Strategi perpajakan selama pandemi COVID-19 memberikan insentif pajak kepada perusahaan terdampak seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan, pembebasan pajak penghasilan impor, dan pengembalian pajak pertambahan nilai lebih bayar. Insentif-insentif ini diperluas cakupannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
2. PANDEMI COVID-19 DAN EFEKDOMINO
Sumber: PressConference APBNKita, Juni 2020
KESEHATAN SOSIAL EKONOMI KEUANGAN
Menciptakan
krisis Kesehatan
Berhentinya
aktivitas ekonomi
penyerap tenaga
kerja
Pertumbuhan
ekonomi
menurun tajam /
melambat
Volatilitas sektor
keuangan &
penurunan
kinerja sektor riil
Pandemi telah memberikan tekanan kepada perekonomian dari supply dan demand
3. PANDEMI COVID-19 DAN EFEKDOMINO
5.3%
APBN 2020
Sumber: PressConference APBNKita, Juni 2020
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Potensi dampak sosial
sebelum sesudah kemiskinan pengangguran
2.3% +1.89 juta +2.92 juta
- 0.4%
Skenario Berat
Ket:
+4.86 juta +5.23 juta
Skenario Sangat Berat
Pertumbuhan
ekonomi menurun
PHK & pengangguran
meningkat
Kesenjangan sosial
meningkat
4. Rp695,20 T
BIAYA PENANGANAN COVID-19
Sumber: PressConference APBNKita, Juni 2020
KESEHATAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
INSENTIF USAHA
UMKM
PEMBIAYAAN KORPORASI
SEKTOR K/L PEMDA
Rp87,55 T
Rp203,90 T
Rp120,61 T
Rp123,46 T
Rp53,57 T
Rp106,11 T
Total Biaya Penanganan COVID-19
5. Rp607,65* T
PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL
*) finalisasi besaran pada revisi Perpres 54/2020 >
tidak termasuk kompensasi BUMN sebagai sebagai
konsekuensi kewajiban Pemerintah sebelumnya
Sumber: Press Conference APBN Kita, Juni 2020
6. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DEMAND SIDE
Rp205,20 T
Rumah Tangga
PHK
Sembako
Bansos Jabodetabek
Bansos Non Jabodetabek
Pra Kerja
Diskon Listrik
Logistik / Pangan / Sembako
BLT Dana Desa
Insentif Perumahan bagi MBR
7. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
SUPPLY SIDE
Ultra Mikro dan UMKM
Subsidi Bunga, Penempatan Dana untuk Restru UMKM, Belanja IJP, Penjaminan
untuk Modal Kerja (Stop Loss), PPh Final UMKM DTP, Pembiayaan Investasi melalui
LPDB KUMKM
Korporasi
Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya, PMN dan Surat Utang ke PPA, PPh 21
DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian
Pendahuluan PPN, Penurunan Tarif PPh Badan, Stimulus Perpajakan Lainnya,
Cadangan DAK Fisik, Program Padat Karya K/L, Insentif Tiket untuk 10 Destinasi
Pariwisata, Hibah Pariwisata, Kompensasi Pajak Hotel/Restoran
BUMN
PMN dan Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja
Pemerintah Daerah
DID Pemulihan Ekonomi, Pemberian Pinjaman ke Daerah
Cadangan Perluasan
Rp169,97 T
Rp123,46 T
Rp35,15 T
Rp15,00 T
Rp58,87 T
8. TARGETPENERIMAAN PAJAK DITURUNKAN
REALISASI 2019 APBN 2020 PERPRES-72/2020
A B C D = C- A %
Penerimaan Pajak 1.332,8 1.642,6 1.198,8 (134,03) -10,06%
1. PPh Migas 59,0 57,4 31,9 (27,13) -45,96%
2. Pajak Non Migas 1.273,8 1.585,1 1.166,9 (106,90) -8,39%
a. PPhNon Migas 713,5 872,5 638,5 (75,00) -10,51%
b. PPN& PPnBM 531,5 685,9 507,5 (23,97) -4,51%
c. PBB 21,2 18,9 13,4 (7,75) -36,64%
d. Pajak Lainnya 7,7 7,9 7,5 (0,18) -2,30%
(dalam Triliun Rupiah)
Target Penerimaan Pajak turun dengan pertumbuhan minus 10% dibandingkan Realisasi 2019,
sejalan dengan aktivitas ekonomi yang menurun sebagai dampak Pandemi COVID-19
9. RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI COVID-19 (TIME LINE)
PMK-23/PMK.03/2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
01
PMK-44/PMK.03/2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
02
PMK-86/PMK.03/2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
03
PMK-110/PMK.03/2020
Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
04
21 Maret2020 6 April 2020
31 Maret 2020 21 April 2020 16 Mei 2020 18 Juni2020 14 Agustus 2020
Tanggal
Ditetapkan/
Disahkan
PMK
23
PMK
28
PERPPU
1
PER
08
UU
2
PP
30
27 April 2020
PMK
44
PP
29
10 Juni 2020
PMK
86
16 Juli 2020
PMK
110
10. PENURUNAN TARIF PPh BADAN
DAN GO PUBLIC
01
SALAH SATU SUBSTANSI PERPPU
Meningkatkan kemampuan badan usaha untuk tetap
mempertahankan usahanya dalam situasi pandemi COVID-
19 dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha
Memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk go public dan
menjual 40% saham di lantai bursa
PERPPU Nomor 1 Tahun 2020
(UU Nomor 2 Tahun 2020)
11. 22%
2020
2021
Aturan sebelumnya
POKOK PENGATURAN
Tarif PPh Badan turun secara
bertahap menjadi:
20%
mulai
2022
TarifPPhBadansebesar 25%
Tarif PPh Badan Go Public dengan
persyaratan tertentu 3% lebih
rendah dari tarif normal:
TarifPPhBadanGo Public (semuanya)
adalah5%lebihrendahdaritarif
normalyaitumenjadi 20%
19%
2020
2021
Aturan sebelumnya
17%
mulai
2022
01 PERPPU Nomor 1 Tahun 2020
(UU Nomor 2 Tahun 2020)
12. Perluasan Insentif Pajak Untuk WP Terdampak
COVID-19
02
PMK-86/PMK.03/2020
Insentif Pajak Untuk WP Terdampak Pandemi COVID-19
PPh PASAL21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)
untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah
PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH
PEMBEBASAN PPh PASAL22 IMPOR
PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25
sebesar 30%
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN
sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar
restitusi paling banyak 5 miliar rupiah
13. Demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu
dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan
insentif
Dengan diberlakukannya konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ekonomi
masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu dilakukan
perpanjangan jangka waktu agar dampak insentif lebih terasa bagi Wajib
Pajak
Demi menjangkau lebih banyak Wajib Pajak dalam memanfaatkan
insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara
pemanfaatan insentif
LATAR BELAKANG PMK-86/PMK.03/2020
14. PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19
Bentuk Insentif PMK-86 PMK-110
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
(DTP)
• Karyawan ber-NPWP dan penghasilan
bruto bersifat tetap dan teratur yang
disetahunkan tidak lebih dari 200 juta
• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)
• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku
untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)
• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku
untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM Ditanggung
Pemerintah
• WP PP 23 Tahun 2018
• WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup
menyampaikan Laporan Realisasi
• Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya
• Insentif s.d. Desember 2020
• WP PP 23 Tahun 2018
• WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup
menyampaikan Laporan Realisasi
• Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya
• Insentif s.d. Desember 2020
3. PPh Final DTP pada sektor padat karya
tertentu
Belum diberikan insentif PPh final jasa konstruksi DTP dalam Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sejak PMK
ini diundangkan (14 Agustus 2020) s.d. masa pajak
Desember 2020
4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor tertentu (721 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. 31 Desember 2020
• Sektor tertentu (721 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. 31 Desember 2020
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 • Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%
• Sektor tertentu (1.013 KLU), WP KITE, & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%
• Sektor tertentu (1.013 KLU), WP KITE, & KB
• Insentif s.d. Desember 2020, sejak:
Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan; atau
Masa Pajak Juli 2020: WP yg telah pemberitahuan.
6. Pengembalian pendahuluan PPN
sebagai PKP berisiko rendah bagi WP
yang menyampaikan SPT Masa PPN
lebih bayar restitusi paling banyak 5
miliar rupiah
• Sektor tertentu (716 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
• Sektor tertentu (716 KLU)
• WP KITE & KB
• Insentif s.d. Desember 2020
16. PENGAJUAN INSENTIF MELALUI SALURAN TERTENTU
1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik
tombol Login di pojok kanan atas, lalu
masukkan NPWP, kata sandi, dan kode
keamanan (CAPTCHA)
2. Pilih tab Layanan dan klik pada icon KSWP
3. Scroll ke bawah dan pada bagian Profil
Pemenuhan Kewajiban Saya, lalu pilih jenis
insentif yang ingin dimanfaatkan
17. MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI
1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik
tombol Login di pojok kanan atas, lalu
masukkan NPWP, kata sandi, dan kode
keamanan (CAPTCHA)
2. Pilih tab Layanan dan klik pada icon eReporting
Insentif Covid-19
(Apabila icon eReporting belum muncul, dapat
diaktifkan melalui tab “Profil”, lalu pilih menu “Aktivasi
Fitur Layanan”)
3. Klik tombol Tambah, lalu pilih jenis pelaporan
yang ingin dilakukan
18. Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan
insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau
pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
untuk Masa April 2020 – Juni 2020 dilakukan
berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020
Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan
PMK-44 dinyatakan tetap berlaku untuk
pelaksanaan PP-23/2018
Insentif berdasarkan PMK-23 dan/atau PMK-44
dan/atau PMK-86 tetap dapat dimanfaatkan sampai
dengan Masa Desember 2020, dan tidak perlu
menyampaikan kembali pemberitahuan/permohonan
berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020
KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP
