Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
Similar a AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx (20)
Último
Último (20)
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
- 1. STANDAR AKREDITASI ADMINISTRASI MANAJEMEN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- 9. PEMENUHAN SUMBER DAYA PUSKESMAS AKSES PERENCANA AN BAB I Perencanaan, Akses, dan Sumber Daya Puskesmas (PASP)
- 10. BAB I PERENCANAAN, AKSES, DAN SUMBER DAYA PUSKESMAS (PASP) STANDAR 1.1 STANDAR 1.2 STANDAR 1. 3 Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektor serta sesuai dengan peraturan perundangan (1.1.1 – 1.1.5, 26 Pelaksanaan kegiatan Puskesmasharus memperhatikan kemudahanakses penggunalayanan (1.2.1 – 1.2.3, 13 Pendirian Puskesmas harus memperhatikan persyaratansesuai Peraturan Perundangan (1.3.1 – 1.3.7, 26
- 11. BAB I PERENCANAAN, AKSES, DAN SUMBER DAYA PUSKESMAS (PASP) STANDAR KRITERIA EP ISI 1.1 5 26 Penetapan Jenis Pelayanan 1.2 3 13 Perencanaan Puskesmas 1.3 7 26 Pemenuhan persyaratan Puskesmas (lokasi,sarana, prasarana, peralatan Puskesmas, tenaga) 3Standar 15kriteria 65 EP
- 12. 1.1PERENCANAAN PUSKESMAS DILAKUKAN SECARA TERPADU DENGAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN
- 13. STANDAR 1.1 1.1 • Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektor serta sesuai dengan peraturan perundangan 1.2 • Perencanaan Puskesmas disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan analisis kebutuhan masyarakat termasuk umpan balik dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan rencana strategis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta dapat direvisi sesuai dengan capaian kinerja dan apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 1.3 • Penjadwalan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan direncanakan dan disepakati bersama dengan lintas program, lintas sektor dan masyarakat. 1.4 • Peluang perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas diidentifikasi dan dianalisis sebagai dasar dalam perencanaan 1.5 • Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas
- 14. STANDAR 1.1. 1. Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektor serta sesuai dengan peraturan perundangan 2. Perencanaan Puskesmas disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan analisis kebutuhan masyarakat termasuk umpan balik dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan rencana strategis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta dapat direvisi sesuai dengan capaian kinerja dan apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 3. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan direncanakan dan disepakati bersama dengan lintas program, lintas sektor dan masyarakat. 4. Peluang perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas diidentifikasi dan dianalisis sebagai dasar dalam perencanaan. 5. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 15. PENJELASAN 1.1 Penetapan Jenis Pelayanan di Puskesmas berdasarkan : 1. Identifikasi analisis kebutuhan masyarakat : - data umum :data wilayah kerja, data sumber daya,data peran serta masyarakat, data penduduk dan sasaran program, data sekolah, data kesehatan lingkungan wilayah Puskesmas, - data khusus, yangmeliputi, antara lain: data status kesehatan, data kejadian luar biasa, data cakupan pelayanan, yangdiukur berdasarkan indikator kinerja dan indikator mutu, danhasil- hasil survei kepuasan, pendataan PIS/PK, Survei Mawas Diri (SMD),Musyawarah Masyarakat Desa (MMD),dankegiatan survei yanglain. 2. Identifikasi dan analisis peluang pengembangandalam penyelenggaraan upaya Puskesmas pada area prioritas 3. Identifikasi dan analisis risiko dalam penyelenggaraan pelayanan baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, penyelenggaraan manajemen, dan risiko yang terkait bangunan,prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas
- 21. Standar Acuan Format Permenkes 44 Tahun 2016 Standar Format Rencana Lima Tahun Rencana Usulan Kegiatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Bulanan
- 22. FORMAT 3. RENCANA 5 (LIMA) TAHUNAN PUSKESMAS
- 23. FORMULIR 4. RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) PUSKESMAS
- 24. FORMULIR 5. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) TAHUNAN PUSKESMAS
- 27. BAB 2
- 51. TOLOKUKUR PENCAPAIAN PUSKESMAS INDIKATOR KINERJA: pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas INDIKATOR MUTU: menilai upaya terhadap prioritas perbaikan mutu dan keselamatan Indika tor kinerj a terseb ut dapat dijadi kan priorit as perbai kan melal ui pengu kuran indika tor
- 52. INDIKATOR MUTU INDIKATORMUTU PRIORITAS PUSKESMAS (IMPP) INDIKATOR BERDASARKAN MASALAH KESEHATAN DI WILAYAH KERJA : ADMEN (TERMASUK MFK), UKM ,UKP INDIKATORKESELAMATAN PASIEN INDIKATORPPI INDIKATORMUTU PRIORITAS PELAYANAN (IMPPEL) INDIKATORBERDASARKAN PRIORITAS DIMASING- MASING PELAYANAN ADMEN, UKM, UKP INDIKATORKESELAMATAN PASIEN INDIKATORPPI
- 53. PENETAPAN PRIORITAS PERBAIKAN MUTU 1. KEPATUHAN KEPENUHAN TERHADAP INDIKATORMUTUNASIONAL 2. INDIKATORLAINNYA DENGAN PERTIMBANGAN : • Indikator yang diwajibkan daerah • indikator keselamatan pasien dan indikator PPI • prioritas permasalahan kesehatan di wilayah kerja • indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan • ketersediaan sumberdaya • h i g h r i s k , h i g h v o l u m e , h i g h c o s t d a n p r o b l e m p r o n e ( 3 H1P)
- 54. INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS : BERDASARKAN MASALAH KESEHATAN YANG ADA DI WILAYAH KERJA SEBAGAI HASIL ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT INDIKATORMUTUADMEN Ketersediaan sumber daya yangterdiri atas : - Sarana prasarana, -Manajemen Fasilitas danKeselamatan - sumber daya manusia - Finansial - kepuasan INDIKATORMUTUUKM dapat dikaitkan dengan pelaksanaan berbagai program kesehatan yang diselenggarakan di tingkat masyarakat INDIKATORMUTUUKP penyediaan pelayanan klinis mulai dari : -kegiatan penilaian kebutuhan pelayanan -penyusunan rencana asuhan, pelaksanaan asuhan - tindakan medis - pelayanan anestesi sederhana, - pemberian makanan dan terapi gizi, - edukasi, - pelayanan kesehatan tradisional, - proses pemulangan, - rujukan, - manajemen datadan informasi - pengelolaan rekam medis, - layanan laboratorium - layanan radiologi dan layanan obat
- 55. INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS : BERDASARKAN MASALAH KESEHATAN YANG ADA DI WILAYAH KERJA SEBAGAI HASIL ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT INDIKATORMUTUKESELAMATAN PASIEN identifikasi pasien, komunikasi efektif, pengelolaan obat dengan kewaspadaan tinggi, upaya untuk memastikan benar pasien, benar prosedur, dan benar sisi pada pasien yang menjalani tindakan medis, kebersihan tangan, dan proses untuk mengurangi risiko jatuh (lihat juga PMKP 6.4.) INDIKATORMUTUPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI penerapan kewaspadaan isolasi (termasuk kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD), transfer pasien untuk mencegah transmisi a i r - b o r n e , kebersihan lingkungan (kualitas udara, air, permukaan lingkungan), penyuntikan yang aman, surveilans risiko infeksi, pengawasan dan penggunaan antimikroba yang bijaksana, kegiatan edukasi, wabah, risiko infeksi terkait proses renovasi/ rekonstruksi/ penghancuran, pengelolaan limbah infeksius dan benda tajam, pengelolaan linen, dan pengelolaan makanan (lihat juga PMKP 6.5.)
- 56. Tim Manajemen i Analisis data dasar Analisis data capaian indikator kinerja Analisis data capaian indikator mutu Kepala Puskesmas Lokakarya mini perencanaan RUK RPK Jenis-jenis Pelayanan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai Lintas Program Lintas Sektor masyarakat Hasil-hasil surve Peraturan/UU 1.1.1 & 1.1.2
- 57. RUK RPK PKP & laporan 1.1.4 Laporan laokakarya RTM Rapat penilaian kinerja Penetapan indikator mutu prioritas Puskesmas EVALUASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN
- 58. 1.1.2 dan 1.2.6, dan 1.1.1 EP 3 Mekanisme memberi tanggapan Pertemuan-pertemuan GKM Lokakarya mini Pertemuan Tinjauan Manajemen WA Papan pengumuman Web Telpon Masyarakat
- 59. RPK bulanan Penetapan indikator 1.1.5 supervisi Audit internal laporan Tindak lanjut hasil monitoring lokmin MONITORING
- 60. RUK RPK PKP & laporan 1.3.1 dan 1.3.2 laporan laokakarya RTM Rapat penilian kinerja Penetapan indikator EVALUASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN
- 61. Kepuasan pelanggan Tindak lanjut perbaikan Pertemuan pembahasan Umpan balik/Masalah 1.1.3
- 64. Communication strategy: • Menggunakan Bahasa sederhana • Memanfaatkan tehnologi informasi • Memperhatikan budaya masyarakat Mekanisme kerja/proses pelayanan Pemanfaatan tehnologi Fasilitas mudah dijangkau Petugas mudah dijangkau 1.2.3
- 65. Kebijakan, SOP Kesepakatan jadwal Bukti kesepakatan Jika terjadi perubahan Bukti evaluasi Pelaksanaan kegiatan Lintas sektor Puskesmas Masyarakat 1.2.4 PENJADAWALAN
- 66. Pelaksanaan Kegiatan Coordination Communication Integration Pertemuan pembahasan Tindak lanjut perbai Masalah Masalah Potensial SOP tindakan korektif SOP tindak preventif Register risiko konsultasi Risk Management Kelengkapan regulasi Tertib administrasi 1.2.5
- 67. BAB 2 DALAM GAMBAR
- 68. Analisis Kebutuhan: Ratio thd juml penduduk (renstra) Ketersedian faskes Bangunan permanen Tidak bergabung Persyaraatan sanitasi Tat Ruang Daerah 2.1.1 dan 2.1.2
- 69. Persyaratan sanitasi Kebutuhan ruangan Pengaturan ruangan Populasi Orang dengan kebutuhan khusus 2.1.3. Pengaturan ruang Ramp Kemudahan akses Kursi roda EVALUASI Ruang bayi Kekerasan fisik
- 70. Jadual & pelaksanaan pemeliharaan Monitoring/inspeksi Fungsi Kalibrasi peralatan Perbaikan system utilitas Perbaikan peralatan/alat medis non medis 2.1.4 , 2.1.5, 2.6.1
- 71. Struktur organisasi Analisis Kebutuhan SDM Pola Ketenagaan Perencanaan SDM Penempatan Uraian tugas: Tugas pokok, Tugastambahan Pelaksanaan Uraian Tugas Evaluasi: Kelengkapan file kepegawaian STR SIP/SIPA, dsb Orientasi 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2 Thd uraian tug2a.s3.4, 2.3.5 Perilaku Uraian jabatan: Tugas Tanggung jawab Wewenang Persyaratan jabatan Evaluasi Pasca pelatihan
- 72. Struktur organisasi Uraian jabatan: • Tugas • Tanggung jawab • Wewenang • Persyaratan jabatan Uraian tugas 2.2.1 Kepala Puskesmas
- 73. Struktur organisasi Jenis-jenis Pelayanan Peraturan/UU Analisis Beban Kerja Analisis Kebutuhan SDM Pola Ketenagaan Kondisi riil Rencana Pengembangan 2.2.2, 2.3.4 Uraian jabatan: Tugas Tanggung jawab Wewenang Persyarata n jabatan medis keperawatan Nakes lain, Non kesehatan STR/SIP Uraian Tugas File Kepegawaia
- 74. 2.3.1 Struktur organisasi Uraian jabatan: Tugas Tanggung jawab Wewenang Persyarata n jabatan Penetapan Penanggung jawab Kejelasan alur komunikasi Dan koordinasi Surat Keputusan Ka Puskesmas UKP UKM Jaringan
- 75. STR/SIP Uraian Tugas File Kepegawaian Rencana Pengembangan Kondisi riil Kewenangan klinis Perilaku dalam bekerja Pola Ketenagaan 2.3.2, 2.3.5 orientasi
- 76. Pertemuan Review Struktur Organisasi & Penempatan dlm jabatan Usulan ke Dinas Pengaturan penempatan karyawan Efektivitas dalam Pencapaian tujuan Review struktur organisasi 2.3.3.
- 77. Sosialisasi Penilaian kinerja Thd visi, misi, Tujuan dan tata nilai Review visi, misi, Tujuan, tata nilai Perumusan Visi, misi, tujuan Dan tata nilai Capaian kinerja 2.3.6
- 79. Pemberdayaan masyarakat Pembangunan berwawasan Kesehatan Pembentukan UKBM Pelaksanaan UKBM SMD MMD Konsultasi: Pembangunan Yang diprakarsai masyarakat FASILITASI KEWAJIBAN SEMUA KARYAWAN 2.3.8
- 80. PENILAIAN KINERJA (AKUNTABILITAS) KRITERIA PENDELEGASIAN WEWENANG STRUKTURAL PEMBINAAN, KONSULTASI, KEPADA SIAPA PERSYARATAN APA TATA CARA PENDELEGASIAN 2.3.9 UMPAN BALIK PELAPORAN UMPAN BALIK PELAPORAN
- 81. Lintas Program Lintas Sektor Pertemuan identifikasi Kesepakatan peran Pelaksanaan Kegiatan Keterlibatan lintas sector Dan lintas program RTM, TAHUNAN 2.3.10
- 82. Pedoman tata naskah Prosedur penyusunan dokumen Prosedur pengendalian dokumen Prosedur pengendalian rekaman 2.3.11 Manual/Pedoman Mutu Dan Keselamatan Pasien Pelayanan UKM Pelayanan UKP Manajemen Kebijakan Pedoman/Panduan Kerangka Acuan SOP
- 83. Manajemen UKM UKP Kebijakan & Panduan Manajemen Risiko Risk Register Tindak lanjut 2.3.13
- 84. Rencana Pembinaan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembinaan dentifikasi jejaring & jaringan 2.3.14
- 85. Kinerja keuangan Kinerja pengelola Kinerja pengelolaan 2.3.15, 2.3.16 Penilaian keuangan pd standar akreditasi
- 86. 2.3.17 Storing Analysis Prosedur - prosedur Retrieving Distribution & Reporting Evaluasi system pengelolaan data Identifikasi kebutuhan data/informasi
- 87. sosialisasi Hak dan kewajiban pasien Hak dan kewajiban sasaran Dasar hukum: UU KESEHATAN, UUPK KEBIJAKAN DAN SOP UKP dan UKM, sesuai dg tiap Hak dan kewajiban Bukti pelaksanaan Peraturan Internal 2.4.1, 2.4.2
- 88. KEGIATAN PELAYANAN 2.5.1, 2.5.2 Indikator kinerja dalam Dokumen kontrak Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Kontrak Persyaratan isi Dokumen kontrak
- 89. BAB 4 DAN 5 DALAM GAMBAR
- 90. Analisis data dasar Analisis data kinerja Hasil-hasil survei Tim Manajemen Lokakarya mini perencanaan RUK RPK Jenis-jenis Pelayanan Masyarakat Lintas sektor Kerangka acuan 4.1.1 Masing-masing program
- 91. Kepuasan pelanggan Tindak lanjut perbaikan Pertemuan pembahasan Lintas program/sektoral Umpan balik/Masalah 4.1.2, 4.1.3, 4.2.5, (lihat juga 1.1.3) KAK Evaluasi RPK Komunikasikan Lin pro/sek, masyarakat
- 92. Kebijakan, SOP Kesepakatan jadwal Bukti kesepakatan Jika terjadi perubahan Bukti evaluasi Pelaksanaan kegiatan Sesuai jadwal Lintas sektor Puskesmas Masyarakat 4.2.1., 4.2.4. Lihat juga 1.2.4 Petugas kompeten
- 93. Kejelasan Ketepatan Akurasi Konsistensi 4.2.2. Lihat juga 1.2.2. • Sasaran • Kel. Masyarakat • Masyarakat • Lintas sector • Lintas program
- 94. Waktu Tempat AKSES Komunikasi • Alur • Tahapan pelayanan • Waktu & tempat • Perubahan Kerangka acuan Evaluasi Tindak lanjut 4.2.3
- 95. 4.3.1, lihat jug 1.3.1 dan 1.3.2 laporan laokakarya RTM Rapat penilian kinerja Penetapan indikator Pengumpulan data kinerja Analisis data Kinerja dokumentasi
- 96. BAB 5
- 97. Uraian jabatan: Tugas Tanggung jawab Wewenang Persyaratan jabatan Penetapan menduduki Jabatan Analisis kompetensi Tindak lanjut: Rencana Pengembangan staff (peningkatan kompetensi) 5.1.1 (lihat juga: 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 2.3.4, 2.3.5) PENANGGUNG JAWAB
- 98. Orientasi Kerangaka acuan Program Orietnasi (khusus) Menduduki Jabatan baru Kkaryawan baru Evaluasi 5.1.2 lihat juga: 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 2.3.4, 2.3.5)
- 99. Visi Misi Tujuan Tatanilai Puskesmas Misi, tujuan, sasaran, tata nilai Masing-masing UKM Lintas Program Lintas Sektor Masyarakat Evaluasi sosialisasi 5.1.3 Lihat juga 2.3.6
- 100. Pembinaan Pengarahan Tujuan Tahapan Pelaksanaan Tehnis Pelaksanaan Pedoman PELAKSANA LINTAS SEKTOR LINTAS PROGRAM 5.1.4 KEJELASAN PERAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR EVALUASI KOMUNIKASI KOORDINASI
- 101. Manajemen UKM UKP Kebijakan & Panduan Manajemen Risiko Risk Register Tindak lanjut 5.1.5. 2.3.13 TERMASUK JIKA TERJADI KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN
- 102. Pemberdayaan masyarakat Pembangunan berwawasan Kesehatan Pembentukan UKBM Pelaksanaan UKBM SMD MMD Konsultasi: Pembangunan Yang diprakarsai masyarakat FASILITASI KEWAJIBAN SEMUA KARYAWAN 5.1.6 2.3.8 Rencana/ KAK SOP{ BUKTI SMD MMD KEGIATAN BERSUMBER DARI MASYARAKAT
- 103. Tim Manajemen i Analisis data dasar Analisis data kinerja Kepala Puskesmas Lokakarya mini perencanaan RUK RPK Jenis-jenis Pelayanan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai Lintas Program Lintas Sektor masyarakat 5.2.1, 5.2.2 1.1.1 & 1.1.4 Hasil-hasil surve Peraturan/UU KEJELASAN SUMBERDAYA KERANGKA ACUAN TIAP UKM JADWAL PELAKSANAAN JADWAL DISEPAKATI BERDASAR USULAN
- 104. monitoring Penanggung Jawab 5.2.3 REVISI RENCANA BERDASAR HASIL MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN SOP Monitoring PEMBAHASAN (LOKMIN) PENYESUAIAN PERUBAHAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UKM DOKUMENTASIKAN
- 105. Struktur organisasi Analisis Kebutuhan SDM Pola Ketenagaan Perencanaan SDM Penempatan Uraian tugas: Tugas pokok, Tugas tambahan Pelaksanaan Uraian Tugas Evaluasi: Perilaku Kelengkapan file kepegawaian STR SIP/SIPA, dsb Orientasi 5.3.1 2.2.1, 2.2.2, Thd uraian tugas2.3.1, 2.3.2, 2 2.3.4, 2.3.5 Uraian jabatan: Tugas Tanggung jawab Wewenang Persyaratan jabatan Evaluasi Pasca pelatihan
- 106. PENANGGUNG JAWAB 5.3.2. MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN URAIAN TUGAS PELAKSANAAN URAIAN TUGAS URAIAN TUGAS MONITORING TINDAK LANJUT KEPALA PUSKESMAS TINDAK LANJUT MONITORING
- 107. Struktur organisasi Uraian jabatan: • • • Tugas Tanggung jawab Wewenang • Persyaratan jabatan Uraian tugas PELAKSANAAN URAIAN TUGAS REVIEW PERIODIK REVISI USULAN PERUBAHAN 5.3.3
- 108. Kejelasan alur komunikasi Dan koordinasi PERTEMUAN LINTAS PROGRAM LINTAS SEKTOR (LOKMIN) LINTAS SEKTOR LINTAS PROGRAM KOMUNIKASI KOORDINASI IDENTIFIKASI PERAN IDENTIFIKASI PERAN PERAN DITUANGKAN DALAM KAK 5.4.1 SOP KOMUNIKASI KOORDINASI EVALUASI
- 109. Pedoman tata naskah Prosedur penyusunan dokumen Prosedur pengendalian dokumen Prosedur pengendalian rekaman Pelayanan UKM Peraturan Perundangan Pedoman Kebijakan Pedoman/Panduan Kerangka Acuan SOP KENDALI DOKUMEN 5.5.1
- 110. 5.5.2. MONITORING KESESUAIAN TERHADAP PERATURAN, PEDOMAN, KERANGKA ACUAN, RENCANA, PROSEDUR Pelayanan UKM Kebijakan Pedoman/Panduan Kerangka Acuan SOP Peraturan Perundangan Pedoman 5.5.3. MONITORING UNTUK MENUNJUKKAN AKUNTABILITAS KINERJA KEBIJAKAN & SOP MONITORING MONITORING KESESUAIAN & PENCAPAIAN TARGET (5.5.3) PENANGGUNG JAWAB AKUNTABILITAS PERBAIKAN • PENGELOLAAN • PELAKSANAAN
- 111. supervisi Audit internal Lokmin/RTM, PKP laporan MONITORING & EVALUASI PENGARAHAN 5.6.2 AKUNTABILITAS DITUNJUKKAN DALAM BENTUK PENGARAHAN & PENILAIAN KINERJA. 2.3.7 PENANGGUNG JAWAB PERBAIKAN • PENGELOLAAN • PELAKSANAAN
- 112. 5.5.3. EVALUASI KINERJA 5.6.3.PERTEMUAN PENILAIAN KINERJA Pelayanan UKM TARGET KINERJA KEBIJAKAN & SOP EVALUASI PENANGGUNG JAWAB EVALUASI KINERJA PERTEMUAN PENILAIN KINERJA MINIMAL 2 X SETAHUN
- 113. sosialisasi Hak dan kewajiban sasaran Dituangkan dalam kerangka acuan Dasar hukum: UU KESEHATAN KEBIJAKAN DAN SOP UKM, sesuai dg tiap Hak dan kewajiban Bukti pelaksanaan • Aturan • Budaya/tata nila 5.7.1 DAN 5.7.2 Lihat 2.4.1, 2.4.2 Sasaran Pelaksana Lintas program Lintas sektor TINDAK LANJUT Peraturan Internal: