1. Seminar Pemberantasan Korupsi
Kelas 7 D
Kelompok :
Rina Karlina 104060005396
Sandy Suwarno 104060005324
Setyo Agung Susilo 104060005444
Suroso 104060005380
Taufan Artha Anggara 104060005396

2. UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KORUPSI adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

3. JENIS – JENIS KORUPSI
1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
KKN 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

4. Tindakan yang berkaitan dengan KORUPSI
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar
3. Bank tidak memberikan keterangan rekening
tersangka
4. Saksi atau Ahli tidak memberikan keterangan
atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau memberi
keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

5. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
KKN

6. DASAR HUKUM LEGALITAS
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Undang – Undang No. 20 Tahun 2003
tentang
Sistem Pendidikan Nasional

9.  Te m p a t s o s i a l i s a s i k e d u a s e t e l a h
keluarga
 Sistem nilai yang berbeda dan lebih
luas dari keluarga
 Bagian dari proses pembudayaan
 Tr a n s f e r o f k n o w l e d g e
PENDIDIKAN FORMAL HARUS DIDUKUNG OLEH KELUARGA, TOKOH
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN PESERTA DIDIK

10. 1. Pembentukan Kebiasaan
(Habit Formation)
2. Permodelan
(Role Model)
 Pendidik harus menjadi teladan
 Pendidikan harus menjadi tempat terintegrasinya tripusat
pendidikan nilai : keluarga, sekolah dan masyarakat
 Pendidikan tidak hanya wacana tetapi juga praktek
 Proses pendidikan dimaknai sebagai transmisi kebudayaan
melalui mekanisme imitasi, identifikasi dan sosialisasi

12. Tujuan perkuliahan Pendidikan Antikorupsi
 Memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai antikorupsi;
 Mendorong terjadinya diseminasi wacana antikorupsi
sebagai common enemy;
 Menumbuhkan komitmen moral antikorupsi;
 Membentuk cara pandang yang kritis pada
struktur, sistem, dan status quo di lingkungan yang
koruptif dan tidak transparan;

13. Pendidikan Antikorupsi
 Mendorong inisiasi terhadap lahirnya political will antikorupsi
di lingkungan civitas akademika dan pemerintahan;
 Menciptakan character building kewarganegaraan yang
memiliki dedikasi dan sensitivitas terhadap pencegahan
korupsi demi terwujudnya good governance;
 Memiliki kesadaran hukum dan mendorong terjadinya law
enforcement yang adil, transparan, dan akuntabel

14. Pendidikan Antikorupsi
ACTIVE LEARNING

15. Pendidikan Antikorupsi