Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
•Descargar como PPT, PDF•
4 recomendaciones•1,843 vistas
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penganggaran desa yang responsif gender. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa perencanaan penganggaran desa perlu memperhatikan aspek kesetaraan gender dengan melakukan analisis gender dalam setiap tahapnya, memfasilitasi partisipasi masyarakat secara berimbang antara laki-laki dan perempuan, serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan baik laki-laki ma
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Similar a Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (20)
Más de Umi Arifah
Más de Umi Arifah (20)
Último
Último (8)
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
- 2. APA ITU PERAN GENDER? PERAN GENDER adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan gendernya merupakan hasil konstruksi sosial, bisa berubah, bisa dipertukarkan, bergantung masa, berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya dan satu tempat dengan tempat lainnya.
- 3. APA BEDANYA DENGAN PERAN KODRATI ? • PERAN KODRATI merupakan ketentuan Tuhan, tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, dan di mana saja (haid, hamil, melahirkan, menyusui) • NAMUN peran gender seringkali diyakini sebagai peran kodrati sehingga melahirkan pembagian peran yang kaku untuk laki-laki dan perempuan laki-laki pencari nafkah (breadwinner), sementara perempuan pengelola rumah tangga (housekeeper)
- 4. PERAN GENDER… Meliputi: • PERAN REPRODUKTIF • PERAN PRODUKTIF • PERAN KEMASYARAKATAN
- 5. PERAN REPRODUKTIF • PERAN REPRODUKTIF adalah peran-peran yang jika dijalankan tidak menghasilkan uang dan biasanya dilakukan di dalam rumah • Peran reproduktif meliputi pengasuhan atau pemeliharaan anak; pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, menyapu, mencuci pakaian, dsb; menjamin seluruh anggota keluarga sehat, kecukupan makan, tidak lelah, dsb.
- 6. PERAN REPRODUKTIF… • Selama ini peran reproduktif dikonstruksikan secara sosial budaya sebagai tugas dan tanggung jawab perempuan • Di banyak Negara Dunia Ketiga, pelabelan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama, perempuan sebagai pekerja reproduktif sangat dominan. Pandangan itu tidak pernah berubah meskipun pada beberapa kasus perempuan mempunyai peran dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah utama, bahkan satu-satunya
- 7. LANJUTAN… • Pada banyak kasus, jika perempuan menjadi pencari nafkah utama dan laki-laki terpaksa menganggur, mereka tidak berbalik menjalankan peran reproduktif menggantikan perempuan dengan mengasuh anak, memasak, mencuci, atau jenis-jenis peran reproduktif lainnya perempuan mengalami beban berlebihan (double burden)
- 8. PERAN PRODUKTIF • PERAN PRODUKTIF adalah peran-peran yang jika dijalankan akan menghasilkan uang atau upah langsung atau bentuk upah-upah yang lain • Peran produktif dapat dilakukan di luar rumah (guru, buruh perusahaan, pedagang, dsb) atau di dalam rumah (usaha salon, menjahit, warung di rumah, dsb) mempunyai nilai tukar (aktual atau potensial)
- 9. PERAN KEMASYARAKATAN • PERAN KEMASYARAKATAN terdiri dari aktivitas yang dilakukan di tingkat masyarakat • Peran kemasyarakatan perempuan biasanya merupakan aktivitas yang digunakan bersama misalnya pelayanan kesehatan di posyandu, pengelolaan sampah rumah tangga biasanya tidak dibayar atau tidak diberi upah dan dilakukan secara sukarela • Peran kemasyarakatan laki-laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisir, misalnya menjadi kepala desa/lurah, anggota BPD, dsb.
- 10. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN GENDER
- 11. Apa yang perlu difahami oleh masyarakat? • Memahami konsep gender. • Memahami konsep dan persyaratan dalam menyusun anggaran berkeadilan gender. • Memahami dasar hukum Keadilan dan Kesetaraan gender. • Memahami hak untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. • Memahami siklus pengelolaan keuangan daerah
- 12. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN Pasal 78 UU NO 6 2014 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 13. MENGAPA PENGARUSUTAMAAN GENDER PENTING • Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. • Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. • Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. • Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.
- 14. PERENCANAAN DESA Pasal 79 UU NO 6 TAHUN 2019 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 15. PENYUSUNAN RPJM DESA Pasal 116 PP NO 43 TAHUN 2014 (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 16. Pasal 117 (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- 17. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM DesaTahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Penyusunan rancangan RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Data Sekunder - Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi - Gender - Infrastruktur dasar penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten • UU 25/2004 • UU 6/2014 • PP 43/2014 • Permendagri 114/2014 • Permendagri 111/2014 Musrenbangdes RPJM Desa Data PrimerData Primer Sosialisasi & pembentuk Tim Penyusun Pengkajian keadaan Desa Musdus Pembahasan, Penyepakatan, Penetapan Perdes RPJM Desa Visi Misi RPJMD Visi Misi Kades Musyawarah Desa Lokakarya Desa Rapat BPD dan Pemdes
- 19. Anggaran responsif gender bukan diartikan pengalokasian anggaran yang diperuntukan bagi kaum perempuan, melainkan pengalokasian anggaran yang diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
- 21. PERSYARATAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER • Anggaran yang responsif gender selalu menggunakan analisa gender, mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari anggaran tersebut. • Anggaran responsif gender yang efektif selalu dibangun berdasarkan proses konsultasi yang interaktif antara masyarakat, perempuan dan laki-laki, kalangan eksekutif dan kalangan legislatif. • Anggaran yang responsif gender, seyogyanya mencerminkan kebutuhan perempuan dan laki-laki.
- 22. PERENCANAAN IMPLEMENTASI ANGGARAN MONITORING KINERJA PEMBAHASAN PENGANGGARAN ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA BERIMBANG PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA BERIMBANG SERTA PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA BERIMBANG DALAM PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MELAKUKAN MONITORING& EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
- 24. Kategori Analisa Anggaran Belanja (Debbie Budlender) 1. Alokasi anggaran belanja khusus (diperuntukkan bagi pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan) 2. Alokasi anggaran belanja (yang rutin dikeluarkan) untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja yang setara bagi laki-laki dan perempuan di pemerintahan 3. Alokasi anggaran belanja umum bagi pengarusutamaan gender
- 25. TIGA KATEGORI ANGGARAN BELANJA YANG RESPONSIF GENDER Alokasi anggaran belanja khusus gender -> diperuntukkan bagi pemberdayaan dan peningkatan kualitas perempuan/laki-laki, seperti: • Anggaran untuk pendidikan (mengurangi angka perempuan buta huruf), • Anggaran untuk kesehatan misalnya mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kesehatan reproduksi perempuan, • Anggaran untuk pemberdayaan perempuan antara lain pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik. + Alokasi anggaran belanja (yang rutin dikeluarkan) untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja yang setara bagi laki- laki dan perempuan di pemerintahan, seperti: • Laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan peningkatan eselon kepegawaian agar mampu menduduki posisi- posisi pengambil kebijakan, • Penyediaan tempat penitipan anak, • dan lain-lain. + Alokasi anggaran belanja umum bagi pengarusutamaan gender -> merupakan anggaran bagi pengarusutamaan gender pada semua program setiap departemen untuk melihat akses dan penerima manfaat yang sama bagi laki- laki dan perempuan, baik di tingkat nasional, propinsi atau lokal.
- 26. Menganalisa Anggaran Responsif Gender 1. Lihat kebijakan (program) yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender 2. Periksa anggaran yang telah dialokasikan 3. Ukur indikator anggaran kinerjanya
- 27. INDIKATOR PENGUKURAN ANGGARAN KINERJA Input (Masukan) Apakah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, SDM, material, waktu, teknologi dan sebagainya, yang digunakan untuk pelaksanaan program atau kegiatan, berdasarkan pemilahan perempuan dan laki-laki? Output (Keluaran) Apakah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan dengan masukan yang digunakan telah sesuai dengan input untuk kepentingan perempuan dan laki-laki? Outcome (Hasil) Apakah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah sesuai berdasarkan pemilahan laki-laki dan perempuan. Benefit (Manfaat) Apakah tolok ukur berdasarkan tingkat pemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) dan pemerintah daerah dari hasil program dan kegiatan? Impact Apakah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan?
- 28. RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA S3 B1.1 Unit Kerja Tahun Sudin Tenaga Kerja Kegiatan Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Pembinaan Wirausaha Baru Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Pelatihan dilaksanakan 10 kali, kepada peserta 1000 orang (laki-laki:: 500 org, perempuan; 500 org), alat dan bahan pelatihan, dana pelatihan dan pemberian modal awal peserta, 550 Juta Tenaga Fasilitator 10 org Panitia 10 Org Keluaran Peserta (laki-laki: 500 org, perempuan: 500 org) mengikuti pelatihan TTG 100% peserta ikut pelatihan Hasil Peserta pelatihan paham penggunaan TTG dan wira usaha 75% peserta pelatihan (300 laki-laki dan 350 perempuan) Manfaat Peserta pelatihan membuka usaha baru 50% (200 laki-laki dan 300 perempuan) Dampak Masyarakat (termasuk ibu rumah tangga) mempunyai penghasilan sendiri dari lapangan kerja yang mereka ciptakan 25% yang pernah ikut pelatihan
- 29. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN S3 B1.1 Unit Kerja Tahun Sudin Kebersihan 2005 Kegiatan Pengadaan MCK (Mandi Cuci Kakus) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Dana, SDM (Tenaga Pekerja), Waktu; 10 hari kerja, MCK yang responsive jender (dibedakan antara ruang laki-laki dan perempuan, ruang perempuan tertutup dan terkunci dari dalam, ada kloset untuk ibu hamil dan lansia) 500 Juta Keluaran Terbangunnya MCK yang dapat dierpgunakan penduduk di desa X 100% MCK sebanyak 10 buah (3 buah untuk laki-laki dan 7 buah untuk perempuan) Hasil MCK berfungsi dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar 75% (350 penduduk laki-laki dan 600 penduduk perempuan) Manfaat Memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya (baik laki-laki dan perempuan) 50% (300 perempuan merasa nyaman mempergunakan MCK) Dampak Peningkatan kesehatan masyarakat, berkurangnya kasus pelecehan terhadap perempuan 25% dari kasus sebelumnya
- 30. DRAF DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA a Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa; b Menetapkan organisasi Pemerintah Desa; c Pengangkatan perangkat desa d Memfasilitasi pembentukan BPD; e Membuat Peraturan di Desa f Merencanakan, melaksanakan, pemantuan dan pengendalian pembangunan desa g Mengelola Keuangan Desa h Melakukan Pungutan Desa i Mengelola Aset Desa j Penyelangaraan Administrasi dan Arsip Desa k Melakukan Kerjasama antar desa l Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga m Menetapkan batas desa n Penanggulangan kemiskinan o Penanggulangan bencana tingkat desa p Mengelola sistem informasi desa q Memberikan Rekomendasi pengembangan hasil-hasil industri Desa; rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri; rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa; rekomendasi pemberian ijin HO; rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi; rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa; rekomendasi pemberian kredit program dada koperasi; rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial; rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa; rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa; rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga tingkat desa;
- 31. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pertanian dan Ketahanan Pangan a Pengembangan Kelembagaaan Petani lokal b Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani; c Pemasyarakatan pupuk organik; d Pengembangan lumbung pangan; f fasilitas modal usaha tani; g membantu penyediaan benih unggul; h pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak; i pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; j pemeliharaan irigasi desa; Kehutanan dan Perkebunan a pengelolaan hutan desa; b penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang c pelestarian hutan desa; Perindustrian dan Perdagangan a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa; b. pengelolaan pemasaran hasil industri Desa; Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan; b pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif. c Mendirikan dan Mengutakan BUMDes d Memberikan informasi pasar lokal. Tenaga Kerja dan Transmigrasi a pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; b pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; c pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; d pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; e pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri. h pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana; i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
- 32. Kesehatan a penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular; b fasilitasi pengelolaan posyandu; c pengelolaan dana sehat; d pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); e penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa; f penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; g pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa h pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana; i pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga. Pendidikan dan Kebudayaan a Penyelenggaranya kursus-kursus ketrampilan; b penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ( PAUD ); c pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Miskin. d Bantuan Siswa Miskin Sosial a mengeluarkan surat keterangan miskin; b Memfasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; d menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa; e pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; Penataan Ruang a Penataan tata ruang desa Permukiman/Perumahan a pengaturan tata permukiman desa; b pemberian bantuan pemugaran rumah RTM; d memfasilitasi pembangunan rumah karena bencana
- 33. Pekerjaan Umum a pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa; b pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi Desa c pengelolaan embung milik desa d Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Perawatan jalan dan jembatan desa; e pengelolaan sumber daya air di desa; f memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK); ( Komunal ) g fasilitasi pembangunan MCK RTM h Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa i Pembangunan dan Pemeilharaan SPAL dan Drainase Desa Lingkungan Hidup a Pembangunan, pengelolaan dan perawatan penampungan air hujan; b pemantauan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa; c pelarangan penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa. d Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa Pariwisata a pengelolaan obyek wisata milik desa; Pertanahan a penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan; b memberikan surat keterangan hak atas tanah; c memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; d penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan. Kependudukan dan Catatan Sipil a Registrasi Penduduk dan surat keterangan kependudukan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat a Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling dll) b pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; c pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa Informasi dan Komunikasi a pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; b sosialisasi berbagai kebijaksanaan desa c pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial; d pegembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- 34. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a fasilitasi keiukutsertaan RTM dalam program KB b Penyuluhan KB c Fasilitasi ketrampilan produktif bagi pra keluarga sejahtera d penguatan kapasitas bagi penyandang masalah sosial e fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi RTM Pemuda dan Olahraga a pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; b peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga; c penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga; d menfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda e pemasyarakatan olah raga; f penyelenggaraan olahraga tingkat desa; g pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda; Statistik a penyusunan profil desa b pendataan penduduk miskin Arsip dan Perpustakaan a Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
- 35. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATA DESA a Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; b Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa c Fasilitasi Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a peningkatan keswadayaan dan kegortongroyongan masyarakat desa dalam pembangunan b pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat c pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa d peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a Pembentukan dan Fasilitasi komite perlindungan anak desa; b Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan c Pemberdayaan masyarakat berbasis gender d Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak
- 36. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP NO.43 TAHUN 2014 yang telah diubah PP 47 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP NO.43 TAHUN 2014 yang telah diubah PP 47 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP NO.60 TAHUN 2014 yang telah diubah PP No. 22 Tahun 2015 tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN PP NO.60 TAHUN 2014 yang telah diubah PP No. 22 Tahun 2015 tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN Permendagri No.111/ 2014TtgPedoman Penyusunan Perdes Permendagri No.111/ 2014TtgPedoman Penyusunan Perdes Permendagri No.112/ 2014TtgTata Cara PILKADES Permendagri No.112/ 2014TtgTata Cara PILKADES Permendes 1/ 2015TtgKewenangan Desa Permendes 1/ 2015TtgKewenangan Desa Permendes No.2/2015 TtgPedoman Musyawarah Desa Permendes No.2/2015 TtgPedoman Musyawarah Desa Permendagri No.114/ 2014TtgPedoman Pembangunan Desa Permendagri No.114/ 2014TtgPedoman Pembangunan Desa Permendes No.3/ 2015TtgPedoman Pendampingan Desa Permendes No.3/ 2015TtgPedoman Pendampingan Desa Permendes No.4/2015 TtgPedoman BUM Desa Permendes No.4/2015 TtgPedoman BUM Desa Permendagri No.113/ 2014tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No.113/ 2014tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Permendes No.5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Permendes No.5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Peraturan Menteri Keuangan No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Permendes No. 1/2016 Permendes No. 9/2016 PMK No. 245 & 49/PMK.07/2016 SKB Mendagri, Menkeu, Mendagri dan Men-Desa PDT & Transmigrasi ttg percepatan penyaluran, pengelolaan & Penggunaan DD Thn 2015 Permendagri No. 82/2015 Permendagri No. 83/2015 Permendagri No. 84/2015 Permendagri No. 1/2016 Permendagri No. 44/2016 Permendagri No. 45/2016 Permendagri No. 46/2016 Permendagri No. Permendes No. 10/2016
- 37. Terima Kasih