Akuntansi Sektor Publik

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen.
Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk
perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga
bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi,
handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab
akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan
internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.
Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan
keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan
laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan,
pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan
keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan
merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi
memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi
merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan
tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik
lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang
dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran
output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.
Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari
sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan
evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal,
laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan
untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin
telah dilakukannya true and fair presentation.
Istilah kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif
yang mulai hidup berkelompok dan terjadi perubahan sedemikian rupa hingga
menjadi sekelompok manusia yang mulai memiliki pemikiran, sosial, dan organisasi.
Dimana masyarakat tersebut sejak dahulu memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal
yang ada di alam, yang kemudian hari seiring perkembangan waktu ketersediaan

2. 2
sumber daya yang ada di alam semakin sedikit dan membuat perselisihan antar
kelompok sehingga membentuk kelompok yang dikemudian hari memiliki sifat
swasta dan publik.
Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-
lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang
terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik
nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola
secara transparan dan bertanggung jawab.
Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien,
memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan memanfaatkannya bagi publik,
serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut
menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk
mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik sedang mengalami proses
untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan.
Sektor publik adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga
menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan
demikian, pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap
publik.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa saja perbedaan antara Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta?
2. Apa saja persamaan antara Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta?
3. Bagaimana bentuk pelaporan keuangan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor
Swasta?
4. Mengapa Akuntansi Sector Public tertinggal dengan Akuntansi Sektor Bisnis?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor
Swasta.
2. Untuk mengetahui persamaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor
Swasta.
3. Untuk mengetahui bentuk pelaporan keuangan sector public dengan sector swasta.
4. Untuk mengetahui akuntansi sector public tertinggal dengan akuntansi sector bisnis.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta
Dilihat dari sudut pandang Ilmu Ekonomi : “Sektor Publik” adalah suatu
entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan
pelayanan publik, dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.
Sedangkan akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan
pelaporan berbagai informasi ekonomi yang disajikan kepada pemakai laporan tersebut.
Dengan demikian Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accunting) adalah
suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan yang berhubungan dengan
usaha untuk menghasilkan (outcome) barang dan pelayanan publik (public service)
dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik.
Akuntansi sektor publik dapat diinterprestasikan sebagai bidang akuntasi yang
secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan organisasi sektor
publik. Secara luas, organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara
dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD,
partai politik, LSM, yayasan, dan lembaga non profit lainnya. Akuntansi sektor publik
itu sendiri perlu dipelajari secara tersendiri karena sebagai bagian dari upaya
memenuhi kebutuhan akan terselesaikannya permasalahan negara ini.
Sektor swasta yaitu segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah, baik
organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta antara lain perusahaan,
korporasi, bank, dan organisasi non pemerintah lainnya (termasuk juga karyawan
yang tidak bekerja untuk pemerintah). Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi
dimiliki oleh individual atau pribadi.
Organisasi Swasta adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan
barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang dibedakan dari kemampuanya
membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau
lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini
mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-
besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil
hingga berskala besar baik bertaraf local, nasional maupun internasional.

4. 4
Akuntansi sektor swasta adalah akuntansi yang membahas aktifitas-aktifitas
yang menyangkut dengan organisasi sektor swasta untuk kepentingan bisnis yang
dikelola oleh perorangan.
Contoh akuntansi sektor swasta adalah perusahaan-perusahaan non
pemerintahan seperti PT. Sosro, PT. Indomie, KFC, PT. Indomart, dan unit usaha
lainnya.
Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktifitas yang terspesialisasi
dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik
sedang dalam proses untuk menjadi sebuah disiplin ilmu.
2.2. Lingkungan Organisasi Publik dan Swasta
A. Organisasi Publik
Didalam organisasi public terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan
organisasi public, yaitu:
- Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih
dahulu harus mendapat izin atau legalitas.
- Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi
tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat
pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi
organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan
operasionalnya.
- Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum
penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin
dari lingkungan otorisasi.
B. Organisasi Swasta
Selain terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi
public, terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi swasta juga,
yaitu:
- Lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris atau rapat umum pemegang
saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan
tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks
organisasi publik.

5. 5
- Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitik beratkan proses
pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan pasar, sehingga
pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat.
2.3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta
A. Organisasi Sektor Publik
Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan
adalah:
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban
(accountability) dan pengelolaan (stewardship).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
manajerial dan organisasional.
Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah
(Mardiasmo, 2009:163-164) adalah:
1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan aliran
kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit
pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kondisi
ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di
dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan
pengaturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan
lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk
memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapain
tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga
memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah
ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan
dengan kinerja unit pemerintah lain.

6. 6
b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas,
dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektifitas
terhadap pencapaian tujuan dan target.
d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equility) dan keadilan (equity).
B. Organisasi Sektor Swasta
Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan
informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu kepada
para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat
menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan
sumber daya perusahaan yang terbatas. Namun sejalan dengan perkembangan
kepentingan kelompok pemakai informasi maka Samryn (2012:33) menyatakan
pelaporan keuangan diperluas dengan tujuan sbb:
1. Membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi yang di sajikan dalam
laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat
keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa haraus membuat lebih dari satu
laporan keuangan untuk satu periode akuntansi.
2. Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
dapat di gunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang akan datang.
3. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan
perubahan-perubahan di dalamnya. informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat menjelaskan kekayaan perusahaan, kepemilikan dan/atau pihak-
pihak yang masih berhak atas sumber daya tersebut. informasi yang di sajikan
juga dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas sumber daya
tersebut selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
4. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik.
5. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan di gunakan untuk
mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban
dalam periode akuntansi yang sama.
6. Menilai likuiditas, solvabilitas dan arus dana. Laporan keuangan dapat
digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek
,juga jangka panjang.
7. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen.

7. 7
2.4. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta
Secara konseptual, perbedaan kedua jenis organisasi ini terletak pada tujuan
yang akan dicapai. Pada tahap perencanaan, organisasi sektor swasta menitikberatkan
keuntungan usaha semaksimal mungkin. Sementara organisasi sektor publik lebih
mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel mengenai perbedaan antara
Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta.
Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara akuntansi sektor publik
dengan sektor swasta menurut Mardiasmo (2005) :
Aspek Perbedaan Sektor Publik/
Pemerintahan
Sektor Swasta/
Komersial
Tujuan Organisasi Non profit Profit motif
Sumber Pendanaan Pajak, Retribusi, Utang,
Obligasi Pemerintah,
Laba BUMN/ BUMD,
Penjualan aset Negara,
dsb; Sumbangan, Hibah.
Pembiayaan internal:
Modal sendiri, laba
ditahan, penjualan aktiva.
Pembiayaan Eksternal:
Utang Bank, Obligasi,
penerbitan saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
kepada publik/
masyarakat dan parlemen
(DPR/ DPRD)
Pertanggungjawaban
kepada pemegang saham
dan kreditor
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan
hirarkis
Fleksibel: datar, piramid,
lintas fungsional, dsb
Karakteristik anggaran Terbuka untuk public Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Berbasis kas Berbasis akrual
Sumber : Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo (2005).

8. 8
Selain itu, masih ada beberapa perbedaan antara akuntansi sektor publik dan
sektor swasta yaitu :
1. Dasar hukum dalam sektor publik dan sektor swasta
Dasar hukum akuntansi
Sektor Publik Sektor Swasta
- Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)
- Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK)
- Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN)
- Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP)
- Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK)
2. Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor swasta
Pengambilan keputusan
Sektor Publik Sektor Swasta
- Mekanisme formal dan telah
ditetapkan dengan keputusan
organisasi.
- Segala keputusan dilakukan
melalui musyawarah mufakat
antara pimpinan/ pengurus dan
anggota.
- Mekanisme formal dan telah
ditetapkan dengan keputusan
organisasi atau tidak formal.
- Mengambil keputusan secara
musyawarah mufakat atau dapat
juga diputuskan secara
individual.
3. Perencanaan dalam sektor publik dan sektor swasta
Perencanaan
Sektor Publik Sektor Swasta
- Disusun oleh bagian
perencanaan organisasi, staf,
atau pengelola organisasi.
- Disahkan dengan regulasi
public.
- Hasil yang ingin dicapai adalah
kesejahteraan public.
- Disusun oleh para pegawai serta
manajer yang ada dalam
organisasi tersebut.
- Disahkan dengan aturan
perusahaan atau keputusan
pemilik/pengelola perusahaan.
- Hasil yang ingin dicapai adalah
meraup laba yang tinggi, serta
peningkatan kekayaan dan
pertumbuhan organisasi.

9. 9
4. Penganggaran dalam sektor publik dan sektor swasta
Penganggaran
Sektor Publik Sektor Swasta
- Penyusunan anggaran
dilakukan bersama masyarakat
dalam perencanaan program.
- Dipublikasikan untuk dikritisi
dan didiskusikan oleh
masyarakat.
- Disahkan oleh wakil
masyarakat di DPR/D legislatif
dewan pengurus.
- Penyusunan anggaran dilakukan
begian keuangan, pengelola
perusahaan, atau pemilik usaha.
- Tidak dipublikasikan
- Disahkan oleh pengelola
perusahaan atau pemilik usaha.
5. Realisasi anggaran dalam sektor publik dan sektor swasta
Realisasi Anggaran
Sektor Publik Sektor Swasta
- Kualitas untuk memenuhi
tujuan pelayanan organisasi.
- Partisipasi kensumen
(masyarakat) selama proses
realisasi anggaran.
- Kualitas untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih besar.
- Partisipasi konsumen setelah
mendapatkan output (produk).
6. Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan sektor swasta
Pengadaan barang dan jasa
Sektor Publik Sektor Swasta
- Barang publik dalah barang
kolektif yang harus dikuasai
oleh negara atau pemerintah.
- Pada umumnya barang dan jasa
diperuntukkan bagi
kepentingan seluruh
masyarakat dalam skala luas.
- Tujuan pengadaan barang dan
jasa publik adalah
dipertunjukkan bagi
kepentingan seluruh warga
dalam skala luas.
- Barang swasta adalah barang
spesifik yang dimiliki oleh
swasta.
- Barang dan jasa hanya bisa
dinikmati oleh mereka yang
mampu membelinya.
- Tujuan pengadaan barang dan
jasa adalah diperuntukkan bagi
kepentingan internal organisasi.

10. 10
7. Stakeholder dalam sektor publik dan sektor swasta
Stakeholder
Sektor Publik Sektor Swasta
Stakeholder Eksternal
- Masyarakat pengguna jasa
publik
- Masyarakat pembayar pajak
- Perusahaan yang menggunakan
pelayanan publik
- Bank sebagai kreditur
pemerintah
- Badan-badan Internasional
seperti IMF, ADB, PBB, dsb
- Investor asing, dll.
Stakeholder Eksternal
- Bank sebagai kreditor
- Serikat buruh
- Pemerintah
- Supplier
- Distributor
- Customer
- Masyarakat
- Pasar modal, dll.
Stakeholder Internal
- Lembaga negara (MPR, DPR ,
DPRD)
- Kelompok politik
- Manajer publik (gubernur,
bupati, direktur
BUMN/BUMD)
- Pegawai pemerintah.
Stakeholder Internal
- Manajemen
- Karyawan
- Pemegang saham.
Persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor komersial antara lain:
1. Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber
daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity
of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian
pertanggungjawaban.
4. Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis
pelayanan lainnya.
5. Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan

11. 11
2.5. Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Sektor Publik dan Swasta
Asumsi UU No.17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang
dipertanggungjawabkan.oleh karena itu,model pelaporan keuangan sebagai bagian
dari laporan pertanggungjawaban mulai dirancang dan diterapkan sebagaimana yang
diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru.
Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu Negara,
mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara.
Berikut perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta dilihat dari
bentuk penyusunan laporan keuangannya :
A. Akuntansi Sektor Publik
1. Laporan Keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur
dengan PP.No.24 Tahun 2005
2. Laporan Keuangan terdiri dari
- LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- Neraca
- Arus Kas
- CALK (Catatan atas Laporan Keuangan)
3. Dalam SAP Persamaan akuntansinya menjadi Kewajiban – Asset = Ekuitas
4. Akun-akun dalam akuntansi pemerintahan sangat baku sesuai dengan yang
tercantum dalam SAP, sehingga tiap entitas tidak dapat merubah atau menambah
akun – akun yang lainnya.
5. Tidak ada neraca konsolidasi antara Pusat dan Daerah karena memiliki
kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.
6. Struktur neraca dalam akuntansi publik yaitu:
a. Aktiva
- Aktiva lancar
- Investasi Jangka Panjang
- Aktiva tetap
- Dana Cadangan
- Aktiva lain-lain
b. Kewajiban
- Kewajiban Jangka Pendek
- Kewajiban Jangka Panjang

12. 12
c. Ekuitas
d. Surplus/ Defisit
7. Struktur LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dalam akuntansi publik yaitu:
a. Pendapatan
b. Belanja
c. Pembiayaan (Penerimaan/Pengeluaran)
8. Struktur Laporan Arus kas
a. Aktivitas Operasi
- Aliran Kas masuk
- Aliran Kas Keluar
b. Aktivitas Investasi
c. Aktivitas Pembiayaan
d. Saldo awal dan saldo Akhir
9. Namun dalam Laporan Keuangan pada (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada Daerah baik Kota/Kab maupun Provinsi tidak memiliki laporan arus kas,
karena yang menyusun laporan arus kas hanya entitas Pelaporan yang terdapat di
SKPKD (Pemerintahan Daerah)
B. Akuntansi Sektor Swasta
1. Laporan Keuangan menggunakan (SAK) Standar Akuntansi Komersial
2. Laporan Keuangan terdiri dari
a. Laporan Laba/Rugi
b. Perubahan Modal
c. Neraca
d. Arus Kas
3. Persamaan Akuntansi sektor swasta ialah Asset = Kewajiban + Modal
4. Akun-akun dalam akuntansi swasta sangat fleksibel dimana tiap entitas dapat
menambah atau mengurangi akun-akun
5. Basis akuntansi yang digunakan adalah Basis Cash
6. Terdapat Neraca Konsolidasi antara Induk Perusahaan dan anak perusahaan
7. Struktur Neraca Konsolidasi
a. Aktiva
b. Aktiva Lancar
c. Aktiva Tidak Lancar

13. 13
d. Kewajiban
e. Kewajiban Lancar
f. Kewajiban tidak lancar
g. Goodwill Negatif
h. Hak Minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan
i. Ekuitas
8. Sturktur Laba-Rubi Konsolidasi
a. Penjualan Bersih
b. Beban Pokok Penjualan
c. Laba Kotor
d. Beban Usaha
e. Laba Usaha
f. Laba sebelum Hak Minoritas atas laba bersih anak perushaan
g. Hak Minoritas atas laba bersih anak perushaan
h. Laba Bersih
i. Laba Persaham
Berikut perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta dilihat dari
bentuk penyusunannya :
A. Akuntansi Sektor Publik
1. Siklus Akuntansi baik publik atau swasta memiliki kesamaan namun terdapat
Jurnal tambahan pada akuntansi publik yaitu Jurnal Korolari, dimana jurnal
tersebut dibuat untuk merubah basis cash menjadi basis accrual sehingga hasil
Realisasi Anggaran dapat merubah posisi keuangan pada Neraca.
2. Posisi Saldo Normal memiliki kesamaan :
- Assets bersaldo normal di Debet
- Kewajiban bersaldo normal di Kredit
- Pendapatan bersaldo normal di Kredit
- Ekuitas bersaldo normal di Kredit
- Beban bersaldo normal di Debet

14. 14
Tabel Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta
PERBEDAAN
No. Laporan Keuangan Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Fokus Finansial dan politik
Kinerja diukur secara financial dan non-
finansial
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan
masyarakat luas
Berfokus kepada bagian organisasi
Melihat kemasa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh
departemen keuangan
Laporan keuangan diperiksa oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan)
Cash accounting
Fokus finansial
Sebagian besar kinerja diukur secara
finansial
Pertanggungjawaban kepada pemegang
saham dan kreditur
Berfokus kepada organisasi menyeluruh
Tidak dapat melihat kemasa depan
secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh UU,
standar akuntansi, pasar modal, dan
praktik akuntansi
Laporan keuangan diperiksa oleh
auditor independen
Accrual accounting
Beberapa persamaan Pelaporan keuangan akuntansi sector public dan
Akuntansi sector swasta
 Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial sama-sama
memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi
 Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial mengikuti prinsip-
prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
 Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga
menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan.
 Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang
akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna
 Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk
mengelola organisasi.
 Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna
bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.

15. 15
 Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas
keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi
negatif, antara lain :
a. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah)
b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat
diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi
c. Pemberi donor akan menguraangi dan menghentikan bantuannya
d. Kualitas keputusan menjadi buruk
e. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual
2.6. Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta
1. Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik
Dalam pelaporan keuangan, terdapat dua pihak yang dianggap sebagai pihak
utama pengguna laporan keuangan, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Untuk
pihak ekstern, lembaga nirlaba yang termasuk organisasi publik harus melaporkan
Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan. (Pahala Nainggolan, 2007:58)
Sedangkan dalam PP No. 24 tahun 2005 yang selanjutnya direvisi menjadi PP.
71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pengguna laporan
keuangan Pemerintah dibagi menjadi empat bagian yaitu:
a. Masyarakat
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan
pinjaman
d. Pemerintah
2. Pengguna Laporan Keuangan Sektor Swasta
Yang termasuk dalam kelompok pengguna laporan keuangan sektor swasta
adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau pemilik, berkepentingan untuk mengetahui
perkembangan ekuitas mereka dalam perusahaan atau estimasi perolehan
bagian keuntungan yang akan diterima dalam bentuk dividen atas tiap lembar
saham yang dimiliki.

16. 16
b. Pemerintah, untuk menentukan jumlah pajak terutang. Akumulasi informasi
dan laporan keuangan perusahaan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai
salah satu alat untuk mengukur, meramal dan merencanakan perekonomian
nasional, serta potensi perolehan dan untuk pelayanan publik.
c. Investor sebagai penyandang dana untuk membiayai proyek tertentu. Investor
mengharapkan keuntungan dari proyek investasinya dalam bentuk pembagian
laba.
d. Kreditor, untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar bunga
dan melunasi pokok pinjaman.
e. Individu pegawai dan serikat pekerja, untuk menilai keberhasilan mereka
bekerja bersama-sama untuk membentuk kinerja perusahaan secara
keseluruhan.
2.7. Akuntansi Sektor Publik yang tertinggal dari Akuntansi Bisnis
Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan
akuntansi bisnis (swasta). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda
dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut
juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme
pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-
masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja
organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor
publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan
organisasi bisnis (swasta).
Akuntansi Sektor Publik di Indonesia sangat jauh tertinggal jika diandingkan
dengan Akuntansi Sektor Swasta. Pernyataan ini bukan hanya untuk merendah atau
santun, tetapi ketertinggalan ini adalah rill. Pembuktiannya sangatlah mudah, yakni:
1. Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang
dibutuhkan.
2. Standar Audit Pemerintahan pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang
dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia dan di pihak lain,
BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar
Audit.
3. Pada organisasi publik selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan (SAK)
No.45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.

17. 17
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses
pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk
pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Standar akuntansi merupakan
pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman
standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-
pihak yang berkepentingan.
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat
dengan membandingkan beberapa hal yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan,
pertanggung jawaban, struktur organisasi, karateristik anggaran, dan akuntansi keuangan.
Sedangkan perbedaan antara sektor publik dan sektor komersial dalam laporan
keuangannya terdapat pada masalah tujuan, pendapatan, beban, penganggaran,
kepemilikan, basis akuntansi, dan entri yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam
organisasi.
Persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor komersial antara lain
merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, menghadapi masalah yang
sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), pengendalian manajemen
yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban, menghasilkan produk yang
sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya, dan terikat pada
ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan. Sedangkan persamaan yang
terdapat dalam laporan keungan antara sektor publik dan sektor komersial adalah sama-
sama untuk pengambilan keputusan, sebagai informasi kepada pengguna, dan
menerapkan standar yang telah ditetapkan.
3.2. Saran
Semoga dengan tersusunnya tugas dalam bentuk makalah ini dapat memberikan
gambaran dan menambah wawasan bagi kita tentang Perbedaan Akuntansi Sektor Publik
dan Akuntansi Sektor Bisnis (Swasta) / Komersial serta perkembangannya dari waktu ke
waktu. Lebih jauhnya penyusun berharap dengan memahami kebudayaan kita semua
dapat menyikapi segala kemajuan dan perkembangannya sehingga dapat berdamapak
positif bagi kehidupan kita di masyarakat.

18. 18
DAFTAR PUSTAKA
Sumber buku :
Nordiawan,Deddi,dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Bastian,Indra. 2010. Akuntansi sector publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
Nordiawan,Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba
Empat.
Disarikan dari buku: Akuntansi Sektor Publik, Penulis: Muindro Renyowijoyo, Halaman: 7-
9. sumber: http://keuanganlsm.com/indeks/artikel-akuntansi/
Sumber internet :
1. http://fearlessmey.wordpress.com/2013/07/19/perbandingan-akuntansi-sektor-publik-
dan-sektor-komersial/ Diakses pada tanggal 28 Februari 2017
2. http://desikachi.blogspot.com/2012/11/komparasi-sektor-publik-vs-sektor-privat.html
Diakses pada tanggal 28 Februari 2017
3. http://safitri94akbari.blogspot.co.id/2013/11/komparasi-akuntansi-sektor-publik-
dan.html Diakses pada tanggal 28 Februari 2017
4. http://laporan-keuangan-audited.blogspot.co.id/2010/07/persamaan-dan-perbedaan-
akuntansi.html Diakses pada tanggal 28 Februari 2017
5. http://tugas-akuntansi.blogspot.co.id/2011/11/tabel-perbandingan-laporan-
keuangan.html Diakses pada tanggal 28 Februari 2017