kisi kisi pas ppkn

1. KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER
Jenis Sekolah : SMPN 3 TASIKMALAYA
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kurikulum : Kurikulum 2013
Kelas/Semester : VIII/I
Tahun Ajaran : 2022/2023
Kompetensi Dasar KI-3 IPK Indikator Soal
No
Soal
Bentuk
Soal
3.1. Menelaah Pancasila
sebagai Dasar Negara
dan pandangan hidup
bangsa
3.1.1. Mendeskripsikan arti,
kedudukan, dan
fungsi Pancasila
3.1.2. Mendeskripsikan
makna Pancasila sebagai
Dasar Negara dan
pandangan hidup
 Menganalisis makna Istilah Pancasila sebagai
Dasar Negara
 Mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai
Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
 Menunjukan kedudukan Pancasila dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Menjelaskan makna Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum di Indonesia
 Menerapkan Pancasila sebagai moral
pembangunan
 Mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai
Dasar Negara
 Menganalisis akibat suatu negara tidak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG

2. 3.1.3. Menyadari pentingnya
kedudukan dan pentingnya
Pancasila dalam kehidupan
bernegara
memiliki Dasar Negara
 Mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa Indonesia
 Menganalisis akibat suatu negara tidak
memiliki pandangan hidup bangsa
 Menganalisis fungsi utama Pancasila sebagai
Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa
Indonesia
 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai satu
kesatuan yang utuh
 Menjelaskan sifat Pancasila yang
imperatif/memaksa
 Menguraikan ciri/karakteristik yang terdapat
dalam nilai-nilai Pancasila
 Menganalisis peranan sila keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
 Memberi contoh pelaksaan nilai-nilai
Pancasila di lingkungan sekolah melalui tabel
sesuai dengan butir-butir pengalaman
Pancasila
10
11
12
13
PG
PG
PG
PG
3.2. Menelaah makna,
kedudukan dan fungsi
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta peraturan
perundang-undangan
lainnya dalam sistem
3.2.1. Mendeskripsikan
kedudukan dan makna
Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun
1945
 Menganalisis hubungan Proklamsai dengan
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
 Mengidentifikasi syarat-syarat bahwa
Pembukaan dijadikan sebagai pokok kaidah
negara yang fundamental
14
15
16
17
18
PG
PG
PG
PG
PG

3. hukum Nasional
3.2.2. Mendeskripsikan
kedudukan dan fungsi UUD
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
 Menjelaskan arti dari pokok kaidah negara
yang fundamental
 Menguraikan pokok-pokok kaidah negara
yang fundamental
 Menjelaskan nilai universal dan lestari yang
terkandung dalam Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
 Menguraikan makna alinea ke III Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Menjelaskan alasan mengapa suatu negara
memiliki Undang-Undang Dasar
 Menjelaskan kedudukan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
 Mengidentifikasi sistematika UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945 setelah
diamandemen
 Menjelaskan sifat fleksibel (luwes) dan rigit
(kaku) dalam sebuah konstitusi
 Menguraikan sifat-sifat UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
 Menunjukan fungsi dari Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Menguraikan kesepakatan dasar dalam
perubahan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
19
20
21
22
23
24
25
26
27
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG

4.  Menganalisis alasan mengapa Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak dapat diubah oleh siapapun
 Menjelaskan akibat tidak adanya komitmen
warga negara untuk melaksankan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.3. Memahami tata urutan
peraturan perundang-
undangan dalam sistem
hukum Nasional di
Indonesia
3.3.1. Mendeskripsikan
makna tata urutan peraturan
perundang-undangan di
Indonesia
3.3.2. Mendeskripsikan
penyusunan peraturan
perundang-undangan
3.3.3. Menampilkan sikap
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Menunjukan pasal dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum
Menjelaskan pengertian pearturan perundang-
undangan
Menunjukkan Undang-Undang yang mengatur
tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan
Menunjukkan tata urutan peraturan perundnag-
undangan menurut Undang-Undang No.12
Tahun 2011
Mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berlaku
dalam penyusunan tata urutan peraturan
perundang-undangan
Mengidentifikasi asas yang tercermin dalam
materi muatan peraturan perundang-undangan
Menguraikan tata cara perubahan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
- Menyebutkan lembaga negara yang berwenang
menyusun UU
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG

5. - Mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang(PERPPU)
- Menunjukkan pasal dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mengatur tentang PERPPU
- Menjelaskan arti dari peraturan pemerintah
- Meguraikan proses penyusunan PERDA
Kabupaten Indramayu yang rancangan nya
diusulkan oleh Bupati Indramayu
- Menunjukkan indikator adanya kesadaran
hukum bagi warga negara
- Memberi contoh perilaku warga negara dalam
menaati perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia
- Mengevaluasi pentingnya kepatuhan dalam
melaksanakan aturan
39
40
PG
PG
Tasikmalaya, November 2022
Guru Mata Pelajaran PPKn,
Razif Algiffary Sukma, S.Pd.

6. NIP -