Jenjang Pelaksana
• Jenjang Pelaksana Pemula

gajahguling
Jabatan Fungsional keahlian adalah jabatan
fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
Mensyaratkan kualifikasi professional dengan
pendidikan
serendah-rendahnya
berijazah
sarjana (Strata 1);
Meliputi kegiatan
yang
berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan, peningkatan dan
penerapan konsep dan teori serta metoda
operasional
dan
penerapan
disiplin
ilmu
pengetahuan yang mendasari pelaksanaan
tugas dan fungsi jabatan fungsional yang
bersangkutan;
Terikat pada etika profesi tertentu
ditetapkan oleh ikatan profesinya.
gajahguling

yang
Berdasarkan penilaian terhadap bobot penilaian
jabatan fungsional, jabatan fungsional keahlian dibagi
dalam empat jenjang, yaitu :





Jenjang Utama
Jenjang Madya
Jenjang Muda
Jenjang Pertama

gajahguling


Guru, adalah PNS yg diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pyb untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama
mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada
pendidikan dasar dan menengah.



Angka kredit adalah angka yg diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi yg dicapai seorang guru dlm mengerjakan butir rincian kegiatan yg
dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk poengangkatan dan kenaikan
pangkat dalam jabatan guru.



Tim PAK adalah Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai
Kabupaten/Kotamadya, dan Tim Penilai Instansi

gajahguling


Guru adalah pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar
pendidikan sekolah yg meliputi taman kanak-kanak, pendidikan
menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah

pada
dasar,



Jabfung Guru hanya dpt diduduki oleh seseorang yg telah berstatus PNS



jalur
dan

Tugas pokok Guru:
1.

menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar,
analisis hasil evaluasi belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan
terhadap peserta didik yg menjadi tanggungjawabnya, atau

2.

menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan
bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program
bimbingan terhadap peserta didik yg menjadi tanggung jawabnya.

gajahguling


Tanggungjawab Guru adalah menyelesaikan tugas
sebagai tenaga pengajar atau pembimbing sesuai
dengan tujuan pendidikan yg dibebankan kepadanya.



Wewenang Guru adalah memilih dan menentukan
metode kerja untuk mencapai hasil pendidikan yg
optimal dalam melaksanakan tugas pekerjaannya
dengan sebaik-baiknya.

gajahguling
1. Pendidikan meliputi:
- mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah/akta
- mengikuti diklat kedinasan dan memperoleh STTPL
2. Proses belajar mengajar, meliputi:



melaksanakan proses belajar mengajar atau praktik atau melaksanakan
konseling
melaksanakan tugas tertentu di sekolah

bimbingan

3. Pengembangan profesi meliputi:
•
•
•
•
•

melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bid pendidikan
membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan
menciptakan karya seni
menemukan teknologi tepat guna di bid pendidikan
mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

4. Penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan meliputi:
 melaksanakan pengabdian pada masyarakat
 melaksanakan kegiatan pendukung pendidikan
gajahguling

dan


Pengertian




Penilaian Kinerja PNS

Sering dikenal dg istilah performance rating, performance
appraisal, personnel assesment, employee evaluation, merit rating ,
dsb.
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah:
• Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan
mempengaruhi sifat-sifat yg berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan
hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran (Schuler dan jackson, 1999)
• Perforance adl. Hasil kerja yg dapat dicapai oleh seorang atau
sekelompok orang dlm suatu organisasi dg wewenang dan tanggung
jawab masing-masing dlm rangka mencapai tujuan organisasi
bersangkutan scr legal, tdk melanggar hukum dan sesuai dg moral
maupun etika yg berlaku (Prawirosentono, 1999)
• Dlm lingkungan PNS dituangkan dalam suatu daftar, yg disebut DP-3



Tujuan


Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam
pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

gajahguling
UNSUR YANG DINILAI:


Kesetiaan ; adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian
kepada Pancasila , UUD-45, Negara dan Pemerintah.
Kesetiaan
adalah tekad dan
kesanggupan mentaati,
melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan
penuh kesadaran dan tanggungjawab.
Pengabdian adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara
ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas
kepentingan golongan atau pribadi.



Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang
PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya
Prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh :
ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan
bersangkutan.



kecakapan,
PNS yang

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS dalam
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan
sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul
resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang
dilakukannya.

gajahguling










Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati
segala peraturan perundangan dan peraturan kedinasan yang
berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan
yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar
larangan yang ditentukan.
Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam
melaksanakan
tugas
dan
kemampuan
untuk
tidak
menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja
bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu
tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya.
Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan
yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa
menunggu perintah dari atasan.
Kepemimpinan adalah Kemampuan seorang PNS untuk
meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara
maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. (Khusus untuk PNS
yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang
memangku suatu jabatan).

gajahguling
TATA CARA PENILAIAN


Nilai dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai
berikut :








Amat baik
Baik
Cukup
Sedang
Kurang

: 91 – 100
: 76 – 90
: 61 – 75
: 51 – 60
: 51 ke bawah

Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan :





Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979,
Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu nilainya dalam
angka, kemudian ditentukan dalam sebutan.
Hasil penilaian dituangkan dalam DP-3

gajahguling
KETENTUAN BAGI CPNS :
•

DP-3 hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan
apabila sampai dengan Desember telah 6 bulan
menjadi CPNS.

•

Apabila belum 6 bulan menjadi CPNS, P-3 dilakukan
dalam tahun berikutnya.

•

CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, P-3
dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi CPNS
terhitung mulai secara nyata melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1976 Pasal 12 jo Peraturan
pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 14, sehingga
tidak usah lagi dibuat DP-3 nya pada Desember tahun
yang bersangkutan.

gajahguling
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS adalah
proses penyelenggaraan belajar mengajar
dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
Diklat mengandung dua fungsi sekaligus, yaitu
fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan.
Sasaran Diklat Adalah terwujudnya PNS yang
memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan masing-masing jabatan

gajahguling
Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian
dan ketrampilan
Menciptakan pola pikir yang sama
Menciptakan
dan
mengembangkan
metode kerja yang lebih baik
Membina karier pegawai

gajahguling
JENIS DAN JENJANG DIKLAT
Diklat PNS terdiri dari 2 jenis
1. Diklat prajabatan, terdiri dari :
Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I.
Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II.
Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III.
1.

Diklat dalam jabatan, terdiri dari :
Diklat Kepemimpinan
Diklat Fungsional
Diklat Teknis.

gajahguling
PEMBERHENTIAN

PNS

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
PNS yang sebelum mencapai batas usia pensiun
mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS atas
permintaan / kemauan sendiri, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak
kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian
yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi
berkedudukan sebagai PNS.
gajahguling
PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia
PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena :
~ atas permintaan sendiri
~ mencapai batas usia pensiun
~ perampingan organisasi
~ tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pns

gajahguling
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
diberhentikan karena :
melanggar sumpah / janji PNS dan sumpah / janji jabatan
selain pelanggaran sumpah / janji jabatan karena tidak setia
kepada Pancasila – UUD 45 – Negara – dan pemerintah
atau
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun

gajahguling
PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat, karena :
dihukum
penjara
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih
atau
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat

gajahguling
PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
~ melanggar sumpah/janji PNS dan Sumpah/janji jabatan
karena tidak setia kepada Pancasila,
UUD 45,
Pemerintah
~

melakukan penyelewengan terhadap idiologi negara –
Pancasila – UUD 45 – atau terlibat dalam kegiatan yang
menentang Negara dan Pemerintah

atau
~ dihukum penjara atau kurungan berdasrkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabtan

gajahguling
PNS yang dikenakan penahanan yang
berwajib karena disangka telah melakukan
tindak pidana kejahatan sampai
mendapat putusan pengadilan yang telah
mempunyai
kekuatan
hukum
tetap
dikenakan pemberhentian sementara

gajahguling
• Seorang PNS dapat diberhentikan sebagai PNS karena alasan

•
•

sebagai berikut:
1.Pemberhentian atas permintaan sendiri
2.Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
3.Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
4.Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/
penyelewengan
5.Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/ rohani (uzur)
6.Pemberhentian karena meninggalkan tugas
7.Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang
8.Pemberhentian karena hal-hal lain
Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang
menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi pada satu satuan
organisasi negara, tetapi ia masih mempunyai kedudukan sebagai
PNS.
Setiap pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak harus
diikuti pemberian pensiun sepanjang persyaratan lain tidak
terpenuhi seperti usia, masa kerja dll.

gajahguling
gajahguling

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah DaerahKepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Anjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatanAnjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatanReddy Prayudie
 
Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akRudy Irawan
 
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI JakartaCara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
 
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di Kemkumham
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di KemkumhamBreakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di Kemkumham
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di KemkumhamTri Widodo W. UTOMO
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensipracoyo cipto nugroho
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaKutsiyatinMSi
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaSujud Marwoto
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatanAbdul Aziz
 
Contoh Kata Operasional Uraian Tugas.ppt
Contoh Kata Operasional Uraian Tugas.pptContoh Kata Operasional Uraian Tugas.ppt
Contoh Kata Operasional Uraian Tugas.pptaplikasidibantu
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulseltemanna #LABEDDU
 

La actualidad más candente (20)

Pengadministrasi umum
Pengadministrasi umumPengadministrasi umum
Pengadministrasi umum
 
Kepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah DaerahKepegawaian Pemerintah Daerah
Kepegawaian Pemerintah Daerah
 
Anjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatanAnjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatan
 
Standar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja akStandar kompetensi kerja ak
Standar kompetensi kerja ak
 
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI JakartaCara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di Kemkumham
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di KemkumhamBreakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di Kemkumham
Breakthrough Pola Karir untuk Mewujudkan Profesionalisme PNS di Kemkumham
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptx
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Contoh job desk hrd
Contoh job desk hrdContoh job desk hrd
Contoh job desk hrd
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 
Sistem informasi anjab dan abk ripto
Sistem informasi anjab dan abk riptoSistem informasi anjab dan abk ripto
Sistem informasi anjab dan abk ripto
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatan
 
Manajemen asn
Manajemen asnManajemen asn
Manajemen asn
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Contoh Kata Operasional Uraian Tugas.ppt
Contoh Kata Operasional Uraian Tugas.pptContoh Kata Operasional Uraian Tugas.ppt
Contoh Kata Operasional Uraian Tugas.ppt
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
 

Destacado

Tugas anisa fitri
Tugas anisa fitriTugas anisa fitri
Tugas anisa fitriraudahtgr
 
Kelompok 2.fasilitas kantor
Kelompok 2.fasilitas kantorKelompok 2.fasilitas kantor
Kelompok 2.fasilitas kantorKhairilJaa
 
Tambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTatang Suwandi
 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan KantorPeralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantoreryeryey
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiGreg Tae
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
Manajemen Sarana dan Prasana Pendidikan
Manajemen Sarana dan Prasana PendidikanManajemen Sarana dan Prasana Pendidikan
Manajemen Sarana dan Prasana Pendidikanreni_hapsari
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1hadiarnowo
 
Tugas presentasi peralatan kantor1
Tugas presentasi peralatan kantor1Tugas presentasi peralatan kantor1
Tugas presentasi peralatan kantor1Bunda Ramadhan
 
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaPKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaIdris Miaus
 
Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2hadiarnowo
 
Ergonomi Perkantoran - Office Ergonomic
Ergonomi Perkantoran - Office ErgonomicErgonomi Perkantoran - Office Ergonomic
Ergonomi Perkantoran - Office ErgonomicLelitasari Danukusumo
 

Destacado (20)

Tugas anisa fitri
Tugas anisa fitriTugas anisa fitri
Tugas anisa fitri
 
Soal pap
Soal papSoal pap
Soal pap
 
Kelompok 2.fasilitas kantor
Kelompok 2.fasilitas kantorKelompok 2.fasilitas kantor
Kelompok 2.fasilitas kantor
 
Materi smt2 adm.kepegwn
Materi smt2 adm.kepegwnMateri smt2 adm.kepegwn
Materi smt2 adm.kepegwn
 
Tambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standar
 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan KantorPeralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 
Ergonomi
ErgonomiErgonomi
Ergonomi
 
Sejarah kesehatan kerja
Sejarah kesehatan kerjaSejarah kesehatan kerja
Sejarah kesehatan kerja
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsi
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
Manajemen Sarana dan Prasana Pendidikan
Manajemen Sarana dan Prasana PendidikanManajemen Sarana dan Prasana Pendidikan
Manajemen Sarana dan Prasana Pendidikan
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1
 
Tugas presentasi peralatan kantor1
Tugas presentasi peralatan kantor1Tugas presentasi peralatan kantor1
Tugas presentasi peralatan kantor1
 
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaPKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
 
Ergonomi perkantoran
Ergonomi perkantoranErgonomi perkantoran
Ergonomi perkantoran
 
Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2
 
Ergonomi Perkantoran - Office Ergonomic
Ergonomi Perkantoran - Office ErgonomicErgonomi Perkantoran - Office Ergonomic
Ergonomi Perkantoran - Office Ergonomic
 
Jenis jenis pola pikir
Jenis jenis pola pikirJenis jenis pola pikir
Jenis jenis pola pikir
 

Similar a CPNS Diklat

Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
 
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
Utoyo   pokok – pokok kepegawaianUtoyo   pokok – pokok kepegawaian
Utoyo pokok – pokok kepegawaianAyah Raihaana
 
Disiplin pns
Disiplin pnsDisiplin pns
Disiplin pnswidi25
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraSiti Sahati
 
Kepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Kepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman DisiplinKepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Kepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman DisiplinShieni Rahmadani Amalia
 
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018Eko Supriyadi
 
e-HRM_PUPR_190321062350.pptx
e-HRM_PUPR_190321062350.pptxe-HRM_PUPR_190321062350.pptx
e-HRM_PUPR_190321062350.pptxkarrie10
 
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdfPPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdfMAPBappenasUnsri
 

Similar a CPNS Diklat (20)

Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
 
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
Utoyo   pokok – pokok kepegawaianUtoyo   pokok – pokok kepegawaian
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
 
Makalah etika provesi...pa jabbar
Makalah etika provesi...pa jabbarMakalah etika provesi...pa jabbar
Makalah etika provesi...pa jabbar
 
Makalah etika provesi...pa jabbar
Makalah etika provesi...pa jabbarMakalah etika provesi...pa jabbar
Makalah etika provesi...pa jabbar
 
Makalah etika provesi...
Makalah etika provesi...Makalah etika provesi...
Makalah etika provesi...
 
Makalah etika provesi...
Makalah etika provesi...Makalah etika provesi...
Makalah etika provesi...
 
Disiplin pns
Disiplin pnsDisiplin pns
Disiplin pns
 
DISIPLIN_PNS.ppt
DISIPLIN_PNS.pptDISIPLIN_PNS.ppt
DISIPLIN_PNS.ppt
 
Makalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pnsMakalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pns
 
Makalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pnsMakalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pns
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil Negara
 
Kepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Kepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman DisiplinKepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Kepegawaian : Kewajiban PNS, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
 
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
Manajemen ASN BPSDM Tahun 2018
 
MATERI UI.ppt
MATERI UI.pptMATERI UI.ppt
MATERI UI.ppt
 
Kd 12 materi disiplin pegawai
Kd 12 materi disiplin pegawaiKd 12 materi disiplin pegawai
Kd 12 materi disiplin pegawai
 
e-HRM_PUPR_190321062350.pptx
e-HRM_PUPR_190321062350.pptxe-HRM_PUPR_190321062350.pptx
e-HRM_PUPR_190321062350.pptx
 
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdfPPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
PPT Peraturan BKN no 6 Tahun 2022 Bkn Bps 140622 n.pdf
 
11822777
1182277711822777
11822777
 
11822777
1182277711822777
11822777
 

Más de Tatang Suwandi

SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Tatang Suwandi
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfTatang Suwandi
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 Tatang Suwandi
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriTatang Suwandi
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNTatang Suwandi
 

Más de Tatang Suwandi (20)

SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Dasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar AkuntansiDasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar Akuntansi
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
 
UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004
 
UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004
 
UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003
 
Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013 Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Motivasi Achievement
Motivasi AchievementMotivasi Achievement
Motivasi Achievement
 
Service Excellence
Service ExcellenceService Excellence
Service Excellence
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012
 
PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013 PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
 

CPNS Diklat

  • 2. • Kedudukan CPNS • Diklat Pra Jabatan sebagai salah satu syarat • Maksud Diklat Pra Jabatan – Pengetahuan – Ketrampilan – Pembentukan perilaku • CPNS perlu diberikan pemahaman mengenai Manajemen Kepegawaian Negara gajahguling
  • 3.  Administrasi adalah proses kerjasama dari sekelompok manusia dalam bidang pemerintahan maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang effisien (Mokhamad Syuhadhak, 1994:2)  Sedangkan Administrasi Kepegawaian menurut FELIX A. NIGRO adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan Memperkerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga diperoleh kualitas dan kuantitas hasil pelayanan yang optimal. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. (Pasal 1 Angka 8 Undang-undang 43/1999) gajahguling
  • 4. Pegawai Negeri adalah setiap WNI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat Yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. gajahguling
  • 5.  Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat  Pegawai Negeri Sipil Daerah  Anggota TNI  Anggota Kepolisian Negara RI  gajahguling
  • 6.  PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.  Netral. gajahguling
  • 7. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil wajib: Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan Pemerintah Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan gajahguling
  • 8. Peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS gajahguling
  • 9. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 30/ 1980 Pegawai Negeri Sipil Wajib : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas ke-pentingan golongan atau diri sendiri, serta meng hindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak pemerintah c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan PNS. d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya. f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum. g. Melaksanakan pengabdian. h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. gajahguling tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya & penuh
  • 10. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yg dapat membahaya kan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan & materiil. Mentaati ketentuan jam kerja. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik baiknya. Memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Memberikan kesempatan kepada bawahannya mengembangkan kariernya. Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan tentang perpajakan. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan satun terhadap masyarakat sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. Mentaati segala peraturan perundang–undangan & peraturan kedinasan yang berlaku. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin gajahguling
  • 11. Larangan a. Melakukan hal hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil b. Menyalahgunakan wewenangnya c. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing. d. Menyalahgunakan barang barang uang atau surat surat berharga milik Negara. e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang barang, dokumen atau surat surat berharga milik Negara secara tidak sah. f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, te-man sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya. h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan deng-an jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk kepentingan jabatan. gajahguling
  • 12. j. Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya. k. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat mengahalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. l. Mengahalangi berjalannya tugas kedinasan. m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah. o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan. gajahguling
  • 13. q. r. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain. Di samping itu PNS juga dilarang : Menjadi Anggota Partai Politik Menjadi Istri kedua, ketiga dan seterusnya bagi PNS wanita. gajahguling
  • 14. NO 1 TINGKAT HUDIS LAMA HUDIS KEBERATAN Tegoran Lisan - Sda Sda Pernyataan tidak puas scr tertulis Hudis Sedang - sda Sda Penundaan KGB 3 bln – 1 thn Penurunan Gaji sebesar satu kali KGB Penundaan KP 3 Hudis Berat 3 bln – 1 thn 6 bln – 1 thn Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah Tidak dpt diajukan keberatan BERLAKUNYA HUDIS Tegoran tertulis 2 Hudis Ringan JENIS HUDIS Selambatnya 14 hr dari tgl hudis diterima Sda b. 6 bln – 1 thn Sda Sda - Tdk bisa diajukan keberatan Pemberhentian dg hormat sbg P N S gajahguling a. c. Pembebasan dari jabatan - Selambatnya 14 hr dari tgl hudis diterima tidak atas permintaan sendiri Pemberhentian tdk dgn hormat sbg P N S Saat disampaikan kepada ybs - Sda Hari ke 15 sejak keputusan diterima, jika tidak ada keberatan Pada tanggal berikut dari tanggal keberatan dikabulkan/ ditolak Hari ke 30 dari saat hudis disampaikan pada P N S, jika ybs tdk datang pada waktu yg ditentukan untuk menerima hudis Sda Sejak hudis ditandatangani a. b. c. Hari ke 15 sejak keputusan diterima, jika tidak ada keberatan Pada tanggal berikut dari tanggal keberatan dikabulkan/ ditolak Hari ke 30 dari saat hudis disampaikan pada P N S, jika ybs tdk datang pada waktu yg ditentukan untuk menerima hudis
  • 15.      Gaji pokok CPNS adalah sebesar 80 % dari gaji pokok yang diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang dibayarkan sejak ybs secara nyata melaksanakan tugas. Apabila CPNS telah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok , diberikan gaji pokok segaris sesuai masa kerja yang diakui sebagai masa kerja golongan. Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi PNS apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji , diberikan gaji pokok segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan. PNS yang diangkat dalam suatu pangkat lebih tinggi dari pangkat lama , diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama. Sedangkan PNS yang diturunkan pangkatnya lebih rendah dari pangkat lama , diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama . gajahguling
  • 16. TUNJANGAN Untuk mendukung kesejahtaraan PNS beserta keluarganya pokok diberikan pula berbagai macam tunjangan yaitu : A. TUNJANGAN KELUARGA disamping gaji Tunjangan keluarga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 , dengan ketentuan sebagai berikut : PNS yang beristeri / bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil , maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang tertinggi . PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun , belum pernah kawin , tidak mempunyai penghasilan sendiri , dan nyata menjadi tanggungan diberikan tunjangan sebesar 2 % dari gaji pokok tiap-tiap anak . Ketentuan kurang dari 21 tahun dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah. Tunjangan yang diberikan sebanyak-banyaknya untuk dua orang anak termasuk anak angkat , yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN Pasal 53 menyebutkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1995 tunjangan anak , tunjangan beras untuk anak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dibatasi hingga sebanyak-banyaknya dua orang. gajahguling
  • 17. B. TUNJANGAN JABATAN     Berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan. Yang dimaksud dengan jabatan tertentu adalah jabatan-jabatan struktural ( seperti Direktur Jenderal , Direktur , Kepala Biro , Kepala Bagian dan sebagainya ) dan jabatan fungsional ( seperti Widyaiswara , Penyuluh Pertanian, Guru, Dosen, Peneliti dan sebagainya ). Macam-macam jabatan Keputusan Presiden . serta tunjangan diatur dengan Tunjangan jabatan struktural diberikan menurut tingkatan eselon yang dijabat dari pejabat yang bersangkutan. Besarnya tunjangan jabatan fungsional adalah berbeda-beda untuk setiap jenis jabatan fungsional tersebut dan diatur dengan Keputusan Presiden . gajahguling
  • 18. C. TUNJANGAN PANGAN   Tunjangan pangan diberikan kepada istri/suami dan anak berupa beras sebanyak 10 kg perjiwa/ bulan. Tunjangan pangan dapat diberikan berupa beras atau dibayar dengan uang yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan . D . TUNJANGAN LAIN – LAIN  Selain tunjangan yang ditentukan seperti tersebut di atas , apabila ada alasan yang kuat , kepada PNS diberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kemahalan daerah , tunjangan penyesuaian indek harga , tunjangan karena resiko pekerjaan . gajahguling
  • 19. PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Iuran Wajib . Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 dan dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 sebagai usaha kesejahteraan pegawai , maka setiap Pegawai Negeri Sipil dipotong 10 % dari penghasilan sebulan. • • • Askes THT/Taspen Dana Pensiun :2% : 3,25 % : 4,75 % Tabungan Perumahan . Berdasarkan KEPPRES Nomor 14 Tahun 1993 dan KEPPRES Nomor 46 Tahun 1994 setiap PNS aktif sejak 1 Januari 1993 menjadi anggota Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Besarnya tabungan tiap bulan adalah sebagai berikut : a. Golongan I Rp. 3.000,-. b. Golongan II Rp. 5.000,-. c. Golongan III Rp. 7.000,d. Golongan IV Rp. 10.000,-. gajahguling
  • 20. Pajak Penghasilan   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK/04/1994 menuatakan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri Sipil , Anggota ABRI , dan Pensiunan termasuk janda/duda dan atau anak-anaknya atas penghasilan berupa gaji kehormatan , gaji atau uang pensiun , tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan yang tercantum dalam daftar gaji / daftar pembayaran pensiunan atau daftar pembayaran lain. Demikian juga terhadap honorarium , uang sidang , uang prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapunyang dibebankan pada keuangan negara dipotong PPh pasal 21 sebesar 15 % jumlah bruto pnghasilan . gajahguling
  • 21. JENIS CUTI 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. CKAP 6. Cuti diluar tanggungan Negara gajahguling
  • 22. PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP. No. 12 Tahun 1981) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kecelakaan karena dinas sehingga yang bersangkutan menderita sakit, menderita cacat atau bahkan meninggal dunia sudah selayaknya memperoleh perawatan, pengobatan dan atau rehabilitasi. Sedangkan bagi mereka yang karena kecelakaan dinas tersebut mengakibatkan tidak bisa bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan cacat disamping pensiun yang berhak diterimanya, sehingga ia tetap dapat hidup layak. Sedangkan yang meninggal dunia diberikan penghargaan kenaikan pangkat anumerta dan uang duka tewas gajahguling
  • 23. Sistem Karier : sistem kepeg. di mana utk pengangkatan pertama didasarkan pd kecakapan, sedang dlm pengembangan masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian & syarat lainnya turut menentukan.   Sistem Karier Terbuka : utk mengisi jab yg lowong dlam terbuka bagi setiap WN spnjg kecakapan & pglmn yg terpenuhi Sistem Karier Tertutup : utk mengisi jab yg lowong dlm hanya dpt diisi oleh pegawai yg ada dlm organisasi itu. organisasi diperlukan organisasi Sistem Tertutup dlm arti departemen Sistem Tertutup dlm arti propinsi Sistem Tertutup dlm arti negara Sistem Prestasi Kerja : sistem kepeg. di mana utk pengangkatan dlm suatu jabatan didasarkan atas kecakapan & prestasi yg dicapai. gajahguling
  • 24.    Perencanaan Pegawai merupakan peramalan kebutuhan pegawai pada masa kini dan masa yg akan datang dari berbagai jenis pekerjaan sesuai tuntutan organisasi Peramalan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jk pendek mendasarkan pd ketersediaan anggaran dan beban kerja; sedang u jk panjang dg analisis dr ahli, permintaan unit kerja, analisis trend dsb Scr empiris perencanaan kepegawaian dimulai dr inventarisasi lowongan jabatan yg tlh ditetapkan dlm formasi beserta syarat jabatanya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan sbg CPNS, sampai pengangkatan menjadi PNS dan penempatannya gajahguling
  • 26. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu gajahguling
  • 27. Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi Negara mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi. gajahguling
  • 28.       Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masingPejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masingmasing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah masing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya akhir bulan januari setiap tahun Daerah selambat-lambatnya akhir bulan januari setiap tahun anggaran. anggaran. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap :: Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap  Jenis pekerjaan  Jenis pekerjaan  Sifat pekerjaan  Sifat pekerjaan  Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS  Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS   Prinsip pelaksanaan pekerjaan Prinsip pelaksanaan pekerjaan   Peralatan yang tersedia Peralatan yang tersedia  Kemampuan keuangan negara  Kemampuan keuangan negara gajahguling
  • 29. Formasi PNS secara Nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di Bidang PAN setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala BKN. gajahguling
  • 30. Formasi PNS Pusat adalah Formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di Bidang PAN setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala BKN. Formasi PNS daerah adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN, berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala BKN. gajahguling
  • 32.  Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi.  Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.  Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Pengadaan PNS harus didasarkan atas obyektif yang telah ditentukan, dan didasarkan atas jenis kelamin, suku, golongan atau daerah. gajahguling  syarat-syarat tidak boleh agama, ras,
  • 33. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan PNS  Pengumuman  Persyaratan  Pelamaran  Penyaringan  Pengangkatan CPNS  Hak gaji CPNS  Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil  Pemberhentian CPNS gajahguling
  • 34. Golongan Ruang Pertama Berdasar Pendidikan NO STTB/Ijazah Golru Terendah I/a 1 SD 2 SLTP I/c 3 SLTPKejuruan I/c 4 SLTA / SLTA Kejuruan / DI II/a 5 Diploma II II/b 6 SGPLB II/b 7 II/c 8 Sarjana Muda / Diploma III /Akademi / Bakaloreat Sarjana / Diploma IV III/a 9 S-2 / Dokter / Apoteker III/b 10 Doktor III/c gajahguling
  • 35. Nama / Susunan Pangkat & Gol. Ruang PNS NO PANGKAT GOL RUANG 1 I a 2 Juru Muda Tk I I b 3 Juru I c 4 Juru Tk I I d 5 Pengatur Muda II a 6 Pengatur Muda Tk I II b 7 Pengatur II c 8 Pengatur Tk I II d 9 Penata Muda III a 10 Penata Muda Tk I III b 11 Penata III c 12 Penata Tk I III d 13 Pembina IV a 14 Pembina Tk I IV b 15 Pembina Utama Muda IV c 16 gajahguling Juru Muda Pembina Utama Madya IV d 17 Pembina Utama IV e
  • 36. PEMBERHENTIAN CALON PNS Calon PNS diberhentikan dengan hormat, bila :         mengajukan permohonan berhenti tidak memenuhi syarat kesehatan tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan Calon PNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan. gajahguling
  • 37. Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila : 1. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Yang dimaksud keteranganketerangan atau bukti-bukti yang tidak benar dalam ketentuan ini adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon PNS. 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya; 3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 4. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian Pemberhentian Calon PNS ditetapkan dengan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian. gajahguling
  • 38.  Sumpah/ janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  Kesanggupan bukan saja kepada pyb, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang ditentukan. gajahguling
  • 39. Pasal 17 UU No. 43 Th. 1999 Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu  Jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Terdiri dari :   Jabatan Struktural  Jabatan Fungsional gajahguling
  • 40. KENAIKAN PANGKAT  PANGKAT : adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sbg dasar penggajian  KENAIKAN PANGKAT : adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara  TUJUAN Sbg dorongan kpd pns utk lebih meningkatkan pengabdiannya gajahguling
  • 41. Masa Kenaikan Pangkat PNS Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. gajahguling
  • 42. Sistem Kenaikan Pangkat PNS  Sesuai dengan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa kenaikan pangkat dilaksanakan dengan :  Sistem Kenaikan Pangkat Reguler  Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan Disamping itu, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :  Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang tewas  Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang :  Meninggal dunia;  Mencapai batas usia pensiun; gajahguling  
  • 43. Kenaikan Pangkat Reguler  Kenaikan Pangkat Reguler yang diberikan kepada PNS syarat yang ditentukan jabatan. adalah penghargaan yang telah memenuhi tanpa terikat pada Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS yang : •Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. •Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu •Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. gajahguling 
  • 44. Jenjang KP berdasar Pendidikan NO STTB/Ijazah Golru Terendah I/a Golru Tertinggi II/a 1 SD 2 SLTP I/c II/c 3 SLTPKejuruan I/c II/d 4 SLTA / SLTA Kejuruan / DI II/a III/b 5 Diploma II II/b III/b 6 SGPLB II/b III/c 7 II/c III/c 8 Sarjana Muda / Diploma III /Akademi / Bakaloreat Sarjana / Diploma IV III/a III/d 9 S-2 / Dokter / Apoteker III/b IV/a 10 Doktor III/c IV/b gajahguling
  • 45. Kenaikan Pangkat Pilihan  Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.  Kenaikan pangkat Pilihan diberikan kepada PNS yang : 1. Menduduki jabatan struktural/ jabatan fungsional tertentu 2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keppres 3. Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya 4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara 5. Diangkat menjadi pejabat negara 6. Memperoleh STTB/Ijazah 7. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu. 8. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar 9. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. gajahguling
  • 46. PANGKAT & GOL RUANG ESE TERENDAH LON Pangkat TERTINGGI Golru Pangkat Golru I.a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e I.b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e II.a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d II.b Pembina Tk I Iv/b Pembina Utama Muda IV/c III.a Pembina IV/a Pembina Tk I IV/b III.b Penata Tk I III/d Pembina IV/a IV.a Penata III/c Penata Tk I III/d IV.b Penata Muda Tk I III/b Penata III/c V.a Penata Muda III/a Penata Muda Tk I III/b gajahguling
  • 47. Kenaikan Pangkat Anumerta  PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan tewas.  Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. gajahguling
  • 48. Kenaikan Pangkat Pengabdian  Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. – PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila :  Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama : – Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir – Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir – Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir  Setiap unsur Penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam l (satu) tahun terakhir  Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir. gajahguling
  • 49. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil; Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh PNS; Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. gajahguling
  • 50. Persyaratan       Berstatus Pegawai Negeri Sipil; Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan Sehat jasmani dan rohani gajahguling
  • 51. PANGKAT & GOL RUANG TERENDAH ESE Pangkat LON TERTINGGI Golru Pangkat Golru Tunjangan Jabatan (Rp) I.a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 5.500.000 I.b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 4.375.000 II.a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 3.250.000 II.b Pembina Tk I Iv/b Pembina Utama Muda IV/c 2.025.000 III.a Pembina IV/a Pembina Tk I IV/b 1.260.000 III.b Penata Tk I III/d Pembina IV/a 980.000 IV.a Penata III/c Penata Tk I III/d 540.000 IV.b Penata Muda Tk I III/b Penata III/c 490.000 V.a Penata Muda III/a Penata Muda Tk I III/b 360.000 gajahguling
  • 52. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri dan kenaikan pangkatnya dengan menggunakan angka kredit. gajahguling
  • 53. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya ( PP 16 Tahun 1994) :    gajahguling Mensyaratkan kualifikasi teknis professional dan/atau penunjang professional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya
  • 54. Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, Jabatan fungsional ketrampilan terdiri empat jenjang, yaitu: • Jenjang Penyelia • Jenjang Pelaksana Lanjutan • Jenjang Pelaksana • Jenjang Pelaksana Pemula gajahguling
  • 55. Jabatan Fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya: Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah sarjana (Strata 1); Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; Terikat pada etika profesi tertentu ditetapkan oleh ikatan profesinya. gajahguling yang
  • 56. Berdasarkan penilaian terhadap bobot penilaian jabatan fungsional, jabatan fungsional keahlian dibagi dalam empat jenjang, yaitu :     Jenjang Utama Jenjang Madya Jenjang Muda Jenjang Pertama gajahguling
  • 57.  Guru, adalah PNS yg diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pyb untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.  Angka kredit adalah angka yg diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yg dicapai seorang guru dlm mengerjakan butir rincian kegiatan yg dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk poengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan guru.  Tim PAK adalah Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kotamadya, dan Tim Penilai Instansi gajahguling
  • 58.  Guru adalah pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar pendidikan sekolah yg meliputi taman kanak-kanak, pendidikan menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah pada dasar,  Jabfung Guru hanya dpt diduduki oleh seseorang yg telah berstatus PNS  jalur dan Tugas pokok Guru: 1. menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yg menjadi tanggungjawabnya, atau 2. menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yg menjadi tanggung jawabnya. gajahguling
  • 59.  Tanggungjawab Guru adalah menyelesaikan tugas sebagai tenaga pengajar atau pembimbing sesuai dengan tujuan pendidikan yg dibebankan kepadanya.  Wewenang Guru adalah memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil pendidikan yg optimal dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. gajahguling
  • 60. 1. Pendidikan meliputi: - mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah/akta - mengikuti diklat kedinasan dan memperoleh STTPL 2. Proses belajar mengajar, meliputi:   melaksanakan proses belajar mengajar atau praktik atau melaksanakan konseling melaksanakan tugas tertentu di sekolah bimbingan 3. Pengembangan profesi meliputi: • • • • • melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bid pendidikan membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan menciptakan karya seni menemukan teknologi tepat guna di bid pendidikan mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum 4. Penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan meliputi:  melaksanakan pengabdian pada masyarakat  melaksanakan kegiatan pendukung pendidikan gajahguling dan
  • 61.  Pengertian   Penilaian Kinerja PNS Sering dikenal dg istilah performance rating, performance appraisal, personnel assesment, employee evaluation, merit rating , dsb. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah: • Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yg berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran (Schuler dan jackson, 1999) • Perforance adl. Hasil kerja yg dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dlm suatu organisasi dg wewenang dan tanggung jawab masing-masing dlm rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan scr legal, tdk melanggar hukum dan sesuai dg moral maupun etika yg berlaku (Prawirosentono, 1999) • Dlm lingkungan PNS dituangkan dalam suatu daftar, yg disebut DP-3  Tujuan  Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. gajahguling
  • 62. UNSUR YANG DINILAI:  Kesetiaan ; adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila , UUD-45, Negara dan Pemerintah. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Pengabdian adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi.  Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya Prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh : ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan bersangkutan.  kecakapan, PNS yang Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. gajahguling
  • 63.      Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala peraturan perundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Kepemimpinan adalah Kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. (Khusus untuk PNS yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan). gajahguling
  • 64. TATA CARA PENILAIAN  Nilai dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :       Amat baik Baik Cukup Sedang Kurang : 91 – 100 : 76 – 90 : 61 – 75 : 51 – 60 : 51 ke bawah Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan :    Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Setiap unsur penilaian harus ditentukan dulu nilainya dalam angka, kemudian ditentukan dalam sebutan. Hasil penilaian dituangkan dalam DP-3 gajahguling
  • 65. KETENTUAN BAGI CPNS : • DP-3 hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila sampai dengan Desember telah 6 bulan menjadi CPNS. • Apabila belum 6 bulan menjadi CPNS, P-3 dilakukan dalam tahun berikutnya. • CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, P-3 dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi CPNS terhitung mulai secara nyata melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Pasal 12 jo Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 14, sehingga tidak usah lagi dibuat DP-3 nya pada Desember tahun yang bersangkutan. gajahguling
  • 66. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. Diklat mengandung dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan. Sasaran Diklat Adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan gajahguling
  • 67. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan ketrampilan Menciptakan pola pikir yang sama Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik Membina karier pegawai gajahguling
  • 68. JENIS DAN JENJANG DIKLAT Diklat PNS terdiri dari 2 jenis 1. Diklat prajabatan, terdiri dari : Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I. Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II. Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III. 1. Diklat dalam jabatan, terdiri dari : Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis. gajahguling
  • 69. PEMBERHENTIAN PNS PNS yang telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. PNS yang sebelum mencapai batas usia pensiun mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS atas permintaan / kemauan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. gajahguling
  • 70. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena : ~ atas permintaan sendiri ~ mencapai batas usia pensiun ~ perampingan organisasi ~ tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pns gajahguling
  • 71. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena : melanggar sumpah / janji PNS dan sumpah / janji jabatan selain pelanggaran sumpah / janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila – UUD 45 – Negara – dan pemerintah atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 tahun gajahguling
  • 72. PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, karena : dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih atau melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat gajahguling
  • 73. PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena : ~ melanggar sumpah/janji PNS dan Sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 45, Pemerintah ~ melakukan penyelewengan terhadap idiologi negara – Pancasila – UUD 45 – atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah atau ~ dihukum penjara atau kurungan berdasrkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabtan gajahguling
  • 74. PNS yang dikenakan penahanan yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara gajahguling
  • 75. • Seorang PNS dapat diberhentikan sebagai PNS karena alasan • • sebagai berikut: 1.Pemberhentian atas permintaan sendiri 2.Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun 3.Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi 4.Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/ penyelewengan 5.Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/ rohani (uzur) 6.Pemberhentian karena meninggalkan tugas 7.Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang 8.Pemberhentian karena hal-hal lain Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi pada satu satuan organisasi negara, tetapi ia masih mempunyai kedudukan sebagai PNS. Setiap pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak harus diikuti pemberian pensiun sepanjang persyaratan lain tidak terpenuhi seperti usia, masa kerja dll. gajahguling