2. DASAR HUKUM
- Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan
umum
- Perbawaslu Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas pemilihan umum
- Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu
- Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penangangan
temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum
2
4. TERKAIT KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILU
- Keterbukaan Informasi Publik di dalamnya adalah PPID. Karena
hal-hal wajib secara rutin di internal yang penting adalah PPID.
Dalam undang undang dasar juga sudah di jelaskan bahwa
keterbukaan informasi menjadi hak setiap orang. Mengemas
dan mengisi informasi-informasi agar lengkap dan dapat di
akses khalayak, terutama yang secara berkala
- fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas Pemilu merupakan
bagian penting dalam menyukseskan proses tahapan Pemilu.
Mengingat, Bawaslu tentu adanya keterbatas jumlah SDM, dan
keterbatas informasi. Maka peningkatan kapasitas dan
kemampuan aparatur pengawas merupakan bagian dari
menyukseskan pengawasan itu sendiri.
- Untuk mencapai tujuan Pemilu baik dalam tugas pengawasan
dan penanganan pelanggaran, komitmen dari penyelenggara
pengawas (Panwaslu Kecamatan, PKD, Red) juga sangat
diperlukan
4
5. KEWENANGAN
PEMBINAAN
1. Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwascam (Panitia Pengawas
Kecamatan), Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri,
dan PengawasTPS.
2. Bawaslu Provinsi yang melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, dan
PengawasTPS
3. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwascam,
Panwas Kelurahan/Desa, dan PengawasTPS
4. Panwascam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas Panwas Kelurahan/Desa dan
Pengawas TPS; dan Panwas Kelurahan/Desa melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
PengawasTPS.
5
6. PENGUATAN KAPASITAS SDM
PENGAWAS PEMILU
1. Menumbuhkan semangat kebersamaan antar pengawas Pemilu
2. menjaga hubungan yang harmonis antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, serta reformasi mental ke arah yang lebih baik dan mempunyai
sikap dan perilaku yang berintegritas.
3. Pengawas Pemilu dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien
dalam menjalankan tugasnya
4. pengawas pemilu tidak boleh terbawa emosi dalam menjalankan tugasnya.
5. Keputusan dan tindakan yang diambil perlu didasari pertimbangan matang dan
logis
6. Pengawas pemilu harus memiliki kemampuan intrapersonal dan mampu
berinteraksi dengan beragam orang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu
pemahaman intrapersonal penting agar mampu memahami interaksi serta
memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi.
7. Pengawas juga perlu meningkatkan jiwa kepemimpinan, kesadaran sosial,
efektifitas, efisiensi, kemampuan merencanakan, kesadaran organisasi, integritas,
inisiatif, kepercataan diri, serta perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas dan
ketelitian kerja,
6
7. HAMBATAN DAN TANTANGAN
PENGAWASAN PEMILU
1 Norma perundang-undangan multitafsir
7
2 Batasan waktu dalam penanganan pelanggaran yang
sangat singkat
3
Pengawas Pemilu tidak punya kewenangan memaksa
untuk meminta keterangan seseorang
4
Terlapor bersembunyi atau melarikan diri dan intervensi
politik.
8. PENGUATAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS DAN MANAJERIAL
PENGAWAS PEMILU
1
• Menjaga soliditas
pengawas
Pemilu melalui
koordinasi dan
konsolidasi yang
efektif
2
• Sinergi dan
kerjasama
dengan
berbagai stakeho
lder terkait
3
• pelibatan
masyarakat
dalam melakukan
pengawasan
Pemilu
(Pengawasan
Partisipatif)
8
9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU MERUPAKAN
KEGIATAN UNTUK:
1
20XX
Meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu
Mengawasi kinerja pengawas Pemilu
Menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas
Pemilu, pada penyelenggaraan Pengawasan.
Pitch deck title 9
2
3
10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU
DILAKUKAN DENGAN CARA
a. Peningkatan kapasitas pengawas Pemilu
b. Pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau
c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.
10
11. FASILITASI DIAKUKAN OLEH BAWASLU,
BAWASLU PROVINSI, DAN BAWASLU
KABUPATEN/KOTA UNTUK:
a.Memberikan kemudahan dan
bantuan yang dibutuhkan oleh
pengawas Pemilu; dan/atau
b.Memudahkan pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu.
11
12. FASILITASI DAPAT DILAKUKAN
DALAM BENTUK
12
a.Pemberian bantuan hukum;
b.Pelaksanaan pendampingan hukum;
c. Pemberian atau penyusunan modul;
d.Penyusunan alat kerja Pengawasan;
e.Penyusunan buku saku; dan/atau
f. Bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas pengawas Pemilu
