2. Pokok Bahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pendahuluan : pengantar anggaran
negara dan daerah
Perencanaan dan Penyusunan serta
Penetapan APBN dan APBD
Pelaksanaan APBN dan APBD
Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban
APBN dan APBD
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri
Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri
gajahguling
3. Apakah
pengelolaan
keuangan negara itu sama
dengan pengelolaan
keuangan rumah tangga
perorangan atau
perusahaan/swasta ?
Bila tidak, dimana inti (core)
letak perbedaannya ?
Jelaskan !
gajahguling
5.
Untuk apa suatu negara didirikan ?
Akibat apa yang timbul dari adanya
pembentukkan pemerintahan ?
Hal keuangan diatur dimana dan hal
keuangan itu mengatur apa saja ?
gajahguling
6.
1.
2.
3.
4.
Suatu negara didirikan tentu mempunyai tujuan.
Tujuan negara :
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia ;
Memajukan kesejahteraan umum;
Mencerdaskan kehidupan bangsa ;
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial;
Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membentuk suatu
organisasi yang diserahi tugas :
melaksanakan tujuan tersebut, dan
mengatur segala sesuatu yang berhubungan dgn
kepentingan
negara.
Organisasi yg dibentuk dan diberi kuasa oleh negara adalah
pemerintah.
Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi
kekuasaan untuk menjalankan tugas2 dan kepentingan suatu
negara.
gajahguling
7.
Alinea IV pembukaan UUD 1945 :
maka dibentuk pemthan negara yang menyelenggarakan
fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.
Pembentukan pemerintahan menimbulkan adanya hak
dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,
- yg perlu dikelola dalam sistem pengelolaan
keuangan negara,
- yg dilaksanakan secara profesional, terbuka dan
bertangung jawab untuk kemakmuran seluruh
rakyat,
- yang diwujudkan dalam APBN/APBD.
gajahguling
8.
APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU;
RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama
DPR guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi
UU. Dalam proses pembahasan itu DPR
memperhatikan pertimbangan DPD.
Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan
oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN
tahun yang lalu.
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan UU (pasal 23 A).
Mata uang negara RI ialah Rupiah (pasal 23 B).
Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UU
(psl 23 C).
gajahguling
9. Sub Bidang Pengelolaan Fiskal;
Sub Bidang Pengelolaan Moneter;
Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara yang dipisahkan.
Angka 3 Penjelasan Umum
UU Keuangan Negara
gajahguling
10. pengelolaan kebijakan
fiskal dan kerangka
ekonomi makro,
penganggaran,
administrasi
perpajakan,
Sub bidang
pengelolaan fiskal
-i s g nu F
administrasi
kepabeanan,
PERBENDAHARAAN
pengawasan keuangan.
Angka 5 Penjelasan Umum
UU Keuangan Negara
gajahguling
14. Fungsi Alokasi
Untuk mengadakan alokasi yg optimal terhadap sumbersumber daya ekonomi yang ada dalam masyarakat, agar
kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan
2. Fungsi Distribusi
Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan
distribusi pendapatan yang lebih merata dalam
masyarakat.
3. Fungsi Stabilisasi
Kebijakan fiskal dapat menyebabkan terjadinya kestabilan
yang mantap dalam bidang ekonomi yang berakibat
kestabilan dalam bidang-bidang yang lainnya.kestabilan
mempertahankan kesempatan kerja, kelangsungan
produksi, stabilisasi harga-harga, menjaga neraca
pembayaran luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
1.
gajahguling
16. Amanat konstitusi pasal 23 C UUD
1945.
Apa akibat ditetapkannya UU 17/2003 ?
Pelaksanaan Perbendaharaan dalam
sistematika UU 17/2003, terlihat dimana
?
Pendekatan apa saja yang dipakai
untuk mendifinisikan keuangan
negara ?
Apa pengertian keuangan negara ?
gajahguling
17.
Dari sisi obyek
Keu negara meliputi semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu
baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subyek
Keu negara meliputi seluruh obyek keuangan negara
yang dimiliki oleh negara, dan atau dikuasai oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan
negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya
dengan keuangan negara.
gajahguling
18.
Dari sisi proses
Keu neg mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek keu neg, mulai dari
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan s/d
pertanggungjawaban.
Dari sisi tujuan
Keu negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan
atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka
penyelenggarakan pemerintahan negara.
gajahguling
19.
Keu neg adalah semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tsb.
gajahguling
20. Semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.
Pasal 1 PP 58 tahun 2005
gajahguling
21.
Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman;
Kewajiban neg untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemthan neg dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pd perusahaan negara/daerah;
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemt dlm rangka
penyelenggaraan tugas pemthan/kepentingan umum;
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
gajahguling
22.
1.
2.
3.
4.
Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak
yang melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi
kas daerah.
Hak Daerah tersebut meliputi antara lain :
Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34
Tahun 2000).
Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo
UU No. 34 tahun 2000).
Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ).
Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33
tahun 2004).
Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas
Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945
gajahguling
23.
Aturan2 pokok berupa asas2 umum seperti : asas
tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas
spesialitas dimasukkan dalam UU 17/2003.
Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan
dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu
dokumen anggaran;
Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi
keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen
anggaran.
Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran
untuk suatu tahun tertentu.
Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang
disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
gajahguling
24.
Selain asas2 umum tsb, juga dimasukkan asas2 baru
sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang
baik (best practices) dlm mendukung terwujudnya good
governance dalam pengelolaan keuangan negara, a.l. :
- akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil,
- profesionalisme,
- proporsionalitas,
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara,
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri.
gajahguling
25.
Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna
bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan
menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan
suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan
negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan
secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga
sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,
mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan,
dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh
lembaga audit yang independen.
Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas
dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.
gajahguling
26.
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintah.
gajahguling
27.
Kekuasaan pengelolaan keuangan negara :
◦ Dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola
fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan;
◦ Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya;
◦ Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan;
◦ Tidak termasuk dibidang moneter, yang meliputi a.l.
mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan
undang-undang.
gajahguling
28.
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang
keuangan, pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer
(CFO) Pemerintah Republik Indonesia.
Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief
Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan.
Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan
berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan
kewajiban negara secara nasional.
Sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.
gajahguling
30. Pendelegasian Kewenangan Presiden
Presiden
(sebagai CEO)
Menteri Teknis
(sebagai COO)
Menteri Keuangan
(sebagai CFO)
Kepala Kantor
(selaku Kuasa COO)
Kepala KPPN
(selaku Kuasa CFO)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
gajahguling
31. Pemisahan Kewenangan
Yang berlaku sampai tahun anggaran 2004
Menteri Teknis
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
administratief beheer
Menteri K
euangan
PERINTAH
PEMBAYARAN
administratief
beheer
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Comptabel beheer
gajahguling
33. STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN
UMUM
SATKER
SATKER
KPPN
KPPN
Kuasa Pengguna
Anggaran
Kuasa Pengguna
Anggaran
Kuasa Bendara
Umum
Kuasa Bendara
Umum
gajahguling
34.
Perbendaharaan negara adalah pengelolaan
dan pertanggung jawaban keuangan negara,
termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN
dan APBD.
Dalam pengertian tersebut terkait 2 hal
yaitu:
1. Pengelolaan keuangan negara; dan
2. Pertanggung jawaban atas pengelolaan
keuangan negara.
1 dan 2 tersebut, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD.
gajahguling
35.
Kegiatan pelaksanaan perbendaharaan
negara merupakan bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara, yang
hanya mencakup pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBN/APBD.
gajahguling
36. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelaksanaan pendapatan dan belanja
negara/daerah,
Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
negara/daerah,
Pengelolaan kas,
Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah,
Pengolaan investasi dan barang milik
negara/daerah,
Penyelenggaraan akuntansi dan sistim
informasi manajemen keuangan
negara/daerah,
gajahguling
37. 7.
8.
9.
10.
Penyusunan laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBN/APBD,
Penyelesaian kerugian negara/daerah,
Pengelolaan Badan Layanan Umum,
Perumusan standar, kebijakan, serta
sistem yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara dalam
rangka pelaksanaanAPBN.
gajahguling
38. 1.
2.
3.
UU tentang APBN/Perda merupakan dasar
bagi pemerintah pusat/daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran
negara/daerah;
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan
yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia;
Semua pengeluaran negara/daerah,
termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang
sesuai dengan program pemerintah
pusat/daerah, dibiayai dengan APBN/APBD.
gajahguling
39. 4.
5.
Anggaran untuk membiayai pengeluaran
yang sifatnya mendesak dan/atau tidak
terduga disediakan dalam bagian
anggaran tersendiri yang selanjutnya
diatur dalam peraturan pemerintah;
Kelambatan pembayaran atas tagihan
yang berkaitan dengan pelaksanaan
APBN/APBD dapat mengakibatkan
pengenaan denda dan/atau bunga.
gajahguling
40. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
Menteri Keuangan
Selaku BUN
Tahapan Komtabel
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN
PENGUJIAN
Pengujian :
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
• Doelmatigheid
SPM
Pengujian :
• Substansial :
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
• Formal
?
gajahguling
CHEQUE
42. Pengguna anggaran adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga.
Pengguna barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
barang milik negara.
Setiap menteri/pimpinan lembaga
adalah pengguna anggaran/pengguna
barang bagi kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya.
gajahguling
43. 1.
2.
3.
4.
5.
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
Menunjuk kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang
Menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara
Menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pengelolaan utang dan piutang.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja
gajahguling
44. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
Menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pengujian dan perintah
pembayaran
Menggunakan barang milik negara
Menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pengelolaan barang milik negara
Mengawasi pelaksanaan anggaran
Menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan
Kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya
gajahguling
45. Bendahara umum negara adalah
pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum
negara.
Menteri keuangan adalah bendahara
umum negara.
gajahguling
46. 1.
2.
3.
4.
5.
Menetapkan kebijakan dan pedoman
pelaksanaan anggaran negara
Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran
Melakukan pengendalian pelaksanaan
anggaran negara
Menetapkan system penerimaan dan
pengeluaran kas negara
Menunjuk Bank dan atau lembaga keuangan
laninya dalam rangka pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran
negara
gajahguling
47. 6.
7.
8.
9.
Mengusahakan dan mengatur dana
yang diperlukan dalam pelaksanaan
anggaran negara
Menyimpan uang negara
Menempatkan uang negara dan
mengelola/menatausahakan investasi
Melakukan pembayaran berdasarkan
permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum negara
gajahguling
48. 10.
11.
12.
13.
14.
Melakukan pinjaman dan memberikan
jaminan atas nama pemerintah
Memberikan pinjaman atas nama
pemerintah
Melakukan pengelolaan utang dan
piutang negara
Mengajukan rancangan peraturan
pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintah
Melakukan penagihan piutang negara
gajahguling
49. 15.
16.
17.
18.
19.
Menetapkan system akuntansi dan
pelaporan keuangan negara
Menyajikan informasi keuangan negara
Menetapkan kebijakan dan pedoman
pengelolaan serta penghapusan barnag
milik negara
Menentukan nilai tukar mata uang asing
terhadap uang rupiah dalam rangka
pembayaran pajak
Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum
negara.
gajahguling
50.
Menteri keuangan selaku bendahara umum
negara mengangkat kuasa bendahara umum
negara untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran dalam wilayah kerja yang telah
ditetapkan.
Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan :
- menerima,
- menyimpan,
- membayar atau menyerahkan,
- menata usahakan, dan
- mempertanggung jawabkan uang dan surat
berharga yang berada dalam
pengelolaannya.
gajahguling
51.
Kuasa bendahara umum negara melaksanaan
penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai
dengan ketentuan dalam rangka melakukan
pengendalian pelaksanaan anggaran negara.
Kuasa bendahara umum negara berkewajiban:
- memerintahkan penagihan piutang negara
kepada pihak ketiga sebagai penerimaan
anggaran, dan
- berkewajiban melakukan pembayaran
tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran
anggaran.
gajahguling
52. Bendahara
penerimaan adalah orang
yang ditunjuk untuk :
- menerima,
- menyimpan,
- menyetorkan,
- menata usahakan dan
- mempertanggung jawabkan uang
pendapatan negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada
kantor/satuan kerja kementerian negara/
lembaga/pemerintah daerah.
gajahguling
53.
Bendahara pengeluaran adalah orang yang
ditunjuk untuk :
- menerima,
- menyimpan,
- membayarkan,
- menatausahakan, dan
- mempertanggung jawabkan uang untuk
keperluan belanja negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada
kantor/ satuan kerja kementerian
negara/lembaga/ pemerintah daerah.
gajahguling
54.
Bendahara penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada
kantor/satuan kerja di lingkungan
kementerian negara/lembaga.
Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja pada
kantor/satuan kerja dilingkungan
kementerian negara/lembaga.
gajahguling
55. Anggaran atau budget adalah jenis rencana yang
menggambarkan rangkaian tindakan atau
kegiatan yang dinyatakan dalam suatu jangka
waktu tertentu
Menurut suparmoko (1979) anggaran atau budget
adalah suatu daftar atau pernyataan yang
terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran
negara yang diharapkan selama jangka waktu
tertentu biasanya adalah satu tahun.
gajahguling
56.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh DPR. (Pasal 1 ayat (7) UU No.
17 tahun 2003)
APBN setiap tahun ditetapkan,
merupakan penjabaran rencana kerja
penyelenggaraan negara untuk kurun
waktu satu tahun anggaran atau 12
bulan.
gajahguling
57. o
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah di
Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
(Pasal 1 ayat (8) UU No. 17 tahun 2003)
APBD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
o Tahun anggaran APBD meliputi masa
satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember
o
gajahguling
58.
APBN tahun anggaran 1999/2000 dan APBNAPBN sebelumnya berlaku mulai 1 April
sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
APBN tahun anggaran 2000 sebagai APBN
transisi jangka waktunya hanya sembilan
bulan yang berlaku mulai 1 April sampai
dengan 31 Desember.
APBN tahun anggaran 2001 dan tahun-tahun
anggaran selanjutnya menggunakan tahun
takwim penuh yang berlaku mulai 1 Januari
sampai 31 Desember setiap tahun.
gajahguling
59.
APBN dituangkan ke dalam suatu struktur dan
fomat yang memuat pengelompokan jenis
transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan
penyelenggaraan negara menurut pengaruhnya
terhadap posisi keuangan negara dalam kurun
waktu satu tahun anggaran.
Rencana kerja tersebut dituangkan dalam
angka-angka yang dikategorikan ke dalam
kelompok pendapatan negara dan hibah,
belanja negara dan pembiayaan.
gajahguling
60. Pendapatan negara terdiri atas
penerimaan pajak, penerimaan bukan
pajak dan hibah.
Belanja negara dipergunakan untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan
pusat dan pelaksanaan perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah.
gajahguling
61. Struktur dan format APBN sampai dengan
tahun anggaran 1999/2000 dibuat dalam
bentuk skontro, yaitu sisi penerimaan dan
sisi pengeluaran negara diletakkan
berdampingan.
Sisi kiri berisi catatan penerimaan negara
dan sisi kanan berisi catatan belanja
negara.
Bentuk ini biasanya dikenal dengan Taccount dan berdasarkan pada prinsip
anggaran berimbang yang dinamis.
gajahguling
62.
Mulai tahun anggaran 2000 struktur dan format
APBN dirubah ke dalam bentuk staffel, yaitu
catatan penerimaan negara dan pengeluarannya
disatuan dalam satu kolom.
Catatan penerimaan ditempatkan di bagian atas,
sedangkan catatan belanja negara ditempatkan
di bawahnya.
Dalam format APBN bentuk staffel ini dapat
memperlihatkan adanya surplus atau defisit
anggaran, dan kemudian dilanjutkan dengan
pembiayaannya baik dari sumber dalam negeri
maupun dari luar negeri.
Bentuk ini kemudian dikenal dengan istilah Iaccount.
gajahguling
65. A.Penerimaan
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber
yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang
merupakan sumber utama penerimaan APBN.
Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya
penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN
gajahguling
66. B.Pengeluaran
Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada
suatu tahun anggaran harus ditutup dengan
penerimaan pada tahun anggaran yang sama.
Berbeda dengan anggaran penerimaan negara
yang diperlakukan sebagai target penerimaan
pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya,
anggaran pengeluaran merupakan batas
pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.
gajahguling
67. B.Pengeluaran (Cont’d)
Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran
melalui 4 tahap, yaitu:
1. Kewenangan Anggaran
2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran
3. Kewajiban
4. Realisasi Pengeluaran (outlays)
gajahguling
68. C.Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah transfer dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3
jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan,
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus
gajahguling
69. D.Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah
yang memiliki karakteristik khusus yang
membedakan dengan daerah lain, contohnya
propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih
besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di
wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan
mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.
gajahguling
70. F. Defisit dan Surplus
Defisit atau surplus merupakan selisih antara
penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang
melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya
jika penerimaan yang melebihi pengeluaran
disebut surplus.
gajahguling
71. G.Keseimbangan
Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit
anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan
keseimbangan umum.
Keseimbangan primer adalah total penerimaan
dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga,
sedangkan
Kesembangan Umum adalah total penerimaan
dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran
bunga
gajahguling
72. H.Pembiayaan
Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit
anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang
penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri
meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan
privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi
pinjaman proyek, pembayaran kembali utang,
pinjaman program dan penjadwalan kembali utang
gajahguling
73. RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA
PANJANG (RPJP)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH (RPJM)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan, dan
Program
Strategi & Prioritas APBN
Arah dan Kebijakan Umum
RKA-KL
Program & Kegiatan Unit Kerja
Rancangan Anggaran K/L
Rancangan APBN
gajahguling
77.
Penganggaran Terpadu (Unified Budget)
Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance
Based Budgeting)
Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (Medium Term Expenditure
Framework)
gajahguling
78. 1. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.
2. Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya
operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara
simultan.
Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran
pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi,
penumpukan, dan penyimpangan anggaran.
3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara
terpadu
dalam
rangka
mewujudkan
prestasi
kerja
kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat.
gajahguling
79. FORMAT LAMA
(s/d 2004)
Belanja Pemerintah Pusat :
1. Pengeluaran RUTIN
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi
e. Pengeluaran Rutin Lainnya
2. Pengeluaran
PEMBANGUNAN
FORMAT BARU
(mulai TA 2005)
Belanja Pemerintah Pusat :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
gajahguling
80. FORMAT LAMA
(s/d 2004)
FORMAT BARU
(mulai TA 2005)
• Belanja Pegawai
(Tidak Mengikat)
Pengeluaran
Pembangunan
• Belanja Barang (Tidak
Mengikat)
• Belanja Modal
• Bantuan Sosial
gajahguling
81. 1. Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran)
dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang
ditetapkan.
2. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas.
3. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja
untuk tingkat satuan kerja (satker) dan
kementerian/lembaga.
gajahguling
83. Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:
KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun
anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju
Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):
Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
berikutnya.
gajahguling
tahun
guna
telah
tahun
84. Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:
2007
Saat
kebijakan
diputuskan
2008
2009
(R)APBN
Prakiraan
Maju
2010
Prakiraan
Maju
KPJM
gajahguling
85. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan
RPJMD
Pelaksanaan
Rencana
DPA-SKPD
RKPD
KUA/PPAS
Nota
Kesepakatan
Verifikasi
DPA-SKPD
Pelaksanaan APBD
Pedoman
Penyusunan RKASKPD
Pendapatan
Belanja
RKA-SKPD
Pembiayaan
RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh
Gubernur/Mendagri
Laporan Realisasi
Semester Pertama
Perubahan APBDD
APBD
Penatausahaan
Prtggungjwbn
Pemeriksaan
Penatausahaan
Pendapatan
Bendahara penerimaan
wajib menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Belanja
Penerbitan SPM-UP,
SMP-GU,SPM-TU dan
SPM-LS oleh Kepala
SKPD
Penerbitan SP2D oleh
PPKD
Penatausahaan
Pembiayaan
Disusun
sesuai SAP
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Laporan
Keuangan
Diperiksa
oleh BPK
-LRA
-Neraca
-Lap. Arus Kas
-CaLK
Dilakukan oleh PPKD
Kekayaan dan
Kewajiban Daerah
-Kas Umum
--Piutang
--Investasi
-Barang
--Dana Cadangan
--Utang
Akuntnsi Keuangan
Daerah
Raperda
Pertanggun
g-jawaban
APBD
gajahguling
87. APBD
Pendapatan Daerah
• PAD
• Dana
Perimbangan
• Lain-lain
pendapatan
daerah yang sah
Belanja Daerah
• Klasifikasi belanja
menurut organisaasi
• Klasifikasi belanja
menurut fungsi
• Klasifikasi belaja
menurut program
dan kegiatan
• Klasifikasi belanja
menurut jenis
belanja
Pembiayaan Daerah
• Penerimaan
pembiayaan
• Pengeluaran
pembiayaan
gajahguling
88. PP 58/2005 & Permendagri 13/2006
A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Bantuan Dana
Hibah
Dana Darurat
Dana penyesuaian & Dana Otsus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemda lainnya
PP 24/2005 SAP
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
4.
Lain-lainPAD yang sah
B.
Pendapatan Transfer
Transfer pemerintah pusat-dana
perimbangan
1.
Dana Bagi Hasil
2.
Dana Alokasi Umum
3.
Dana Alokasi Khusus
Transfer pemerintah pusat lainnya
1.
Dana otonomi khusus
2.
Dana penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
Pendapatan bagi hasil pajak
2.
Pendapatan bagi hasil pajak
lainnya
C.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah
1.
Pendapatan hibah
2.
Pendapatan dana darurat
A.
1.
2.
3.
gajahguling
89. Belanja Daerah
Urusan Wajib
Prioritas :
Melindungi dan
meningkatkan
kualitas
kehidupan
masyarakat
Peningkatan
pelayanan
dasar,
pendidikan ,
kesehatan,
fasos,
fasum,sistem
jaminan sosial
Urusan Pilihan
Potensi nyata
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Pertambanga
n,perikanan,p
ertanian,perk
ebunan,
perhutanan,
dan
pariwisata
gajahguling
91. KOMPONEN
POKOK
SETIAP SATUAN KERJA MINIMAL MEMPUNYAI SATU
KEGIATAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN SEBAGIAN
SASARAN PROGRAM DARI UNIT ORGANISASI
PENDEKATAN
ANGGARAN TERPADU
DALAM RKA-KL
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TIDAK
TUMPANG TINDIH DNG KELUARAN DARI KEGIATAN LAIN
PENETAPAN SATUAN KERJA
SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
UNTUK MELAKSANAKAN
SEMUA KEGIATAN YANG
DITETAPKAN
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
JENIS BELANJA YG DITETAPKAN DENGAN KRITERIA
YG SAMA UNTUK SEMUA KEGIATAN
SATU DOKUMEN PERENCANAAN, SATU DOKUMEN
PENGANGGARAN DAN SATU DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN UNTUK SEMUA JENIS SATKER DAN
KEGIATAN
gajahguling
92. KLASIFIKASI EKONOMI
BELANJA PEGAWAI
PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANG
DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGAS
DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALAN ATAS
PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
BELANJA BARANG
PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS
PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU
BELANJA MODAL
BANTUAN SOSIAL
HIBAH
SUBSIDI
BUNGA UTANG
BELANJA LAIN-LAIN
gajahguling
PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODAL
YANG SIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH
PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG
DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARI
KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL TERTENTU
PENGELUARAN UNTUK TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIB
KEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN
NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DAN
MENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANG
DIPRODUKSI DPT DIJANGKAU MASYARAKAT
PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN
PENGGUNAAN UTANG BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI
PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT
DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENIS BELANJA TERSEBUT
94. 1. Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran)
dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang
ditetapkan.
2. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas.
3. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja
untuk tingkat satuan kerja (satker) dan
kementerian/lembaga.
gajahguling
95. KOMPONEN
POKOK
PENDEKATAN
ANGGARAN KINERJA
DALAM RKA-KL
SATUAN KERJA SEBAGAI
PENANGUNGJAWAB
PENCAPAIAN
KELUARAN/OUTPUT
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
RANGKAIAN TINDAKAN YG
DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA
UNTUK MENGHASILKAN KELUARAN
YANG DITENTUKAN
SATUAN KERJA MEMPUNYAI
KELUARAN YANG JELAS &
TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PERHITUNGAN ANGGARAN
DIDASARKAN PADA STANDAR
BIAYA (BERSIFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS
PEMBEBANAN
ANGGARAN PADA
JENIS BELANJA YANG
SESUAI
gajahguling
96. Kerangka Konseptual
Penganggaran
Berbasis
Kinerja
Memerlukan
RENSTRA
Isu Stratejik
RENJA
•
•
•
•
•
Program
Sasaran Terukur Program
Pengguna Program
Kegiatan
IK
• Mengendalikan dan mengarahkan setiap
program/kegiatan dg mengacu kepada
rencana
• Setiap satuan kerja dpt lebih selektif dlm
merencanakan program/kegiatan
• Menghindari duplikasi
pembiayaan/tumpang tindih anggaran
Komitmen Bersama
Keputusan stratejik untuk
peningkatan kualitas
organisasi, efisiensi &
optimalisasi sumber daya,
evaluasi, dan pelaporan
kinerja
Budget
Entity
gajahguling
97. Kerangka Konseptual
Penganggaran Berbasis Kinerja
Mempertimbangkan
Alokasi Anggaran
Budget
Execution
Hasil Yang
Diharapkan
•
•
•
RENSTRA
• Visi
• Misi
• Tujuan
• Sasaran
• Strategi
Output
Outcome
Manfaat
Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi
Rencana
Pengukuran Kinerja Evaluasi
• Efisiensi
• Efektivitas
• Akuntabilitas
Sistem Monitoring & Pelaporan Kinerja
gajahguling
99.
Specific – jelas, tepat dan akurat
Faktor apa yang paling menentukan keberhasilan?
Measured – dapat dikuantifikasikan
Karakteristik apa yang dapat dikuantifikasikan?
Achievable – praktis & realistis
Apakah kinerja tahun sebelumnya dapat ditingkatkan?
Relevant – bagi konsumen (masyarakat)
Apakah konsumen menganggap bahwa target yang
ditetapkan yang terpenting?
Timed – batas atau tenggang waktu
Seberapa cepat dapat dicapai?
Berapa lama permintaan dapat direspon?
gajahguling
100. PP 21/2004 Pasal 7 ayat 2:
“Dalam penyusunan anggaran berbasis
kinerja diperlukan indikator kinerja, standar
biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap
program dan jenis kegiatan ”
Penjelasan PP 21/2004 (Poin I.4):
“Kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri
dengan kapasitas dalam mengembangkan
indikator kinerja, dan sistem pengukuran
kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas
penyusunan kebutuhan biaya, sebagai
persyaratan untuk mendapatkan anggaran”
gajahguling
101.
Agar pengukuran dapat dilakukan, maka
kinerja harus dapat dinyatakan dalam
angka (kuantifikasi).
Oleh karena itu diperlukan indikatorindikator yang dapat menunjukkan secara
tepat tingkat prestasi kerja/kinerja.
Macam Indikator Kinerja:
◦ Indikator Kinerja Kegiatan
◦ Indikator Kinerja Program
◦ Indikator Efisiensi
◦ Indikator Kualitas
gajahguling
102.
Fokus penganggaran dan penelaahan biaya
kegiatan akan bergeser dari input costing ke
per unit cost of output
Perlu koordinasi yang erat antara
Kementerian/Lembaga dengan Kementerian
Keuangan agar standar biaya keluaran dapat
ditetapkan
gajahguling
103.
Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai
seberapa besar perbedaan (gap) antara
kinerja aktual dengan kinerja yang
diharapkan.
Dengan diketahuinya perbedaan (gap)
tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan
peningkatan kinerja dapat dilakukan.
gajahguling
106. Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:
KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun
anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju
Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):
Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
berikutnya.
gajahguling
tahun
guna
telah
tahun
107. Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:
2007
Saat
kebijakan
diputuskan
2008
2009
(R)APBN
Prakiraan
Maju
2010
Prakiraan
Maju
KPJM
gajahguling
109. Mengembangkan disiplin fiskal, dalam rangka menjaga
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)
Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan
penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN)
Mengarahkan alokasi sumberdaya agar lebih rasional dan strategis
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan
pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien
Meningkatkan predictabiliy dan kesinambungan pembiayaan suatu
program/kegiatan.
Memudahkan kerja perencanaan kementerian/lembaga pada tahuntahun berikutnya.
Mendorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga
memberikan pelayanan kepada publik.
gajahguling
dalam
111. Kebijakan Penerapan
Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Penganggaran terpadu
• Kerangka Pengeluaran
jangka menengah
• Penganggaran berbasis
kinerja
Top
Down
Bottom
Up
Stakeholders
• Optimalisasi penggunaan dana untuk
pencapaian sasaran program
• Penyusunan anggaran dengan perspektif
multi tahun
• Meningkatkan disiplin dan alokasi
anggaran yang efisien dg perkiraan ke
depan (forward estimates)
• Wahana untuk mengubah kebijakan,
program dan kegiatan, mengalokasikan
sumber daya sesuai prioritas dan sasaran
penting pemerintah
• Mengharuskan adanya keterkaitan yang
jelas antara setiap anggaran instansi
pemerintah dg outputs & outcomes
• Mengembangkan informasi kinerja
sebagai pengukuran kinerja, dan
pengukuran biaya
• Mengubah paradigma penilaian kinerja
instansi/unit kerja
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik
gajahguling
112. Kebijakan Penerapan
• Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
• Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
RPJM
Renstra-KL
Renja - KL
RKP
Renstra-KL
Renja - KL
• Untuk menghubungkan Renstra
dengan anggaran
• Menghindarkan tumpang tindih
program/ kegiatan
• Ketersediaan pendanaan program/
kegiatan yang lintas fungsi, lintas
instansi, lintas daerah
• Menjamin kepastian pendanaan &
pemanfaatan sumber daya secara
efisien, efektif, dan tanggungjawab
yang jelas
RKA - KL
gajahguling
113. 2005
2006
MULAI MENGGUNAKAN
DOKUMEN
PENGANGGARAN TERPADU
- RKAKL
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN TERPADU
- RKAKL
MULAI MENERAPKAN
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TERPADU –
SATKER
MENYEMPURNAKAN
KRITERIA SATKER SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN
DAN PELAKSANA
KEGIATAN TERPADU
MULAI MENGANUT
KLASIFIKASI EKONOMI
TERPADU – JENIS BELANJA
gajahguling
MENYEMPURNAKAN
KRITERIA JENIS BELANJA
DAN KRITERIA
PEMBEBANAN PADA JENIS
BELANJA
2007
MEMPERSIAPKAN UPAYA
UNTUK BENAR-BENAR
MENGHILANGKAN KESAN
MASIH ADANYA DIKOTOMI
BELANJA RUTIN DAN
BELANJA PEMBANGUNAN
MENGEVALUASI KEMBALI
PEMBEBANAN
PENGELUARAN SEBAGAI
BELANJA ATAU NON
BELANJA – PENDANAAN
ATAU PEMBIAYAAN
114. 2005
2006
2007
MEMPERKENALKAN
DOKUMEN
PENGANGGARAN KINERJA
- RKAKL
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN KINERJA RKAKL
SINKRONISASI
FUNGSI/SUBFUNGSI/PROG
RAM/KEGIATAN DALAM
RANGKA KONSISTENSI
ANTARA PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN
MULAI MENGGUNAKAN
UNIT PENANGGUNGJAWAB
PENCAPAIAN KELUARAN SATKER
MENYEMPURNAKAN
KRITERIA SATKER SEBAGAI
PENANGGUNGJAWAB
PENCAPAIAN KELUARAN
SUDAH MENYEDIAKAN
SEBAGIAN STANDAR BIAYA
UNTUK MENGHITUNG
ALOKASI PADA KEGIATAN –
SBU/SBK
MEMPERLUAS
PENYEDIAAN STANDAR
BIAYA BAIK YANG
BERSIFAT UMUM MAUPUN
YANG BERSIFAT KHUSUS
gajahguling
115. 2005
MEMPERKENALKAN
DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
KPJM/MTEF – RKAKL
KHUSUSNYA FORM 1.2, 1.4,
1.5, 2.2,.2.4, 3.2, DAN 3.4
MENGENAI PRAKIRAAN
MAJU
2006
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
PELAKSANAAN
KPJM/MTEF
MELETAKKAN DASARDASAR PELAKSANAAN
MTEF/KPJM
SUDAH TERSEDIA
SEBAGIAN STANDAR
BIAYA YANG KELAK AKAN
MEMBANTU DALAM
MEPERHITUNGKAN
PRAKIRAAN MAJU & MTEF
2007
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
PELAKSANAAN
KPJM/MTEF – KHUSUSNYA
MULAI DIGUNAKANNYA
FORM 1, FORM 2, DAN
FORM 3 UNTUK MULAI
MELAKSANAKAN DASARDASAR KPJM/NTEF
MEMPERLUAS
TERSEDIANYA STANDAR
BIAYA YANG AKAN
SANGAT MEMBANTU
DALAM MEPERHITUNGKAN
PRAKIRAAN MAJU DAN
KPJM
gajahguling
116. APBN(dalam triliun)
Pendapatan Negara
> Pen. Perpajakan
> Pen. Bukan Pajak
> Hibah
Belanja Negara
> Belanja Pem. Pusat
> Transfer Daerah
Pembiayaan
> Dalam negeri
> Luar Negeri
2010*
992,4
743,3
247,2
1,9
1.126,1
781,5
344,6
133,7
133,9
(0,2)
2011**
1.104,9
850,3
250,9
3,7
1.229,6
836,6
393,0
124,7
125,3
(0,6)
gajahguling
Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I
Contoh:
Standar penyelesaian surat izin usaha adalah sbb:
Standar Waktu Standar Biaya per satuan
Standar Nasional 5 hari kerjaRp. 150.000
Standar ASEAN3 hari kerjaRp. 100.000
Kinerja aktual9 hari kerjaRp. 160.000
Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I Purwanto Depkeu DJAPK Anggaran I