Teks tersebut merangkum implementasi etika korporat di PT Askrindo Insurance. Ia menjelaskan komitmen perusahaan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten, termasuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi, komite, manajemen risiko, dan transparansi. Teks tersebut juga menjelaskan upaya Askrindo untuk meningkatkan penerapan etika bisnis dan kode etik melalui sosialisasi dan penandatanganan

1. NAMA : WAHYU NOR MARYONO
NIM : 55117120181
FAKULTAS : MAGISTER MANAGEMENT UNIVERSITAS MERCUBUANA
DOSEN : PROF Dr.Ir. HAPZI ALI, MM, CMA
JUDUL MATERI KULIAH : CORPORATE ETHICS: RIGHTS, PRIVILEGES, PROBLEMS AND PROTECTION
Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and Protection
Etika Korporat
Etika korporat merupakan suatu bentuk etika terapan atau etika professional, yang meneliti prinsip-
prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat muncul dalam lingkungan bisnis. Hal ini berlaku
untuk semua aspek perilaku bisnis dan berhubungan dengan perilaku baik individu maupun seluruh
organisasi.
Etika Bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip/aturan/norma yang harus diikuti apabila menjalankan
bisnis (Jeff Madura, 2001).
Definisi etika bisnis sendiri sangat beraneka ragam tetapi memiliki satu pengertian yang sama, yaitu
pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan
moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penerapan norma dan moralitas
ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis (Muslich,1998:4).
Beberapa ahli ada juga yang mendefinisikan etika bisnis sebagai batasan- batasan sosial, ekonomi, dan
hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh
perusahaan dalam setiap aktivitasnya (Amirullah & Imam Hardjanto, 2005).
Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan aturan yang
harus dijalankan oleh pelaku bisnis untuk menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis dengan
memperhatikan batasan – batasan yang berlaku dimasyarakat.
Hak
Hak merupakan sesuatu yang mutlak di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan
sebelum lahir. Contohnya hak memiliki pekerjaan yang layak, hak mengemukakan pendapat dan
sebagainya.
Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-
undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau
martabat.
- Hak Legal dan Hak Moral

2. Hak legal adalah hak yang berdasarkan kepada hukum dalam salah satu bentuk. Hak ini lebih banyak
berbicara tentang baik hukum maupun sosial.
Hak moral merupakan hak yang berdasarkan kepada prinsip atau peraturan etis saja. Hak ini lebih
bersifat solidaritas atau individu.
- Hak Positif dan Hak Negatif
Seseorang bebas melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh
menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu dikenal dengan Hak Negatif, contohnya hak
mengemukakan pendapat.
Seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya biasa dikenal dengan Hak Positif,
contohnya ha katas pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak.
Hak Pelindungan Konsumen Berdasarkan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 4 menerangkan sebagai berikut:
Hak konsumen adalah:
a.hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
b.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Privileges
Hak privilege adalah suatu jaminan khusus berdasarkan undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa
merupakan hak yang diutamakan. Mengenai hak privilege dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada
seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata
berdasarkan sifat piutangnya.
Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, mengatakan
bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-
undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis
mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat accesoir dan tidak dapat berdiri
sendiri.

3. Masalah dan Perlindungan
Konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi konsumen dikelompokkan pada dua golongan besar suatu rumah
tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).
Perlindungan konsumen merupakan perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak
sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada
konsumen. Dengan kata lain, semua upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban.
Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen
yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara
spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan
hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah
dilanggar oleh pelaku usaha.
Berikut dasar hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, antara lain:
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
- Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha
Tidak Sehat.
- Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen.
- Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan
konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Asas perlindungan konsumen dapat dilihat pada pasal 2, yaitu:
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum.
Tujuan perlindungan konsumen dapat dilihat pada pasal 3, yaitu:
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif
pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya
sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

4. f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Implementasi Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and Protection Pada Askrindo Insurance
Implementasi GCG
Sebagai perusahaan penanggung risiko yang memiliki tujuan untuk terus-menerus tumbuh dan
berkembang, maka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
menjadi unsur penting, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapinya juga semakin meningkat.
Penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan di Perusahaan juga semakin terus ditingkatkan
dalam cakupan dan kedalaman aspek indikator, sehingga akan memperkuat posisi daya saing perusahaan
dan dalam rangka mengakomodir aspirasi untuk menjadi Perusahaan yang unggul. Dengan
memaksimalkan nilai perusahaan dalam mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif,
yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan shareholder dan stakeholders, sehingga PT Askrindo
dapat meningkatkan nilainya dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.
Penerapan Good Corporate Governance di PT Askrindo (Persero) secara konsisten dan berkelanjutan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Nomor :
PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/2011, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. : 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Pedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), maka penerapan GCG di PT Askrindo
dengan komitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi yang dituangkan
pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG sebagai pedoman. Hal itu
diwujudkan dalam:
 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan tungsi pengendalian
internal.
 Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
 Rencana strategis.
 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
Untuk mengoptimalkan penerapan GCG dimaksud, PT Askrindo telah melakukan penguatan infrastruktur,
restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan
softstructure, sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif.
Strategi dalam mencapai harapan untuk meningkatkan penerapan GCG di PT Askrindo, dari tahun ke
tahun terus menerus dilakukan dan diperbaiki. Pada tanggal 6 September 2013 Direksi telah
mengkukuhkan pembentukan Tim Evaluator Penerapan GCG di Askrindo untuk melakukan pengukuran
tingkat kepatuhan dalam menerapkan GCG secara self assessment, dimana hasil penilaiannya dalam
bentuk skor Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG dan untuk lebih meyakinkan lagi, maka dilakukan
assessment yang dilaksanakan oleh konsultan independen.

5. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT Askrindo memandang bahwa penerapan GCG merupakan kebutuhan dan memberikan keyakinan,
bahwa penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan kepercayaan,
yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan
kepentingan stakeholders lainnya.
PT Askrindo telah menempatkan GCG sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga
implementasi GCG yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dan
terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan GCG.
Pengembangan GCG mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-
konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah, agen, mitra kerja serta
stakeholders lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan
serta meningkatkan nilai perusahaan. Dalam mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan sangat erat
kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
Kesadaran menjalankan etika yang baik dan tidak mengabaikan aturan-aturan akan mewujudkan
keberhasilan perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ
perusahaan selalu berkomitmen untuk terus melaksanakan penerapan GCG. Komitmen tersebut
diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan
menerapkan kebijakan nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang
diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (code
of conduct).
Pada tahun 2015, Askrindo telah melakukan Sosialisasi GCG, penandatanganan Pakta Integritas &
Penyataan Code of Conduct serta melakukan penyesuiaan Pedoman Soft Structure GCG yang mengacu
pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik
bagi Perusahaan Perasuransian, sebagai berikut:
 SK No. 155/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Etika Bisnis dan
Etika Kerja (Code Of Conduct) PT Askrindo (Persero);
 SK No. 157/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PT Askrindo (Persero);
 SK No. 156/KEP/DIR/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Pelaporan
Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Askrindo (Persero);
 SK No. 235/KEP/DIR/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Perubahan Panduan Bagi Dewan
Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Askrindo (Persero);
Pedoman Pelaporan Pelanggaran
Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perusahaan untuk dapat menyampaikan
laporan mengenai dugaan pelanggaran kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, kotak
pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan untuk kepentingan pelaporan
pelanggaran.
Perusahan menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur
Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran, yaitu:

6. Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan dilakukan secara tertulis
dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau
melalui pos ke perusahaan dengan alamat:
Direksi PT ASKRINDO (Persero)
Email: tpp@askrindo.co.id
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No.8
Jakarta Pusat 10610
Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ
Pendukung Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Pendukung Direksi dilakukan secara tertulis
dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar
langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat:
Dewan Komisaris PT ASKRINDO (Persero)
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No.8
Jakarta Pusat 10610
Penyediaan media ini dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap Korupsi, Suap,
Benturan Kepentingan, Pencurian, Kecurangan, melanggar hukum dan peraturan perusahaan namun
tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L),
Keluhan Pribadi, SDM dan Fasilitas perusahaan.
Pelaporan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua)
tahun terakhir.
Setiap pelaporan yang memiliki akurasi data dan bukti-bukti yang memadai ditindaklanjuti oleh
Perusahaan melalui Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dengan menyebutkan indentitas pelapor
secara jelas. Perusahaan dapat memberikan penghargaan (reward) bagi pelapor, apabila pelanggaran
yang dilaporkan benar-benar terjadi. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan indentitas pelapor, kecuali
jika:
 Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
 Sejalan dengan kepentingan perubahan dan sejalan dengan tujuan Pedoman GCG ini.
 Diperlukan oleh Perusahaan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.
Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja

7. Etika Bisnis
Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, harus memperhatikan etika baik untuk internal
maupun eksternal Perusahaan. Etika Bisnis merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan
dengan kepentingan segenap Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi
yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.
Etika Bisnis Askrindo sebagaimana yang tertuang pada Pedoman adalah sebagai berikut :
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup;
3. Pemberian kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, promosi dan
pemberhentian kerja;
4. Standar etika dalam berhubungan dengan Stakeholders, dengan landasan sebagai berikut :
1. Etika hubungan perusahaan dengan Pemerintah
2. Etika hubungan perusahaan dengan Pemegang Saham
3. Etika hubungan perusahaan dengan Karyawan
4. Etika hubungan perusahaan dengan Mitra Kerja
5. Etika hubungan perusahaan dengan Pesaing
6. Etika hubungan perusahaan dengan Tertanggung (Pemegang Polis)
7. Etika hubungan perusahaan dengan Perusahaan Reasuransi
8. Etika hubungan perusahaan dengan Agen
9. Etika hubungan perusahaan dengan Penyedia Barang Dan Jasa/Pemasok
10. Etika hubungan perusahaan dengan Kreditur
11. Etika hubungan perusahaan dengan Tanggung Jawab Sosial
12. Etika hubungan perusahaan dengan Media Massa
13. Etika hubungan perusahaan dengan Organisasi Profesi
5. Standar etika jajaran manajemen dan karyawan, yang mengatur perilaku beretika dalam pelaksanaan
aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan, yaitu:
1. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan
2. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
3. Perilaku sebagai Rekan Kerja
4. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Right)
Etika Kerja
Berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Askrindo baik Dewan Komisaris, Direksi maupun
Karyawan, perusahaan anak dan afiliasi dibawah pengendalian, pemilik modal serta seluruh stakeholder
atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Askrindo.
Etika Kerja Askrindo sebagaimana yang tertuang pada Pedoman adalah sebagai berikut :
- Komitmen Insan Perusahaan
- Etika menjaga nama baik perusahaan
- Etika menjaga hubungan baik antar karyawan
- Etika menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan
- Etika menjaga dan memanfaatkan harta benda perusahaan
- Etika menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja
- Etika melakukan pencatatan data dan pelaporan

8. - Etika menghindari benturan kepentingan
- Etika menghindarkan diri dari penyuapan Etika tidak memanfaatkan kedudukan dan jabatan untuk
kepentingan pribadi
- Etika terkait hadiah atau imbalan dan jamuan bisnis
- Etika pemanfaatan fasilitas teknologi informasi
- Etika tidak melakukan ikatan dalam aktivitas politik
- Perilaku asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), Minuman keras (miras),
perjudian dan merokok
Daftar Pustaka :
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak
 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51584b636a944/hak-privilege-dan-hak-retensi
 https://www.hukumonline.com/pusatdata
 https://askrindo.co.id/new/id/gcg
 Hapzi Ali, 2018. Modul Business Ethics & GG: Corporate Ethics: Rights, Privileges, problems and
Protection, Universitas Mecubuana