Dokumen tersebut membahas struktur organisasi sekolah menengah dan peraturan terkait jabatan struktural dan fungsional dalam birokrasi pemerintahan. Struktur organisasi sekolah menengah sesuai peraturan mempunyai kepala sekolah dan beberapa wakil kepala sekolah, sedangkan jabatan administrasi diisi oleh pejabat struktural dan fungsional.

1. T. BEAR

2. KEPALA SEKOLAH
WAKASEK WAKASEK WAKASEK WAKASEK
AKADEMIS KESISWAAN SAPRAS HUMAS
KOMITE
SEKOLAH
KEPALA
ADMINISTRASI
KETUA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Urusan
Urusan Urusan Urusan Administrasi
Administrasi Administrasi Administrasi PERSURATAN
KEPEGAWAIAN DAN ARSIP
HUMAS KEUANGAN
GURU
Urusan Urusan Urusan
JABATAN KARIR Administrasi Administrasi Administrasi
AKADEMIS KESISWAAN SAR PRAS

4. Perda No 15 Tahun 2008 ttg pendidikan
Pasal 70
(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh
seorang kepala satuan
Dan dalam standar Pengelolaan Pendidikan
Permendiknas N0 19 Tahun 2007
Tentang Kepemimpinan Sekolah :
Kepala SMA dibantu minimal tiga wakil kepala
sekolah untuk bidang akademik, sarana-
prasarana, dan kesiswaan.

5.  Sesuai dengan PP tersebut maka struktur
organisasi suatu instansi pemerintah diisi oleh
orang – orang struktural yaitu Kepala
Admisitrasi, dan para pelaksana administrasi
(Permendiknas no 24 tahun 2008).
KEPALA ADMINISTRASI
Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
KEPEGAWAIAN PERSURATAN DAN
AKADEMIS KESISWAAN SAR PRAS HUMAS KEUANGAN ARSIP

6.  Perda 15 tahun 2008
 Pasal 104
(1) Tata hubungan antara Dewan
Pendidikan dengan DPRD,
Pemerintah Daerah dan Komite
Sekolah/Madrasah bersifat
koordinatif dan konsultatif.

7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
POLA HUBUNGAN KERJA
PASAL 3
PENYELENGGARAAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PERANGKAT
DAERAH DILAKUKAN MELALUI HUBUNGAN KERJA YANG MELIPUTI:
KONSULTATIF;
KOLEGIAL;
FUNGSIONAL;
STRUKTURAL; DAN
KOORDINATIF.
PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT
(1) MEMPERHATIKAN KETERBUKAAN, AKUNTABILITAS,
PROFESIONALITAS, DAN KETERPADUAN.

8. DALAM PERMENDAGRI 57 TAHUN 2007
PADA KETENTUAN LAIN –LAIN :
 8. Dalam rangka efisiensi, jabatan kepala
Tata Usaha pada Sekolah Menengah
Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, Sekolah Menengah Umum dan
kepala Puskesmas tidak harus dijabat oleh
pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat
dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

9. BIROKRASI PEMERINTAH
JABATAN KARIER DAPAT DIBEDAKAN MENJADI 2, YAITU: (UU 43 TAHUN 1999
PASAL 1 AYAT 6)
 Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam
struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat
dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi
(eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah:
Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli.
Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah:
sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala
bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris
lurah. PP Nomor 13 Tahun 2002, UU 8 1974,
 Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum
dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya
sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok
organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA),
guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana,
pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan
penguji kendaraan bermotor. PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres
No. 87 tahun 1999, UU 8 1974,

10. PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 J. Kelompok Jabatan Fungsional.
 Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan
Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai
dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk. .
 Satuan kerja perangkat daerah yang dapat didukung oleh kelompok jabatan
fungsional, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam peraturan daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dilakukan penyerasian dan penyesuaian
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. TERIMA KASIH