Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang (Tungsura) untuk Pilkada 2018 sesuai dengan peraturan yang berlaku, tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) dan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemungutan suara.

1. Apa yang menjadi kesulitan KPU, juga menjadi kesulitan Bawaslu, sehingga kekompakan ini
bisa menjadi modal dasar kesiapan dan kemampuan menyongsong Pilkada 2018
Sehingga penyelenggara teknis agar mentaati aturan, cermat dan hati-hati. "Jika dalam
pelaksanaan tungsura tidak sesuai aturan tetap kami akan mengambil langkah-langkah
sesuai kewenangan panwas, intinya laksanakan tugas dengan baik dan jangan menabrak
aturan",
"Panwas sampai saat ini hanya melihat yang sesuai regulasi, kecuali ada keputusan yang
menguatkan untuk bisa dipergunakan langkah-langkah di luar aturan yang ada saat ini"
Dalam pengawasan Tungsura, Panwas diberikan wewenang untuk mengawal dan
memastikan pelaksanannya berjalan baik sesuai dengan regulasi. Termasuk memberikan
rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang jika berdasarkan penelitian dan
pemeriksaan Panwas terdapat pelanggaran.
Pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang
pemungutan dan perhitungan suara, adalah apabila ditemukan salah satu atau lebih
keadaan sebagai berikut :
1. Kotak suara dibuka tidak dilakukan sebagaimana peraturan undang-undang,
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus pada surat suara,
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga menjadi tidak sah,
4. Lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang
sama atau berbeda,
5. Lebih dari satu pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan
memberikan suara pada TPS.
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS :
a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan,dan DPT;
b. membentuk KPPS;
c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
d. mengumumkan daftar pemilih;
e. menerima masukan darimasyarakat tentang daftar pemilih sementara;
f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftarpemilih
tetap;
h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g
danmelaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di
tingkatdesa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten,dan PPK;
k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS dalam rapat
yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;

2. m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya;
n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS kepada
seluruh peserta Pemilu;
o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Pengawas PemiluLapangan, danPPK;
p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan
setelahkotaksuaradisegel;
q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama
setelah rekapitulasihasil penghitungan suara dari setiap TPS;
r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Pengawas PemiluLapangan;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di
wilayahkerjanya;
t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas danwewenang PPS kepada masyarakat;
u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan
suara;
v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,KPU
Kabupaten/Kota, dan PPK sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS
a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilihtetapdi TPS;
b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan
Pengawas PemiluLapangan;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara diTPS;
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
saksi,Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari
pemungutan suara;
f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan
setelahkotaksuaradisegel;
g. membuat berita acara pemungutan danpenghitungansuaraserta membuatsertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
PengawasPemiluLapangan, danPPKmelalui PPS;
h. menyerahkanhasil penghitungan suarakepadaPPS danPengawas PemiluLapangan;
i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil
penghitungan suarakepadaPPKmelalui PPS padahari yangsama;

3. j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan.
k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuaiketentuan dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan.
Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
a. memimpin kegiatan KPPS;
b. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir
terhadapsegala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan
pemungutan dan penghitungansuara di TPS
c. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
d. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat;
e. memandu pengucapansumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
f. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2 % (dua persen),
bersama-samasekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
g. menandatangani tiap lembar surat suara; danh. mengakhiri kegiatan pemungutan
suara pada pukul 14.00 waktu setempat.
Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan
mengikutipenghitungansuara;
b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatanganioleh
saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan
dengansebutanlainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai
dengan tingkatannyadi TPS;
d. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil
penghitungansuara kepada saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir, Pengawas
PemiluLapangan, danPPKmelalui PPS;
e. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu
Lapangan; danf. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan
sertifikat hasil penghitungan suaraserta alat kelengkapan pemungutan suara
kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat
pengawalan dari petugas keamanan TPS